Peraturan Menteri Nomor 143-pmk-011-2013 Tahun 2013 tentang PANDUAN PEMBERIAN DUKUNGAN KELAYAKAN ATAS SEBAGIAN BIAYA KONSTRUKSI PADA PROYEK KERJA SAMA PEMERINTAH DENGAN BADAN USAHA DALAM PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Dukungan Kelayakan adalah Dukungan Pemerintah dalam bentuk kontribusi fiskal yang bersifat finansial yang diberikan terhadap Proyek Kerja Sama dalam bentuk dan tata cara sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai Pemberian Dukungan Kelayakan Atas Sebagian Biaya Konstruksi Pada Proyek Kerja Sama.

2. Dukungan Kelayakan Pemerintah Daerah adalah Dukungan Pemerintah dalam bentuk kontribusi fiskal yang bersifat finansial yang diberikan oleh Pemerintah Daerah terhadap Proyek Kerja Sama Daerah dalam bentuk dan tata cara sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan, yang isinya tidak bertentangan dengan Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai Pemberian Dukungan Kelayakan Atas Sebagian Biaya Konstruksi Pada Proyek Kerja Sama.

3. Komite Dukungan Kelayakan yang selanjutnya disebut Komite adalah Komite yang dibentuk oleh Menteri Keuangan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan 340/KMK.011/2013.

4. Proyek Kerja Sama adalah proyek sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur. www.djpp.kemenkumham.go.id

5. Proyek Kerja Sama Daerah adalah Proyek Kerja Sama yang merupakan kewenangan Kepala Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang dalam pelaksanaannya Kepala Daerah bertindak sebagai Penanggung Jawab Proyek Kerjasama.

6. Badan Usaha adalah badan usaha sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur.

7. Badan Usaha Pemenang Lelang adalah Badan Usaha yang ditetapkan oleh Penanggung Jawab Proyek Kerja Sama sebagai pemenang lelang pengadaan Badan Usaha pada Proyek Kerja Sama.

8. Badan Usaha Penandatangan Perjanjian Kerja Sama adalah Badan Usaha yang dibentuk oleh Badan Usaha Pemenang Lelang untuk bertindak sebagai pihak dalam Perjanjian Kerja Sama.

9. Perjanjian Kerja Sama adalah kesepakatan tertulis untuk Penyediaan Infrastruktur antara Penanggung Jawab Proyek Kerja Sama dengan Badan Usaha Penandatangan Perjanjian Kerja Sama.

10. Penyediaan Infrastruktur adalah kegiatan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur.

11. Penanggung Jawab Proyek Kerja Sama yang selanjutnya disingkat PJPK adalah pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur yang memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan pengadaan infrastruktur.

12. Usulan Persetujuan Prinsip Dukungan Kelayakan adalah usulan yang diajukan oleh PJPK kepada Menteri Keuangan dalam rangka memperoleh Persetujuan Prinsip Dukungan Kelayakan.

13. Rekomendasi Persetujuan Prinsip Dukungan Kelayakan adalah rekomendasi mengenai Persetujuan Prinsip Dukungan Kelayakan yang disampaikan oleh Komite kepada Menteri Keuangan.

14. Persetujuan Prinsip Dukungan Kelayakan adalah persetujuan awal yang diberikan oleh Menteri Keuangan kepada PJPK berdasarkan Rekomendasi Persetujuan Prinsip Dukungan Kelayakan.

15. Usulan Persetujuan Besaran Dukungan Kelayakan adalah usulan yang diajukan oleh PJPK kepada Menteri Keuangan dalam rangka memperoleh Persetujuan Besaran Dukungan Kelayakan. www.djpp.kemenkumham.go.id

16. Rekomendasi Persetujuan Besaran Dukungan Kelayakan adalah rekomendasi mengenai Persetujuan Besaran Dukungan Kelayakan yang disampaikan oleh Komite kepada Menteri Keuangan.

17. Persetujuan Besaran Dukungan Kelayakan adalah persetujuan Menteri Keuangan mengenai batas maksimum besaran Dukungan Kelayakan, yang akan digunakan oleh PJPK sebagai satu-satunya parameter dalam MENETAPKAN Badan Usaha Pemenang Lelang, waktu dan syarat pencairan Dukungan Kelayakan.

18. Usulan Persetujuan Final Dukungan Kelayakan adalah usulan yang diajukan oleh PJPK kepada Menteri Keuangan dalam rangka memperoleh Persetujuan Final Dukungan Kelayakan.

19. Rekomendasi Persetujuan Final Dukungan Kelayakan adalah rekomendasi mengenai Persetujuan Final Dukungan Kelayakan yang disampaikan oleh Komite kepada Menteri Keuangan.

20. Persetujuan Final Dukungan Kelayakan adalah persetujuan dari Menteri Keuangan kepada PJPK berdasarkan Rekomendasi Persetujuan Final Dukungan Kelayakan, mengenai besaran Dukungan Kelayakan, waktu dan syarat pencairan Dukungan Kelayakan, yang dapat diberikan oleh PJPK terhadap Proyek Kerja Sama berdasarkan hasil penetapan Badan Usaha Pemenang Lelang.

21. Dokumen Persetujuan Pemberian Dukungan Kelayakan adalah dokumen yang memuat persetujuan antara PJPK dan Badan Usaha Penandatangan Perjanjian Kerja Sama yang meliputi paling kurang persetujuan atas besaran, waktu dan syarat pencairan Dukungan Kelayakan.

22. Rekomendasi Surat Dukungan Kelayakan adalah rekomendasi mengenai Surat Dukungan Kelayakan yang disampaikan oleh Komite kepada Menteri Keuangan.

23. Surat Dukungan Kelayakan adalah surat konfirmasi dari Menteri Keuangan kepada Badan Usaha Penandatangan Perjanjian Kerja Sama mengenai berlakunya Dokumen Persetujuan Pemberian Dukungan Kelayakan.

24. Konsultan Independen adalah orang perseorangan atau badan usaha yang dinyatakan ahli dan profesional di bidang pengawasan jasa konstruksi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang- undangan.

25. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.

26. Kepala Daerah adalah Gubernur bagi daerah Provinsi, atau Bupati bagi daerah Kabupaten, atau Walikota bagi daerah Kota. www.djpp.kemenkumham.go.id

(1) Panduan Pemberian Dukungan Kelayakan dimaksudkan sebagai petunjuk bagi Komite dalam melaksanakan tugas-tugasnya dalam rangka pemberian Dukungan Kelayakan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai Pemberian Dukungan Kelayakan Atas Sebagian Biaya Konstruksi Pada Proyek Kerja Sama. (2) Panduan Pemberian Dukungan Kelayakan ini berlaku pula terhadap pihak-pihak yang berkepentingan terhadap Komite dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas Komite, yaitu: a. PJPK; b. Badan Usaha; c. Badan Usaha Pemenang Lelang; d. Badan Usaha Penandatangan Perjanjian Kerja Sama; dan e. Konsultan Independen.

Panduan Pemberian Dukungan Kelayakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bertujuan untuk memberikan arahan dan penjelasan lebih lanjut kepada Komite dan pihak-pihak yang berkepentingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) mengenai mekanisme yang berlaku dalam pemberian Dukungan Kelayakan dalam rangka mencapai maksud dan tujuan pemberian Dukungan Kelayakan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai Pemberian Dukungan Kelayakan Atas Sebagian Biaya Konstruksi Pada Proyek Kerja Sama.

Ruang lingkup Panduan Pemberian Dukungan Kelayakan meliputi hal-hal sebagai berikut: a. Tata cara pengalokasian anggaran Dukungan Kelayakan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN); b. Tata cara pemberian Dukungan Kelayakan terhadap Proyek Kerja Sama, yang meliputi proses dan hal-hal yang terkait dengan:

1. pemberian Persetujuan Prinsip Dukungan Kelayakan kepada PJPK;

2. pemberian Persetujuan Besaran Dukungan Kelayakan kepada PJPK; www.djpp.kemenkumham.go.id

3. pemberian Persetujuan Final Dukungan Kelayakan kepada PJPK;

4. penerbitan Surat Dukungan Kelayakan kepada Badan Usaha Penandatangan Perjanjian Kerja Sama. c. Hal-hal terkait proses pencairan Dukungan Kelayakan kepada Badan Usaha Penandatangan Perjanjian Kerja Sama; d. Hal–hal menyangkut bentuk dan tata cara pelaksanaan Kontribusi Pemerintah Daerah; e. Hal-hal menyangkut Pengawasan Proyek Kerja Sama; f. Pedoman Etika dan Perilaku Komite.

(1) Komite menghitung kebutuhan alokasi anggaran untuk pemberian Dukungan Kelayakan dan menyampaikannya kepada Pembantu Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara (PPA BUN) untuk diusulkan penganggarannya sesuai mekanisme APBN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Dalam menghitung kebutuhan alokasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Komite mempertimbangkan paling kurang hal-hal sebagai berikut: a. Potensi Proyek Kerja Sama yang akan diadakan pada tahun anggaran yang bersangkutan; dan b. Proyek Kerja Sama yang sudah berhak untuk mendapatkan Dukungan Kelayakan pada tahun sebelumnya, yakni Proyek Kerja Sama yang sudah ada Dokumen Persetujuan Pemberian Dukungan Kelayakan, dan terhadap proyek tersebut Menteri Keuangan sudah menerbitkan Surat Dukungan Kelayakan. (3) Dalam mempertimbangkan potensi Proyek Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, Komite: a. mengacu kepada prioritas Proyek Kerja Sama yang dikeluarkan Pemerintah sesuai dengan kebijakan Pemerintah yang ada; dan b. memperhatikan kesesuaian antara Proyek sebagaimana dimaksud pada huruf a dengan kriteria Proyek Kerja Sama yang dapat diberikan Dukungan Kelayakan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai Pemberian Dukungan Kelayakan Atas Sebagian Biaya Konstruksi Pada Proyek Kerja Sama dan Peraturan Menteri ini. www.djpp.kemenkumham.go.id

Alokasi anggaran Dukungan Kelayakan yang sudah disetujui berdasarkan UNDANG-UNDANG Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada periode tertentu, dapat digunakan untuk pemberian Dukungan Kelayakan kepada Proyek Kerja Sama, baik Proyek Kerja Sama yang digunakan oleh Komite sebagai dasar perhitungan alokasi anggaran Dukungan Kelayakan maupun Proyek Kerja Sama yang tidak digunakan oleh Komite sebagai dasar perhitungan alokasi anggaran Dukungan Kelayakan, sepanjang Proyek Kerja Sama tersebut telah siap, dan memenuhi persyaratan untuk diberikan Dukungan Kelayakan sesuai Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai Pemberian Dukungan Kelayakan Atas Sebagian Biaya Konstruksi Pada Proyek Kerja Sama.

Persetujuan Prinsip Dukungan Kelayakan diberikan oleh Menteri Keuangan kepada PJPK berdasarkan Rekomendasi Persetujuan Prinsip Dukungan Kelayakan yang disampaikan oleh Komite kepada Menteri Keuangan setelah Komite selesai melakukan evaluasi terhadap Usulan Persetujuan Prinsip Dukungan Kelayakan yang diajukan oleh PJPK.

Komite memastikan bahwa selain berisi hal-hal sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai Pemberian Dukungan Kelayakan Atas Sebagian Biaya Konstruksi Pada Proyek Kerja Sama, Usulan Persetujuan Prinsip Dukungan Kelayakan harus pula berisi hal-hal sebagai berikut: a. dasar hukum mengenai pengajuan Usulan Persetujuan Prinsip; dan b. seluruh dokumen yang menjadi rujukan pengajuan Usulan Persetujuan Prinsip (jika ada), disertai penyebutan nomor dan tanggal dokumen secara lengkap.

Komite melakukan evaluasi terhadap Usulan Persetujuan Prinsip Dukungan Kelayakan dengan cara sebagai berikut: a. memeriksa tahap pengajuan Usulan Persetujuan Prinsip Dukungan Kelayakan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai Pemberian Dukungan Kelayakan Atas Sebagian Biaya Konstruksi Pada Proyek Kerja Sama; www.djpp.kemenkumham.go.id

b. memeriksa isi Usulan Persetujuan Prinsip Dukungan Kelayakan dan kelengkapan dokumen sebagaimana dipersyaratkan dalam Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai Pemberian Dukungan Kelayakan Atas Sebagian Biaya Konstruksi Pada Proyek Kerja Sama; c. memeriksa terpenuhi atau tidaknya seluruh persyaratan untuk pemberian Persetujuan Prinsip Dukungan Kelayakan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai Pemberian Dukungan Kelayakan Atas Sebagian Biaya Konstruksi Pada Proyek Kerja Sama dan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Menteri ini.

(1) Dalam hal Komite mendapati bahwa Usulan Persetujuan Prinsip Dukungan Kelayakan tidak diajukan sesuai dengan tahap sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai Pemberian Dukungan Kelayakan Atas Sebagian Biaya Konstruksi Pada Proyek Kerja Sama, Komite: a. melaporkan hal tersebut kepada Menteri Keuangan; b. menyampaikan kepada PJPK bahwa Usulan Persetujuan Prinsip Dukungan Kelayakan tidak dapat diterima, disertai dengan keterangan bahwa PJPK dapat mengajukan kembali usulan tersebut sesuai dengan tahapan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai Pemberian Dukungan Kelayakan Atas Sebagian Biaya Konstruksi Pada Proyek Kerja Sama. (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku terhadap Proyek yang sudah dimulai penyiapannya sebelum berlakunya Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai Pemberian Dukungan Kelayakan Atas Sebagian Biaya Konstruksi Pada Proyek Kerja Sama, yang terhadapnya diberlakukan ketentuan peralihan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai Pemberian Dukungan Kelayakan Atas Sebagian Biaya Konstruksi Pada Proyek Kerja Sama.

(1) Dalam hal Komite mendapati bahwa isi Usulan Persetujuan Prinsip Dukungan Kelayakan belum sesuai dengan ketentuan Pasal 7, dan/atau dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b belum tersedia seluruhnya, Komite menyampaikan permintaan kepada PJPK agar segera memperbaiki Usulan Persetujuan Prinsip Dukungan Kelayakan dan/atau melengkapi dokumen sesuai persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai Pemberian Dukungan Kelayakan Atas Sebagian Biaya Konstruksi Pada Proyek Kerja Sama; www.djpp.kemenkumham.go.id

(2) Komite menunda evaluasi terhadap Usulan Persetujuan Prinsip Dukungan Kelayakan hingga permintaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dipenuhi oleh PJPK seluruhnya. (3) Apabila dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari kalender setelah Komite mengajukan permintaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) PJPK tidak dapat memenuhi permintaan Komite tersebut, Usulan Persetujuan Prinsip Dukungan Kelayakan yang telah diajukan dinyatakan tidak dapat diterima. (4) Apabila terjadi kondisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Komite: a. melaporkan hal tersebut kepada Menteri Keuangan; b. menyampaikan kepada PJPK bahwa Usulan Persetujuan Prinsip Dukungan Kelayakan tidak dapat diterima, disertai keterangan bahwa PJPK dapat mengajukan kembali usulan tersebut apabila sudah dapat memastikan bahwa ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Peraturan Menteri ini, dan kelengkapan dokumen sebagaimana dipersyaratkan dalam Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai Pemberian Dukungan Kelayakan Atas Sebagian Biaya Konstruksi Pada Proyek Kerja Sama sudah dapat dipenuhi seluruhnya.

(1) Komite menyampaikan Rekomendasi Persetujuan Prinsip Dukungan Kelayakan kepada Menteri Keuangan apabila hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c menunjukkan bahwa: a. Proyek Kerja Sama yang diusulkan telah sesuai dengan kriteria Proyek Kerja Sama yang dapat diberikan Dukungan Kelayakan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai Pemberian Dukungan Kelayakan Atas Sebagian Biaya Konstruksi Pada Proyek Kerja Sama; b. Porsi besaran tidak mendominasi Biaya Konstruksi Proyek, sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai Pemberian Dukungan Kelayakan Atas Sebagian Biaya Konstruksi Pada Proyek Kerja Sama; dan c. PJPK yang bersangkutan sudah mempertimbangkan untuk menempuh berbagai cara agar Proyek Kerja Sama dapat menjadi layak secara finansial, namun cara-cara tersebut tidak dapat lagi membuat Proyek Kerja Sama yang diusulkan menjadi layak secara finansial kecuali dengan dilakukannya pemberian Dukungan Kelayakan. www.djpp.kemenkumham.go.id

(2) Apabila salah satu dari persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terpenuhi, Persetujuan Prinsip Dukungan Kelayakan tidak dapat diberikan. (3) Apabila terjadi kondisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Komite: a. melaporkan hal tersebut kepada Menteri Keuangan; b. menyampaikan kepada PJPK bahwa Usulan Persetujuan Prinsip Dukungan Kelayakan tidak dapat diterima, disertai keterangan bahwa PJPK dapat mengajukan kembali usulan tersebut apabila sudah dapat memastikan bahwa kriteria dan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c, sudah dapat dipenuhi seluruhnya.

(1) Pada saat penyampaian Rekomendasi Persetujuan Prinsip Dukungan Kelayakan kepada Menteri Keuangan, Komite melampirkan rancangan dokumen Persetujuan Prinsip Dukungan Kelayakan untuk ditandatangani oleh Menteri Keuangan. (2) Rancangan dokumen Persetujuan Prinsip Dukungan Kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang berisi hal-hal sebagai berikut: a. Penyebutan dasar hukum pemberian Persetujuan Prinsip Dukungan Kelayakan; b. Penyebutan seluruh dokumen yang menjadi rujukan pemberian Persetujuan Prinsip Dukungan Kelayakan, disertai dengan penyebutan nomor dan tanggal dokumen secara lengkap; c. Pernyataan menyetujui pemberian Persetujuan Prinsip Dukungan Kelayakan pada Proyek Kerja Sama; d. Pernyataan bahwa Persetujuan Prinsip Dukungan Kelayakan hanya diberikan kepada PJPK, dan hanya berlaku terhadap PJPK untuk dipergunakan sebagaimana mestinya dalam proses pengadaan Badan Usaha, serta tidak menimbulkan kewajiban pembayaran apapun di pihak Pemerintah c.q. Menteri Keuangan hingga diterbitkannya Surat Dukungan Kelayakan sesuai mekanisme yang berlaku; dan e. Permintaan kepada PJPK agar menindaklanjuti Persetujuan Prinsip Dukungan Kelayakan yang telah diberikan dengan mengajukan Usulan Persetujuan Besaran Dukungan Kelayakan sesuai mekanisme yang berlaku.

(1) Persetujuan Prinsip Dukungan Kelayakan yang telah diberikan oleh Menteri Keuangan harus dicantumkan oleh PJPK dalam Dokumen Pra Kualifikasi (Request for Qualification/RFQ); www.djpp.kemenkumham.go.id

(2) Apabila pencantuman Dokumen Pra Kualifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan oleh PJPK, Persetujuan Prinsip Dukungan Kelayakan dianggap tidak pernah diberikan, sehingga tahap dan proses pemberian Dukungan Kelayakan selanjutnya tidak dapat dilanjutkan.

Komite memastikan bahwa Usulan Persetujuan Besaran Dukungan Kelayakan paling kurang berisi hal-hal sebagai berikut: a. Penyebutan dasar hukum pengajuan Usulan Persetujuan Besaran Dukungan Kelayakan dan seluruh dokumen rujukan dengan menyebutkan nomor dan tanggal dokumen secara lengkap; b. Keterangan singkat mengenai perkembangan pengadaan Badan Usaha setelah diberikannya Persetujuan Prinsip Dukungan Kelayakan, dimana PJPK telah berhasil menyelesaikan tahap Pra Kualifikasi; c. Pemberitahuan mengenai perubahan-perubahan dalam dokumen yang sebelumnya telah disampaikan sebagai lampiran dalam Usulan Persetujuan Prinsip Dukungan Kelayakan (jika ada), dan dokumen perubahan sebagaimana dimaksud dilampirkan; d. Perubahan usulan mengenai waktu dan/atau syarat pencairan Dukungan Kelayakan dari yang sebelumnya disampaikan dalam Usulan Persetujuan Prinsip Dukungan Kelayakan (jika ada), disertai dengan alasan; e. Pernyataan bahwa Usulan Persetujuan Besaran Dukungan Kelayakan telah memenuhi kriteria Proyek Kerja Sama yang dapat diberikan Dukungan Kelayakan dan persyaratan terkait porsi besaran sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai Pemberian Dukungan Kelayakan Atas Sebagian Biaya Konstruksi Pada Proyek Kerja Sama; dan f. Permohonan kepada Menteri Keuangan agar dapat memberikan Persetujuan Besaran Dukungan Kelayakan. www.djpp.kemenkumham.go.id

Komite melakukan evaluasi terhadap Usulan Persetujuan Besaran Dukungan Kelayakan dengan cara sebagai berikut: a. memeriksa tahap pengajuan Usulan Persetujuan Besaran Dukungan Kelayakan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai Pemberian Dukungan Kelayakan Atas Sebagian Biaya Konstruksi Pada Proyek Kerja Sama; b. memeriksa isi Usulan Persetujuan Besaran Dukungan Kelayakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) Peraturan Menteri ini, dan kelengkapan dokumen sesuai persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai Pemberian Dukungan Kelayakan Atas Sebagian Biaya Konstruksi Pada Proyek Kerja Sama, termasuk dokumen-dokumen perubahan terhadap dokumen-dokumen yang sebelumnya telah diajukan sebagai lampiran dalam Usulan Persetujuan Prinsip (jika ada), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c Peraturan Menteri ini; c. meminta penjelasan dari PJPK mengenai analisis kelayakan keuangan yang disampaikan oleh PJPK; d. meminta penjelasan dari PJPK mengenai waktu dan/atau syarat pencairan Dukungan Kelayakan yang diusulkan oleh PJPK; e. menghadiri pertemuan antara PJPK dengan masing-masing Badan Usaha peserta lelang yang lolos tahap Kualifikasi (short-listed bidders) guna mendapatkan kejelasan mengenai minat mereka terhadap Proyek dengan adanya pemberian Dukungan Kelayakan (jika diperlukan), yang dilakukan dengan menjunjung tinggi Pedoman dan Etika Perilaku Komite sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42; f. melakukan analisis keuangan guna mengklarifikasi analisis kelayakan keuangan yang disampaikan oleh PJPK sebagaimana dimaksud pada huruf c (jika perlu dengan bantuan konsultan).

(1) Dalam hal Komite mendapati bahwa Usulan Persetujuan Besaran Dukungan Kelayakan tidak diajukan sesuai dengan tahap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Komite: a. melaporkan hal tersebut kepada Menteri Keuangan; b. menyampaikan kepada PJPK yang bersangkutan bahwa Usulan Persetujuan Besaran Dukungan Kelayakan tidak dapat diterima, disertai dengan keterangan bahwa PJPK dapat mengajukan kembali usulan tersebut sesuai dengan tahap yang telah ditentukan. www.djpp.kemenkumham.go.id

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku terhadap Proyek yang sudah dimulai penyiapannya sebelum berlakunya Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai Pemberian Dukungan Kelayakan Atas Sebagian Biaya Konstruksi Pada Proyek Kerja Sama, yang terhadapnya diberlakukan ketentuan peralihan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai Pemberian Dukungan Kelayakan Atas Sebagian Biaya Konstruksi Pada Proyek Kerja Sama.

(1) Dalam hal Komite mendapati bahwa Usulan Persetujuan Besaran Dukungan Kelayakan belum dibuat sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 16, dan/atau dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b belum tersedia seluruhnya, Komite menyampaikan permintaaan kepada PJPK agar segera memperbaiki Usulan Persetujuan Besaran Dukungan Kelayakan dan/atau melengkapi dokumen sesuai persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai Pemberian Dukungan Kelayakan Atas Sebagian Biaya Konstruksi Pada Proyek Kerja Sama. (2) Komite menunda evaluasi terhadap Usulan Persetujuan Besaran Dukungan Kelayakan hingga permintaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dipenuhi oleh PJPK seluruhnya. (3) Apabila dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari setelah Komite mengajukan permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PJPK tidak dapat memenuhi permintaan Komite, Usulan Persetujuan Besaran Dukungan Kelayakan tidak dapat diterima. (4) Apabila terjadi kondisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Komite: a. melaporkan hal tersebut kepada Menteri Keuangan; b. menyampaikan kepada PJPK bahwa Usulan Persetujuan Besaran Dukungan Kelayakan tidak dapat diterima, disertai keterangan bahwa PJPK dapat mengajukan kembali usulan tersebut apabila sudah dapat memastikan bahwa ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 16 Peraturan Menteri ini, dan dokumen sebagaimana dipersyaratkan dalam Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai Pemberian Dukungan Kelayakan Atas Sebagian Biaya Konstruksi Pada Proyek Kerja Sama sudah dapat dipenuhi seluruhnya.

(1) Komite menyampaikan Rekomendasi Persetujuan Besaran Dukungan Kelayakan kepada Menteri Keuangan jika: www.djpp.kemenkumham.go.id

a. berdasarkan hasil analisis keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf f, diketahui bahwa:

1. besaran Dukungan Kelayakan yang diusulkan oleh PJPK masih tetap berada dalam porsi besaran sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai Pemberian Dukungan Kelayakan Atas Sebagian Biaya Konstruksi Pada Proyek Kerja Sama; dan 2) besaran Dukungan Kelayakan yang akan ditawarkan kepada seluruh Badan Usaha peserta lelang adalah wajar dan layak dikompetisikan di antara para peserta lelang, serta dapat digunakan oleh PJPK sebagai satu-satunya parameter dalam MENETAPKAN Badan Usaha Pemenang Lelang; b. berdasarkan penjelasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf d, dapat disimpulkan bahwa waktu dan syarat pencairan Dukungan Kelayakan yang diusulkan dapat terlaksana secara efektif, dan berdasarkan analisis risiko terhadap usulan tersebut, Pemerintah dapat terhindar dari kerugian yang mungkin timbul sebagai akibat dari kelalaian Badan Usaha Penandatangan Perjanjian Kerja Sama selama Masa Konstruksi. (2) Apabila berdasarkan hasil analisis keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf f diketahui bahwa besaran Dukungan Kelayakan yang diusulkan oleh PJPK tidak memenuhi porsi besaran sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai Pemberian Dukungan Kelayakan Atas Sebagian Biaya Konstruksi Pada Proyek Kerja Sama, maka Usulan Persetujuan Besaran Dukungan Kelayakan tidak dapat diterima. (3) Dalam hal terjadi kondisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Komite: a. melaporkan hal tersebut kepada Menteri Keuangan; dan b. menyampaikan kepada PJPK bahwa Usulan Persetujuan Besaran Dukungan Kelayakan tidak dapat diterima, disertai keterangan bahwa PJPK dapat mengajukan kembali usulan tersebut apabila sudah dapat memastikan bahwa besaran yang diusulkan sesuai dengan porsi besaran sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai Pemberian Dukungan Kelayakan Atas Sebagian Biaya Konstruksi Pada Proyek Kerja Sama.

(1) Pada saat menyampaikan Rekomendasi Persetujuan Besaran Dukungan Kelayakan kepada Menteri Keuangan, Komite harus melampirkan rancangan Persetujuan Besaran Dukungan Kelayakan untuk ditandatangani oleh Menteri Keuangan. www.djpp.kemenkumham.go.id

(2) Rancangan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang berisi hal-hal sebagai berikut: a. penyebutan dasar hukum pemberian Persetujuan Besaran Dukungan Kelayakan; b. penyebutan seluruh dokumen yang menjadi rujukan pemberian Persetujuan Besaran Dukungan Kelayakan, disertai dengan penyebutan nomor dan tanggal dokumen secara lengkap; c. pernyataan bahwa Menteri Keuangan dapat memberikan Persetujuan Besaran Dukungan Kelayakan, yang meliputi besaran, waktu dan syarat pencairan Dukungan Kelayakan, yang dapat ditawarkan secara kompetitif oleh PJPK kepada seluruh Badan Usaha perserta lelang; d. pernyataan bahwa Persetujuan Besaran Dukungan Kelayakan hanya diberikan kepada PJPK, dan hanya berlaku terhadap PJPK untuk digunakan sebagai satu-satunya parameter dalam MENETAPKAN Badan Usaha Pemenang Lelang, serta tidak menimbulkan kewajiban pembayaran apapun di pihak Pemerintah c.q. Menteri Keuangan hingga diterbitkannya Surat Dukungan Kelayakan sesuai mekanisme yang berlaku; dan e. permintaan Menteri Keuangan kepada PJPK agar dapat menindaklanjuti Persetujuan Besaran Dukungan Kelayakan yang telah diberikan dengan mengajukan Usulan Persetujuan Final sesuai mekanisme yang berlaku.

(1) Persetujuan Besaran Dukungan Kelayakan yang telah diberikan oleh Menteri Keuangan harus dicantumkan oleh PJPK dalam Dokumen Permintaan Penawaran (Request For Proposal/RFP); (2) Dalam hal PJPK tidak mencantumkan Persetujuan Besaran Dukungan Kelayakan dalam Dokumen Permintaan Penawaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Persetujuan Besaran Dukungan Kelayakan dianggap tidak pernah diberikan, sehingga tahap dan proses pemberian Dukungan Kelayakan selanjutnya tidak dapat dilanjutkan.

Dalam hal PJPK tidak dapat mengajukan Usulan Persetujuan Final kepada Menteri Keuangan sebagai akibat dari kegagalan PJPK untuk melanjutkan proses pengadaan Badan Usaha, Persetujuan Besaran Dukungan Kelayakan yang sudah diberikan dianggap tidak pernah diberikan, dan tahap serta proses pemberian Dukungan Kelayakan selanjutnya tidak dapat dilanjutkan. www.djpp.kemenkumham.go.id

Persetujuan Final Dukungan Kelayakan diberikan oleh Menteri Keuangan kepada PJPK berdasarkan Rekomendasi Persetujuan Final Dukungan Kelayakan yang disampaikan oleh Komite kepada Menteri Keuangan setelah selesai melakukan evaluasi terhadap Usulan Persetujuan Final Dukungan Kelayakan yang diajukan oleh PJPK.

Komite memastikan Usulan Persetujuan Final Dukungan Kelayakan paling kurang berisi hal-hal sebagai berikut: a. dasar hukum mengenai pengajuan Usulan Persetujuan Final Dukungan Kelayakan; b. seluruh dokumen yang menjadi rujukan Pengajuan Usulan Persetujuan Final Dukungan Kelayakan, disertai penyebutan nomor dan tanggal dokumen secara lengkap; c. keterangan singkat bahwa PJPK telah selesai melaksanakan pengadaan Badan Usaha, dimana PJPK telah berhasil MENETAPKAN Badan Usaha Pemenang Lelang; d. pemberitahuan mengenai perubahan-perubahan dalam dokumen- dokumen yang sebelumnya disampaikan sebagai lampiran dalam Usulan Persetujuan Prinsip Dukungan Kelayakan dan/atau Usulan Persetujuan Besaran Dukungan Kelayakan (jika ada), dan dokumen perubahan sebagaimana dimaksud dilampirkan; e. perubahan usulan mengenai waktu dan/atau syarat pencairan Dukungan Kelayakan (jika ada), disertai dengan alasan; f. pernyataan bahwa Usulan Persetujuan Final Dukungan Kelayakan telah diajukan sesuai dengan syarat dan kondisi yang telah ditentukan; dan g. permohonan kepada Menteri Keuangan untuk dapat memberikan Persetujuan Final Dukungan Kelayakan.

(1) Komite melakukan evaluasi terhadap Usulan Persetujuan Final Dukungan Kelayakan dengan cara sebagai berikut: a. memeriksa kelengkapan dokumen sebagaimana dipersyaratkan dalam Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai Pemberian Dukungan Kelayakan Atas Sebagian Biaya Konstruksi Pada Proyek Kerja Sama; b. memeriksa kebenaran isi dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf a. www.djpp.kemenkumham.go.id

(2) Dalam rangka melakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Komite dapat meminta penjelasan mengenai dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a beserta kebenaran isinya dari Badan Usaha Pemenang Lelang dan/atau PJPK.

(1) Dalam hal Usulan Persetujuan Final Dukungan Kelayakan belum dibuat sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 25, dan/atau dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf a belum tersedia seluruhnya, Komite menyampaikan permintaan kepada PJPK yang bersangkutan agar segera memperbaiki Usulan Persetujuan Final Dukungan Kelayakan dan/atau melengkapi dokumen sesuai persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai Pemberian Dukungan Kelayakan Atas Sebagian Biaya Konstruksi Pada Proyek Kerja Sama; (2) Komite menunda evaluasi terhadap Usulan Persetujuan Final Dukungan Kelayakan hingga permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipenuhi oleh PJPK seluruhnya. (3) Apabila dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari kalender setelah Komite mengajukan permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dapat dipenuhi oleh PJPK, maka Usulan Persetujuan Final Dukungan Kelayakan tidak dapat diterima. (4) Dalam hal terjadi kondisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Komite: a. melaporkan hal tersebut kepada Menteri Keuangan; b. menyampaikan kepada PJPK bahwa Usulan Persetujuan Final Dukungan Kelayakan tidak dapat diterima, disertai keterangan bahwa PJPK dapat mengajukan kembali usulan tersebut apabila ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 Peraturan Menteri ini dan kelengkapan dokumen sebagaimana dipersyaratkan dalam Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai Pemberian Dukungan Kelayakan Atas Sebagian Biaya Konstruksi Pada Proyek Kerja Sama sudah dapat dipenuhi seluruhnya.

(1) Komite menyampaikan Rekomendasi Persetujuan Final Dukungan Kelayakan kepada Menteri Keuangan setelah evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 menunjukkan bahwa isi dari seluruh dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf a adalah benar dan bisa dipertanggungjawabkan oleh PJPK. www.djpp.kemenkumham.go.id

(2) Apabila evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 menunjukkan bahwa ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 28 ayat (1) tidak terpenuhi, maka Usulan Persetujuan Final Dukungan Kelayakan tidak dapat diterima. (3) Dalam hal terjadi kondisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Komite: a. melaporkan hal tersebut kepada Menteri Keuangan; dan b. menyampaikan kepada PJPK bahwa Usulan Persetujuan Final Dukungan Kelayakan tidak dapat diterima, disertai keterangan bahwa PJPK dapat mengajukan kembali usulan tersebut apabila sudah dapat membuktikan bahwa ketentuan dalam Pasal 28 ayat (1) sudah terpenuhi.

(1) Pada saat menyampaikan Rekomendasi Persetujuan Final kepada Menteri Keuangan, Komite melampirkan rancangan Persetujuan Final Dukungan Kelayakan untuk ditandatangani oleh Menteri Keuangan. (2) Rancangan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang berisi hal-hal sebagai berikut: a. penyebutan dasar hukum pemberian Persetujuan Final Dukungan Kelayakan; b. penyebutan seluruh dokumen yang menjadi rujukan pemberian Persetujuan Final Dukungan Kelayakan, disertai dengan penyebutan nomor dan tanggal dokumen secara lengkap; c. pernyataan bahwa Menteri Keuangan dapat menyetujui permintaan PJPK sebagaimana disampaikan dalam Usulan Persetujuan Final Dukungan Kelayakan; d. pernyataan mengenai besaran, waktu dan syarat pencairan Dukungan Kelayakan yang disetujui oleh Menteri Keuangan untuk diberikan kepada Proyek Kerja Sama melalui Badan Usaha Penandatangan Perjanjian Kerja Sama; e. pernyataan bahwa Persetujuan Final Dukungan Kelayakan hanya diberikan kepada PJPK, dan hanya berlaku terhadap PJPK untuk tujuan sebagaimana dimaksud pada huruf d, serta tidak menimbulkan kewajiban pembayaran apapun di pihak Pemerintah c.q. Menteri Keuangan hingga diterbitkannya Surat Dukungan Kelayakan sesuai mekanisme yang berlaku; dan f. permintaan kepada PJPK agar dapat menindaklanjuti Persetujuan Final yang telah diberikan dengan: www.djpp.kemenkumham.go.id

1. membuat rancangan Dokumen Persetujuan Pemberian Dukungan Kelayakan berdasarkan Persetujuan Final Dukungan Kelayakan yang telah diberikan; dan 2) mengajukan Usulan Surat Dukungan Kelayakan, sesuai mekanisme yang berlaku.

Surat Dukungan Kelayakan diberikan oleh Menteri Keuangan kepada Badan Usaha Penandatangan Perjanjian Kerja Sama berdasarkan Rekomendasi Pemberian Surat Dukungan Kelayakan yang disampaikan oleh Komite kepada Menteri Keuangan setelah selesai memeriksa laporan yang disampaikan oleh Badan Usaha Penandatangan Perjanjian Kerja Sama mengenai telah berdirinya Badan Usaha Penandatangan Perjanjian Kerja Sama dan rencana Penandatangan Perjanjian Kerja Sama.

(1) Komite memeriksa laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dengan cara: a. memastikan bahwa kelengkapan dokumen sebagaimana dipersyaratkan dalam Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai Pemberian Dukungan Kelayakan Atas Sebagian Biaya Konstruksi Pada Proyek Kerja Sama sudah terpenuhi; b. memeriksa kebenaran isi dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf a. (2) Dalam rangka pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Komite dapat meminta penjelasan dari Badan Usaha Pemenang Lelang dan/atau Badan Usaha Penandatangan Perjanjian Kerja Sama dan/atau PJPK dan/atau pihak ketiga yang relevan dan/atau yang terkait dengan pembuatan dan penerbitan dokumen tersebut.

1. Dalam hal Komite mendapati bahwa dokumen sebagaimana dimaksud pada Pasal 31 ayat (1) huruf a belum lengkap, Komite menyampaikan permintaan kepada Badan Usaha Penandatangan Perjanjian Kerja Sama agar segera melengkapi dokumen tersebut.

2. Komite menunda pemeriksaan laporan hingga permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipenuhi oleh Badan Usaha Penandatangan Perjanjian Kerja Sama. www.djpp.kemenkumham.go.id

3. Apabila dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari kalender setelah Komite mengajukan permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Usaha Penandatangan Perjanjian Kerjasama tidak dapat memenuhi permintaan tersebut, maka Surat Dukungan Kelayakan tidak dapat diterbitkan.

4. Apabila terjadi kondisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Komite: a) melaporkan hal tersebut kepada Menteri Keuangan; b) menyampaikan kepada Badan Usaha Penandatangan Perjanjian Kerja Sama, dengan tembusan kepada PJPK yang bersangkutan, bahwa Surat Dukungan Kelayakan tidak dapat diterbitkan, disertai keterangan bahwa penerbitan surat tersebut akan dilakukan apabila Badan Usaha Penandatangan Perjanjian Kerja Sama sudah dapat melengkapi seluruh dokumen sebagaimana dipersyaratkan dalam Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai Pemberian Dukungan Kelayakan Atas Sebagian Biaya Konstruksi Pada Proyek Kerja Sama.

(1) Komite menyampaikan Rekomendasi Pemberian Surat Dukungan Kelayakan kepada Menteri Keuangan setelah pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 menunjukkan bahwa: a. isi dari seluruh dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf a adalah benar dan bisa dipertanggungjawabkan oleh Badan Usaha Penandatangan Perjanjian Kerja Sama; b. Rancangan final Dokumen Persetujuan Pemberian Dukungan Kelayakan bentuknya dapat diterima oleh Komite, dan isinya tidak bertentangan dengan Persetujuan Final Dukungan Kelayakan yang telah diberikan oleh Menteri Keuangan. (2) Apabila pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 menunjukkan bahwa ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 33 ayat (1) huruf a dan/atau huruf b tidak terpenuhi, maka penerbitan Surat Dukungan Kelayakan tidak dapat dilakukan. (3) Dalam hal terjadi kondisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Komite: a. melaporkan hal tersebut kepada Menteri Keuangan; dan b. menyampaikan kepada Badan Usaha Penandatangan Perjanjian Kerja Sama dan PJPK bahwa Surat Dukungan Kelayakan tidak dapat diterbitkan, disertai keterangan bahwa bahwa penerbitan surat tersebut akan ditindaklanjuti apabila: www.djpp.kemenkumham.go.id

1. Badan Usaha Penandatangan Perjanjian Kerja Sama sudah dapat membuktikan kebenaran isi dari seluruh dokumen sebagaimana dimaksud pada Pasal 31 ayat (1) huruf a; dan/atau 2) Badan Usaha Penandatangan Perjanjian Kerja Sama dan PJPK dapat memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 33 ayat (1) huruf b Peraturan Menteri ini.

(1) Pada saat menyampaikan Rekomendasi Pemberian Surat Dukungan Kelayakan kepada Menteri Keuangan, Komite melampirkan rancangan Surat Dukungan Kelayakan untuk ditandatangani oleh Menteri Keuangan. (2) Rancangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang berisi hal-hal sebagai berikut: a. penyebutan dasar hukum penerbitan Surat Dukungan Kelayakan; b. penyebutan seluruh dokumen yang menjadi rujukan penerbitan Surat Dukungan Kelayakan, disertai dengan penyebutan nomor dan tanggal dokumen secara lengkap; c. pernyataan bahwa Menteri Keuangan dapat menyetujui bentuk dan isi Dokumen Persetujuan Pemberian Dukungan Kelayakan; d. pernyataan bahwa alokasi dana Dukungan Kelayakan telah tersedia dalam APBN, dan pencairannya akan dilakukan sesuai dengan: (i) waktu dan syarat yang telah disepakati dalam Dokumen Persetujuan Pemberian Dukungan Kelayakan; (ii) mekanisme pencairan APBN berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku; e. pernyataan bahwa Surat Dukungan Kelayakan diberikan hanya kepada Badan Usaha Penandatangan Perjanjian Kerja Sama, dan hanya berlaku terhadap Badan Usaha Penandatangan Perjanjian Kerja Sama sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Pencairan Dukungan Kelayakan diselesaikan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender setelah bukti tagihan diterima secara lengkap dan benar oleh KPA/PPK. www.djpp.kemenkumham.go.id

(2) Penyelesaian pencairan Dukungan Kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan mekanisme pencairan APBN berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Badan Usaha Penandatangan Perjanjian Kerja Sama melaporkan kepada Komite proses pencairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

(1) Dalam hal Pemerintah Daerah bermaksud untuk ikut memberikan kontribusi atas pemberian Dukungan Kelayakan, Komite memastikan bahwa kontribusi tersebut berbentuk Dukungan Kelayakan Pemerintah Daerah. (2) Dukungan Kelayakan Pemerintah Daerah harus merupakan Belanja Daerah, yang alokasi dan pemberiannya sudah diatur dalam Peraturan Daerah dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan. (3) Jumlah keseluruhan dari Dukungan Kelayakan dan Dukungan Kelayakan Pemerintah Daerah yang akan diberikan kepada Proyek Kerja Sama Daerah melalui Badan Usaha Penandatangan Perjanjian Kerja Sama, porsinya tidak mendominasi Biaya Konstruksi Proyek Kerja Sama sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai Pemberian Dukungan Kelayakan Atas Sebagian Biaya Konstruksi Pada Proyek Kerja Sama.

(1) Komite memastikan bahwa keberadaan kontribusi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 tidak akan menghambat pencapaian maksud dan tujuan pemberian Dukungan Kelayakan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai Pemberian Dukungan Kelayakan Atas Sebagian Biaya Konstruksi Pada Proyek Kerja Sama. (2) Terhadap hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam mempertimbangkan Usulan Persetujuan Prinsip yang berisi rencana kontribusi Pemerintah Daerah, Komite perlu: a. mencermati kapasitas fiskal dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan; b. meminta komitmen tertulis dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan mengenai kesediannya untuk: www.djpp.kemenkumham.go.id

1. menjaga kesinambungan alokasi anggaran Dukungan Kelayakan Pemerintah Daerah, apabila nanti diberikan;
2. memenuhi waktu dan syarat pencairan Dukungan Kelayakan Pemerintah Daerah sesuai dengan Dokumen Persetujuan Pemberian Dukungan Kelayakan, apabila disetujui oleh Menteri Keuangan

(1) Pengawasan Proyek dilakukan dengan tujuan untuk memastikan bahwa Dukungan Kelayakan yang diberikan kepada Proyek Kerja Sama melalui Badan Usaha Penandatangan Perjanjian Kerja Sama, dapat dilakukan pencairannya sesuai dengan waktu dan syarat pencairan sebagaimana telah disetujui oleh para pihak dalam Dokumen Persetujuan Pemberian Dukungan Kelayakan. (2) Pengawasan Proyek untuk tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Konsultan Independen sejak dimulainya Masa Konstruksi hingga tercapainya Tanggal Operasi Komersial, untuk kepentingan Pemerintah c.q. Menteri Keuangan dan PJPK.

(1) Komite memastikan bahwa PJPK mencantumkan dalam Dokumen Permintaan Penawaran (RFP) ketentuan yang mewajibkan Badan Usaha untuk mengadakan Konsultan Independen guna melaksanakan pengawasan Proyek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38. (2) Konsultan Independen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Konsultan Independen yang memenuhi kualifikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Konsultan Independen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus sudah dipilih oleh Badan Usaha Pemenang Lelang paling lambat pada saat yang bersamaan dengan pendirian Badan Usaha Penandatangan Perjanjian Kerja Sama. (4) Konsultan Independen harus menyampaikan surat pernyataan kepada Menteri Keuangan c.q. Komite dan PJPK, yang menyatakan bahwa Konsultan Independen akan melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 38 secara jujur dan profesional, dan menjamin bahwa tidak terdapat benturan kepentingan dan hubungan afiliasi antara Konsultan Independen dan Badan Usaha Penandatangan www.djpp.kemenkumham.go.id

Perjanjian Kerja Sama serta Badan Usaha Pemenang Lelang, dalam waktu paling lambat 30 hari sejak dipilih. (5) Segala hak dan kewajiban Konsultan Independen diatur dalam perjanjian antara Konsultan Independen dan Badan Usaha Penandatangan Perjanjian Kerja Sama, yang isinya tidak boleh menghambat pencapaian tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38.

Dalam rangka pengawasan Proyek Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, apabila diminta oleh Komite: a. Badan Usaha Penandatangan Perjanjian Kerja Sama dan/atau Konsultan Independen wajib:

1. menembuskan kepada Komite laporan tertulis mengenai perkembangan pekerjaan dalam rangka melaksanakan setiap tahapan penyelesaian konstruksi Proyek hingga terpenuhinya Tanggal Operasi Komersial, yang mereka sampaikan kepada PJPK;
2. menyampaikan informasi dan penjelasan mengenai isi laporan sebagaimana dimaksud pada huruf a; b. Badan Usaha Penandatangan Perjanjian Kerja Sama wajib menyampaikan informasi, penjelasan, dan/atau laporan kepada Komite mengenai:
3. penggunaan Ekuitas untuk membiayai pembangunan Proyek, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai Pemberian Dukungan Kelayakan Atas Sebagian Biaya Konstruksi Pada Proyek Kerja Sama; dan 2) pencairan pinjaman dari pihak pemberi Pinjaman, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai Pemberian Dukungan Kelayakan Atas Sebagian Biaya Konstruksi Pada Proyek Kerja Sama.

(1) Komite dapat menyediakan informasi dan penjelasan mengenai segala hal yang terkait dengan pemberian Dukungan kelayakan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai www.djpp.kemenkumham.go.id

Pemberian Dukungan Kelayakan Atas Sebagian Biaya Konstruksi Pada Proyek Kerja Sama dan Peraturan Menteri ini kepada pihak- pihak yang berkepentingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2). (2) Dalam rangka penyediaan informasi dan penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Komite dapat menerbitkan buku panduan yang isinya tidak bertentangan dengan Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai Pemberian Dukungan Kelayakan Atas Sebagian Biaya Konstruksi Pada Proyek Kerja Sama, Peraturan Menteri ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara yang memudahkan Komite untuk menyediakan informasi dan penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan keputusan Ketua Komite.

(1) Komite menyusun Pedoman Etika dan Perilaku Komite untuk memastikan agar Komite dapat bekerja secara profesional dan bertintegritas, serta mencegah terjadinya benturan kepentingan antara Komite dan seluruh pemangku kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dalam rangka pemberian Dukungan Kelayakan. (2) Ketentuan mengenai Pedoman Etika dan Perilaku Komite sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Ketua Komite.

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, terhadap Proyek Kerja Sama yang sudah mengajukan Usulan Pemberian Dukungan Kelayakan kepada Komite sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, Komite melanjutkan tugas-tugasnya sesuai Peraturan Menteri ini.

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. www.djpp.kemenkumham.go.id

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 18 Oktober 2013 MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

MUHAMAD CHATIB BASRI

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 21 Oktober 2013 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN www.djpp.kemenkumham.go.id