Pasal 22

(1) Dalam hal terjadi Keadaan Kahar, Pemohon dan Bank Persepsi dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam melaksanakan

ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri ini. (2) Pemohon dan Bank Persepsi harus memberitahukan Keadaan Kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara tertulis kepada Ditjen AHU paling lambat 14 (empat belas) Hari terhitung sejak terjadinya Keadaan Kahar.