Peraturan Menteri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak Atas Pelayanan Jasa Hukum pada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Penerimaan Negara Bukan Pajak Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum yang selanjutnya disebut PNBP Ditjen AHU adalah seluruh penerimaan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum yang tidak berasal dari penerimaan perpajakan.

2. Pelayanan Jasa Hukum yang selanjutnya disebut Pelayanan adalah segala jenis layanan di bidang jasa hukum yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum.

3. Bank Persepsi adalah bank umum yang ditunjuk oleh Kementerian Keuangan untuk menerima setoran penerimaan negara bukan pajak.

4. Sistem Administrasi Hukum Umum berbasis online yang selanjutnya disebut AHU Online adalah sebuah sistem untuk melaksanakan Pelayanan berbasis online pada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum.

5. Sistem Pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak Administrasi Hukum Umum yang selanjutnya disebut SIMPADHU adalah sistem pembayaran PNBP Ditjen AHU.

6. Sistem Informasi Penerimaan Negara Bukan Pajak Online yang selanjutnya disebut SIMPONI adalah sistem informasi yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan yang meliputi sistem perencanaan penerimaan negara bukan pajak, sistem billing, dan sistem pelaporan penerimaan negara bukan pajak.

7. Pemohon adalah orang pribadi atau badan yang melakukan permohonan Pelayanan pada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum.

8. Kode Voucher adalah kode billing yang diterbitkan SIMPONI melalui SIMPADHU untuk Pelayanan.

9. Surat Perintah Bayar yang selanjutnya disingkat SPB adalah bukti hasil rekam data yang diterbitkan oleh SIMPADHU atau AHU Online sebagai dasar pembayaran PNBP Ditjen AHU yang memuat Kode Voucher atau Kode Transaksi.

10. Nomor Transaksi Penerimaan Negara yang selanjutnya disingkat NTPN adalah nomor tanda bukti pembayaran /penyetoran ke kas negara yang tertera pada bukti penerimaan negara yang diterbitkan oleh sistem settlement yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

11. Bukti Penerimaan Negara yang selanjutnya disingkat BPN adalah dokumen yang diterbitkan oleh Bank Persepsi atas transaksi PNBP Ditjen AHU dengan teraan NTPN dan nomor transaksi bank sebagai sarana administrasi lain yang kedudukannya disamakan dengan surat setoran.

12. Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan informasi elektronik.

13. Perekaman Data Pembayaran adalah proses yang dilakukan oleh Pemohon dengan melakukan akses pada SIMPADHU untuk memperoleh SPB.

14. Perekaman Data Pelayanan adalah proses yang dilakukan oleh Pemohon dengan mengisi data permohonan Pelayanan ke sistem AHU Online sebagai dasar dalam penerbitan SPB.

15. Kode Transaksi adalah kode identifikasi yang diterbitkan oleh AHU Online atas suatu jenis pembayaran PNBP Ditjen AHU yang disetorkan dari luar negeri.

16. Pembayaran Online adalah sistem pembayaran PNBP Ditjen AHU yang dilakukan melalui mobile aplikasi yang disediakan oleh Bank Persepsi dengan sistem pendebetan langsung dari rekening.

17. Keadaan Kahar adalah suatu kejadian yang terjadi diluar kemampuan dan kendali manusia, tidak dapat dihindarkan, dan tidak terbatas pada bencana alam, kebakaran, banjir, pemogokan umum, perang, pemberontakan, revolusi, makar, huru-hara, terorisme, wabah/epidemik dan diketahui secara luas sehingga suatu kegiatan tidak dapat dilaksanakan atau tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

18. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.

19. Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang selanjutnya disebut Ditjen AHU adalah unit kerja yang mengelola pelayanan jasa hukum.

20. Hari adalah Hari kalender.

(1) Tata cara pembayaran PNBP Ditjen AHU yang diatur dalam Peraturan Menteri ini meliputi seluruh PNBP Ditjen AHU atas Pelayanan pada Ditjen AHU sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang PNBP yang berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. (2) Pembayaran PNBP Ditjen AHU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari: a. pembayaran dari dalam negeri; dan/atau b. pembayaran dari luar negeri.

(1) Pembayaran PNBP Ditjen AHU dari dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a disetorkan melalui layanan perbankan dengan menggunakan SPB atau melalui Pembayaran Online. (2) Pembayaran Online sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan oleh Pemohon dari unsur Notaris. (3) Pembayaran PNBP Ditjen AHU dari luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b disetorkan melalui: a. Bank Persepsi; b. bank koresponden; atau c. bank lokal di negara Pemohon. (4) Pembayaran PNBP Ditjen AHU dari luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b dalam mata uang rupiah atau mata uang asing.

Jenis Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi: a. badan hukum; b. perdata umum; c. notariat; d. harta peninggalan dan kurator negara; e. fidusia;

f. sidik jari; g. partai politik; h. pewarganegaraan; i. status kewarganegaraan; j. penyidik pegawai negeri sipil; dan k. pelayanan lain yang diselenggarakan oleh Ditjen AHU.

(1) Setiap permohonan Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dikenai biaya tarif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. (2) Pengenaan biaya tarif Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas satuan jenis penerimaan negara bukan pajak tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (3) Penyetoran ke kas Negara atas biaya tarif Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berasal dari pembayaran PNBP Ditjen AHU dari luar negeri sebesar uang yang diterima melalui rekening penerimaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Permohonan Pelayanan dapat diajukan secara elektronik atau nonelektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pemohon melakukan pembayaran PNBP Ditjen AHU berdasarkan SPB setelah melakukan akses Perekaman Data Pembayaran atau Perekaman Data Pelayanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Dalam melakukan Perekaman Data Pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pemohon: a. memilih jenis Pelayanan; dan b. mengisi data Pemohon, paling sedikit memuat:

1. nama Pemohon;
2. alamat surat elektronik Pemohon; dan
3. nomor telepon genggam. (2) Dalam hal Pemohon melakukan permohonan Pelayanan pada Balai Harta Peninggalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, Pemohon wajib memilih lokasi tempat pengajuan permohonan Pelayanan. (3) Dalam hal Pemohon berasal dari unsur Notaris, dalam melakukan Perekaman Data Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan terlebih dahulu masuk pada akun Notaris di AHU Online.

(1) SPB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 paling sedikit memuat: a. Kode Voucher atau Kode Transaksi; b. nama Pemohon; c. surat elektronik (email) Pemohon; d. nomor telepon genggam; e. tanggal transaksi; f. tagihan; dan g. status pembayaran. (2) Dalam hal pembayaran PNBP Ditjen AHU dilaksanakan melalui Pembayaran Online maka SPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambahkan Bill ID. (3) Bill ID sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar dalam melakukan Pembayaran Online.

(1) Pemohon bertanggungjawab atas kebenaran data pada SPB. (2) Pemohon memperoleh SPB melalui: a. unduh data pada SIMPADHU atau AHU Online; dan/atau b. surat elektronik. (3) Dalam hal Pemohon berasal dari unsur Notaris maka SPB hanya dapat diperoleh melalui surat elektronik.

(1) Pemohon yang telah menerima SPB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) melakukan pembayaran paling lama 7 (tujuh) Hari sejak tanggal transaksi. (2) Dalam hal Pemohon tidak melakukan pembayaran dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka SPB menjadi tidak berlaku. (3) Dalam hal SPB tidak berlaku sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemohon dapat: a. melakukan Perekaman Data Pembayaran kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8; atau b. melakukan pencetakan ulang SPB hasil Perekaman Data Pelayanan, sesuai dengan jenis Pelayanan yang dimohonkan. (4) Dalam hal terdapat perubahan kebijakan yang mempengaruhi proses bisnis SIMPADHU, jangka waktu pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diubah berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan.

(1) Pembayaran tarif Pelayanan dilakukan dengan cara: a. Pemohon melakukan pembayaran sebelum mengajukan permohonan Pelayanan; atau

b. Pemohon mengajukan permohonan Pelayanan yang dilanjutkan dengan proses pembayaran. (2) Dalam hal pembayaran dilakukan dengan cara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Pemohon wajib melakukan Perekaman Data Pembayaran sebelum mengajukan permohonan Pelayanan. (3) Dalam hal pembayaran dilakukan dengan cara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Pemohon wajib melakukan Perekaman Data Pelayanan sebelum melakukan pembayaran.

(1) Bank Persepsi menerbitkan BPN untuk digunakan dalam Pelayanan yang berlaku paling lama 60 (enam puluh) Hari sejak tanggal pembayaran. (2) Dalam hal Pelayanan dilakukan secara noneletronik, Pemohon wajib menyampaikan BPN kepada Ditjen AHU. (3) Dalam hal BPN tidak digunakan untuk Pelayanan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka BPN menjadi tidak berlaku.

(1) Pemohon melaksanakan pembayaran PNBP Ditjen

AHU melalui sarana layanan perbankan meliputi: a. layanan pada loket; atau b. layanan dengan menggunakan sistem elektronik. (2) Sarana layanan pembayaran PNBP Ditjen AHU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan oleh: a. Bank Persepsi; b. bank lokal di negara Pemohon; atau c. bank koresponden.

(1) Untuk dapat melakukan Pembayaran Online, Notaris wajib memiliki rekening pada Bank Persepsi yang terintegrasi dengan AHU Online untuk kepentingan pendebetan rekening.

(2) Pendebetan rekening dilakukan melalui mobile aplikasi yang disediakan oleh Bank Persepsi.

(1) Dalam hal pembayaran PNBP Ditjen AHU dilaksanakan dari luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3), Pemohon wajib memilih lokasi tempat pembayaran PNBP Ditjen AHU. (2) Pembayaran PNBP Ditjen AHU dari luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui sistem transfer internasional. (3) Pemohon bertanggung jawab atas segala biaya transaksi dan biaya lain yang dibebankan oleh bank koresponden dan/atau bank lokal sebagai akibat dilaksanakannya pembayaran PNBP Ditjen AHU dari luar negeri.

(1) Terhadap pembayaran tarif Pelayanan pada Balai Harta Peninggalan yang didasarkan atas satuan yang berbentuk persentase, besaran biaya tarif Pelayanan diisi oleh Pemohon berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Dalam hal hasil perhitungan tarif Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat nilai desimal di belakang koma, maka pembayaran tarif Pelayanan dilakukan dengan besaran tanpa nilai desimal di belakang koma dengan mekanisme pembulatan ke atas.

Pasal 18 (1) Terhadap PNBP Ditjen AHU yang telah disetorkan dapat dilakukan pengembalian berdasarkan permohonan. (2) Permohonan pengembalian PNBP Ditjen AHU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam hal terjadi: a. keterlanjuran setoran dan/atau kelebihan penyetoran;

b. kesalahan rekening tujuan; c. kesalahan perekaman yang dilakukan oleh Pemohon; dan/atau d. kesalahan perekaman dan eksekusi kode billing atau Kode Transaksi oleh perbankan. (3) Pengembalian PNBP Ditjen AHU tidak dapat dilakukan dalam hal BPN tidak digunakan untuk Pelayanan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1). (4) Tata cara pengembalian PNBP Ditjen AHU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai tata cara pengembalian penerimaan negara bukan pajak.

Permohonan pengembalian PNBP Ditjen AHU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) dilakukan melalui tahapan: a. Pemohon mengajukan surat permohonan pengembalian PNBP Ditjen AHU kepada Sekretaris Ditjen AHU dengan mencantumkan:

1. nomor dan tanggal surat permohonan;
2. nomor pendaftaran/Kode Voucher yang dimohonkan pengembalian PNBP Ditjen AHU;
3. sebab terjadinya kesalahan pembayaran PNBP Ditjen AHU; dan
4. nama Bank Persepsi dan nomor rekening tujuan dana pemilik rekening untuk tujuan pengembalian PNBP Ditjen AHU. b. surat permohonan sebagaimana dimaksud dalam huruf a wajib dilampirkan:
5. fotokopi buku tabungan;
6. fotokopi bukti pembayaran PNBP Ditjen AHU yang telah dilegalisir oleh Notaris;
7. fotokopi nomor pokok wajib pajak;
8. fotokopi tanda pengenal; dan
9. materai Rp6.000,00 (enam ribu rupiah).

(1) Dalam hal hasil pemeriksaan dinyatakan dokumen lengkap dan memenuhi persyaratan substantif, Sekretaris Ditjen AHU melalui Bagian Keuangan membuat surat permintaan pembayaran pengembalian yang ditujukan kepada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara dengan tembusan kepada Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum dan pemohon. (2) Dalam hal hasil pemeriksaan dinyatakan dokumen tidak lengkap, Sekretaris Ditjen AHU melalui Bagian Keuangan memberitahukan kepada pemohon untuk melengkapi. (3) Dalam hal hasil pemeriksaan substantif dinyatakan permohonan tidak dapat dikembalikan, Sekretaris Ditjen AHU melalui Bagian Keuangan membuat surat pengembalian berkas kepada pemohon disertai alasan penolakan.

(1) Dalam hal Pembayaran Online sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) tidak dapat dilakukan karena keterbatasan jaringan telekomunikasi pada daerah tertentu, Notaris dapat melakukan pembayaran PNBP Ditjen AHU dengan menggunakan SPB. (2) Notaris mengajukan permohonan kepada Ditjen AHU untuk penetapan daerah tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (3) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Ditjen AHU melakukan koordinasi dengan instansi terkait yang membidangi jaringan telekomunikasi guna penetapan daerah tertentu.

(1) Dalam hal terjadi Keadaan Kahar, Pemohon dan Bank Persepsi dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam melaksanakan

ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri ini. (2) Pemohon dan Bank Persepsi harus memberitahukan Keadaan Kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara tertulis kepada Ditjen AHU paling lambat 14 (empat belas) Hari terhitung sejak terjadinya Keadaan Kahar.

(1) Dalam hal terjadi gangguan yang menyebabkan AHU Online dan/atau SIMPADHU tidak dapat menerbitkan SPB dan tidak dapat diakses oleh Pemohon, penerbitan SPB dihentikan untuk sementara sampai sistem kembali normal. (2) Dalam hal terjadi gangguan yang menyebabkan Bank Persepsi tidak dapat menerbitkan BPN, penerbitan BPN dihentikan untuk sementara sampai sistem kembali normal.

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, terhadap BPN yang tidak mempunyai jangka waktu dan belum digunakan sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, dinyatakan tidak berlaku dan tidak dapat dilakukan pengembalian PNBP Ditjen AHU.

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak atas Pelayanan Jasa Hukum pada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2016 Nomor 1937), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 15 Maret 2018

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

YASONNA H. LAOLY

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 20 Maret 2018

DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA