Peraturan Menteri Nomor 05 Tahun 2014 tentang PETUNJUK PELAKSANAAN PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA TERHADAP BENDAHARA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN SOSIAL

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan :

1. Keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu baik berupa uang maupun

berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. 2. Kerugian Negara adalah kekurangan uang, surat berharga dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai. 3. Kepala Satuan Kerja adalah Kepala Kantor/Satuan Kerja dan Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Kementerian Sosial, serta instansi sosial yang mengelola dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan. 4. Bendahara adalah orang atau badan yang diberi tugas untuk dan atas nama negara/ daerah menerima, menyimpan dan membayar/ menyerahkan uang atau surat berharga atau barang-barang negara/ daerah. 5. Lalai adalah perbuatan yang dilakukan dengan tidak didasari oleh suatu motif tertentu untuk merugikan negara, namun kerugian negara terjadi karena tidak dilakukannya langkah-langkah pengamanan universal atas barang/uang/surat berharga milik negara. 6. Tim Penyelesaian Kerugian Negara yang selanjutnya disebut TPKN adalah Tim yang diangkat oleh Menteri untuk menangani penyelesaian kerugian negara akibat tindakan melawan hukum baik secara sengaja maupun lalai. 7. Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak yang selanjutnya disebut SKTJM adalah surat keterangan yang menyatakan kesanggupan dan/atau pengakuan bahwa yang bersangkutan bertanggung jawab atas kerugian negara yang terjadi dan bersedia mengganti kerugian negara. 8. Surat Keputusan Pembebanan Sementara adalah surat keputusan yang dikeluarkan oleh Menteri tentang pembebanan penggantian sementara atas kerugian negara sebagai dasar untuk melaksanakan sita jaminan. 9. Surat Keputusan Penetapan Batas Waktu yang selanjutnya disebut SK-PBW adalah surat keputusan yang dikeluarkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan tentang pemberian kesempatan kepada bendahara untuk mengajukan keberatan atau pembelaan diri atas tuntutan penggantian kerugian negara. 10. Surat Keputusan Pembebanan adalah surat keputusan yang dikeluarkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan yang mempunyai kekuatan hukum final tentang pembebanan penggantian Kerugian Negara terhadap bendahara. 11. Surat Keputusan Pencatatan adalah surat keputusan yang dikeluarkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan tentang proses penuntutan kasus kerugian negara untuk sementara tidak dapat dilanjutkan.

12. Surat Keputusan Pembebasan adalah Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan tentang pembebasan bendahara dari kewajiban untuk mengganti Kerugian Negara karena tidak ada unsur perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.
13. Perhitungan Ex Officio adalah suatu perhitungan perbendaharaan yang dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk secara Ex Officio apabila bendahara yang bersangkutan meninggal dunia, melarikan diri atau tiba-tiba harus berada di bawah pengampuan dan/atau apabila yang bersangkutan tidak membuat pertanggungjawaban setelah ditegur oleh atasan langsungnya namun sampai batas waktu yang ditentukan yang bersangkutan tetap tidak membuat perhitungan dan pertanggungjawaban.
14. Tim Ad Hoc adalah tim yang dibentuk untuk menyelesaikan kerugian negara yang ditetapkan oleh Kepala Satuan Kerja dan dibawah pengendalian TPKN.
15. Keadaan kahar adalah keadaan di luar dugaan/kemampuan manusia yang mengakibatkan kerugian negara setelah dibuktikan, dinyatakan oleh instansi berwenang sehingga tidak ada unsur kelalaian/kesalahan seseorang atas terjadinya kerugian tersebut.
16. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.

(1) Petunjuk Pelaksanaan Penyelesaian Kerugian Negara ini dimaksudkan sebagai acuan untuk menyelesaikan kerugian negara terhadap bendahara di lingkungan Kementerian Sosial. (2) Petunjuk Pelaksanaan Penyelesaian Kerugian Negara ini bertujuan untuk : a. mengembalikan kerugian negara yang dikarenakan kelalaian; b. menciptakan tertib administrasi keuangan negara;dan c. menciptakan disiplin dan tanggung jawab bendahara dalam mengelola keuangan negara.

Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi penyelesaian kerugian negara yang dilakukan bendahara.

Informasi mengenai kerugian negara dapat diketahui berdasarkan : a. pengawasan dan/atau pemberitahuan atasan langsung atau kepala satuan kerja; b. pemeriksaan oleh Aparat Pengawasan Internal Pemerintah; c. pemeriksaan external oleh Badan Pemeriksa Keuangan;dan d. perhitungan Ex Officio.

(1) Menteri membentuk TPKN untuk menangani penyelesaian kerugian negara di lingkungan Kementerian Sosial. (2) TPKN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Sosial.

(1) Susunan keanggotaan TPKN terdiri atas: a. ketua; b. wakil ketua; c. sekretaris; dan d. anggota. (2) TPKN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh Sekretariat TPKN.

(1) Ketua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh Sekretaris Jenderal. (2) Wakil Ketua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b dilaksanakan oleh Inspektur Jenderal.

(3) Sekretaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c dilaksanakan oleh Kepala Biro Keuangan. (4) Anggota Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d terdiri atas : a. Sekretaris Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan; b. Sekretaris Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial; c. Sekretaris Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial; d. Sekretaris Badan Pendidikan dan Penelitian Kesejahteraan Sosial; e. Sekretaris Inspektorat Jenderal; f. Inspektur Bidang Penunjang; g. Inspektur Bidang Rehabilitasi Sosial; h. Inspektur Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial; i. Inspektur Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan; j. Kepala Biro Umum; k. Kepala Biro Perencanaan; l. Kepala Biro Organisasi dan Kepegawaian; m. Kepala Pusat Kajian Hukum; dan n. Auditor Inspektorat Jenderal.

Sekretariat TPKN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) terdiri atas: a. ketua; b. wakil ketua; dan c. anggota.

(1) Ketua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh Kepala Bagian Perbendaharaan Biro Keuangan. (2) Wakil Ketua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b dilaksanakan oleh Kepala Bagian Analisis, Pemantauan, dan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Inspektorat Jenderal. (3) Anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c dilaksanakan oleh: a. Kepala Bagian Keuangan Inspektorat Jenderal;

b. Kepala Bagian Keuangan Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan; c. Kepala Bagian Keuangan Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial; d. Kepala Bagian Keuangan Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial; e. Kepala Bagian Keuangan Badan Pendidikan dan Penelitian Kesejahteraan Sosial; f. Kepala Bagian Perlengkapan Biro Umum; g. Kepala Bagian Umum Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial; h. Kepala Bagian Umum Direktorat Jenderal Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial; i. Kepala Bagian Umum Direktorat Jenderal Bantuan dan Jaminan Sosial; j. Kepala Bagian Umum Badan Pendidikan dan Penelitian Kesejahteraan Sosial; k. Kepala Bagian Umum Inspektorat Jenderal; l. Kepala Sub Bagian Pemantauan dan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Inspektorat Jenderal; dan m. Kepala Sub Bagian Tuntutan Perbendaharaan dan Ganti Rugi Biro Keuangan.

(1) TPKN bertugas membantu Menteri dalam menyelesaikan kerugian Negara terhadap bendahara yang pembebanannya ditetapkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan. (2) Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) TPKN juga menindaklanjuti laporan adanya indikasi kerugian negara oleh bendahara berdasarkan hasil pemeriksaan Inspektorat Jenderal, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, serta laporan dari Kepala Satuan Kerja dan Tim Ad Hoc.

TPKN dalam melaksanakan tugasnya menyelesaikan kerugian negara terhadap bendahara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, menyelenggarakan fungsi untuk:

a. menginventarisasi kasus kerugian negara di lingkungan Kementerian Sosial; b. menghitung jumlah kerugian negara; c. mengumpulkan dan melakukan verifikasi bukti-bukti pendukung bahwa bendahara telah melakukan perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai sehingga mengakibatkan terjadinya kerugian negara; d. menginventarisasi harta kekayaan milik bendahara yang dapat dijadikan sebagai jaminan penyelesaian kerugian negara; e. menyelesaikan kerugian negara melalui SKTJM; f. memberikan pertimbangan kepada Menteri tentang kerugian negara sebagai bahan pengambilan keputusan dalam MENETAPKAN pembebanan sementara; g. menatausahakan penyelesaian kerugian negara;dan/atau h. menyampaikan laporan perkembangan penyelesaian kerugian negara kepada Menteri dengan tembusan disampaikan kepada Badan Pemeriksa Keuangan.

(1) TPKN dapat merekomendasikan pembentukan Tim Ad Hoc kepada satuan kerja di lingkungan Kementerian Sosial. (2) Tim Ad Hoc sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas membantu TPKN untuk menyelesaikan kerugian negara yang terjadi di lingkungan satuan kerjanya. (3) Tugas Tim Ad Hoc sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan terhadap bendahara yang ditetapkan oleh Kepala Satuan Kerja.

(1) Susunan keanggotaan Tim Ad Hoc meliputi Kepala Satuan Kerja sebagai ketua Tim Ad Hoc dan pejabat struktural yang bertanggung jawab terhadap keuangan dan pejabat terkait lainnya, sebagai anggota Tim. (2) Keanggotaan Tim Ad Hoc sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan.

Tim Ad Hoc dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) meliputi :

a. mengumpulkan dan melakukan verifikasi bukti-bukti pendukung bahwa bendahara telah melakukan perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun kelalaian yang menimbulkan kerugian negara; b. melakukan penagihan terhadap bendahara sesuai dengan penetapan penilaian dari BPK atau pimpinan instansi; dan c. melaporkan pelaksanaan tugas Tim Ad Hoc kepada Ketua TPKN.

(1) Kepala Satuan Kerja wajib melaporkan setiap kerugian negara yang dilakukan oleh Bendahara kepada Menteri c.q Sekretaris Jenderal dengan tembusan kepada Pimpinan Unit Eselon I dan Ketua TPKN. (2) Menteri segera memberitahukan kepada Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah kerugian negara diketahui, dan menugaskan TPKN untuk menindaklanjuti setiap kasus kerugian negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (3) Laporan disampaikan kepada Menteri c.q Sekretaris Jenderal dan pemberitahuan kepada Badan Pemeriksa Keuangan tentang Kerugian Negara. (4) Format Surat Laporan Kerugian Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(1) TPKN menindaklanjuti setiap kerugian negara dengan mengumpulkan dan melakukan verifikasi dokumen-dokumen yang meliputi: a. surat keputusan pengangkatan sebagai Bendahara atau sebagai pejabat yang melaksanakan fungsi kebendaharaan; b. berita acara pemeriksaan kas/ barang; c. register penutupan buku kas/ barang;

d. surat keterangan tentang sisa uang yang belum dipertanggungjawabkan dari Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran/ Pejabat Pembuat Komitmen; e. surat keterangan bank tentang saldo kas di bank bersangkutan; f. fotokopi/ rekaman buku kas umum bulan yang bersangkutan yang memuat adanya kekurangan kas; g. surat keterangan lapor dari kepolisian dalam hal kerugian negara mengandung indikasi tindak pidana; h. berita acara pemeriksaan tempat kejadian perkara dari kepolisian dalam hal kerugian negara terjadi karena pencurian atau perampokan; i. surat keterangan ahli waris dari kelurahan atau pengadilan; j. mencatat kerugian negara dalam daftar kerugian negara; k. surat keterangan dari Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara tentang Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana kepada Bendahara Pengeluaran; dan/atau l. data dan informasi lain yang membuktikan adanya kerugian negara. (2) Daftar kerugian negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(1) TPKN menyelesaikan verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak memperoleh penugasan. (2) TPKN dapat merekomendasikan kepada satuan kerja untuk membentuk Tim Ad Hoc dalam menyelesaikan verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16. (3) Tim Ad Hoc sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus menyelesaikan dan melaporkan hasil verifikasi kepada TPKN paling lambat 25 (dua puluh lima) hari kerja. (4) Tim Ad Hoc sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat meminta pendampingan penyelesaian verifikasi kepada TPKN.

(1) Bendahara yang melakukan perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian negara dapat dibebastugaskan sementara dari jabatannya.

(2) Dalam hal bendahara dibebastugaskan sementara dari jabatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Satuan Kerja MENETAPKAN bendahara pengganti.

(1) TPKN melakukan validasi atas dokumen dari hasil verifikasi Tim Ad Hoc paling lambat 5 (lima) hari kerja. (2) TPKN menyampaikan laporan hasil verifikasi yang telah divalidasi kepada Menteri. (3) Menteri menyampaikan Laporan Hasil Verifikasi Kerugian Negara kepada Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak diterima laporan dari TPKN dengan dilengkapi dokumen.

Dalam hal hasil pemeriksaan ternyata tidak terdapat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai, Badan Pemeriksa Keuangan mengeluarkan surat kepada pimpinan instansi agar kasus kerugian negara dihapuskan dan dikeluarkan dari daftar kerugian negara.

Dalam hal hasil pemeriksaan terbukti ada perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai, Badan Pemeriksa Keuangan mengeluarkan surat kepada pimpinan instansi untuk memproses penyelesaian kerugian negara melalui SKTJM.

(1) Menteri memerintahkan TPKN mengupayakan agar bendahara bersedia membuat dan menandatangani SKTJM paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah menerima surat dari Badan Pemeriksa Keuangan. (2) Format dan isi SKTJM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(1) Dalam hal bendahara menandatangani SKTJM, yang bersangkutan wajib menyerahkan jaminan senilai kerugian negara kepada TPKN, dalam bentuk dokumen meliputi : a. bukti kepemilikan barang dan/atau kekayaan lain atas nama bendahara; dan

b. surat kuasa menjual dan/atau mencairkan barang dan/atau kekayaan lain yang dijaminkan dari bendahara. (2) SKTJM yang telah ditandatangani oleh bendahara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat ditarik kembali. (3) Surat kuasa dari bendahara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberlakukan setelah Badan Pemeriksa Keuangan mengeluarkan surat keputusan pembebanan.

(1) Penggantian kerugian negara oleh bendahara dilakukan secara tunai paling lambat 40 (empat puluh) hari kerja sejak penandatanganan SKTJM. (2) TPKN mengembalikan bukti kepemilikan barang dan surat kuasa menjual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf b setelah bendahara mengganti kerugian negara. (3) Dalam hal bendahara telah mengganti kerugian negara, Badan Pemeriksa Keuangan mengeluarkan surat rekomendasi kepada Menteri agar kasus kerugian negara dikeluarkan dari daftar kerugian negara.

(1) TPKN melaporkan hasil penyelesaian kerugian negara melalui SKTJM kepada Menteri c.q Sekretaris Jenderal. (2) Menteri memberitahukan hasil penyelesaian kerugian negara melalui SKTJM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak menerima laporan dari TPKN.

(1) Dalam hal bendahara tidak membuat dan tidak bersedia menandatangani SKTJM, atau tidak dapat menjamin pengembalian kerugian negara, Menteri MENETAPKAN Surat Keputusan Pembebanan Kerugian Negara Sementara. (2) Surat Keputusan Pembebanan Kerugian Negara Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak bendahara tidak bersedia menandatangani SKTJM.

(3) Menteri menyampaikan Surat Keputusan Pembebanan Kerugian Negara Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Badan Pemeriksa Keuangan. (4) Format Surat Keputusan Pembebanan Kerugian Negara Sementara sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(1) Surat Keputusan Pembebanan Kerugian Negara Sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) mempunyai kekuatan hukum untuk melakukan sita jaminan. (2) Pelaksanaan sita jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Menteri kepada instansi yang berwenang untuk melakukan penyitaan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah ditetapkan Surat Keputusan Pembebanan Kerugian Negara Sementara. (3) Pelaksanaan sita jaminan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Badan Pemeriksa Keuangan mengeluarkan SK-PBW dalam hal: a. Badan Pemeriksa Keuangan tidak menerima Laporan Hasil Verifikasi Kerugian Negara dari Menteri; b. berdasarkan pemberitahuan Menteri bahwa bendahara tidak melaksanakan SKTJM. (2) SK-PBW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada bendahara melalui atasan langsung bendahara atau Kepala Satuan Kerja dengan tembusan kepada Menteri dengan tanda terima dari bendahara. (3) Tanda terima dari bendahara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Badan Pemeriksa Keuangan oleh atasan bendahara atau Kepala Satuan Kerja paling lambat 3 (tiga) hari kerja kerja sejak SK-PBW diterima bendahara. (4) Format SK PBW sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini

(1) Bendahara dapat mengajukan keberatan kepada Badan Pemeriksa Keuangan atas SK-PBW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1). (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah tanggal penerimaan SK- PBW yang tertera pada tanda terima.

Badan Pemeriksa Keuangan menerima atau menolak keberatan bendahara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 pada ayat (1), paling lambat 6 (enam) bulan sejak surat keberatan dari bendahara tersebut diterima oleh Badan Pemeriksa Keuangan.

(1) Badan Pemeriksa Keuangan mengeluarkan Surat Keputusan Pembebanan, dalam hal : a. jangka waktu untuk mengajukan keberatan telah terlampaui dan bendahara tidak mengajukan keberatan; b. bendahara mengajukan keberatan tetapi ditolak; atau c. telah melampaui jangka waktu 40 (empat puluh) hari kerja sejak ditandatangani SKTJM namun kerugian negara belum diganti sepenuhnya. (2) Surat Keputusan Pembebanan disampaikan kepada bendahara melalui atasan langsung bendahara atau Kepala Satuan Kerja dengan tembusan kepada Menteri dengan tanda terima dari bendahara. (3) Format surat keputusan pembebanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(1) Berdasarkan Surat Keputusan Pembebanan dari Badan Pemeriksa Keuangan, bendahara wajib mengganti kerugian negara dengan cara menyetorkan secara tunai ke kas negara paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah menerima Surat Keputusan Pembebanan. (2) Dalam hal bendahara telah mengganti kerugian negara secara tunai, harta kekayaan yang telah disita dikembalikan kepada yang bersangkutan.

(3) Surat Keputusan Pembebanan mempunyai kekuatan hukum yang bersifat final dan memiliki hak mendahului dalam proses penyelesaian kerugian negara serta mempunyai kekuatan hukum untuk pelaksanaan sita eksekusi.

(1) Apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) telah terlampaui dan bendahara tidak mengganti kerugian negara secara tunai, Menteri mengajukan permintaan kepada instansi yang berwenang untuk melakukan penyitaan atas harta kekayaan bendahara. (2) Selama dilaksanakan proses penyitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pemotongan penghasilan yang diterima bendahara sebesar 50% (lima puluh persen) setiap bulan sampai lunas.

Pelaksanaan penyitaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah berkoordinasi dengan instansi yang berwenang dalam melakukan penyitaan dan penjualan dan/atau pelelangan.

Dalam hal bendahara tidak memiliki harta kekayaan untuk dijual atau hasil dari penjualan tidak mencukupi untuk penggantian kerugian negara, Menteri mengupayakan untuk pengembalian kerugian negara melalui pemotongan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dari penghasilan tiap bulan sampai lunas.

Dalam hal bendahara memasuki masa pensiun, dalam Surat Keterangan Pembayaran Pensiun dicantumkan bahwa yang bersangkutan masih mempunyai utang kepada negara dan taspen yang menjadi hak bendahara dapat diperhitungkan untuk mengganti kerugian negara.

Menteri menyampaikan laporan kepada Badan Pemeriksa Keuangan tentang pelaksanaan Surat Keputusan Pembebanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) dan Pasal 34 dengan melampirkan bukti setor.

(1) Penyelesaian kerugian negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 sampai dengan Pasal 36, berlaku pula terhadap kasus kerugian negara yang diketahui berdasarkan perhitungan Ex Officio. (2) Dalam hal pengampu/ yang memperoleh hak/ahli waris bersedia mengganti kerugian negara secara suka rela, yang bersangkutan membuat dan menandatangani surat pernyataan bersedia mengganti kerugian negara sebagai pengganti SKTJM. (3) Nilai kerugian negara yang dapat dibebankan kepada pengampu/ yang memperoleh hak/ahli waris terbatas pada kekayaan yang dikelola atau diperolehnya yang berasal dari bendahara.

Dalam hal kewajiban bendahara untuk mengganti kerugian negara dilakukan pihak lain, pelaksanaannya dilakukan sebagaimana yang dilakukan oleh pengampu/ yang memperoleh hak/ ahli waris.

Terhadap kerugian negara atas tanggung jawab bendahara dapat dilakukan penghapusan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

(1) Kewajiban bendahara untuk membayar ganti rugi menjadi kadaluwarsa jika dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diketahuinya kerugian negara atau dalam waktu 8 (delapan) tahun sejak terjadinya kerugian negara tidak dilakukan penuntutan ganti rugi. (2) Tanggung jawab ahli waris, pengampu, atau pihak lain yang memperoleh hak dari bendahara menjadi hapus apabila 3 (tiga) tahun telah lewat sejak keputusan pengadilan yang MENETAPKAN pengampuan kepada bendahara, atau sejak bendahara diketahui melarikan diri atau meninggal dunia tidak diberitahukan oleh pejabat yang berwenang tentang kerugian negara.

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Sosial Nomor 41/HUK/2010 tentang Pedoman Penyelesaian Kerugian Negara di Lingkungan Kementerian Sosial Republik INDONESIA, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 30 Mei 2014 MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA, SALIM SEGAF AL JUFRI Diundangkan di Jakarta pada tanggal 04 Jun 2014 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, AMIR SYAMSUDIN