PERLAKUAN KEPABEANAN, PERPAJAKAN, DAN CUKAI SERTA

(1) Pemasukan dan pengeluaran barang ke dan dari Kawasan

Bebas berada di bawah pengawasan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

(2) Pemasukan dan pengeluaran barang ke dan dari Kawasan

Bebas wajib dilakukan di pelabuhan atau bandar udara, yang ditunjuk oleh Badan Pengusahaan Kawasan setelah mendapat persetujuan Menteri Perhubungan.

(3) Untuk . . .

www.djpp.depkumham.go.id

(3) Untuk kepentingan pengawasan dan pelayanan, Menteri

menetapkan Kantor Pabean dan Kawasan Pabean di pelabuhan, bandar udara sebagaimana dimaksud pada ayat

(2).

(4) Pemenuhan Kewajiban Pabean dilakukan di Kantor Pabean

dengan menggunakan Pemberitahuan Pabean.

(5) Pemberitahuan Pabean disampaikan kepada pejabat bea dan

cukai di Kantor Pabean.

(6) Pemasukan dan pengeluaran barang ke dan dari Kawasan

Bebas yang tidak melalui pelabuhan atau bandar udara yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikenai sanksi di bidang kepabeanan.

(1) Pemasukan barang dari luar Daerah Pabean ke Kawasan

Bebas hanya dapat dilakukan oleh pengusaha yang telah mendapat izin usaha dari Badan Pengusahaan Kawasan.

(2) Pengusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat

memasukkan barang ke Kawasan Bebas yang berhubungan Perundang-undangan dengan kegiatan usahanya.

(3) Jumlah dan jenisPeraturanbarang yang berhubungan dengan kegiatan

usahanya sebagaimanaditjen dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Badan Pengusahaan Kawasan.

(4) Pemasukan barang konsumsi untuk kebutuhan penduduk

dari luar Daerah Pabean ke Kawasan Bebas, hanya dapat dilakukan oleh pengusaha yang telah mendapatkan izin dari Badan Pengusahaan Kawasan, dalam jumlah dan jenis yang ditetapkan oleh Badan Pengusahaan Kawasan.

(1) Pengusaha di Kawasan Bebas tidak perlu dikukuhkan

sebagai Pengusaha Kena Pajak.

(2) Penyerahan Barang di dalam Kawasan Bebas dibebaskan dari

pengenaan PPN.

Pemasukan barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diberikan pembebasan bea masuk, pembebasan PPN, tidak dipungut Pajak Penghasilan Pasal 22, dan/atau pembebasan cukai.

Pasal 6 . . .

www.djpp.depkumham.go.id

(1) Pemasukan barang yang tidak memenuhi ketentuan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3:

• dipungut bea masuk, PPN dan/atau Pajak Penghasilan

Pasal 22;

• dikeluarkan kembali (reekspor);
• dihibahkan kepada negara; atau
• dimusnahkan.

(2) Pengeluaran kembali atau pemusnahan barang sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf d dilakukan dibawah pengawasan Badan Pengusahaan Kawasan dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sesuai dengan ketentuan di bidang kepabeanan.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran bea

masuk, PPN dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 22, serta tata cara pengeluaran kembali dan pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri. Perundang-undangan

Pasal 7 Peraturan

(1) Terhadap barangditjen yang dimasukkan dari luar Daerah Pabean

ke Kawasan Bebas dilakukan pemeriksaan pabean.

(2) Pemeriksaan pabean sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

meliputi penelitian dokumen dan pemeriksaan fisik barang.

(3) Pemeriksaan pabean sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

dilakukan secara selektif.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan

pabean sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri.

(1) Terhadap barang yang akan dikeluarkan dari Kawasan Bebas

ke luar Daerah Pabean dilakukan penelitian dokumen.

(2) Dalam hal tertentu, barang yang akan dikeluarkan dari

Kawasan Bebas ke luar Daerah Pabean dapat dilakukan pemeriksaan fisik.

(3) Ketentuan mengenai tata cara penelitian dokumen dan

pemeriksaan fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri.

BAB II . . .

www.djpp.depkumham.go.id

Bagian Pertama Kedatangan Sarana Pengangkut

(1) Pengangkut yang sarana pengangkutnya akan datang dari:

• luar Daerah Pabean;
• Kawasan Bebas lainnya; atau
• dalam Daerah Pabean, wajib memberitahukan rencana kedatangan sarana pengangkut ke Kantor Pabean tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3).

(2) Pemberitahuan rencana kedatangan sarana pengangkut

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan:

• sebelum kedatangan untuk sarana pengangkut laut dan udara; atau Perundang-undangan
• pada saat kedatanganPeraturan untuk sarana pengangkut darat. (3) Pengangkut yang sarana pengangkutnya memasuki Kawasan ditjen Bebas wajib mencantumkan barang yang diangkutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam manifesnya.

(4) Pengangkut yang sarana pengangkutnya datang dari luar

Daerah Pabean, dari Kawasan Bebas atau datang dari dalam Daerah Pabean dengan mengangkut barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyerahkan Pemberitahuan Pabean mengenai barang yang diangkutnya sebelum melakukan pembongkaran.

(5) Dalam hal tidak segera dilakukan pembongkaran, kewajiban

sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan:

• paling lambat 24 (dua puluh empat) jam sejak kedatangan sarana pengangkut, untuk sarana pengangkut yang melalui laut;
• paling lambat 8 (delapan) jam sejak kedatangan sarana pengangkut, untuk sarana pengangkut yang melalui udara; atau
• pada saat kedatangan sarana pengangkut, untuk sarana pengangkut yang melalui darat.

1. Kewajiban . . .

www.djpp.depkumham.go.id

(6) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5)

dikecualikan bagi pengangkut yang berlabuh paling lama 24 (dua puluh empat) jam dan tidak melakukan pembongkaran barang.

(7) Dalam hal sarana pengangkut dalam keadaan darurat,

pengangkut dapat membongkar barang impor terlebih dahulu dan wajib:

• melaporkan keadaan darurat tersebut ke Kantor Pabean terdekat pada kesempatan pertama; dan
• menyerahkan pemberitahuan pabean paling lambat 72 (tujuh puluh dua) jam sesudah pembongkaran.

(8) Pengangkut yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administrasi berupa denda paling sedikit Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

(9) Pengangkut yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana

dimaksud pada ayat (4), ayat (5), atau ayat (7) dikenai sanksi administrasi berupa denda paling sedikit Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp100.000.000,00 Perundang-undangan (seratus juta rupiah). Peraturan Bagian Kedua ditjen Keberangkatan Sarana Pengangkut

(1) Pengangkut yang sarana pengangkutnya akan berangkat dari

Kawasan Bebas menuju:

• ke luar Daerah Pabean;
• ke Kawasan Bebas lainnya; atau
• ke dalam Daerah Pabean, wajib menyerahkan Pemberitahuan Pabean atas barang yang diangkutnya sebelum keberangkatan sarana pengangkut.

(2) Pengangkut yang sarana pengangkutnya menuju ke luar

Daerah Pabean, Kawasan Bebas lainnya, atau Daerah Pabean wajib mencantumkan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam manifesnya.

(3) Pengangkut yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administrasi berupa denda paling sedikit Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Bagian Ketiga . . .

www.djpp.depkumham.go.id

Bagian Ketiga Pembongkaran

(1) Barang yang diangkut sarana pengangkut sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) wajib dibongkar di Kawasan Pabean di pelabuhan atau bandar udara yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2).

(2) Pembongkaran barang di luar Kawasan Pabean sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) merupakan penyelundupan dan dikenai sanksi di bidang kepabeanan.

(3) Pengangkut yang telah memenuhi ketentuan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), tetapi jumlah barang yang dibongkar kurang dari yang diberitahukan dalam Pemberitahuan Pabean dan tidak dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut terjadi di luar kemampuannya, wajib membayar bea masuk atas barang yang kurang dibongkar dan dikenai sanksi administrasi berupa denda paling sedikit Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan paling banyak Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah). Perundang-undangan (4) Pengangkut yang telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tetapi jumlah barang yang dibongkar Peraturan lebih banyakditjendari yang diberitahukan dalam Pemberitahuan Pabean dan tidak dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut terjadi di luar kemampuannya, dikenai sanksi administrasi berupa denda paling sedikit Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

(5) Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sementara

menunggu pengeluarannya dari Kawasan Pabean, dapat ditimbun di Tempat Penimbunan Sementara.

Bagian Pertama Pemasukan barang dari luar Daerah Pabean ke Kawasan Bebas

(1) Barang asal luar Daerah Pabean yang akan dimasukkan ke

Kawasan Bebas wajib diberitahukan dengan Pemberitahuan Pabean oleh pengusaha ke Kantor Pabean.

(2) Barang . . .

www.djpp.depkumham.go.id

(2) Barang asal luar Daerah Pabean sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dapat dikeluarkan dari Kawasan Pabean setelah dipenuhinya Kewajiban Pabean.

(3) Orang yang mengeluarkan barang dari Kawasan Pabean

setelah memenuhi semua ketentuan tetapi belum mendapat persetujuan pengeluaran dari pejabat bea dan cukai, dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).

(4) Barang asal luar Daerah Pabean yang dibawa oleh

penumpang atau awak sarana pengangkut ke Kawasan Bebas pada saat kedatangannya wajib diberitahukan kepada pejabat bea dan cukai.

(5) Barang asal luar Daerah Pabean yang dikirim melalui pos

atau jasa titipan hanya dapat dikeluarkan atas persetujuan pejabat bea dan cukai.

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengeluaran barang asal

luar Daerah Pabean sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (3), dan ayat (4) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri. BagianPerundang-undangankedua Pengeluaran Barang dari Kawasan Bebas ke Luar Daerah Pabean Peraturan ditjen Pasal 13

(1) Barang yang akan dikeluarkan dari Kawasan Bebas ke luar

Daerah Pabean wajib diberitahukan dengan Pemberitahuan Pabean oleh pengusaha ke Kantor Pabean.

(2) Dalam hal barang yang akan dikeluarkan dari Kawasan

Bebas ke luar Daerah Pabean merupakan barang yang dikenai bea keluar, bea keluar wajib dibayar paling lambat pada saat Pemberitahuan Pabean didaftarkan ke Kantor Pabean.

(3) Pemberitahuan Pabean sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

tidak diperlukan terhadap barang pribadi penumpang, awak sarana pengangkut, pelintas batas, dan barang kiriman sampai dengan batas nilai pabean dan/atau jumlah tertentu.

(4) Pemuatan barang yang akan dikeluarkan dari Kawasan

Bebas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan di Kawasan Pabean di pelabuhan atau bandar udara yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2).

(5) Barang yang telah diberitahukan untuk dikeluarkan dari

kawasan bebas ke luar daerah pabean, sementara menunggu pemuatannya, dapat ditimbun di Tempat Penimbunan Sementara.

(6) Barang . . .

www.djpp.depkumham.go.id

(6) Barang yang telah diberitahukan untuk dikeluarkan dari

Kawasan Bebas ke luar Daerah Pabean sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jika pengeluarannya dibatalkan wajib dilaporkan kepada pejabat bea dan cukai.

(7) Pengusaha yang tidak melaporkan pembatalan pengeluaran

barang dari Kawasan Bebas ke luar Daerah Pabean sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).

(8) Ketentuan mengenai pengeluaran barang dari Kawasan

Bebas ke luar Daerah Pabean yang merupakan barang yang dikenai bea keluar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai bea keluar.

(9) Pemuatan barang yang akan dikeluarkan dari Kawasan

Bebas yang dilakukan di luar Kawasan Pabean sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan penyelundupan dan dikenai sanksi di bidang kepabeanan.

(10) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengeluaran barang ke luar Daerah Pabean sebagaimanaPerundang-undangan dimaksud pada ayat (1), ayat

(3), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) diatur dengan atau berdasarkan PeraturanPeraturan Menteri.

ditjen BAB IV

Bagian Pertama Pemasukan Barang ke Kawasan Bebas dari Tempat Lain Dalam Daerah Pabean dan Perlakuan Perpajakan

(1) Pemasukan Barang dari tempat lain dalam Daerah Pabean

ke Kawasan Bebas melalui pelabuhan atau bandar udara yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), tidak dipungut PPN dan/atau tidak dikenakan cukai.

(2) Pemasukan Barang dari tempat lain dalam Daerah Pabean

ke Kawasan Bebas yang tidak melalui pelabuhan atau bandar udara yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 2 ayat (2), dipungut PPN dan/atau cukai.

(3) Pemasukan . . .

www.djpp.depkumham.go.id

(3) Pemasukan barang dari tempat lain dalam Daerah Pabean ke

Kawasan Bebas, sepanjang menyangkut pemberian fasilitas PPN tidak dipungut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengawasan dan pengadministrasiannya dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemasukan barang

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pengawasan dan pengadministrasian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri.

Bagian Kedua Pengeluaran Barang dari Kawasan Bebas ke Tempat Lain Dalam Daerah Pabean dan Perlakuan Perpajakan

(1) Barang asal luar Daerah Pabean yang akan dikeluarkan dari

Kawasan Bebas ke tempat lain dalam Daerah Pabean wajib dilunasi bea masuk, PPN, Pajak Penghasilan Pasal 22, dan/atau cukai.

(2) Barang asal Kawasan Bebas dan tempat lain dalam Daerah Perundang-undangan Pabean yang akan dikeluarkan dari Kawasan Bebas ke

tempat lain dalam Daerah Pabean, wajib dilunasi PPN Peraturan dan/atau cukai. ditjen

(3) Pelunasan PPN atas pengeluaran barang sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Orang yang mengeluarkan barang.

(4) Tata cara pelunasan PPN atas pengeluaran barang

sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dengan atau berdasarkan peraturan Menteri.

(5) Tata cara pelunasan cukai atas pengeluaran barang

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang cukai.

(1) Barang yang akan dikeluarkan dari Kawasan Bebas ke

tempat lain dalam Daerah Pabean wajib diberitahukan dengan Pemberitahuan Pabean oleh pengusaha ke Kantor Pabean.

(2) Pemberitahuan Pabean sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

tidak diwajibkan terhadap barang pribadi penumpang, awak sarana pengangkut, dan barang kiriman sampai dengan batas nilai pabean dan/atau jumlah tertentu.

(3) Pemuatan . . .

www.djpp.depkumham.go.id

(3) Pemuatan barang yang akan dikeluarkan dari Kawasan Bebas

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan di Kawasan Pabean.

(4) Barang yang telah diberitahukan untuk dikeluarkan dari

Kawasan Bebas ke tempat lain dalam Daerah Pabean, sementara menunggu pemuatannya, dapat ditimbun di Tempat Penimbunan Sementara.

(5) Barang yang telah diberitahukan untuk dikeluarkan dari

Kawasan Bebas ke tempat lain dalam Daerah Pabean sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jika pengeluarannya dibatalkan wajib dilaporkan kepada pejabat bea dan cukai.

(6) Pengusaha yang tidak melaporkan pembatalan pengeluaran

barang dari Kawasan Bebas ke tempat lain Daerah Pabean sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).

(7) Dalam hal barang yang dibatalkan untuk dikeluarkan ke

tempat lain dalam Daerah Pabean tidak dilaporkan Perundang-undangan pembatalan pengeluarannya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan barang sebagaimana dimaksud dalam Peraturan

Pasal 15 ayatditjen (1), disamping harus membayar sanksi

administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6), juga diwajibkan untuk melunasi bea masuk, PPN, Pajak Penghasilan Pasal 22, dan/atau cukai.

(8) Dalam hal barang yang dibatalkan untuk dikeluarkan ke

tempat lain dalam Daerah Pabean tidak dilaporkan pembatalan pengeluarannya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan barang sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2), disamping harus membayar sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6), juga diwajibkan untuk melunasi PPN dan/atau cukai.

(9) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengeluaran barang ke

tempat lain dalam Daerah Pabean diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri.

BAB V . . .

www.djpp.depkumham.go.id

LAINNYA

Bagian Pertama Pemasukan Barang ke Kawasan Bebas dari Kawasan Bebas Lainnya

Pemasukan barang ke Kawasan Bebas dari Kawasan Bebas lainnya diberikan pembebasan bea masuk, pembebasan PPN, tidak dipungut Pajak Penghasilan Pasal 22, dan/atau pembebasan cukai.

(1) Barang dari Kawasan Bebas lainnya yang dibongkar di

Kawasan Pabean sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat

(1) dapat dikeluarkan dari Kawasan Pabean setelah

dipenuhinya Kewajiban Pabean. Perundang-undangan

(2) Orang yang mengeluarkan barang dari Kawasan Pabean

setelah memenuhiPeraturansemua ketentuan tetapi belum mendapat persetujuan ditjenpengeluaran dari pejabat bea dan cukai, dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).

(3) Penumpang atau awak sarana pengangkut yang membawa

barang dari Kawasan Bebas lainnya, dikecualikan dari pemenuhan Kewajiban Pabean sebagaima dimaksud pada ayat (1).

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemasukan barang ke

Kawasan Bebas dari Kawasan Bebas lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri.

Bagian Kedua Pemasukan atau Pengeluaran Barang ke/dari Kawasan Bebas dari/ke Tempat Penimbunan Berikat

(1) Pemasukan Barang ke Kawasan Bebas dari Tempat

Penimbunan Berikat diberikan pembebasan bea masuk, tidak dipungut PPN, tidak dipungut Pajak Penghasilan Pasal 22, dan/atau pembebasan cukai.

(2) Pengeluaran . . .

www.djpp.depkumham.go.id

(2) Pengeluaran Barang dari Kawasan Bebas ke Tempat

Penimbunan Berikat untuk tujuan diolah lebih lanjut:

• dalam hal barang merupakan barang asal luar Daerah Pabean, diberikan penundaan bea masuk, pembebasan PPN, tidak dipungut Pajak Penghasilan Pasal 22, dan/atau pembebasan cukai;
• dalam hal barang merupakan barang asal Kawasan Bebas atau barang asal dalam Daerah Pabean, diberikan pembebasan PPN dan/atau cukai.

(3) Pengeluaran Barang dari Kawasan Bebas ke Tempat

Penimbunan Berikat yang tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2):

• dalam hal barang merupakan barang asal luar Daerah Pabean, dipungut bea masuk, PPN, Pajak Penghasilan

Pasal 22, dan/atau cukai;

• dalam hal barang merupakan barang asal Kawasan Bebas atau barang asal dalam Daerah Pabean, dipungut PPN dan/atau cukai. Perundang-undangan Pasal 20

(1) Barang yang Peraturanakan dikeluarkan dari Kawasan Bebas ke

Kawasan Bebasditjen lainnya dan Tempat Penimbunan Berikat wajib diberitahukan dengan Pemberitahuan Pabean oleh pengusaha ke Kantor Pabean.

(2) Pemberitahuan Pabean sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

tidak diperlukan terhadap barang pribadi penumpang, awak sarana pengangkut, dan barang kiriman sampai dengan batas nilai pabean dan/atau jumlah tertentu.

(3) Pemuatan barang yang akan dikeluarkan dari Kawasan Bebas

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan di Kawasan Pabean.

(4) Barang yang telah diberitahukan untuk dikeluarkan dari

Kawasan Bebas ke Kawasan Bebas lainnya dan Tempat Penimbunan Berikat, sementara menunggu pemuatannya, dapat ditimbun di Tempat Penimbunan Sementara.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengeluaran barang ke luar

Daerah Pabean sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri.

BAB VI . . .

www.djpp.depkumham.go.id

(1) Pemberitahuan Pabean dapat disampaikan dalam bentuk

tulisan di atas formulir atau dalam bentuk data elektronik.

(2) Tulisan di atas formulir atau data elektronik sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) merupakan alat bukti yang sah menurut Undang-Undang Kepabeanan.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara tentang

penyampaian Pemberitahuan Pabean yang meliputi:

• bentuk, isi, dan keabsahan Pemberitahuan Pabean dan buku catatan pabean;
• pendaftaran, penyampaian dan penyerahan Pemberitahuan Pabean;
• penelitian, perubahan, penambahan, dan pembatalan Pemberitahuan Pabean dan catatan pabean;
• pendistribusian dan penatausahaan Pemberitahuan Pabean dan buku catatan pabean; dan Perundang-undangan
• penggunaan dokumen pelengkap pabean, diatur dengan atauPeraturanberdasarkan Peraturan Menteri. ditjen Pasal 22

(1) Pengurusan Pemberitahuan Pabean yang diwajibkan

Peraturan Pemerintah ini dilakukan oleh pengangkut dan pengusaha yang telah mendapat izin usaha dari Badan Pengusahaan Kawasan.

(2) Dalam hal pengurusan pemberitahuan pabean sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan sendiri, Pengusaha menguasakannya kepada pengusaha pengurusan jasa kepabeanan.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengurusan Pemberitahuan

Pabean diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri.

(1) Pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dan/atau

Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Kawasan Bebas, dibebaskan dari pengenaan PPN.

(2) Penyerahan . . .

www.djpp.depkumham.go.id

(2) Penyerahan Barang Kena Pajak tidak berwujud dan/atau

Jasa Kena Pajak di dalam Kawasan Bebas dibebaskan dari pengenaan PPN.

(3) Penyerahan Barang Kena Pajak tidak berwujud dan/atau

Jasa Kena Pajak dari Kawasan Bebas ke Kawasan Bebas lainnya dibebaskan dari pengenaan PPN.

(4) Penyerahan Barang Kena Pajak tidak berwujud dan/atau

Jasa Kena Pajak dari Kawasan Bebas ke tempat lain dalam Daerah Pabean dikenakan PPN.

(5) Penyerahan Barang Kena Pajak tidak berwujud dan/atau

Jasa Kena Pajak dari tempat lain dalam Daerah Pabean ke Kawasan Bebas, tidak dipungut PPN.

(6) Penyerahan Jasa Kena Pajak dan/atau Barang Kena Pajak

tidak berwujud dari Tempat Penimbunan Berikat ke Kawasan Bebas, tidak dipungut PPN.

(7) Penyerahan Jasa Kena Pajak dan/atau Barang Kena Pajak

tidak berwujud dari Kawasan Bebas ke Tempat Penimbunan Berikat, dipungut PPN.

(8) Tata Cara Pelunasan PPN atas Penyerahan Barang Kena Perundang-undangan

Pajak tidak berwujud dan/atau Jasa Kena Pajak sebagaimana dimaksud padaPeraturanayat (4) dan ayat (7), diatur dengan atau berdasarkanditjenPeraturan Menteri.

(1) Untuk kepentingan pengawasan terhadap pelaksanaan

ketentuan larangan dan pembatasan, instansi teknis yang menetapkan peraturan larangan dan/atau pembatasan atas pemasukan dan pengeluaran barang ke atau dari Kawasan Bebas wajib memberitahukan kepada Menteri.

(2) Semua barang yang dilarang atau dibatasi yang tidak

memenuhi syarat untuk dimasukkan dari luar daerah pabean atau dikeluarkan ke luar daerah pabean atau ke tempat lain dalam daerah pabean, jika telah diberitahukan dengan pemberitahuan pabean, atas permintaan pengusaha yang diberi izin usaha Badan Pengusahaan Kawasan:

• dibatalkan pengeluarannya dari Kawasan Bebas;

• dikeluarkan kembali ke luar daerah pabean; atau

• dimusnahkan . . .

www.djpp.depkumham.go.id

• dimusnahkan di bawah pengawasan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan Badan Pengusahaan Kawasan, kecuali terhadap barang dimaksud ditetapkan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan.

(3) Barang yang dilarang atau dibatasi untuk:

• dimasukkan dari luar daerah pabean; atau
• dikeluarkan ke luar daerah pabean atau ke tempat lain dalam daerah pabean, yang tidak diberitahukan atau diberitahukan secara tidak benar ditetapkan sebagai barang yang dikuasai negara, kecuali terhadap barang dimaksud ditetapkan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pengawasan

dan penatausahaan barang-barang yang dilarang dan/atau dibatasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri.

KETENTUAN LAIN-LAIN Perundang-undangan

Pasal 25 Peraturan

Dalam melaksanakanditjen tugas berdasarkan Peraturan Pemerintah ini dan peraturan perudang-undangan lain yang pelaksanaannya dibebankan kepada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, pejabat bea dan cukai untuk mengamankan hak-hak negara memiliki kewenangan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang- undangan di bidang kepabeanan dan cukai.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian informasi kepada Dewan Kawasan dan/atau Badan Pengusahaan Kawasan diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri.

Ketentuan lainnya yang berkaitan dengan pemasukan barang ke Kawasan Bebas atau pengeluaran barang dari Kawasan Bebas menggunakan ketentuan dalam Undang-Undang Kepabeanan.

Ketentuan mengenai sanksi yang diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan dan perpajakan tetap berlaku di Kawasan Bebas.

BAB X . . .

www.djpp.depkumham.go.id

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, peraturan pelaksanaan dari:

• Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1995 tentang Perlakuan Perpajakan Dalam Rangka Kegiatan Konstruksi dan Kegiatan Operasi Pembangunan Proyek Pengembangan Pulau Bintan dan Pulau Karimun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3604); dan
• Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2003 tentang Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Di Kawasan Berikat Daerah Industri Pulau Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4514) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2005, tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan/atau belum Perundang-undangan diatur dengan peraturan pelaksanaan yang baru berdasarkan Peraturan Pemerintah ini. Peraturan ditjen Pasal 30 Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku:
• Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1995 tentang Perlakuan Perpajakan Dalam Rangka Kegiatan Konstruksi dan Kegiatan Operasi Pembangunan Proyek Pengembangan Pulau Bintan dan Pulau Karimun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3604); dan
• Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2003 tentang Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Di Kawasan Berikat Daerah Industri Pulau Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4514) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2005, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .

www.djpp.depkumham.go.id

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 16 Januari 2009

INDONESIA,

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 16 Januari 2009

,

Perundang-undangan

ANDI MATTALATTA Peraturan ditjen