Peraturan Badan Nomor 31-pojk-04-2018 Tahun 2018 tentang Perizinan Wakil Manajer Investasi

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan:

1. Manajer Investasi adalah Pihak yang kegiatan usahanya mengelola Portofolio Efek untuk para nasabah atau mengelola portofolio investasi kolektif untuk sekelompok nasabah, kecuali perusahaan asuransi, dana pensiun, dan bank yang melakukan sendiri kegiatan usahanya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

2. Perusahaan Efek adalah Pihak yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek, dan/atau Manajer Investasi.

3. Wakil Manajer Investasi adalah orang perseorangan yang bertindak mewakili kepentingan Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Manajer Investasi.

4. Izin Orang Perseorangan sebagai Wakil Manajer Investasi yang selanjutnya disebut Izin Wakil Manajer Investasi adalah izin yang diberikan oleh Otoritas Jasa Keuangan kepada orang perseorangan untuk bertindak mewakili kepentingan Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Manajer Investasi.

5. Pasar Modal adalah kegiatan yang bersangkutan dengan Penawaran Umum dan Perdagangan Efek, Perusahaan Publik yang berkaitan dengan Efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan Efek.

6. Lembaga Sertifikasi Profesi adalah lembaga pelaksana sertifikasi kompetensi kerja yang mendapatkan lisensi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi.

Wakil Manajer Investasi wajib memiliki Izin Wakil Manajer Investasi dari Otoritas Jasa Keuangan.

Kewajiban untuk memiliki Izin Wakil Manajer Investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tidak berlaku bagi: a. orang perseorangan yang bekerja pada Manajer Investasi namun tidak dipersyaratkan untuk memiliki Izin Wakil Manajer Investasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai pedoman pelaksanaan fungsi-fungsi Manajer Investasi; dan/atau b. pihak yang bekerja untuk kepentingan Manajer Investasi terbatas untuk mengiklankan produk Manajer Investasi dan tidak mewakili Manajer Investasi dalam menjual produk dan/atau melakukan perikatan dengan nasabah dan/atau calon nasabah

meskipun iklan tersebut ditayangkan di televisi atau surat kabar.

Wakil Manajer Investasi wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. persyaratan integritas yang meliputi:

1. memiliki akhlak dan moral yang baik;
2. cakap melakukan perbuatan hukum;
3. tidak pernah melakukan perbuatan tercela dan/atau dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana di bidang jasa keuangan;
4. tidak pernah dikenakan sanksi pencabutan izin, pembatalan persetujuan, dan/atau pembatalan pendaftaran oleh Otoritas Jasa Keuangan selama 3 (tiga) tahun terakhir;
5. tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi pengurus yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum pengajuan permohonan Izin Wakil Manajer Investasi; dan
6. memiliki komitmen yang tinggi untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan; b. persyaratan kompetensi yang meliputi:
7. berpendidikan paling rendah setingkat Diploma Tiga (D3);
8. memiliki pengetahuan dan keahlian yang memadai di bidang Pasar Modal, dibuktikan dengan: a) memiliki sertifikat keahlian sebagai Wakil Manajer Investasi yang diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan; atau b) memiliki pengalaman kerja pada institusi pengawas Pasar Modal dan/atau organisasi yang diberi kewenangan oleh UNDANG-UNDANG mengenai Pasar Modal untuk mengatur dan/atau mengawasi industri Pasar Modal dengan ketentuan:

1. paling singkat 2 (dua) tahun pada posisi manajerial; atau 2) paling singkat 5 (lima) tahun pada posisi pelaksana, dalam bidang tugas dan fungsi yang terkait pengaturan dan/atau pengawasan bidang pengelolaan investasi; c. bekerja pada lembaga jasa keuangan di INDONESIA, bagi warga negara asing; dan d. tidak bekerja pada lebih dari satu Perusahaan Efek dan/atau lembaga jasa keuangan lainnya.

Sertifikat keahlian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b angka 2 huruf a) dapat digunakan untuk pengajuan permohonan Izin Wakil Manajer Investasi sepanjang berumur tidak lebih dari 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal diterbitkan sampai dengan saat pengajuan Izin Wakil Manajer Investasi.

(1) Permohonan untuk memperoleh Izin Wakil Manajer Investasi diajukan oleh pemohon kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan format surat permohonan Izin Wakil Manajer Investasi tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini. (2) Permohonan Izin Wakil Manajer Investasi harus diajukan secara elektronik melalui sistem perizinan Otoritas Jasa Keuangan.

(3) Tata cara penyampaian permohonan Izin Wakil Manajer Investasi secara elektronik melalui sistem perizinan Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengacu pada ketentuan sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan mengenai penyampaian permohonan perizinan, pendaftaran, pencatatan, persetujuan, dan pelaporan secara elektronik bagi pelaku di bidang pengelolaan investasi. (4) Permohonan Izin Wakil Manajer Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai kelengkapan dokumen sebagai berikut: a. fotokopi ijazah atau surat keterangan lulus pendidikan formal terakhir; b. fotokopi kartu tanda penduduk atau paspor yang masih berlaku; c. bukti telah memiliki pengetahuan dan keahlian di bidang Pasar Modal berupa:

1. fotokopi sertifikat keahlian sebagai Wakil Manajer Investasi yang diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan; atau
2. fotokopi surat keterangan pengalaman kerja dari institusi pengawas Pasar Modal dan/atau organisasi yang diberi kewenangan oleh UNDANG-UNDANG mengenai Pasar Modal untuk mengatur dan/atau mengawasi industri Pasar Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b angka 2 huruf b); d. surat keterangan kerja dari lembaga jasa keuangan di INDONESIA, bagi warga negara asing; dan e. fotokopi izin mempekerjakan tenaga asing yang diterbitkan oleh instansi berwenang, bagi warga negara asing yang bekerja pada lembaga jasa keuangan.

(5) Izin Wakil Manajer Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan Otoritas Jasa Keuangan secara elektronik melalui sistem perizinan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau alamat surat elektronik pemohon Izin Wakil Manajer Investasi yang tercantum dalam sistem perizinan Otoritas Jasa Keuangan apabila pemohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Dalam memproses permohonan Izin Wakil Manajer Investasi, Otoritas Jasa Keuangan berwenang: a. melakukan penelitian atas kelengkapan dokumen yang disampaikan oleh pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4); dan/atau b. meminta keterangan kepada pemohon, untuk memastikan pemenuhan atas persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

(1) Izin Wakil Manajer Investasi diberikan oleh Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diterimanya permohonan Izin Wakil Manajer Investasi yang memenuhi syarat. (2) Dalam hal permohonan Izin Wakil Manajer Investasi pada saat diterima tidak memenuhi syarat, paling lambat 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diterimanya permohonan, Otoritas Jasa Keuangan memberikan surat pemberitahuan secara elektronik melalui sistem perizinan Otoritas Jasa Keuangan kepada pemohon yang menyatakan bahwa: a. permohonan belum memenuhi persyaratan; atau b. permohonan ditolak karena tidak memenuhi persyaratan. (3) Pemohon harus melengkapi kekurangan yang dipersyaratkan dalam surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a paling

lambat 21 (dua puluh satu) hari kerja setelah tanggal surat pemberitahuan. (4) Penyampaian perubahan dokumen, tambahan informasi, dan/atau kelengkapan kekurangan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dianggap telah diterima oleh Otoritas Jasa Keuangan pada tanggal diterimanya perubahan dokumen, tambahan informasi, dan/atau kelengkapan kekurangan persyaratan tersebut pada sistem perizinan Otoritas Jasa Keuangan. (5) Sejak diterimanya perubahan dokumen, tambahan informasi, dan/atau kelengkapan kekurangan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) pada sistem perizinan Otoritas Jasa Keuangan, permohonan Izin Wakil Manajer Investasi tersebut dianggap baru diterima oleh Otoritas Jasa Keuangan dan diproses sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (6) Pemohon yang tidak melengkapi kekurangan yang dipersyaratkan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dianggap membatalkan permohonan Izin Wakil Manajer Investasi yang sudah diajukan kepada Otoritas Jasa Keuangan.

Izin Wakil Manajer Investasi mempunyai masa berlaku selama 3 (tiga) tahun sesuai dengan tanggal dan bulan lahir pemegang Izin Wakil Manajer Investasi dan dapat diperpanjang.

(1) Permohonan perpanjangan Izin Wakil Manajer Investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 harus diajukan kepada Otoritas Jasa Keuangan sebelum

masa berlaku Izin Wakil Manajer Investasi dimaksud berakhir dengan ketentuan paling cepat 90 (sembilan puluh) hari sebelum masa berlaku Izin Wakil Manajer Investasi berakhir. (2) Permohonan perpanjangan Izin Wakil Manajer Investasi tidak dapat dilakukan setelah masa berlaku Izin Wakil Manajer Investasi dimaksud berakhir. (3) Permohonan perpanjangan Izin Wakil Manajer Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun sesuai dengan format surat permohonan perpanjangan Izin Wakil Manajer Investasi tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dengan disertai kelengkapan dokumen sebagai berikut: a. fotokopi izin mempekerjakan tenaga asing yang diterbitkan oleh instansi berwenang, bagi warga negara asing yang bekerja pada lembaga jasa keuangan; b. fotokopi kartu anggota asosiasi yang mewadahi Wakil Manajer Investasi yang telah mendapatkan pengakuan dari Otoritas Jasa Keuangan yang masih berlaku; dan c. fotokopi dokumen pendidikan berkelanjutan yang dilaksanakan antara tanggal berlaku hingga tanggal berakhirnya Izin Wakil Manajer Investasi. (4) Permohonan perpanjangan Izin Wakil Manajer Investasi harus diajukan secara elektronik melalui sistem perizinan Otoritas Jasa Keuangan permohonan perpanjangan Izin Wakil Manajer Investasi.

(1) Perpanjangan Izin Wakil Manajer Investasi diberikan oleh Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diterimanya permohonan perpanjangan Izin Wakil Manajer Investasi yang memenuhi syarat.

(2) Dalam hal permohonan perpanjangan Izin Wakil Manajer Investasi pada saat diterima tidak memenuhi syarat, paling lambat 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diterimanya permohonan, Otoritas Jasa Keuangan memberikan surat pemberitahuan secara elektronik melalui sistem perizinan Otoritas Jasa Keuangan kepada pemohon yang menyatakan bahwa: a. permohonan belum memenuhi persyaratan; atau b. permohonan ditolak karena tidak memenuhi persyaratan. (3) Penyampaian perubahan dokumen, tambahan informasi, dan/atau kelengkapan kekurangan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dianggap telah diterima oleh Otoritas Jasa Keuangan pada tanggal diterimanya perubahan dokumen, tambahan informasi, dan/atau kelengkapan kekurangan persyaratan tersebut. (4) Pemohon perpanjangan Izin Wakil Manajer Investasi yang tidak melengkapi kekurangan yang dipersyaratkan sebelum masa berlaku Izin Wakil Manajer Investasi berakhir, dianggap membatalkan permohonan perpanjangan Izin Wakil Manajer Investasi yang sudah diajukan kepada Otoritas Jasa Keuangan.

(1) Dalam hal masa berlaku Izin Wakil Manajer Investasi telah berakhir namun permohonan perpanjangan telah disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sebelum masa berlaku Izin Wakil Manajer Investasi berakhir, Izin Wakil Manajer Investasi tetap berlaku hingga terdapat: a. persetujuan perpanjangan Izin Wakil Manajer Investasi dari Otoritas Jasa Keuangan; atau b. pemberitahuan kepada pemohon yang menyatakan permohonan ditolak karena tidak memenuhi persyaratan.

(2) Dalam hal masa berlaku Izin Wakil Manajer Investasi telah berakhir namun permohonan perpanjangan telah disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sebelum masa berlaku Izin Wakil Manajer Investasi berakhir, Izin Wakil Manajer Investasi tetap berlaku selama proses perpanjangan meskipun terdapat surat pemberitahuan kepada pemohon yang menyatakan permohonan belum memenuhi persyaratan. (3) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dan surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan oleh Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak masa berlaku Izin Wakil Manajer Investasi berakhir. (4) Pemohon harus melengkapi kekurangan yang dipersyaratkan dalam surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak tanggal surat pemberitahuan. (5) Penyampaian perubahan dokumen, tambahan informasi, dan/atau kelengkapan kekurangan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dianggap telah diterima oleh Otoritas Jasa Keuangan pada tanggal diterimanya perubahan dokumen, tambahan informasi, dan/atau kelengkapan kekurangan persyaratan tersebut. (6) Sejak diterimanya perubahan dokumen, tambahan informasi, dan/atau kelengkapan kekurangan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), permohonan Izin Wakil Manajer Investasi tersebut dianggap baru diterima oleh Otoritas Jasa Keuangan. (7) Dalam hal perubahan dokumen, tambahan informasi, dan/atau kelengkapan kekurangan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) telah diterima Otoritas Jasa Keuangan, dalam 5 (lima) hari kerja Otoritas Jasa Keuangan memberikan persetujuan atau penolakan perpanjangan Izin Wakil Manajer Investasi.

(8) Pemohon yang tidak melengkapi kekurangan yang dipersyaratkan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dianggap membatalkan permohonan Izin Wakil Manajer Investasi yang sudah diajukan kepada Otoritas Jasa Keuangan.

Masa berlaku Izin Wakil Manajer Investasi yang mendapatkan persetujuan perpanjangan adalah 3 (tiga) tahun sejak tanggal persetujuan diberikan oleh Otoritas Jasa Keuangan dan masa berlaku tersebut berakhir tepat di tanggal kelahiran pemegang Izin Wakil Manajer Investasi.

Apabila pada saat permohonan perpanjangan Izin Wakil Manajer Investasi, pemegang Izin Wakil Manajer Investasi masih mempunyai kewajiban berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan dan/atau keputusan Otoritas Jasa Keuangan yang belum dipenuhi, Otoritas Jasa Keuangan berwenang menolak permohonan perpanjangan Izin Wakil Manajer Investasi dimaksud.

Wakil Manajer Investasi wajib: a. memahami dan mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan Pasar Modal INDONESIA; b. bertindak dan bersikap profesional serta mempunyai wawasan yang luas di bidang Pasar Modal; dan c. menjadi anggota asosiasi yang mewadahi Wakil Manajer Investasi yang telah mendapatkan pengakuan dari Otoritas Jasa Keuangan.

Wakil Manajer Investasi wajib mengikuti pendidikan berkelanjutan yang diselenggarakan oleh asosiasi yang mewadahi Wakil Manajer Investasi atau pihak lain yang diakui Otoritas Jasa Keuangan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun.

(1) Wakil Manajer Investasi dilarang bekerja rangkap pada lebih dari satu Perusahaan Efek dan/atau lembaga jasa keuangan lainnya. (2) Larangan bekerja rangkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi Wakil Manajer Investasi yang berkedudukan sebagai anggota direksi dari Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Manajer Investasi untuk merangkap jabatan sebagai komisaris bursa efek, lembaga kliring dan

penjaminan, atau lembaga penyimpanan dan penyelesaian.

(1) Asosiasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c mempunyai tugas meliputi: a. menyusun kode etik anggota; b. melaksanakan pendidikan berkelanjutan bagi pemegang Izin Wakil Manajer Investasi; dan c. melaksanakan pendidikan dan/atau pelatihan lainnya untuk peningkatan kompetensi Wakil Manajer Investasi. (2) Pelaksanaan kegiatan asosiasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan setiap 6 (enam) bulan sekali kepada Otoritas Jasa Keuangan. (3) Asosiasi yang mewadahi Wakil Manajer Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) mengacu pada ketentuan sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan mengenai Pengakuan Terhadap Asosiasi Wakil Manajer Investasi.

(1) Orang perseorangan yang memiliki Izin Wakil Manajer Investasi wajib menyampaikan laporan mulai bekerja, berhenti bekerja, atau pindah bekerja, paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak yang bersangkutan mulai bekerja, berhenti bekerja, atau pindah bekerja kepada Otoritas Jasa Keuangan. (2) Dalam hal batas waktu penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jatuh pada hari libur, laporan mulai bekerja, berhenti bekerja, atau

pindah bekerja disampaikan paling lambat pada 1 (satu) hari kerja berikutnya.

Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan secara elektronik melalui sistem perizinan Otoritas Jasa Keuangan.

(1) Pemegang Izin Wakil Manajer Investasi dapat mengembalikan Izin Wakil Manajer Investasi yang dimilikinya kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan menggunakan surat pengembalian Izin Wakil Manajer Investasi sesuai dengan format tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini. (2) Pengembalian Izin Wakil Manajer Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak serta merta menghilangkan kewajiban dan tanggung jawabnya atas ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan dan/atau keputusan Otoritas Jasa Keuangan yang belum dipenuhi yang timbul pada saat orang perseorangan tersebut memegang Izin Wakil Manajer Investasi.

Dalam hal terjadi keadaan tertentu yang mengakibatkan sistem perizinan Otoritas Jasa Keuangan tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya, permohonan Izin Wakil Manajer Investasi atau permohonan perpanjangan Izin

Wakil Manajer Investasi dapat diajukan dalam bentuk dokumen cetak kepada Otoritas Jasa Keuangan.

(1) Setiap pihak yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18 ayat (2), dan Pasal 19, dikenakan sanksi administratif. (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan juga kepada pihak yang menyebabkan terjadinya pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (3) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dijatuhkan oleh Otoritas jasa Keuangan. (4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa: a. peringatan tertulis; b. denda yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu; c. pembatasan kegiatan usaha; d. pembekuan kegiatan usaha; e. pencabutan izin usaha; f. pembatalan persetujuan; dan/atau g. pembatalan pendaftaran. (5) Tata cara pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (6) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, atau huruf g dapat dikenakan dengan atau tanpa didahului pengenaan sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a. (7) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dapat dikenakan

secara tersendiri atau secara bersama-sama dengan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, atau huruf g.

Selain sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (4), Otoritas Jasa Keuangan dapat melakukan tindakan tertentu terhadap setiap pihak yang melakukan pelanggaran ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Otoritas Jasa Keuangan dapat mengumumkan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (4) dan tindakan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 kepada masyarakat.

(1) Ketentuan mengenai sertifikat keahlian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) huruf c angka 1 mulai berlaku sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Lembaga Sertifikasi Profesi yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan. (2) Sertifikat keahlian sebagai Wakil Manajer Investasi yang diterbitkan oleh panitia standar profesi dan lembaga pendidikan khusus di bidang Pasar Modal tetap berlaku sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai pendaftaran Lembaga Sertifikasi Profesi di bidang Pasar Modal.

(1) Masa berlaku Izin Wakil Manajer Investasi yang dikeluarkan atau diperpanjang paling lama 2 (dua) tahun sebelum berlakunya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dinyatakan otomatis menyesuaikan menjadi 3 (tiga) tahun sesuai dengan tanggal dan bulan lahir pemegang Izin Wakil Manajer Investasi. (2) Masa berlaku Izin Wakil Manajer Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut: a. bagi pemegang Izin Wakil Manajer Investasi yang tanggal kelahirannya sebelum tanggal dan bulan masa berlaku Izin Wakil Manajer Investasi berakhir, masa berlaku Izin Wakil Manajer Investasi habis tepat di tanggal dan bulan kelahiran pemegang Izin Wakil Manajer Investasi pada tahun keempat; dan b. bagi pemegang Izin Wakil Manajer Investasi yang tanggal kelahirannya setelah tanggal dan bulan masa berlaku Izin Wakil Manajer Investasi berakhir, masa berlaku Izin Wakil Manajer Investasi habis tepat di tanggal kelahiran pemegang Izin Wakil Manajer Investasi pada tahun ketiga.

Permohonan Izin Wakil Manajer Investasi yang telah diajukan kepada Otoritas Jasa Keuangan sebelum berlakunya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, diselesaikan berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 25/POJK.04/2014 tentang Perizinan Wakil Manajer Investasi.

Pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 25/POJK.04/2014 tentang Perizinan Wakil Manajer Investasi (Lembaran Negara Republik INDONESIA Tahun 2014 Nomor 360, Tambahan Lembaran Negara Republik INDONESIA Tahun 2014 Nomor 5634), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku:

1. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/SEOJK.04/2016 tentang Pengakuan Terhadap Asosiasi Wakil Manajer Investasi;
2. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 7/SEOJK.04/2017 tentang Penyampaian Permohonan Perizinan, Pendaftaran, Pencatatan, Persetujuan, dan Pelaporan Secara Elektronik Bagi Pelaku di Bidang Pengelolaan Investasi, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik INDONESIA.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 11 Desember 2018

KETUA DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIMBOH SANTOSO

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 27 Desember 2018

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

YASONNA H. LAOLY