Peraturan Menteri Nomor 260-pmk-06-2015 Tahun 2015 tentang TATA CARA PENETAPAN PENGGUNAAN SURPLUS DAN KAPITALISASI MODAL LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Lembaga Pembiayaan Ekspor INDONESIA yang selanjutnya disingkat LPEI adalah lembaga keuangan sebagaimana

dimaksud dalam UNDANG-UNDANG tentang Lembaga Pembiayaan Ekspor INDONESIA. 2. Menteri adalah Menteri Keuangan Republik INDONESIA. 3. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan Republik INDONESIA. 4. Dewan Direktur adalah Dewan Direktur LPEI sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG tentang Lembaga Pembiayaan Ekspor INDONESIA. 5. Direktur Eksekutif adalah Direktur Eksekutif sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG tentang Lembaga Pembiayaan Ekspor INDONESIA. 6. Surplus adalah laba dari hasil kegiatan usaha LPEI dalam 1 (satu) tahun buku. 7. Cadangan Umum adalah dana yang berasal dari penyisihan sebagian Surplus yang digunakan untuk menutup kerugian yang timbul dari pelaksanaan kegiatan usahanya. 8. Cadangan Tujuan adalah dana yang berasal dari penyisihan sebagian Surplus yang dapat digunakan, antara lain untuk biaya penggantian dan/atau pembaruan aktiva tetap, pengadaan perlengkapan yang diperlukan, dan pengembangan organisasi dan sumber daya manusia dalam melaksanakan tugas LPEI. 9. Jasa Produksi adalah bagian dari Surplus yang diberikan sebagai penghargaan kepada pegawai LPEI berdasarkan kinerjanya. 10. Tantiem adalah bagian dari Surplus yang diberikan sebagai penghargaan kepada anggota Dewan Direktur berdasarkan kinerjanya. 11. Bagian Laba Pemerintah adalah bagian dari Surplus yang disetorkan ke kas Negara sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak. 12. Penerimaan Negara Bukan Pajak yang selanjutnya disingkat PNBP adalah seluruh penerimaan pemerintah pusat yang tidak berasal dari penerimaan perpajakan. 13. Bukti Setoran PNBP adalah suatu bukti penyetoran atas

PNBP kepada kas Negara berupa Surat Setoran Bukan Pajak. 14. Indikator Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan pencapaian kinerja. 15. Kapitalisasi Modal adalah tambahan kontribusi modal Pemerintah pada LPEI yang berasal dari selisih lebih antara akumulasi Cadangan Umum dan Cadangan Tujuan LPEI dengan 25% (dua puluh lima persen) modal awal LPEI.

(1) Dalam hal LPEI mendapatkan Surplus dari kegiatan usahanya, Surplus tersebut dialokasikan untuk Cadangan Umum, Cadangan Tujuan, Jasa Produksi, Tantiem dan Bagian Laba Pemerintah. (2) Besarnya Surplus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dari selisih lebih antara pendapatan dan beban yang diakui berdasarkan metode akrual sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku di INDONESIA.

Penetapan nilai Cadangan Umum, Cadangan Tujuan, Jasa Produksi, Tantiem, dan Bagian Laba Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dilakukan oleh Menteri.

Cara perhitungan Surplus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) mengikuti contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Cadangan Umum dan Cadangan Tujuan ditetapkan sebesar 90% (sembilan puluh persen) dari Surplus.

(1) Perhitungan Cadangan Tujuan paling kurang mempertimbangkan: a. biaya penggantian dan/atau pembaruan aktiva tetap; b. pengadaan perlengkapan; dan c. pengembangan organisasi dan sumber daya manusia. (2) Penetapan Cadangan Tujuan mengacu pada Rencana Kerja Anggaran Tahunan LPEI tahun berjalan yang telah ditetapkan oleh Menteri.

(1) Perhitungan Cadangan Umum dilakukan dengan mengurangkan 90% (sembilan puluh persen) dari Surplus dengan Cadangan Tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6. (2) Penetapan Cadangan Umum bertujuan untuk menutup kerugian yang timbul dari pelaksanaan kegiatan usaha LPEI.

Jasa Produksi dan Tantiem serta Bagian Laba Pemerintah ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen) dari Surplus.

Jasa Produksi dan Tantiem bertujuan untuk mengapresiasi

pencapaian kinerja Dewan Direktur dan pegawai LPEI dalam1 (satu) tahun buku.

(1) Persentase Bagian Laba Pemerintah ditetapkan lebih tinggi dari persentase Jasa Produksi. (2) Persentase Bagian Laba Pemerintah ditetapkan lebihtinggi dari persentase Tantiem.

Tantiem dan Jasa Produksi dapat diberikan apabila nilai akhir Indikator Kinerja Utama paling rendah 80.

Penetapan Jasa Produksi dan Tantiem dilakukan dengan mempertimbangkan: a. Surplus; b. Capaian Indikator Kinerja Utama; c. Pelaksanaan penugasan Pemerintah; dan d. Faktor-faktor lain yang relevan.

Perhitungan realisasi capaian setiap Indikator Kinerja Utama ditetapkan paling besar 130% (seratus tiga puluh persen).

Direktur Eksekutif bertanggung jawab atas perhitungan capaian Indikator Kinerja Utama.

Dalam hal akumulasi Cadangan Umum dan Cadangan Tujuan LPEI telah melebihi 25% (dua puluh lima persen) dari modal awal LPEI, kelebihannya digunakan untuk kapitalisasi modal dan PNBP.

Kapitalisasi Modal ditetapkan sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari selisih lebih antara akumulasi Cadangan Umum dan Cadangan Tujuan dengan 25% (dua puluh lima persen) dari modal awal LPEI.

Penetapan nilai Kapitalisasi Modal sebagaimana tercantum dalam Pasal 16 dilakukan oleh Menteri.

PNBP yang berasal dari akumulasi Cadangan Umum dan Cadangan Tujuan ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari selisih lebih antara akumulasi Cadangan Umum dan Cadangan Tujuan dengan 25% (dua puluh lima persen) dari modal awal LPEI.

(1) Direktur Eksekutif menyampaikan usulan penggunaan Surplus kepada Menteri. (2) Penyampaian usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah penyampaian Laporan Keuangan tahunan yang telah diaudit oleh kantor akuntan publik. (3) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan kajian yang paling kurang memuat: a. capaian kinerja pegawai dan dewan direktur; b. perbandingan remunerasi (benchmarking) dengan industri perbankan; dan c. daftar remunerasi LPEI tahun sebelumnya.

Direktur Jenderal melakukan analisis atas usulan penggunaan Surplus.

(1) Berdasarkan hasil analisis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Direktur Jenderal melakukan perhitungan nilai akumulasi Cadangan Umum dan Cadangan Tujuan LPEI. (2) Perhitungan nilai akumulasi Cadangan Umum dan Cadangan Tujuan LPEI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan contoh perhitungan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(1) Berdasarkan analisis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Direktur Jenderal menyampaikan usulan penggunaan Surplus kepada Menteri untuk ditetapkan. (2) Dalam hal nilai akumulasi Cadangan Umum dan Cadangan Tujuan LPEI telah melebihi 25% (duapuluh

lima persen) dari modal awal LPEI sesuai perhitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2), Direktur Jenderal menyampaikan usulan Kapitalisasi Modal dan nilai PNBP kepada Menteri untuk ditetapkan.

Penetapan penggunaan Surplus, Kapitalisasi Modal dan nilai PNBP oleh Menteri, dilakukan paling lama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal diterimanya usulan Direktur Eksekutif secara lengkap oleh Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1).

LPEI wajib menyetor Bagian Laba Pemerintah dan PNBP ke Kas Negara paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah Menteri MENETAPKAN penggunaan Surplus, Kapitalisasi Modal dan nilai PNBP.

Tata cara penyetoran Bagian Laba Pemerintah dan PNBP mengikuti ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Direktur Eksekutif menyampaikan Bukti Setoran Bagian Laba Pemerintah dan PNBP kepada Direktur Jenderal.

Direktur Jenderal melakukan verifikasi atas Bukti Setoran Bagian Laba Pemerintah dan PNBP.

Dalam hal penyetoran Bagian Laba Pemerintah dan PNBP melebihi jatuh tempo pembayaran, LPEI dikenakan sanksi administrative berupa denda sebesar 2% (dua persen) per bulan dari bagian yang terutang dan bagian dari bulan dihitung 1 (satu) bulan penuh.

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 31 Desember 2015 MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. BAMBANG P.S. BRODJONEGORO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 31 Desember 2015 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd. WIDODO EKATJAHJANA