Peraturan Menteri Nomor p-50-menhut-ii-2010 Tahun 2010 tentang TATA CARA PEMBERIAN DAN PERLUASAN AREAL KERJA IZIN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU (IUPHHK) DALAM HUTAN ALAM, IUPHHK RESTORASI EKOSISTEM, ATAU IUPHHK HUTAN TANAMAN INDUSTRI PADA HUTAN PRODUKSI

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan :

1. Hutan produksi adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan.
2. Hutan produksi yang tidak produktif adalah hutan yang dicadangkan oleh Menteri sebagai areal pembangunan hutan tanaman.
3. Pemanfaatan hasil hutan kayu adalah kegiatan untuk memanfaatkan dan mengusahakan hasil hutan berupa kayu dengan tidak merusak lingkungan dan tidak mengurangi fungsi pokoknya.
4. Areal perluasan adalah areal yang dimohon oleh pemegang IUPHHK sebagai areal perluasan/penambahan dari areal IUPHHK yang telah ditetapkan oleh Menteri.
5. Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam yang selanjutnya disingkat IUPHHK-HA yang sebelumnya disebut Hak Pengusahaan Hutan (HPH) adalah izin memanfaatkan hutan produksi yang kegiatannya terdiri dari penebangan, pengangkutan, penanaman, pemeliharaan, pengamanan, pengolahan dan pemasaran hasil hutan kayu.
6. Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Industri dalam Hutan Tanaman pada Hutan Produksi yang selanjutnya disingkat IUPHHK-HTI yang sebelumnya disebut Hak Pengusahaan Hutan Tanaman (HPHT) atau Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri (HPHTI) atau Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman (IUPHHK-HTI) adalah izin usaha untuk membangun hutan tanaman pada hutan produksi yang dibangun oleh kelompok industri untuk meningkatkan potensi dan kualitas hutan produksi dalam rangka memenuhi kebutuhan bahan baku industri.
7. Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Restorasi Ekosistem dalam hutan alam yang selanjutnya disingkat IUPHHK-RE adalah izin usaha yang diberikan untuk membangun kawasan dalam hutan alam pada hutan produksi yang memiliki ekosistem penting sehingga dapat dipertahankan fungsi dan keterwakilannya melalui kegiatan pemeliharaan, perlindungan dan pemulihan ekosistem hutan termasuk penanaman, pengayaan, penjarangan, penangkaran

satwa, pelepasliaran flora dan fauna untuk mengembalikan unsur hayati (flora dan fauna) serta unsur non hayati (tanah, iklim dan topografi) pada suatu kawasan kepada jenis yang asli, sehingga tercapai keseimbangan hayati dan ekosistemnya. 8. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan. 9. Perorangan adalah Warga Negara Republik INDONESIA yang cakap bertindak menurut hukum. 10. Menteri adalah menteri yang diserahi tugas dan bertanggung jawab di bidang kehutanan. 11. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang diserahi tugas dan bertanggung jawab di bidang bina usaha kehutanan. 12. Kepala Dinas Provinsi adalah Kepala Dinas Provinsi yang diserahi tugas dan bertanggung jawab di bidang kehutanan. 13. Kepala Dinas Kabupaten/Kota adalah Kepala Dinas Kabupaten/Kota yang diserahi tugas dan bertanggung jawab di bidang kehutanan di wilayah Kabupaten/Kota.

(1) Areal yang dimohon adalah kawasan hutan produksi tidak dibebani izin/hak. (2) Untuk IUPHHK-HTI dan IUPHHK-RE diutamakan pada hutan produksi yang tidak produktif dan dicadangkan/ditunjuk oleh Menteri sebagai areal untuk pembangunan hutan tanaman atau untuk restorasi ekosistem.

(1) Pemohon yang dapat mengajukan permohonan IUPHHK-HA, IUPHHK-HTI dan IUPHHK-RE adalah: a. Perorangan; b. Koperasi;

c. Badan Usaha Milik Swasta INDONESIA (BUMSI); d. Badan Usaha Milik Negara (BUMN); atau e. Badan Usaha Milik Daerah. (2) Dalam hal permohonan IUPHHK-HTI, untuk permohonan perorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak diperbolehkan. (3) Permohonan IUPHHK-HTI, BUMS INDONESIA dapat berupa perseroan terbatas yang berbadan hukum INDONESIA dan modalnya dapat berasal dari investor atau modal asing.

(1) Persyaratan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terdiri dari: a. Untuk perorangan harus berbentuk CV atau Firma dan dilengkapi akte Pendirian. b. Akte pendirian Koperasi, dan Badan Usaha Milik Swasta INDONESIA beserta perubahan-perubahannya yang disahkan instansi berwenang; c. Surat Izin Usaha dari instansi yang berwenang; d. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); e. Pernyataan yang dibuat di hadapan Notaris, yang menyatakan kesediaan untuk membuka kantor cabang di Provinsi dan atau Kabupaten/Kota; f. Rencana lokasi yang dimohon dengan dilampiri peta skala minimal 1 : 100.000 untuk luasan di atas 100.000 hektar atau skala 1 : 50.000 untuk luasan di bawah 100.000 hektar; g. Rekomendasi Gubernur yang dilampiri peta lokasi sekurang-kurangnya skala 1 : 100.000, dengan didasarkan pada:

1. Pertimbangan Bupati/Walikota yang didasarkan pada pertimbangan teknis Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten/Kota, bahwa areal dimaksud tidak dibebani hak-hak lain;
2. Analisis fungsi kawasan hutan dari Kepala Dinas Kehutanan Provinsi dan Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan, yang berisi fungsi kawasan hutan sesuai Keputusan Menteri Kehutanan tentang penunjukan kawasan hutan dan perairan provinsi dan data lain yang tersedia antara lain tata batas, uraian penutupan vegetasi, penggunaan, pemanfaatan, perubahan peruntukan dan fungsi kawasan yang dituangkan dalam data numerik dan spasial.

h. Proposal teknis yang berisi antara lain :

1. Kondisi umum areal yang dimaksud dan kondisi perusahaan;
2. Usulan teknis yang terdiri dari maksud dan tujuan, rencana pemanfaatan, sistem silvikultur yang diusahakan, organisasi/tata laksana, pembiayaan/cashflow dan perlindungan hutan. (2) Dalam hal pertimbangan Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, dalam waktu 10 (sepuluh hari) hari kerja sejak diterimanya permohonan tidak diterima oleh Gubernur, maka Gubernur tetap memberikan rekomendasi. (3) Dalam hal Gubenur tidak memberikan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dan setelah dimintakan konfirmasi 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu masing-masing 10 (sepuluh) hari kerja, Menteri memproses permohonan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (4) Permohonan IUPHHK-HA atau IUPHHK-HTI atau IUPHHK-RE mengacu pada areal yang telah dialokasikan dan dapat dilihat dalam website www.dephut.go.id dengan alamat “Bina Usaha Kehutanan”.

(1) Permohonan diajukan oleh pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, kepada Menteri, dengan tembusan kepada :

a. Direktur Jenderal; b. Direktur Jenderal Planologi Kehutanan; c. Gubernur; d. Bupati/Walikota; dan e. Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan. (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilengkapi dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1).

(1) Direktorat Jenderal melalui Direktur sesuai tugas pokok dan fungsinya, melakukan pemeriksaan atas kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4. (2) Apabila satu areal telah dimohon dan memenuhi kelengkapan persyaratan, maka dalam tenggang waktu 10 (sepuluh) hari kerja sejak pemohon pertama menyampaikan permohonan dan lengkap persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberi kesempatan kepada pemohon lain untuk mengajukan permohonan pada areal yang sama.

(3) Dalam hal permohonan tidak memenuhi kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Direktur Jenderal atas nama Menteri menerbitkan surat penolakan. (4) Dalam hal permohonan memenuhi kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Direktur Jenderal melakukan penilaian proposal teknis dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak tenggang waktu 10 (sepuluh) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), melalui Tim Penilai dan hasilnya disampaikan kepada Menteri. (5) Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dibentuk oleh Direktur Jenderal dengan anggota Tim disesuaikan tugas pokok dan fungsinya.

(1) Dalam hal hasil penilaian proposal teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) tidak lulus, Direktur Jenderal atas nama Menteri menerbitkan surat penolakan. (2) Dalam hal hasil penilaian proposal teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) dinyatakan lulus, Direktur Jenderal menyampaikan hasil penilaian kepada Menteri. (3) Atas dasar penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Menteri dapat menolak atau menerima permohonan.

(1) AMDAL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), diselesaikan dalam jangka waktu paling lama 150 (seratus lima puluh) hari kerja dan UKL-UPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3), diselesaikan dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari kerja.

(2) Dalam hal waktu penyelesaian AMDAL atau UKL dan UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terpenuhi, pemohon dapat mengajukan permohonan perpanjangan waktu kepada Menteri c.q. Direktur Jenderal, dengan disertai alasan keterlambatan. (3) Direktur Jenderal atas nama Menteri dapat menerima atau menolak permohonan perpanjangan jangka waktu penyelesaian AMDAL atau UKL dan UPL, dengan mempertimbangkan alasan keterlambatan penyelesaian AMDAL atau UKL dan UPL. (4) Dalam hal permohonan perpanjangan jangka waktu penyelesaian AMDAL atau UKL dan UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima, Direktur Jenderal atas nama Menteri menerbitkan perpanjangan waktu penyelesaian AMDAL atau UKL dan UPL. (5) Dalam hal pemohon telah diberikan perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan pemohon tetap tidak dapat menyelesaikan kewajibannya, maka SP- 1 menjadi batal dengan sendirinya dan tidak berlaku lagi.

(1) Berdasarkan AMDAL atau UKL dan UPL yang diterima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dan ayat (3), Direktur Jenderal atas nama Menteri menerbitkan Surat Perintah Kedua (SP-2) kepada Direktur Jenderal Planologi Kehutanan untuk menyiapkan peta areal kerja (working area/WA), paling lambat 15 (lima belas) hari kerja, dan menyampaikan hasilnya kepada Direktur Jenderal. (2) Dalam penyampaian peta areal kerja (working area/WA) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disertakan dengan Bahan Penetapan Tebangan Tahunan (BPTT) kecuali IUPHHK-HA. (3) Dalam hal IUPHHK-HA, Bahan Penetapan Tebangan Tahunan (BPTT) / Annual Allowable Cut ditetapkan berdasarkan Inventarisasi Hutan Menyeluruh Berkala (IHMB) pada waktu penyusunan Rencana Kerja Usaha (RKU) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Berdasarkan peta areal kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Direktur Jenderal menyiapkan dan menyampaikan konsep Keputusan Menteri tentang pemberian IUPHHK-HA atau IUPHHK-HTI atau IUPHHK-RE kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal. (2) Sekretaris Jenderal menelaah aspek hukum terhadap konsep Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal diterimanya konsep Keputusan Menteri dan menyampaikan kepada Menteri.

(3) Berdasarkan konsep Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Menteri menerbitkan Keputusan tentang Pemberian IUPHHK-HA atau IUPHHK- HTI atau IUPHHK-RE.

(1) Pemegang IUPHHK-HA atau IUPHHK-HTI atau IUPHHK-RE, dapat diberikan : a. Perluasan areal kerja pada lokasi yang berada di sekitarnya, sepanjang tidak dibebani izin usaha pemanfaatan hutan dengan luasan tidak melebihi izin yang telah diberikan.

b. IUPK atau IUPJL di areal kerjanya. (2) Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Dalam hal wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) sudah dibentuk, perluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diutamakan dalam wilayah KPHP yang sama. (4) Perluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, tidak diberikan kepada pemegang IUPHHK-HA atau IUPHHK-HTI atau IUPHHK-RE dalam hutan produksi yang berkinerja buruk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (5) Permohonan izin perluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diajukan kepada Menteri dengan tembusan kepada :

a. Direktur Jenderal; b. Direktur Jenderal Planologi Kehutanan; c. Kepala Dinas Provinsi.

(6) Dalam hal pemohon telah memiliki sertifikat PHPL mandatory atau voluntary dengan kategori tidak buruk permohonan diproses tanpa harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, kecuali persyaratan Pasal 4 ayat (1) huruf f. (7) Dalam hal pemohon belum memiliki sertifikat PHPL mandatory atau voluntary, pemohon harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf f dan huruf h. (8) Proposal teknis sebagaimana dimaksud dalam persyaratan pada ayat (7), dinilai oleh pejabat struktural Direktorat Jenderal BUK sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

(9) Dalam hal permohonan perluasan yang lokasi arealnya berdampingan dalam satu kesatuan disetujui, pemohon IUPHHK-HA atau IUPHHK-HTI menyusun UKL dan UPL sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.’ (10) Dalam hal permohonan perluasan yang lokasi arealnya tidak berada dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota atau tidak dalam satu Daerah Aliran Sungai disetujui, pemohon IUPHHK-HA atau IUPHHK-HTI menyusun AMDAL sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (11) Dalam hal permohonan perluasan IUPHHK-RE yang lokasi arealnya tidak berada dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota atau tidak dalam satu Daerah Aliran Sungai disetujui, pemohon IUPHHK-RE menyusun UKL dan UPL sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Keputusan tentang Pemberian, Perluasan Areal Kerja, IUPHHK-HA, IUPHHK-HTI, dan IUPHHK-RE diserahterimakan kepada pemohon setelah yang bersangkutan membayar lunas IIUPH. (2) Tata cara pengenaan, pemungutan, dan pembayaran IIUPH sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Penyerahan Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui jasa pos tercatat.

Dalam hal penyelesaian AMDAL sebagai persyaratan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.19/Menhut-II/2007 dan Nomor P.11/Menhut- II/2008; Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.20/Menhut-II/2007 dan Nomor P.12/Menhut-II/2008 tidak selesai dalam kurun waktu yang ditentukan selama 150 (seratus lima puluh) hari kerja dan telah mengajukan perpanjangan, namun selama dalam masa permohonan perpanjangan tersebut AMDAL telah disetujui/disahkan oleh pejabat yang berwenang, maka AMDAL tersebut dapat digunakan sebagai bahan proses lebih lanjut sesuai ketentuan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.19/Menhut-II/2007 dan Nomor P.11/Menhut-II/2008; Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.20/Menhut-II/2007 dan Nomor P.12/Menhut-II/2008.

Permohonan IUPHHK-HA dan permohonan perluasan IUPHHK-HA yang diajukan berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.20/Menhut-II/2007 jo. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.12/Menhut-II/2008 dan telah memenuhi persyaratan, tahap selanjutnya diproses sesuai Peraturan ini.

(1) Permohonan IUPHHK-HTI yang diajukan berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.19/Menhut-II/2007 jo. Nomor P.11/Menhut-II/2008 dan telah mendapatkan SP-1 (untuk membuat AMDAL), SP-2 (membuat working area) dapat diproses lebih lanjut tanpa memperbaharui persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan ini. (2) Permohonan IUPHHK-HTI atau permohonan tambahan (perluasan) IUPHHK-HTI yang diajukan berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.19/Menhut- II/2007 jo. Nomor P.11/Menhut-II/2008 dan belum memperoleh SP-1, proses selanjutnya mengikuti persyaratan sesuai dengan ketentuan Peraturan ini.

(1) Dalam hal permohonan IUPHHK-HTI yang diajukan berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.19/Menhut-II/2007 jo. Nomor P.11/Menhut- II/2008 telah memperoleh SP-1 atau SP-2, dan ternyata sebagian besar areal yang dimohon merupakan: a. areal bekas tebangan/log over areal (LOA), maka areal tersebut dijadikan untuk IUPHHK-HTI dengan sistem silvikultur setelah dilakukan deliniasi makro dan deliniasi mikro sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan; atau b. hutan alam primer, maka areal tersebut dijadikan untuk IUPHHK-HA dengan tidak diwajibkan memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4. (2) Pemberian IUPHHK-HA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan setelah pemohon IUPHHK-HTI menyampaikan surat pernyataan yang dibuat dihadapan notaris yang berisi bahwa pemohon bersedia menerima dan tidak keberatan dari areal yang dimohon IUPHHK-HTI diberikan menjadi IUPHHK-HA.

(3) Pemberian IUPHHK-HA atas permohonan IUPHHK-HTI sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak dapat diberlakukan terhadap pemohon BUMSI yang berbentuk Perseroan Terbatas yang berbadan hukum INDONESIA dan modalnya berasal dari investor atau modal asing.

(1) Areal hutan produksi yang telah dicadangkan/ditunjuk sebagai arahan lokasi restorasi ekosistem sebelum ditetapkannya Peraturan ini, dinyatakan tetap berlaku. (2) Permohonan IUPHHK-RE yang diajukan berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.61/Menhut-II/2008 dan sudah sampai pada tingkat SP-1 (untuk membuat UKL dan UPL) penyelesaian izinnya diproses sesuai Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.61/Menhut-II/2008.

(1) Dalam hal disatu Kabupaten/Kota belum dicadangkan HTR oleh Menteri, maka terhadap permohonan IUPHHK-HTI di Kabupaten/Kota tersebut, Menteri mengalokasikan seluas 20% dari areal yang dimohon untuk HTR. (2) Dalam hal permohonan IUPHHK-HTI diterima, Pemegang IUPHHK-HTI melakukan pembinaan HTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (3) Dalam hal di Kabupaten/Kota terdapat HTR yang berdampingan dengan IUPHHK-HA, IUPHHK-HTI, dan IUPHHK-RE, pemegang izin wajib membina HTR.

Jika dalam proses permohonan IUPHHK-HA, IUPHHK-HTI, atau IUPHHK-RE, berdasarkan laporan tertulis dengan kondisi areal, khususnya terkait dengan tata batas, penutupan vegetasi, penggunaan, pemanfaatan, perubahan peruntukan dan fungsi kawasan, Menteri dapat memerintahkan kepada Direktur Jenderal Planologi Kehutanan untuk dilakukan pengecekan lapangan.

Dalam hal permohonan sedang dalam proses penyelesaian, dan rekomendasi Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 berakhir, proses penyelesaian tetap dilakukan tanpa harus memperbaharui rekomendasi.

(1) Dalam hal Menteri tidak dapat melaksanakan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap atas areal yang sudah tidak layak untuk dibebani IUPHHK-HA, maka penerbitan Keputusan Menteri tentang pemberian atau perpanjangan IUPHHK-HA dapat diubah menjadi IUPHHK-HTI atau IUPHHK- RE dengan persetujuan yang bersangkutan. (2) Pemberian atau perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tanpa harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, kecuali Pasal 4 ayat (1) huruf f.

(1) Dalam hal Menteri tidak dapat melaksanakan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap atas areal yang telah berubah keadaan atau kondisi areal yang mengakibatkan luas areal yang ditetapkan dalam putusan menjadi berkurang atau hapus/hilang sama sekali yang disebabkan karena areal tersebut telah dibebani/diberikan kepada pihak lain, maka Menteri menyediakan areal pengganti. (2) Areal pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diberikan di luar Provinsi.

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, maka Peraturan Menteri Kehutanan:

1. Nomor P.19/Menhut-II/2007 tentang Tata Cara Pemberian Izin dan Perluasan Areal Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Industri Dalam Hutan Tanaman pada Hutan Produksi;

2. Nomor P.11/Menhut-II/2008 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.19/Menhut-II/2007 tentang Tata Cara Pemberian Izin dan Perluasan Areal Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Industri Dalam Hutan Tanaman pada Hutan Produksi;

3. Nomor P.20/Menhut-II/2007 tentang Tata Cara Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam pada Hutan Produksi Melalui Permohonan;

4. Nomor P.12/Menhut-II/2008 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.20/Menhut-II/2007 tentang Tata Cara Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam pada Hutan Produksi Melalui Permohonan; dan

5. Nomor P.61/Menhut-II/2008 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Restorasi Ekosistem Dalam Hutan Alam pada Hutan Produksi Melalui Permohonan; dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Menteri Kehutanan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan Menteri Kehutanan ini diundangkan dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 31 Desember 2010

MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

ZULKIFLI HASAN

Diundangkan di Jakarta Pada tanggal 31 Desember 2010

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

PATRIALIS AKBAR

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2010 NOMOR 705

(1) Berdasarkan hasil penilaian proposal teknis terhadap pemohon yang dinyatakan lulus dan diterima Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3), Direktur Jenderal atas nama Menteri menerbitkan Surat Perintah Pertama (SP-1) kepada pemohon untuk menyusun dan menyampaikan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. (2) AMDAL yang telah mendapatkan persetujuan atau pengesahan dari pejabat yang berwenang, selanjutnya disampaikan oleh pemohon kepada Menteri melalui Direktur Jenderal. (3) Dalam hal penilaian proposal teknis IUPHHK-RE dinyatakan lulus, pemohon diharuskan menyusun UKL dan UPL sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.