Peraturan Menteri Nomor 16 Tahun 2019 tentang PEDOMAN PELAKSANAAN TEKNIS KREDIT USAHA RAKYAT SEKTOR PARIWISATA

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Kredit Usaha Rakyat yang selanjutnya disebut KUR adalah kredit/pembiayaan modal kerja dan atau investasi kepada debitur individu atau perseorangan, badan usaha dan atau kelompok usaha yang produktif dan layak namun belum memiliki agunan tambahan atau agunan tambahan belum cukup.
2. KUR Sektor Pariwisata adalah KUR yang diberikan untuk kegiatan usaha produktif dalam rangka mendukung usaha pariwisata dengan plafon kredit/pembiayaan se- suai kebutuhan usahanya.
3. Penerima KUR Sektor Pariwisata adalah individu/perseorangan baik sendiri-sendiri maupun dalam kelompok usaha atau badan usaha yang melakukan usaha yang produktif di sektor pariwisata.
4. Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan produk berupa barang dan/atau jasa untuk kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata.
5. Kelompok Usaha adalah kumpulan pelaku usaha yang dibentuk berdasarkan persamaan kepentingan, kondisi lingkungan (sosial, ekonomi, sumber daya, tempat) dan

atau keakraban untuk meningkatkan usaha pariwisata anggota. 6. Koperasi adalah koperasi dan/atau Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah yang diawasi oleh Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perkoperasian. 7. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pariwisata. 8. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan bidang kepariwisataan.

(1) Penerima KUR Sektor Pariwisata terdiri atas: a. usaha mikro dan kecil; b. Kelompok usaha mikro dan kecil. (2) Penerima KUR Sektor Pariwisata sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) merupakan usaha pariwisata produktif dan layak dibiayai yang menghasilkan barang dan/atau jasa untuk memberikan nilai tambah dan/atau meningkatkan pendapatan bagi pelaku usaha.

(1) Kelompok Usaha mikro dan kecil, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, harus memiliki persyaratan: a. terdiri atas seluruh anggota yang memiliki usaha produktif dan layak, dan/atau anggota pelaku usaha pemula yang telah memiliki surat rekomendasi pengajuan kredit/ pembiayaan dari ketua Kelompok Usaha;

b. jumlah anggota pelaku usaha pemula tidak lebih dari jumlah anggota yang memiliki usaha produktif dan layak; c. dilakukan secara mandiri atau bekerja sama dengan mitra usaha; d. dilaksanakan untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha anggotanya; e. memiliki surat keterangan Kelompok Usaha yang diterbitkan oleh dinas/instansi terkait dan/atau surat keterangan lainnya; f. pengajuan permohonan kredit/pembiayaan melalui ketua Kelompok Usaha dengan jumlah pengajuan berdasarkan plafon kredit/pembiayaan yang diajukan oleh masing-masing anggota Kelompok Usaha; g. perjanjian kredit/pembiayaan dilakukan oleh masing-masing anggota Kelompok Usaha dengan Penyalur KUR; (2) Dalam hal hasil penilaian Penyalur atas pengajuan kredit/pembiayaan membutuhkan agunan tambahan maka dapat memberikan agunan tambahan kolektif yang bersumber dari aset Kelompok Usaha itu sendiri atau aset dari sebagian anggota Kelompok Usaha yang dapat dipertanggungjawabkan melalui mekanisme tanggung renteng; dan/atau (3) Dalam hal terdapat kegagalan pembayaran angsuran kredit/pembiayaan maka ketua Kelompok Usaha mengoordinir pelaksanaan mekanisme tanggung renteng antar anggota Kelompok Usaha. (4) Pengajuan permohonan kredit/pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sektor Pariwisata yang dapat dibiayai oleh KUR terdiri atas usaha pariwisata sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(1) KUR sektor Pariwisata diberikan untuk kegiatan usaha produktif yang berlokasi di: a. 10 Destinasi Pariwisata Prioritas (DPP); dan b. 88 Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN). (2) KUR sektor pariwisata di 88 Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf b berdasarkan lokasi yang ditetapkan melalui Keputusan PRESIDEN. (3) Lokasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Selain lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) KUR sektor Pariwisata dapat juga diberikan untuk kegiatan usaha produktif pada kawasan wisata lain yang ditetapkan oleh Menteri.

(1) Penyalur KUR terdiri atas Lembaga Keuangan atau Koperasi. (2) Lembaga Keuangan atau Koperasi sebagai penyalur KUR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Penyaluran KUR Sektor Pariwisata oleh penyalur KUR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, mengacu pada basis data yang tercantum dalam Sistem Informasi Kredit Program sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Agunan KUR terdiri atas: a. Agunan pokok; dan b. Agunan tambahan. (2) Agunan pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan usaha atau obyek yang dibiayai oleh KUR. (3) Agunan tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk: a. KUR mikro tidak diwajibkan dan tanpa perikatan; dan b. KUR kecil sesuai dengan kebijakan/penilaian penyalur KUR.

(1) Pemerintah memberikan subsidi bunga/marjin penyaluran KUR Sektor Pariwisata sebesar selisih antara tingkat bunga/marjin yang diterima oleh penyalur KUR dengan tingkat bunga/marjin yang dibebankan kepada Penerima KUR Sektor Pariwisata. (2) Subsidi bunga/marjin KUR Sektor Pariwisata sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KUR Sektor Pariwisata yang disalurkan oleh penyalur KUR, terdiri atas: a. KUR mikro; dan b. KUR kecil.

Calon Penerima KUR Mikro harus memenuhi persyaratan: a. mempunyai usaha pariwisata yang produktif dan layak dibiayai yang telah berjalan paling singkat 6 (enam) bulan; b. memiliki tanda daftar usaha pariwisata atau surat izin usaha mikro dan kecil yang diterbitkan oleh Pejabat yang berwenang dan/atau surat keterangan yang dipersamakan lainnya; dan c. memiliki nomor induk kependudukan yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk elektronik atau surat keterangan pembuatan Kartu Tanda Penduduk elektronik.

Calon Penerima KUR Mikro secara bersamaan dapat memiliki kredit/pembiayaan lain berupa : a. KUR pada penyalur yang sama; b. kredit pemilikan rumah; c. kredit/leasing kendaraan bermotor; d. kredit dengan jaminan surat keputusan pensiun; e. kartu kredit; dan

f. resi gudang dengan kolektabilitas lancar.

(1) KUR mikro diberikan dengan jumlah paling banyak Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) per Penerima KUR. (2) Jangka waktu KUR mikro: a. paling lama 3 (tiga) tahun untuk kredit/pembiayaan modal kerja; atau b. paling lama 5 (lima) tahun untuk kredit/pembiayaan investasi, dengan grace period sesuai dengan penilaian Penyalur KUR. (3) Penerima KUR dapat melakukan pembayaran pokok dan suku bunga/ marjin KUR mikro secara angsuran berkala dan/atau pembayaran sekaligus saat jatuh tempo. (4) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sesuai dengan kesepakatan antara Penerima KUR dan penyalur KUR. (5) Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan memerhatikan kebutuhan skema pembiyaan masing-masing Penerima KUR.

Ketentuan jangka waktu terkait perpanjangan, tambahan kredit/pembiayaan (suplesi), dan restrukturisasi KUR mikro dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Calon Penerima KUR mikro yang sedang menerima KUR mikro tetap dapat memperoleh tambahan kredit/pembiayaan dengan total outstanding pinjaman paling banyak Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dengan ketentuan : a. untuk skema kredit/pembiayaan investasi dengan kredit/pembiayaan investasi dan kredit/pembiayaan

modal kerja dengan kredit/pembiayaan modal kerja diijinkan; dan b. pemberian kredit/pembiayaan investasi dan kredit/pembiayaan modal kerja dapat dilakukan bersamaan dalam KUR mikro.

(1) Penyalur KUR mikro wajib melakukan pengecekan calon Penerima KUR melalui sistem layanan informasi keuangan. (2) Calon Penerima KUR mikro yang masih memiliki baki debet kredit/pembiayaan produktif dan kredit/pembiayaan program di luar KUR yang tercatat dalam sistem layanan informasi keuangan dapat diberikan KUR sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Calon Penerima KUR kecil, harus memenuhi persyaratan: a. mempunyai usaha pariwisata produktif dan layak dibiayai yang telah berjalan paling singkat 6 (enam) bulan; b. memiliki tanda daftar usaha pariwisata atau surat izin usaha mikro dan kecil yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang dan/atau surat keterangan yang dipersamakan lainnya; dan c. memiliki nomor induk kependudukan yang dibuktikan dengan kartu tanda penduduk elektronik atau surat keterangan pembuatan kartu tanda penduduk elektronik. (2) Calon Penerima KUR Kecil sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dengan jumlah paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) wajib memiliki nomor pokok wajib pajak.

Calon Penerima KUR kecil secara bersamaan dapat memiliki kredit/pembiayaan lain berupa: a. KUR pada penyalur yang sama; b. kredit pemilikan rumah; c. kredit/leasing kendaraan bermotor; d. kredit dengan jaminan surat keputusan pensiun; e. kartu kredit; dan f. resi gudang dengan kolektabilitas lancar.

(1) KUR Kecil diberikan dengan jumlah paling sedikit Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) per Penerima KUR. (2) Jangka waktu KUR kecil: a. paling lama 4 (empat) tahun untuk kredit/pembiayaan modal kerja; atau b. paling lama 5 (lima) tahun untuk kredit/pembiayaan investasi, dengan grace period sesuai dengan penilaian Penyalur KUR. (3) Penerima KUR dapat melakukan pembayaran pokok dan suku bunga/marjin KUR kecil secara angsuran berkala dan/atau pembayaran sekaligus saat jatuh tempo sesuai dengan kesepakatan antara Penerima KUR dan penyalur KUR dengan memerhatikan kebutuhan skema pembiayaan masing-masing Penerima KUR. (4) Ketentuan jangka waktu terkait perpanjangan, tambahan kredit/pembiayaan (suplesi), dan restrukturisasi KUR kecil dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Calon Penerima KUR kecil yang sedang menerima KUR kecil tetap dapat memperoleh tambahan kredit/pembiayaan dengan total outstanding pinjaman

paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan : a. untuk skema kredit/pembiayaan investasi dengan kredit/pembiayaan investasi dan kredit/pembiayaan modal kerja dengan kredit/ pembiayaan modal kerja diijinkan; dan b. pemberian kredit/pembiayaan investasi dan kredit/pembiayaan modal kerja dapat dilakukan bersamaan dalam KUR kecil. (2) Calon Penerima KUR kecil hanya dapat menerima KUR kecil dengan total akumulasi plafon KUR kecil termasuk suplesi atau perpanjangan paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dari penyalur KUR.

(1) Penyalur KUR kecil wajib melakukan pengecekan calon Penerima KUR melalui sistem layanan informasi keuangan. (2) Calon Penerima KUR kecil yang masih memiliki baki debet kredit/pembiayaan produktif dan kredit/pembiayaan program di luar KUR yang tercatat sistem layanan informasi keuangan dapat diberikan KUR sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Penyalur KUR wajib melaporkan pelaksanaan KUR Sektor Pariwisata melalui sistem informasi kredit program dan secara tertulis kepada Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah secara berkala setiap bulan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penyalur KUR menyampaikan laporan perkembangan pelaksanaan KUR Sektor Pariwisata yang dikelola setiap tahun atau sewaktu-waktu jika dibutuhkan kepada Menteri, Gubernur, dan Bupati/Walikota.

(1) Kementerian dan Pemerintah daerah melakukan pembinaan teknis pelaksanaan KUR Sektor Pariwisata. (2) Pembinaan oleh Kementerian dilakukan dengan : a. melakukan upload data calon Penerima KUR pariwisata potensial untuk dapat dibiayai KUR ke dalam sistem informasi kredit program; b. mengidentifikasi data calon Penerima KUR pariwisata yang di upload oleh Penyalur KUR dan perusahaan penjamin, sesuai dengan sektor masing- masing ke dalam sistem informasi kredit program; c. melakukan pembinaan dan pendampingan usaha pariwisata baik yang sedang menerima KUR maupun yang belum menerima KUR di sektornya pariwisata; d. memfasilitasi hubungan antara debitur dengan pihak lainnya yang memberikan kontribusi dan dukungan untuk kelancaran usaha; e. melakukan sosialisasi KUR sektor pariwisata kepada Calon Penerima KUR Sektor Pemerintah Daerah; dan f. melakukan coaching clinic akses pembiayaan kepada para pelaku usaha pariwisata yang akan memanfaatkan KUR Sektor Pariwisata.

(3) Pembinaan oleh Pemerintah Daerah dilakukan dengan: a. menginventarisir pelaku usaha sektor pariwisata yang layak usahanya untuk menerima KUR Pariwisata di daerah terkait; b. melakukan upload data calon Penerima KUR pariwisata potensial untuk dapat dibiayai KUR ke dalam sistem informasi kredit program dengan penanggung jawab pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota; c. mengidentifikasi data calon Penerima KUR yang di upload oleh penyalur KUR dan perusahaan penjamin, sesuai dengan wilayah masing-masing ke dalam sistem informasi kredit program; d. mengalokasikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk keperluan pengembangan dan pendampingan usaha Penerima KUR Pariwisata di masing-masing wilayah; e. melakukan sosialisasi KUR sektor pariwisata kepada Calon Penerima KUR Sektor Pariwisata di daerah masing-masing; dan f. melakukan coaching clinic akses pembiayaan kepada calon Penerima KUR Sektor Pariwisata yang akan memanfaatkan KUR Sektor Pariwisata di daerah masing-masing.

Kementerian dan Pemerintah Daerah melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan KUR Sektor Pariwisata dengan cara: a. memberikan pemahaman terhadap penyampaian pedoman/petunjuk teknis/petunjuk pelaksanaan; b. mekanisme pengajuan, penyaluran, pemanfaatan dan pengembalian KUR; c. melaksanaan koordinasi dengan instansi terkait;

d. melakukan identifikasi dan upaya pemecahan permasalahan di lapangan; e. mengevaluasi dan merumuskan saran penyempurnaan skema KUR; f. menyampaikan laporan secara berkala sesuai tugas dan tanggung jawabnya.

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 15 Oktober 2019

MENTERI PARIWISATA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ARIEF YAHYA

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 22 Oktober 2019

DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA