KOORDINASI DAN PEMANTAUAN PELAKSANAAN PENCEGAHAN DAN

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1. Tindak Pidana Kekerasan Seksual adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang mengenai Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan perbuatan kekerasan seksual lainnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang sepanjang ditentukan dalam Undang- Undang mengenai Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
2. Pencegahan adalah segala tindakan atau usaha yang dilakukan untuk menghilangkan berbagai faktor yang menyebabkan terjadinya Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan keberulangan Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
3. Penanganan adalah tindakan yang dilakukan untuk memberikan layanan pengaduan, layanan kesehatan, rehabilitasi sosial, penegakan hukum, layanan hukum, pemulangan, dan reintegrasi sosial.
4. Korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, kerugian ekonomi, dan/atau kerugian sosial yang diakibatkan Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
5. Hak Korban adalah hak atas Penanganan, pelindungan, dan pemulihan yang didapatkan, digunakan, dan dinikmati oleh Korban.
6. Masyarakat adalah perseorangan, keluarga, kelompok organisasi sosial, dan/atau organisasi kemasyarakatan, termasuk lembaga penyedia layanan berbasis masyarakat.
7. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan tugas pemerintahan di bidang perlindungan anak.

penanganan (1) Dalam rangka efektivitas Pencegahan dan Korban, Menteri melakukan koordinasi dan pemantauan secara lintas sektor dengan kementerian/lembaga terkait. (21 Gubernur dan bupati/wali kota melakukan koordinasi dan pemantauan Pencegahan dan Penanganan Korban di daerah.

(3) Menteri...

SK No 230329 A

PRESIDEN

(3) Menteri, gubernur, dan bupati/wali kota melakukan

koordinasi dan pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sesuai kewenangannya.

Koordinasi dan pemantauan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 2 bertujuan untuk:

• mewujudkan sinergitas pelaksanaan tugas dan fungsi kementerian/lembaga dan pemerintah daerah yang berkaitan dengan pelaksanaan Pencegahan dan Penanganan Korban;
• mewujudkan kolaborasi dan keterpaduan kementerian/lembaga dan pemerintah daerah dalam pelaksanaan Pencegahan dan Penanganan Korban;
• meningkatkan hubungan kerja yang terpadu, inklusif, dan berkesinambungan antara kementerian/lembaga dan pemerintah daerah dalam pelaksanaan Pencegahan dan Penanganan Korban; dan
• memastikan terlaksananya Pencegahan dan Penanganan Korban sesuai dengan standar layanan.

Koordinasi Pencegahan dan Penanganan Korban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan melalui:

• perencanaan;
• pelayanan;
• evaluasi; dan
• pelaporan.

(1) Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4

huruf a dilaksanakan melalui sinkronisasi rencana kegiatan antar kementerian/lembaga yang berkaitan dengan Pencegahan dan Penanganan Korban.

(2) Sinkronisasi rencana kegiatan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dapat berupa:

• pemetaan dan identifikasi serta padu serasi program atau kegiatan Pencegahan dan Penanganan Korban pada kementerian/ lembaga terkait; dan

• pemetaan. . . SK No230330A

PRESIDEN

• pemetaan dan identifikasi serta padu serasi anggaran Pencegahan dan Penanganan Korban pada kementerian / lembaga terkait.

(3) Sinkronisasi rencana kegiatan sebagaimana dimaksud

pada ayat (21dilaksanakan oleh Menteri bersama dengan kementerian/lembaga yang berkaitan dengan pelaksanaan Pencegahan dan Penanganan Korban sebelum disusunnya rencana kerja kementerian/ lembaga terkait. (41 Sinkronisasi rencana kegiatan yang dihasilkan menjadi pertimbangan untuk pen)rusunan rencana kerja kementerian/lembaga.

(5) Hasil sinkronisasi rencana kegiatan sebagaimana

dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh Menteri kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri untuk dapat menjadi pertimbangan dalam perumusan kebijakan terkait penyusuna.n rencana kerja perangkat daerah.

(1) Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b

dilaksanakan melalui konsolidasi pelayanan yang berkaitan dengan Pencegahan dan Penanganan Korban yang dilakukan oleh kementerian/lembaga sesuai dengan rencana kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4).

(2) Konsolidasi pelayanan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) untuk memastikan kementerian/lembaga melaksanakan pemberian pelayanan Pencegahan dan Penanganan Korban secara cepat, terpadu, dan terintegrasi.

(1) Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c

dilaksanakan melalui:

• analisa kesesuaian antara rencana kerja kementerian/lembaga hasil sinkronisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan pelayanan Pencegahan dan Penanganan Korban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6; dan
• pen5rusunan rekomendasi.

(2) Analisa kesesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf a dapat berupa:

• pengumpulan . SK No 230331 A

FRESIDEN

• pengumpulan data dan informasi pelaksanaan Pencegahan dan Penanganan Korban dari masing- masing kementerian/ lembaga terkait; dan
• reviu atas sasaran dan target yang direncanakan dengan pencapaiannya.

(3) Pen5rusunan rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam

ayat (1) huruf b dilakukan untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan kegiatan Pencegahan dan Penanganan Korban.

(4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilaksanakan oleh Menteri bersama dengan kementerian/lembaga terkait paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.

(5) Hasil evaluasi merupakan bahan bagi Menteri untuk

men5rusun laporan.

(1) Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d

disusun berdasarkan hasil evaluasi.

(2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan

oleh Menteri untuk disampaikan kepada Presiden.

(3) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (21dilakukan

paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

(4) Hasil pelaporan dijadikan pertimbangan bagi

kementerian/lembaga terkait dalam pengambilan kebijakan pelaksanaan Pencegahan dan Penanganan Korban.

(1) Dalam koordinasi Pencegahan dan Penanganan Korban

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dapat dilakukan:

• berbagi data dan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan / ata:u
• rapat koordinasi.

(2) Rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf a dilaksanakan paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.

(3) Dalam hal diperlukan, koordinasi sebagaimana dimaksud

pada ayat (21 dapat dilaksanakan sewaktu-waktu.

BABIII ... SK No 230332 A

PRESIDEN

(1) Pemantauan Pencegahan dan Penanganan Korban

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan oleh Menteri secara lintas sektor dengan kementerian/lembaga terkait. (21 Pemantauan Pencegahan dan Penanganan Korban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Menteri, komisi yang menangani kekerasan terhadap perempuan, hak asasi manusia, perlindungan anak, dan disabilitas, serta dilaksanakan oleh Masyarakat.

(3) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan

ayat (21 dilakukan dengan memastikan pendapat/suara Korban/penyintas Tindak Pidana Kekerasan Seksual secara bermakna, dengan memperhatikan aspek:

• gender;
• usia;
• kondisi dan ragam penyandang disabilitas;
• geografis;
• kebutuhan; dan
• inklusivitas.

Pasal 1 1

Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1O dilakukan melalui:

• pengamatan;
• pengidentifikasian; dan
• pencatatan.

(1) Pengamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 1

huruf a dilakukan dengan memahami dan observasi pelaksanaan Pencegahan dan Penanganan Korban.

(2) Pengamatan...

SK No230333 A

PRESIDEN

(21 Pengamatan pelaksanaan Pencegahan Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagaima.na dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:

• penyelenggaraan Pencegahan Tindak Pidana Kekerasan Seksual sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, melalui bidang pendidikan, sarana dan prasarana publik, pemerintahan dan tata kelola kelembagaan, ekonomi dan ketenagakerjaan, kesejahteraan sosial, budaya, teknologi informatika, keagamaan, dan keluarga;
• penyelenggaraan Pencegahan Tindak Pidana Kekerasan Seksual sesuai dengan ketentuan peraturan perrrndang-undangan yang dilakukan dengan memperhatikan situasi konflik, bencana, letak geografis wilayah, dan situasi khusus lainnya; dan
• penyelenggaraan Pencegahan Tindak Pidana Kekerasan Seksual sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang dilakukan pada panti sosial, satuan pendidikan, dan tempat lain yang berpotensi tedadi Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

(3) Pengamatan pelaksanaan Penanganan Korban Tindak

Pidana Kekerasan Seksual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap pemenuhan Hak Korban atas:

• hak atas informasi terhadap seluruh proses dan hasil Penanganan, pelindungan, dan pemulihan;
• hak mendapatkan dokumen hasil Penanganan;
• hak atas layanan hukum;
• hak atas penguatan psikologis;
• hak atas pelayanan kesehatan meliputi pemeriksaan, tindakan, dan perawatan medis;
• hak atas layanan dan fasilitas sesuai dengan kebutuhan khusus Korban; dan
• hak atas penghapusan konten bermuatan seksual untuk kasus kekerasan seksual dengan media elektronik. (41 Hasil pengamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (21 dan ayat (3) sebagai bahan untuk pengidentifikasian.

(1) Pengidentifikasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11

huruf b dilakukan melalui pen5rusunan data dan informasi hasil pengamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4) yang paling sedikit dikelompokkan berdasarkan:

• proses;
• hasil;
• dampak;
• tantangan; dan
• rekomendasi. (21 Pengidentifikasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai bahan untuk pencatatan.

(1) Pencatatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11

huruf c dilakukan dengan mengkompilasi dan mendokumentasikan hasil pengidentifikasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2).

(2) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilakukan sebagai bahan penJrusunan laporan hasil pemantauan.

Laporan hasil pemantauan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 14 ayat (2) menjadi bahan tindak lanjut bagi Menteri

untuk melakukan koordinasi.

(1) Dalam melaksanakan pengamatan, pengidentifikasian,

dan pencatatan, disusun instrumen pemantauan.

(2) lnstrumen pemantauan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) ditetapkan oleh Menteri.

(1) Pemantauan Pencegahan dan Penanganan Korban

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dilaksanakan secara:

• bersama; dan/atau
• sendiri-sendiri.

(2) Pemantauan...

SK No 230335 A

PRESIDEN

(21 Pemantauan Pencegahan dan Penanganan Korban secara bersama dan/atau sendiri-sendiri dilaksanakan dengan mengacu pada instrumen pemantauan yang ditetapkan oleh Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (21.

(3) Hasil pemantauan Pencegahan dan Penanganan Korban

secara bersama dan/atau sendiri-sendiri menjadi bahan tindak lanjut bagi Menteri untuk melakukan koordinasi.

(1) Dalam hal pelaksanaan pemantauan secara bersama

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a, Menteri, komisi yang menangani kekerasan terhadap perempuan, hak asasi manusia, perlindungan anak, dan disabilitas mengutamakan pemantauan kriteria tertentu. (21 Pemantauan secara bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Menteri bersama dengan komisi yang menangani kekerasan terhadap perempuan, hak asasi manusia, perlindungan anak, dan/atau disabilitas.

(3) Pemantauan secara bersama sebagaimana dimaksud pada

ayat (21 dapat melibatkan kementerian/lembaga dan pemerintah terkait dengan tematik Pencegahan dan Penanganan Korban.

Kriteria tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1), meliputi Pencegahan dan Penanganan Korban:

• pada situasi konflik, bencana, letak geografis wilayah, dan situasi khusus lainnya; dan/atau
• di panti sosial, satuan pendidikan, dan tempat lain yang berpotensi terjadi Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

(1) Pemantauan Pencegahan dan Penanganan Korban yang

dilaksanakan secara sendiri-sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b dilaksanakan oleh Menteri, komisi yang menangani kekerasan terhadap perempuan, hak asasi manusia, perlindungan anak, atau disabilitas sesuai dengan tugas fungsi dan kewenangan masing-masing.

(2) Hasil ...

SK No 230336 A

PRESIDEN

_ 10_ (21 Hasil pemantauan Pencegahan dan Penanganan Korban yang dilaksanakan sendiri-sendiri oleh komisi yang menangani kekerasan terhadap perempuan, hak asasi manusia, perlindungan anak, dan disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Menteri.

(1) Pemantauan Pencegahan dan Penanganan Korban yang

dilaksanakan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 10 ayat (2) dilakukan melalui:

• peran serta dalam pemantauan yang dilaksanakan oleh Menteri, komisi yang menangani kekerasan terhadap perempuan, hak asasi manusia, perlindungan anak, dan disabilitas; danlatau
• pemantauansecarasendiri-sendiri. (21 Hasil pemantauan secara sendiri-sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disampaikan kepada Menteri melalui media komunikasi yang disediakan oleh Menteri.

Pasal22

(1) Hasil Pemantauan secara sendiri-sendiri sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 2l ayat (21 menjadi data dan informasi mengenai pelaksanaan Pencegahan dan Penanganan Korban.

(2) Data dan informasi merupakan bahan tindak lanjut bagi

Menteri untuk melakukan koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3).

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar

SK No 230337 A

PRESIDEN

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 2 Juli 2024

INDONESIA,

ttd.

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 2 Juli 2024

,

ttd

PRATIKNO

Salinan sesuai dengan aslinya

Deputi undangan dan Hukum,

Djaman

SK No 230373 A

PRESIDEN