Peraturan Menteri Nomor 45-permentan-sr-140-10-2009 Tahun 2009 tentang SYARAT DAN TATA CARA PENDAFTARAN PESTISIDA

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Pestisida adalah semua zat kimia dan bahan lain serta jasad renik dan virus yang dipergunakan untuk:

• memberantas atau mencegah hama-hama dan penyakit yang merusak tanaman, bagian-bagian tanaman atau hasil-hasil pertanian;
• memberantas rerumputan;
• mematikan daun dan mencegah pertumbuhan yang tidak diinginkan;
• mengatur atau merangsang pertumbuhan tanaman atau bagian-bagian tanaman tidak termasuk pupuk;
• memberantas atau mencegah hama-hama luar pada hewan-hewan piaraan dan ternak;
• memberantas atau mencegah hama-hama air;
• memberantas atau mencegah binatang-binatang dan jasad-jasad renik dalam rumah tangga, bangunan dan dalam alat-alat pengangkutan; dan/atau - memberantas atau mencegah binatang-binatang yang dapat menyebabkan penyakit pada manusia atau binatang yang perlu dilindungi dengan penggunaan pada tanaman, tanah atau air.

2. Pendaftaran pestisida adalah proses untuk mendapatkan nomor pendaftaran dan izin pestisida.

3. Pestisida untuk penggunaan umum adalah pestisida yang dalam penggunaannya tidak memerlukan persyaratan dan alat-alat pengamanan khusus di luar yang tertera pada label.

4. Pestisida terbatas adalah pestisida yang dalam penggunaannya memerlukan persyaratan dan alat-alat pengamanan khusus di luar yang tertera pada label.

5. Pestisida dilarang adalah jenis pestisida yang dilarang untuk semua bidang penggunaan.

6. Bahan aktif adalah bahan kimia sintetik atau bahan alami yang terkandung dalam bahan teknis atau formulasi pestisida yang memiliki daya racun atau pengaruh biologis lain terhadap organisme sasaran.

7. Bahan aktif standar adalah bahan aktif murni yang digunakan sebagai pembanding dalam proses analisis kadar bahan aktif pestisida.

8. Bahan teknis adalah bahan baku pembuatan formulasi yang dihasilkan dari suatu pembuatan bahan aktif, yang mengandung bahan aktif dan bahan pengotor ikutan (impurities) atau dapat juga mengandung bahan lainnya yang diperlukan.

9. Bahan teknis asal adalah bahan yang dihasilkan langsung dari proses sintetis, ekstraksi atau proses lainnya untuk menghasilkan bahan aktif.

10. Bahan teknis olahan adalah bahan yang dihasilkan dari proses pengolahan bahan teknis asal dengan tujuan tertentu seperti keamanan, stabilitas atau keperluan tertentu dalam proses pembuatan formulasi, pewadahan, pengangkutan dan penyimpanan.

11. Formulasi adalah campuran bahan aktif dengan bahan tambahan dengan kadar dan bentuk tertentu yang mempunyai daya kerja sebagai pestisida sesuai dengan tujuan yang direncanakan.

12. Bahan tambahan pestisida adalah bahan yang ditambahkan dalam bahan teknis atau formulasi pestisida selain bahan aktif pestisida antara lain: pelarut, pembau, pengemulsi, pewarna, pembawa, perata, perekat, penyebar, dan pemantap.

13. Pemilik formulasi adalah perorangan atau badan hukum yang memiliki suatu resep formulasi pestisida.

14. Resep formulasi adalah suatu keterangan yang menyatakan jenis dan banyaknya bahan aktif dan bahan tambahan yang terdapat dalam suatu formulasi pestisida dan/atau cara memformulasi suatu pestisida dengan menggunakan bahan teknis atau bahan aktif dan bahan penyusun lainnya.

15. Peredaran adalah impor-ekspor dan atau jual beli di dalam negeri termasuk pengangkutan pestisida.

16. Penyimpanan adalah memiliki pestisida dalam persediaan di halaman atau dalam ruang yang digunakan oleh importir, pedagang atau di usaha-usaha pertanian.

17. Penggunaan adalah menggunakan pestisida dengan atau tanpa alat untuk maksud seperti tersebut dalam angka 1.

18. Wadah adalah tempat yang terkena langsung pestisida untuk menyimpan selama dalam penanganan.

19. Label adalah tulisan dan dapat disertai dengan gambar atau simbol, yang memberikan keterangan tentang pestisida, dan melekat pada wadah atau pembungkus pestisida.

20. Pemusnahan adalah menghilangkan sifat dan fungsi pestisida.

21. Sertifikat penggunaan adalah surat keterangan yang menyatakan telah lulus pelatihan penggunaan pestisida terbatas.

22. Pengguna adalah orang atau badan hukum yang menggunakan pestisida dengan atau tanpa alat.

23. Penamaan formulasi adalah nama dagang suatu formulasi pestisida yang didaftarkan oleh pemohon.

24. Penamaan bahan teknis adalah nama suatu bahan teknis yang didaftarkan oleh pemohon.

25. Residu pestisida adalah sisa pestisida, termasuk hasil perubahannya yang terdapat pada atau dalam jaringan manusia, hewan, tumbuhan, air, udara atau tanah.

26. Toksisitas akut adalah pengaruh yang merugikan yang timbul segera setelah pemaparan dengan dosis tunggal suatu bahan kimia atau bahan lain, atau pemberian dosis ganda dalam waktu lebih kurang 24 jam.

27. Toksisitas subkronik adalah pengaruh yang merugikan pada hewan percobaan yang timbul sebagai akibat pemberian takaran harian berulang dari bahan kimia atau bahan lain, dengan periode pemaparan selama 3 bulan.

28. Toksisitas kronik adalah pengaruh yang merugikan pada hewan percobaan yang timbul sebagai akibat pemberian takaran harian berulang dari bahan kimia atau bahan lain, dengan periode pemaparan selama 2 tahun.

29. Lethal dose-50 selanjutnya disingkat LD50 adalah dosis tunggal bahan kimia atau bahan lain yang diturunkan secara statistik yang dapat menyebabkan kematian 50% dari populasi organisme dalam serangkaian kondisi percobaan yang telah ditentukan.

30. Lethal concentration-50 yang selanjutnya disingkat LC50 adalah konsentrasi yang diturunkan secara statistik yang dapat menyebabkan kematian 50% dari populasi organisme dalam serangkaian kondisi percobaan yang telah ditentukan.

31. Acceptable Daily Intake yang selanjutnya disingkat ADI adalah angka penduga asupan harian bahan kimia yang dapat diterima dalam makanan sepanjang hidup manusia tanpa menimbulkan resiko kesehatan yang bermakna.

32. Batas Maksimum Residu yang selanjutnya disingkat BMR adalah merupakan batas dugaan maksimum residu pestisida yang diperbolehkan yang terdapat dalam berbagai hasil pertanian.

33. Lethal time-50/waktu paruh hayati yang selanjutnya disingkat LT50 adalah waktu dalam hari yang diperlukan untuk mematikan 50% hewan ercobaan dalam kondisi tertentu.

34. Unit toksisitas adalah angka faktor hasil bagi (ratio) konsentrasi nominal pestisida dalam air sawah dengan ketinggian 10 cm dengan nilai LC50 96 jam.

35. Decomposition time-50 yang selanjutnya disingkat DT50 adalah waktu yang diperlukan untuk terjadinya 50% dekomposisi berupa disipasi dan degradasi suatu bahan kimia di suatu media.

36. Efikasi adalah efektivitas pestisida terhadap organisme sasaran yang didaftarkan berdasarkan pada hasil percobaan lapangan atau laboratorium menurut metode yang berlaku.

37. Resurjensi adalah peningkatan populasi organisme sasaran setelah diperlakukan dengan pestisida.

38. Resistensi adalah penurunan tingkat kepekaan populasi organisme sasaran terhadap pestisida yang dapat menyebabkan pestisida yang semula efektif untuk mengendalikan organisme sasaran tersebut menjadi tidak efektif lagi.

39. Iritasi adalah gejala inflamasi yang terjadi pada kulit atau membran mukosa segera setelah perlakuan berkepanjangan atau berulang dengan menggunakan bahan kimia atau bahan lain.

40. Karsinogenik adalah sifat suatu bahan yang dapat mendorong atau menyebabkan kanker.

41. Teratogenik adalah sifat bahan kimia yang dapat menyebabkan/menghasilkan bayi cacat/kecacatan tubuh pada kelahiran.

42. Mutagenik adalah sifat bahan kimia yang menyebabkan terjadinya mutasi gen.

43. Rerumputan adalah tumbuhan pengganggu atau gulma.

44. Kepala Pusat adalah Kepala Pusat Perizinan dan Investasi.

(1) Peraturan ini dimaksudkan sebagai dasar hukum dalam penyelenggaraan pendaftaran termasuk pengujian dan perizinan serta pengawasan pestisida.

(2) Peraturan ini bertujuan untuk: a. melindungi masyarakat dan lingkungan hidup dari pengaruh yang membahayakan sebagai akibat penyimpanan, peredaran, dan penggunaan pestisida; b. meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan pestisida; c. mendukung penerapan sistem Pengendalian Hama Terpadu (PHT); dan/atau d. memberikan kepastian usaha dalam melakukan kegiatan pengadaan, penyimpanan, dan peredaran pestisida.

Ruang lingkup pengaturan peraturan ini meliputi klasifikasi, jenis perizinan, persyaratan pendaftaran, tata cara pendaftaran, wadah dan label pestisida, dan sanksi administrasi.

Bidang penggunaan pestisida meliputi: a. pengelolaan tanaman; b. peternakan dan kesehatan hewan; c. perikanan; d. perhutanan; e. penyimpanan hasil pertanian; f. rumah tangga; g. permukiman; h. pengendalian vektor penyakit pada manusia; i. karantina dan pra-pengapalan; dan j. moda transportasi.

(1) Berdasarkan bahayanya, pestisida dapat diklasifikasikan ke dalam: a. pestisida yang dilarang. b. pestisida yang dapat didaftarkan; (2) Pestisida yang dilarang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dengan kriteria sebagai berikut:

a. formulasi pestisida termasuk kelas Ia, artinya sangat berbahaya sekali dan kelas Ib artinya berbahaya sekali menurut klasifikasi WHO; b. bahan aktif dan/atau bahan tambahan yang mempunyai efek karsinogenik (kategori I dan IIa berdasarkan klasifikasi International Agency for Research on Cancer), teratogenik atau mutagenik . (3) Pestisida yang dapat didaftarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b pestisida yang tidak masuk dalam kategori pestisida yang dilarang sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

(1) Berdasarkan cara penggunaan, pestisida dapat diklasifikasikan ke dalam: a. pestisida terbatas; dan b. pestisida untuk penggunaan umum (2) Pestisida terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dengan kriteria sebagai berikut: a. formulasi pestisida korosif pada mata (menyebabkan kerusakan tak terkembalikan pada jaringan okular), mengakibatkan pengerutan kornea atau iritasi sampai 7 (tujuh) hari atau lebih; b. formulasi pestisida korosif terhadap kulit (menyebabkan kerusakan jaringan dalam dermis dan atau luka bekas) atau mengakibatkan iritasi berat sampai 72 (tujuh puluh dua) jam atau lebih; c. bila digunakan seperti tertera pada label, atau menurut praktek yang biasa dilakukan, pestisida tersebut masih menyebabkan keracunan yang nyata secara subkronik, kronik atau tertunda bagi manusia sebagai akibat pemaparan secara tunggal dan majemuk terhadap pestisida tersebut atau residunya; dan/atau d. mempunyai LC50 inhalasi lebih kecil dari 0,05 mg/I selama 4 jam periode pemaparan; atau

e. termasuk dalam golongan bahan perusak lapisan ozon. (3) Pestisida untuk penggunaan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b pestisida yang tidak masuk dalam kategori pestisida terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

(1) Bahan aktif pestisida yang dilarang untuk semua bidang penggunaan seperti tercantum pada Lampiran I butir 1 sebagai bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan ini

(2) Bahan aktif pestisida yang dilarang untuk bidang pestisida rumah tangga seperti tercantum pada Lampiran I butir 2 sebagai bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan ini. (3) Bahan aktif pestisida yang dilarang untuk bidang perikanan seperti tercantum pada Lampiran I butir 3 sebagai bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan ini. (4) Bahan aktif pestisida terbatas seperti tercantum pada Lampiran II sebagai bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan ini. (5) Bahan tambahan pestisida yang dilarang untuk semua bidang penggunaan pestisida seperti tercantum pada Lampiran III sebagai bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan in. (6) Bahan tambahan pestisida yang dibatasi penggunaannya untuk bidang pengelolaan tanaman seperti tercantum pada Lampiran IV sebagai bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan ini

(1) Perubahan klasifikasi penggunaan pestisida dari dilarang menjadi penggunaan umum, atau dari pestisida terbatas menjadi penggunaan umum, atau sebaliknya dapat dilakukan setelah ada saran dan pertimbangan dari Komisi Pestisida. (2) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih lanjut akan dituangkan dalam Keputusan tersendiri.

(1) Setiap orang yang akan menggunakan pestisida terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a, wajib memiliki sertifikat penggunaan pestisida terbatas. (2) Sertifikat penggunaan pestisida terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada orang yang telah lulus pelatihan penggunaan pestisida terbatas. (3) Pemegang nomor pendaftaran wajib melaksanakan pelatihan pestisida terbatas sesuai dengan pedoman. (4) Pelatihan penggunaan pestisida terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diselenggarakan oleh Ketua Komisi Pengawasan Pestisida Provinsi/Kabupaten/Kota atau pejabat yang ditunjuk. (5) Sertifikat penggunaan pestisida terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku di seluruh wilayah INDONESIA untuk jangka waktu selama 5 tahun, dan dapat diperpanjang.

(6) Ketentuan mengenai pelatihan pengguna pestisida terbatas dan pemberian sertifikat lebih lanjut diatur dalam peraturan tersendiri.

Badan Hukum dapat menggunakan pestisida terbatas apabila diaplikasikan oleh orang yang telah memiliki sertifikat penggunaan pestisida terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.

Jenis izin pestisida terdiri atas: a. izin percobaan; b. izin sementara; dan c. izin tetap.

(1) Izin percobaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a, diberikan oleh Kepala Pusat yang berlaku untuk jangka waktu 1 tahun, dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. (2) Izin percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada pemohon untuk dapat membuktikan kebenaran klaimnya mengenai mutu, efikasi, dan keamanan pestisida yang didaftarkan. (3) Pestisida yang telah memperoleh izin percobaan dilarang untuk diedarkan dan/atau digunakan secara komersial.

(1) Izin sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b diberikan oleh Menteri atas saran dan/atau pertimbangan Komisi Pestisida. (2) Izin sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan terhadap pestisida yang telah memenuhi sebagian persyaratan teknis dan/atau administrasi. (3) Izin sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada pemohon untuk melengkapi persyaratan teknis dan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan data dan informasi sesuai dengan yang ditetapkan. (4) Izin sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun, dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

(5) Apabila pemohon dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum melengkapi persyaratan teknis dan/atau administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), permohonan dianggap ditarik kembali.

Pestisida yang telah memperoleh izin sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dapat diproduksi, diedarkan, dan digunakan dalam jumlah terbatas sesuai dengan jumlah komoditi, dosis atau konsentrasi dan aplikasi yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

(1) Pestisida berbahan aktif metil bromida diberikan izin sementara berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku, dengan jumlah yang diedarkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku (kuota nasional) pada tahun yang bersangkutan. (2) Izin sementara sebagaimana dimaksud Pasal 11 huruf b untuk pestisida berbahan aktif metil bromida diberikan oleh Menteri atas saran dan/atau pertimbangan Komisi Pestisida. (3) Izin sementara pestisida berbahan aktif metil bromida sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun, dan dapat didaftarkan ulang dengan mengikuti ketentuan yang berlaku. (4) Pendaftaran ulang izin sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja sebelum masa izin berakhir.

(1) Izin tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c diberikan oleh Menteri atas saran dan/atau pertimbangan Komisi Pestisida. (2) Izin tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang. (3) Pestisida yang telah memperoleh izin tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diproduksi, diedarkan dan digunakan.

(1) Pestisida yang mendapat Izin Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) dapat diperluas penggunaannya pada sasaran lain yang belum terdaftar setelah mendapat izin perluasan penggunaan. (2) Izin perluasan penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Menteri atas saran dan pertimbangan Komisi Pestsida.

(3) Untuk mendapatkan izin perluasan penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemohon mengajukan permohonan dengan melampirkan hasil pengujian yang ditetapkan.

Apabila penggunaan pestisida sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, 15, 16 dan 17 terbukti menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan manusia dan atau kelestarian lingkungan, izin sementara, izin tetap atau izin perluasan penggunaan dapat ditinjau kembali atau dicabut.

(1) Permohonan pendaftaran pestisida dapat dilakukan oleh badan usaha atau badan hukum INDONESIA dengan memenuhi persyaratan pendaftaran sebagai berikut: a. Akta pendirian dan perubahannya, bagi badan usaha (Usaha Dagang, Firma, CV, NV), dan badan hukum (PT, koperasi); b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)/Tanda Daftar Usaha perdagangan (TDUP) pestisida; c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); d. Surat keterangan domisili/Kartu Tanda Penduduk (KTP); e. Profil perusahaan; f. Pernyataan yang berhak menandatangani surat dalam rangka pendaftaran; g. Surat jaminan suplai bahan aktif dari pemasok bahan aktif dan h. Program pembinaan pestisida yang akan didaftarkan. (2) Pendaftaran pestisida sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pemilik formulasi yang bersangkutan atau kuasanya.

Untuk Pemilik Formulasi yang berasal dari luar negeri, pendaftaran pestisida dilakukan oleh kuasanya/perwakilan yang berbadan hukum INDONESIA dan berkedudukan di INDONESIA.

(1) Pestisida yang dapat didaftarkan di INDONESIA, pestisida yang tidak masuk klasifikasi dilarang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, tidak mengandung bahan aktif pestisida yang dilarang sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dan/atau tidak mengandung bahan tambahan yang dilarang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4). (2) Pestisida sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat kemurnian kadar bahan aktif yang memenuhi spesifikasi SNI, FAO, WHO atau badan internasional lain.

Untuk permohonan pendaftaran selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: (1) Setiap formulasi yang dihasilkan oleh setiap pemilik, yang digunakan untuk setiap bidang penggunaan, harus didaftarkan atas nama satu pemohon; (2) Formulasi pestisida berbahan aktif majemuk untuk bidang penggunaan pengelolaan tanaman, kecuali ZPT, pestisida biologi, rodentisida dan feromon/atraktan tidak menimbulkan efek antagonis.

(1) Pestisida yang didaftarkan harus diberikan penamaan tersendiri, yang merupakan identitas dari setiap formulasi pestisida yang akan diedarkan. (2) Penamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh sama atau hampir sama dengan formulasi yang telah didaftar atas nama perusahaan lain. (3) Penamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. setiap formulasi hanya diberi satu nama yang terdiri dari 3 (tiga) unsur, yaitu nama dagang yang tidak berkaitan dengan nama umum dan/atau nama bahan aktif, angka yang menunjukkan kadar bahan aktif, dan kode huruf yang menunjukkan bentuk formulasi; b. setiap penamaan formulasi pestisida yang didaftarkan dilampiri bukti telah melakukan pendaftaran dari instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Hak Kekayaan Intelektual (HKI); c. penamaan formulasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b tidak bersifat agitatif seperti misalnya kata-kata “dahsyat”, “hebat”, “super” atau “ampuh”. (4) Penamaan bahan teknis harus memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan diikuti dengan angka dan kode yang berturut- turut menunjukkan kadar bahan aktif dan macam bahan teknis.

(1) Permohonan pendaftaran pestisida diajukan secara tertulis kepada Kepala Pusat dengan dibubuhi meterai secukupnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku; (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan format seperti tercantum dalam Lampiran VII atau VIII atau IX sebagai bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan ini, dengan disertai persyaratan yang lengkap sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam BAB IV.

(1) Kepala Pusat setelah menerima permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 paling lambat dalam jangka waktu 20 (dua puluh) hari kerja harus telah memeriksa dokumen permohonan, dan memberikan jawaban ditunda, ditolak atau diterima. (2) Apabila dalam jangka waktu 20 (dua) puluh hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Pusat belum memberikan jawaban ditunda, ditolak atau diterima, permohononan dianggap lengkap dan benar.

(1) Permohonan ditunda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1), apabila persyaratan belum lengkap atau masih ada kekurangan yang harus dilengkapi. (2) Penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh Kepala Pusat diberitahukan kepada pemohon secara tertulis yang disertai penjelasan penundaan dengan formulir model-1 seperti tercantum dalam Lampiran XVII sebagai bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan ini (3) Pemohon dalam jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari kerja sejak menerima pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus melengkapi persyaratan. (4) Apabila dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pemohon belum dapat melengkapi persyaratan, permohonan dianggap ditarik kembali.

(1) Permohonan ditolak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) apabila tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam BAB IV, tidak benar atau karena adanya alasan teknis.

(2) Penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh Kepala Pusat diberitahukan kepada pemohon secara tertulis disertai penjelasan penolakan dengan formulir model- 1 seperti tercantum dalam Lampiran XVII sebagai bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan ini

(1) Apabila dari hasil pemeriksaan dokumen permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) dinyatakan lengkap dan benar atau dianggap lengkap dan benar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2), Kepala Pusat memberikan izin percobaan. (2) Pemohon yang diberikan izin percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menyerahkan sampel pestisida ke Pusat Perizinan dan Investasi untuk diuji mutu. (3) Uji mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Laboratorium yang terakreditasi atau yang ditunjuk seperti tercantum pada Lampiran XIII sebagai bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan ini. (4) Hasil uji mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) oleh laboratorium penguji disampaikan kepada Kepala Pusat untuk dilakukan penilaian sesuai dengan batas toleransi seperti tercantum pada Lampiran VI sebagai bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan ini. (5) Kepala Pusat paling lambat dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja telah selesai melakukan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (4). (6) Apabila hasil penilaian uji mutu dan sampel pestisida sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak memenuhi persyaratan, Kepala Pusat memberitahukan kepada pemohon secara tertulis untuk dapat mengajukan permohonan uji mutu ulang dengan formulir model- 1 seperti tercantum dalam Lampiran XVII sebagai bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan ini.

(1) Apabila hasil penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (4) memenuhi persyaratan, selanjutnya sampel pestisida disegel oleh Kepala Pusat. (2) Kepala Pusat menyerahkan sampel pestisida yang telah disegel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke lembaga penguji toksisitas dan efikasi yang telah terakreditasi atau yang ditunjuk seperti tercantum pada Lampiran XIV dan Lampiran XV sebagai bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan ini.

(3) Lembaga penguji dalam melakukan pengujian efikasi dan toksisitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mengikuti metode standar yang berlaku dan menyampaikan laporan hasil uji efikasi dan toksisitas kepada Kepala Pusat. (4) Kepala Pusat setelah mendapat laporan hasil uji mutu, efikasi dan/atau toksisitas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bersama dengan Tim Teknis Evaluasi Pendaftaran Pestisida melakukan penilaian, sesuai dengan kriteria teknis seperti tercantum pada Lampiran V sebagai bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan ini. (5) Hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) selanjutnya disampaikan pada rapat pleno Komisi Pestisida sebagai bahan evaluasi Komisi Pestisida.

(1) Hasil penilaian Komisi Pestisida sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (5) dapat berupa menunda, menolak atau menerima permohonan pendaftaran. (2) Apabila dari hasil penilaian permohonan pendaftaran ditolak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Pusat paling lambat dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja telah memberitahukan kepada pemohon dengan disertai alasan penolakan secara tertulis dengan formulir model- 2 seperti tercantum dalam Lampiran XVIII sebagai bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan ini

(1) Permohonan ditunda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1), apabila persyaratan belum lengkap atau masih ada kekurangan yang harus dilengkapi. (2) Penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh Kepala Pusat diberitahukan kepada pemohon secara tertulis yang disertai penjelasan penundaan dengan formulir model-2 seperti tercantum dalam Lampiran XVIII sebagai bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan ini (3) Pemohon dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak menerima pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus melengkapi persyaratan. (4) Apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pemohon belum dapat melengkapi

persyaratan, permohonan mengikuti penilaian oleh Komisi Pestisida pada periode berikutnya.

(1) Apabila penilaian Komisi Pestisida sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) permohonan pendaftaran diterima, selanjutnya oleh Komisi Pestisida diusulkan kepada Menteri Pertanian untuk dimohonkan nomor pendaftaran dan izin pestisida. (2) Menteri Pertanian paling lambat dalam jangka waktu waktu 90 (sembilan puluh) hari kerja sejak menerima usulan Komisi Pestisida sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sudah memberikan jawaban menerima atau menolak. (3) Apabila usulan Komisi Pestisida dapat diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (2) oleh Menteri Pertanian diberikan nomor pendaftaran dan izin pestisida. (4) Nomor pendaftaran dan izin pestisida sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan dalam bentuk Keputusan Menteri Pertanian.

(1) Pemberian nomor pendaftaran dan izin pestisida sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) dapat berupa: a. nomor pendaftaran dan izin sementara; atau b. nomor pendaftaran dan izin tetap. (2) Tatacara penomoran pestisida meliputi Bidang penggunaan, Jenis pestisida, Jenis izin, Tahun Lahir, Nomor Digit pada tahun yang bersangkutan, Tatacara penomoran sebagaimana tercantum pada Lampiran XIX sebagai bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan ini.

(1) Apabila dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja sejak menerima usulan Komisi Pestisida sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) Menteri Pertanian belum memberi jawaban menerima atau menolak, permohonan dianggap lengkap dan benar. (2) Permohonan yang dianggap lengkap dan benar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan nomor pendaftaran dan izin pestisida dalam bentuk Keputusan Menteri oleh Sekretaris Jenderal atas nama Menteri Pertanian.

(1) Tatacara pendaftaran pestisida sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 sampai dengan Pasal 34 secara mutatis mutandis berlaku untuk pendaftaran

bahan teknis pestisida dan pestisida untuk ekspor kecuali pengujian efikasi, toksikologi lingkungan, resurjensi, dan residu tidak diperlukan. (2) Pendaftaran bahan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan format sebagaimana tercantum pada Lampiran X sebagai bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan ini.

(1) Nomor pendaftaran yang telah diberikan dalam izin sementara atau izin tetap, dapat beralih atau dialihkan, karena: a. pemilik formulasi menunjuk pihak lain sebagai pemegang nomor pendaftaran; b. pemilik formulasi mengalihkan kepemilikan formulasinya kepada pihak lain; c. penunjukan pihak lain sebagai pemegang nomor pendaftaran akibat adanya penggabungan perusahaan; d. penggantian nama pemilik formulasi atau pemegang nomor pendaftaran. (2) Pihak yang ditunjuk sebagai pemegang nomor pendaftaran yang baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyelesaikan permasalahan diantara pemegang formulasi lama dengan pemegang formulasi yang baru, selanjutnya dilaporkan kepada Kepala Pusat untuk wajib dicatat dalam buku nomor pendaftaran serta mengusulkan penetapan mengenai pengalihan dimaksud.

(1) Perubahan yang menyangkut pestisida yang didaftarkan, meliputi perubahan: a. nama formulasi dan atau nama bahan aktif; b. wadah dan atau pembungkus; c. bentuk formulasi/bahan teknis d. asal bahan aktif; e. bahan pelarut; f. bahan pengemulsi; g. bahan pembawa; h. kadar bahan aktif (dalam batas toleransi kadar bahan aktif); i. kadar bahan aktif dalam bahan teknis

j. Penggunaan yang terdaftar dan diizinkan; k. jumlah yang diizinkan diedarkan; dan/atau; l. dosis dan cara aplikasi pestisida (sesuai dengan hasil uji efikasi) (2) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, e, f, g dan h dapat disetujui apabila setelah dilakukan pengujian banding mutu, toksisitas, dan efikasi untuk salah satu organisme sasaran hasilnya memenuhi persyaratan teknis. (3) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh pemegang nomor pendaftaran kepada Kepala Pusat untuk dicatat dalam buku nomor pendaftaran dan diproses lebih lanjut penetapannya.

(1) Izin tetap pestisida dapat didaftarkan ulang dengan mengikuti ketentuan tatacara pendaftaran pestisida sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 sampai dengan Pasal 34 dengan dilengkapi:

• hasil uji mutu ulang formulasi bagi pestisida pendaftaran ulang ganjil (pertama, ketiga ....dst).
• hasil uji mutu ulang bahan teknis pestisida untuk setiap melakukan pendaftaran ulang.
• hasil uji mutu ulang dan efikasi ulang terhadap salah satu organisme sasaran bagi pestisida pendaftaran ulang genap (kedua, keempat.....dst.), - hasil uji mutu ulang dan efikasi ulang genap (kedua, keempat.....dst.) terhadap organisme pengganggu tumbuhan (OPT) utama untuk pestisida yang digunakan pada tanaman padi. (2) Organisme sasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu salah satu organisme sasaran yang terdaftar sejak pertama kali pestisida diberikan izin. (3) Pendaftaran ulang izin tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja sebelum masa izin berakhir.

Pemberian izin tetap pendaftaran ulang selain harus memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 juga memperhatikan hasil evaluasi pengawasan pestisida yang dilaksanakan oleh Instansi yang berwenang.

(1) Apabila permohonan pendaftaran ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 diterima, paling lambat dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari kerja telah diterbitkan Keputusan Menteri Pertanian tentang Pendaftaran dan Izin Pestisida. (2) Apabila dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari kerja Keputusan Menteri Pertanian tentang Pendaftaran dan Izin Pestisida sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum diterbitkan, Sekretaris Jenderal atas nama Menteri Pertanian menerbitkan Keputusan Menteri Pertanian. (3) Apabila pendaftaran ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan atau ditolak, nomor dan izin pendaftaran berakhir demi hukum. (4) Nomor dan izin pendaftaran yang berakhir, apabila pendaftaran ulang pestisida ditolak maka harus ditarik dari peredaran selambat-lambatnya 6 (enam) bulan.

(1) Pestisida yang telah terdaftar dengan izin sementara atau izin tetap harus ditempatkan dalam wadah. (2) Wadah pestisida harus tidak mudah pecah atau robek, atau dilindungi wadah lain supaya tidak rusak, tidak bereaksi dengan pestisidanya atau korosif, sehingga bahaya terhadap manusia dan lingkungan dapat dihindarkan. (3) Setiap wadah harus ditutup atau dilipat dengan baik sehingga tutup atau lipatan maupun wadah itu tidak dapat dibuka tanpa merusaknya kecuali wadah dibuat sedemikian rupa sehingga tanpa merusak tutupnya pestisida hanya dapat keluar dalam bentuk asap atau kabut. (4) Spesifikasi wadah harus diuraikan secara lengkap yang mencakup volume, nama bahan, bentuk, ukuran, ketebalan bahan, warna, bahan lapisan permukaan wadah bagian dalam dan bahan tutup wadah, seperti tercantum dalam Lampiran XI. (5) Pewadahan kembali suatu formulasi pestisida hanya dapat dilakukan oleh pemegang pendaftaran pestisida yang bersangkutan atau pihak lain yang ditunjuknya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

(1) Setiap wadah pestisida harus diberi label, yang ditempelkan dan tidak mudah lepas atau dicetak pada wadah.

(2) Label pestisida diusulkan oleh pemegang pendaftaran, dan merupakan salah satu persyaratan dalam permohonan pendaftaran. (3) Semua keterangan pada label dan lampiran petunjuk penggunaan harus dicantumkan dalam bahasa INDONESIA dengan kata-kata yang tidak bersifat agitatif seperti misalnya kata-kata “dahsyat”, “hebat”, “super”, “kuat” atau “ampuh”, serta dilarang mencantumkan gambar organisme sasaran yang tidak terdaftar, dilarang membandingkan dengan pestisida lain yang telah terdaftar. Penggunaan bahasa asing diperbolehkan hanya apabila menterjemahkan hal-hal yang dinilai penting yang telah disebutkan pula dalam bahasa INDONESIA. (4) Keterangan dan tanda peringatan pada label harus dicetak jelas, mudah dibaca atau dilihat, mudah dipahami dan tidak mudah terhapus. (5) Keterangan lengkap tentang isi label, kalimat peringatan dan petunjuk keamanan, keterangan tentang gejala keracunan, keterangan tentang petunjuk pertolongan, keterangan tentang petunjuk penyimpanan, keterangan tentang petunjuk penggunaan, pencantuman tanda gambar, label, pestisida terbatas, dan penyusunan label, seperti tercantum dalam Lampiran XII.

(1) Petugas yang melayani pendaftaran dan petugas lembaga penguji mutu, efikasi dan toksisitas wajib menjaga kebenaran dan kerahasiaan data dan informasi mengenai pestisida yang menurut sifatnya perlu dirahasiakan. (2) Pusat Perizinan dan Investasi wajib menyelenggarakan pengelolaan buku nomor pendaftaran dan mencatat segala mutasi baik subyek maupun obyek pendaftaran pestisida.

(1) Pemegang nomor pendaftaran wajib mencantumkan seluruh keterangan yang dipersyaratkan pada label pestisida yang didaftarkan sebagaimana tercantum pada Lampiran XII Peraturan ini. (2) Pemohon/pemegang nomor pendaftaran wajib membayar biaya pendaftaran yang merupakan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), dan harus disetor ke Kas Negara yang besarnya ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(3) Pemegang nomor pendaftaran menanggung semua biaya pengujian yang besarnya dan tatacaranya ditetapkan oleh lembaga penguji.

(1) Pemegang nomor pendaftaran wajib menyerahkan bahan aktif standar sebanyak 1 (satu) gram dan sertifikat analisisnya setiap 2 (dua) tahun sekali kepada Kepala Pusat yang selanjutnya disimpan pada laboratorium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3). (2) Pemegang nomor pendaftaran wajib menyampaikan laporan tahunan mengenai produksi dan peredaran pestisida serta bahan aktifnya yang meliputi impor, ekspor dan jual beli di dalam negeri paling lambat 2 (dua) bulan setelah tahun kalender berakhir, dan laporan 6 (enam) bulanan mengenai produksi dan peredaran pestisida terbatas kepada Menteri Pertanian melalui Kepala Pusat dengan menggunakan format seperti tercantum dalam Lampiran XVI Peraturan ini. (3) Pemegang nomor pendaftaran pestisida wajib melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap segala sesuatu yang berkaitan dengan yang menjadi tanggung jawabnya serta mengambil langkah-langkah penanggulangannya apabila terjadi penyimpangan, kegiatan tersebut dilaksanakan sendiri maupun bersama aparat Pemerintah.

Terhadap lembaga dan/atau laboratorium penguji yang terbukti tidak menjamin kerahasiaan dan kebenaran hasil pengujian yang dilakukannya diberikan teguran tertulis oleh Kepala Pusat dan dilaporkan kepada pejabat yang berwenang untuk dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Petugas yang melayani pendaftaran yang terbukti tidak menjamin kerahasiaan data pestisida sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) dikenakan sanksi disiplin pegawai sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pemohon yang yang terbukti mengedarkan pestisida yang sedang dalam proses pendaftaran, dikenakan sanksi pembatalan permohonan pendaftaran dan izin pestisida sampai dengan proses penyidikan oleh pejabat yang berwenang sampai memperoleh kekuatan hukum.

(1) Pemegang nomor pendaftaran yang terbukti tidak mencantumkan seluruh keterangan yang dipersyaratkan pada label sebagaimana dimaksud pada Pasal 42 ayat (5) dan atau tidak menjamin mutu produksinya atau tidak melaporkan adanya perubahan pemegang pendaftaran dikenakan sanksi pencabutan nomor pendaftaran dan izinnya. (2) Pemegang nomor pendaftaran yang tidak memproduksi dan atau tidak mengimpor formulasi pestisida yang didaftarkannya serta tidak membuat laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) selama 2 (dua) tahun berturut-turut dikenakan sanksi pencabutan nomor dan izin pendaftaran. (3) Pemegang nomor pendaftaran yang tidak melaporkan perubahan asal bahan aktif sebagaimana dimaksud pada Pasal 37 ayat (1) huruf d dikenakan sanksi pencabutan nomor pendaftaran dan izin. (4) Pemegang nomor pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) wajib menarik pestisida dari peredaran selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak diterbitkan Keputusan Menteri Pertanian tentang Pencabutan Nomor Pendaftaran dan Izin.

(1) Pestisida yang telah mendapat nomor pendaftaran dan izin tetap atau izin sementara sebelum peraturan ini diterbitkan, dinyatakan masih tetap berlaku. (2) Permohonan nomor pendafataran dan izin tetap atau izin sementara yang sedang atau sudah dilakukan pengujian sebelum peraturan ini diterbitkan berlaku ketentuan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 07/Permentan/SR.140/2/2007. (3) Permohonan nomor pendaftaran dan izin tetap atau izin sementara yang belum dilakukan pengujian sebelum peraturan ini diterbitkan, sesuai ketentuan dalam peraturan ini. KETENTUAN PENUTUP

Dengan ditetapkannya Peraturan ini, maka Peraturan Menteri Pertanian Nomor 07/Permentan/SR.140/2/2007 tentang Syarat dan Tatacara Pendaftaran Pestisida dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan Menteri Pertanian ini diundangkan dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 10 Oktober 2009 MENTERI PERTANIAN,

ANTON APRIYANTONO

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 20 Oktober 2009 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

ANDI MATTALATTA