Peraturan Menteri Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembelian Tenaga Listrik dari Pembangkit Listrik Tenaga Biomassa dan Pembangkit Listrik Tenaga Biogas oleh PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) yang selanjutnya disebut PT PLN (Persero) adalah badan usaha milik negara yang didirikan berdasarkan PERATURAN PEMERINTAH Nomor 23 Tahun 1994 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum (Perum) Listrik Negara Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero).

2. Pembangkit Listrik Tenaga Biomassa yang selanjutnya disebut PLTBm adalah pembangkit listrik yang memanfaatkan energi biomassa.

3. Pembangkit Listrik Tenaga Biogas yang selanjutnya disebut PLTBg adalah pembangkit listrik yang memanfaatkan energi biogas.

4. Badan Usaha adalah badan hukum yang berupa badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha swasta yang berbadan hukum INDONESIA, dan koperasi yang berusaha di bidang penyediaan tenaga listrik.

5. Pengembang PLTBm atau PLTBg adalah badan usaha yang memanfaatkan energi biomassa atau biogas sebagai bahan baku pembangkit tenaga listrik dan telah mendapatkan penetapan dari Menteri melalui Dirjen EBTKE.

6. Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik yang selanjutnya disebut PJBL adalah perjanjian jual beli tenaga listrik antara Pengembang PLTBm atau PLTBg dengan PT PLN (Persero).

7. Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik yang selanjutnya disingkat IUPTL adalah izin untuk melakukan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum.

8. Commercial Operation Date yang selanjutnya disingkat COD adalah tanggal mulai beroperasinya pembangkit untuk menyalurkan energi listrik secara komersial ke jaringan tenaga listrik milik PT PLN (Persero).

9. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral.

10. Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi yang selanjutnya disebut Dirjen EBTKE adalah Direktur Jenderal yang melaksanakan tugas dan bertanggung jawab atas perumusan serta pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan panas bumi, bioenergi, aneka energi baru dan terbarukan, dan konservasi energi.

(1) Dengan Peraturan Menteri ini, Menteri menugaskan PT PLN (Persero) untuk membeli tenaga listrik dari PLTBm atau PLTBg yang dikelola oleh badan usaha yang telah ditetapkan sebagai Pengembang PLTBm atau PLTBg. (2) Penugasan dari Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku sebagai: a. penunjukan langsung untuk pembelian tenaga listrik oleh PT PLN (Persero); dan b. persetujuan harga pembelian tenaga listrik oleh PT PLN (Persero). (3) Terhadap penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PT PLN (Persero) dapat diberikan kompensasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Harga pembelian tenaga listrik dari PLTBm atau PLTBg sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) ditetapkan dengan memperhatikan: a. kapasitas PLTBm atau PLTBg; b. tegangan jaringan tenaga listrik PT PLN (Persero); dan c. lokasi/wilayah PLTBm atau PLTBg (faktor F), dengan besaran tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (2) Harga pembelian tenaga listrik dari PLTBm atau PLTBg sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan: a. harga yang sudah termasuk seluruh biaya pengadaan jaringan penyambungan dari PLTBm atau PLTBg ke

jaringan tenaga listrik PT PLN (Persero); b. harga yang dipergunakan dalam PJBL tanpa negosiasi harga dan tanpa eskalasi; dan c. harga yang berlaku pada saat PLTBm atau PLTBg dinyatakan telah mencapai COD sesuai dengan jadwal yang disepakati dalam PJBL.

Transaksi pembayaran pembelian tenaga listrik dari PLTBm atau PLTBg antara PT PLN (Persero) dan Pengembang PLTBm atau PLTBg dilakukan dalam mata uang rupiah menggunakan nilai tukar Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (JISDOR) pada waktu yang disepakati dalam PJBL.

PJBL berlaku untuk jangka waktu selama 20 (dua puluh) tahun dimulai sejak COD dan dapat diperpanjang.

(1) Badan Usaha yang berminat memanfaatkan biomassa dan biogas untuk PLTBm atau PLTBg, terlebih dahulu menyampaikan permohonan penetapan sebagai Pengembang PLTBm atau PLTBg kepada Menteri melalui Dirjen EBTKE. (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan persyaratan sebagai berikut: a. profil Badan Usaha; b. dokumen studi kelayakan (feasibility study) yang telah diverifikasi PT PLN (Persero) yang berisi antara lain:

1. perkiraan total investasi yang diperlukan untuk pembangunan PLTBm atau PLTBg;

2. jadwal pelaksanaan pembangunan PLTBm atau PLTBg sampai dengan COD; dan

3. hasil kajian teknis interkoneksi ke jaringan tenaga listrik PT PLN (Persero); c. pernyataan mengutamakan penggunaan barang dan/atau jasa dalam negeri dilengkapi data dukung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan; dan d. kemampuan pendanaan. (3) PT PLN (Persero) menyampaikan hasil verifikasi atas dokumen studi kelayakan (feasibility study) kepada Badan Usaha dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak penyampaian permohonan verifikasi studi kelayakan (feasibility study) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diterima oleh PT PLN (Persero). (4) Permohonan penetapan sebagai Pengembang PLTBm atau PLTBg sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Badan Usaha secara tertulis kepada Menteri melalui Dirjen EBTKE dengan menggunakan format surat permohonan tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(1) Menteri melalui Dirjen EBTKE melakukan penelitian dan evaluasi terhadap permohonan penetapan sebagai Pengembang PLTBm atau PLTBg sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6. (2) Dalam rangka pelaksanaan penelitian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri melalui Dirjen EBTKE membentuk Tim Evaluasi yang keanggotaannya dapat terdiri atas wakil dari Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi, Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan, Sekretariat Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, dan instansi terkait. (3) Tim Evaluasi melakukan penilaian administrasi, teknis, dan keuangan atas permohonan Badan Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan melaporkan hasilnya kepada Menteri melalui Dirjen

EBTKE dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya permohonan secara lengkap. (4) Dengan memperhatikan laporan hasil verifikasi Tim Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri melalui Dirjen EBTKE MENETAPKAN keputusan mengenai persetujuan atau penolakan permohonan penetapan Badan Usaha sebagai Pengembang PLTBm atau PLTBg dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak menerima laporan Tim Evaluasi. (5) Dalam hal permohonan penetapan Badan Usaha sebagai Pengembang PLTBm atau PLTBg disetujui, keputusan mengenai persetujuan penetapan Badan Usaha sebagai Pengembang PLTBm atau PLTBg disampaikan oleh Menteri melalui Dirjen EBTKE kepada pemohon dengan tembusan kepada Direktur Jenderal Ketenagalistrikan dan Direksi PT PLN (Persero). (6) Dalam hal permohonan penetapan Badan Usaha sebagai Pengembang PLTBm atau PLTBg ditolak, Menteri melalui Dirjen EBTKE memberitahukan secara tertulis kepada pemohon disertai alasan penolakannya.

Penetapan Pengembang PLTBm atau PLTBg oleh Menteri melalui Dirjen EBTKE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (5) menjadi dasar penandatanganan PJBL antara PT PLN (Persero) dengan Pengembang PLTBm atau PLTBg.

(1) PT PLN (Persero) dan Pengembang PLTBm atau PLTBg wajib menandatangani PJBL dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah penetapan Pengembang PLTBm atau PLTBg sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (5). (2) Pengembang PLTBm atau PLTBg wajib menyampaikan salinan PJBL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Menteri melalui Dirjen EBTKE. (3) Dalam hal PJBL belum ditandatangani oleh PT PLN

(Persero) dan Pengembang PLTBm atau PLTBg dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka: a. PT PLN (Persero) dan Pengembang PLTBm atau PLTBg masing-masing menyampaikan laporan perihal alasan belum ditandatanganinya PJBL kepada Menteri melalui Dirjen EBTKE dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terpenuhi; dan b. berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Menteri melalui Dirjen EBTKE memfasilitasi penandatanganan PJBL.

(1) PT PLN (Persero) menyediakan model PJBL dari PLTBm atau PLTBg dan menyampaikan model dimaksud kepada Menteri melalui Dirjen EBTKE dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak Peraturan Menteri ini diundangkan. (2) Pengembang PLTBm atau PLTBg dapat meminta model PJBL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada PT PLN (Persero) secara tertulis dengan tembusan kepada Dirjen EBTKE.

Pengembang PLTBm atau PLTBg sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (5) wajib menyampaikan laporan kemajuan pelaksanaan pembangunan PLTBm atau PLTBg kepada Menteri melalui Dirjen EBTKE setiap 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal penetapannya sebagai Pengembang PLTBm atau PLTBg sampai dengan COD dengan tembusan kepada Direktur Jenderal Ketenagalistrikan dan Direksi PT PLN (Persero).

(1) Pengembang PLTBm atau PLTBg wajib mencapai pemenuhan pembiayaan (financial close) untuk kebutuhan

pembangunan fisik PLTBm atau PLTBg dalam jangka waktu paling lambat 12 (dua belas) bulan sejak tanggal ditandatanganinya PJBL dan menyampaikan buktinya kepada Menteri melalui Dirjen EBTKE. (2) Dalam hal setelah jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak ditandatanganinya PJBL, Pengembang PLTBm atau PLTBg tidak dapat mencapai pemenuhan pembiayaan (financial close) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka penetapan sebagai Pengembang PLTBm atau PLTBg dicabut.

(1) Pengembang PLTBm atau PLTBg yang telah menandatangani PJBL dan telah melakukan pemenuhan pembiayaan (financial close) wajib mengajukan permohonan untuk mendapatkan IUPTL sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah mendapatkan IUPTL sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengembang PLTBm atau PLTBg harus menyampaikan salinan IUPTL kepada Dirjen EBTKE dan Direksi PT PLN (Persero).

(1) Pelaksanaan pembangunan PLTBm atau PLTBg oleh Pengembang PLTBm atau PLTBg wajib mencapai COD dalam jangka waktu paling lambat 36 (tiga puluh enam) bulan sejak ditandatanganinya PJBL. (2) Pelaksanaan pembangunan PLTBm atau PLTBg yang tidak mencapai COD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan penurunan harga pembelian tenaga listrik dari PLTBm atau PLTBg dengan ketentuan sebagai berikut: a. keterlambatan sampai dengan 3 (tiga) bulan dikenakan penurunan harga sebesar 3% (tiga persen); b. keterlambatan lebih dari 3 (tiga) bulan sampai dengan 6 (enam) bulan dikenakan penurunan harga sebesar 5% (lima persen);

c. keterlambatan lebih dari 6 (enam) bulan sampai dengan 12 (dua belas) bulan dikenakan penurunan harga sebesar 8% (delapan persen). (3) Dalam hal COD tidak tercapai dalam jangka waktu 48 (empat puluh delapan) bulan sejak ditandatangani PJBL, penetapan sebagai Pengembang PLTBm atau PLTBg dicabut.

Dalam hal penetapan sebagai Pengembang PLTBm atau PLTBg dicabut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) dan Pasal 14 ayat (3) maka kepada Badan Usaha tersebut dikenakan larangan untuk mengajukan permohonan sejenis untuk jangka waktu 2 (dua) tahun berturut-turut sejak pencabutan.

(1) PT PLN (Persero) dapat membeli tenaga listrik dari kelebihan tenaga listrik (excess power) dari PLTBm atau PLTBg yang dimiliki oleh pemegang Izin Operasi dengan harga tercantum dalam Lampiran IV dan Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (2) Harga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku sebagai persetujuan harga jual tenaga listrik dari Menteri. (3) Dalam hal PT PLN (Persero) membeli tenaga listrik dari kelebihan tenaga listrik (excess power) dari PLTBm atau PLTBg yang dimiliki oleh pemegang Izin Operasi di bawah harga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Pemegang Izin Operasi sepakat dengan harga yang ditawarkan oleh PT PLN (Persero), maka PT PLN (Persero) menyampaikan laporan mengenai kesepakatan harga dimaksud kepada Menteri ESDM melalui Dirjen EBTKE.

(4) Harga jual tenaga listrik yang disepakati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diperlukan persetujuan harga jual tenaga listrik dari Menteri. (5) Harga pembelian tenaga listrik dari kelebihan tenaga listrik (excess power) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) dipergunakan dalam PJBL antara PT PLN (Persero) dan pemegang Izin Operasi. (6) Jangka waktu PJBL antara PT PLN (Persero) dan pemegang Izin Operasi terkait pembelian tenaga listrik dari kelebihan tenaga listrik (excess power) sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara PT PLN (Persero) dan pemegang Izin Operasi. (7) Dalam hal PJBL sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) tidak ditandatangani oleh PT PLN (Persero) dan pemegang Izin Operasi maka: a. PT PLN (Persero) dan pemegang Izin Operasi menyampaikan laporan perihal alasan tidak ditandatanganinya PJBL kepada Menteri melalui Dirjen EBTKE; b. berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Menteri melalui Dirjen EBTKE memfasilitasi penandatanganan PJBL. (8) PT PLN (Persero) wajib melaporkan pembelian kelebihan tenaga listrik (excess power) kepada Dirjen EBTKE setiap 3 (tiga) bulan dengan tembusan kepada Direktur Jenderal Ketenagalistrikan.

Terhadap pemegang izin operasi yang menjual kelebihan tenaga listrik (excess power) kepada PT PLN (Persero) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 tidak memerlukan penetapan sebagai Pengembang PLTBm atau PLTBg dari Menteri melalui Dirjen EBTKE.

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Badan Usaha yang telah mendapatkan penetapan sebagai pengelola energi biomassa atau biogas untuk tenaga listrik, telah mendapatkan IUPTL, belum menandatangani PJBL dan belum beroperasi sebelum Peraturan Menteri ini diundangkan, harga jual tenaga listrik mengikuti besaran harga tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(1) Terhadap Badan Usaha yang telah mendapatkan penetapan sebagai pengelola energi biomassa atau biogas untuk tenaga listrik, telah mendapatkan IUPTL, telah menandatangani PJBL, dan telah beroperasi sebelum Peraturan Menteri ini diundangkan, dapat menyesuaikan harga jual tenaga listriknya sebesar 85% (delapan puluh lima persen) dari besaran harga tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (2) Terhadap Badan Usaha yang telah mendapatkan penetapan sebagai pengelola energi biomassa atau biogas untuk tenaga listrik, telah mendapatkan IUPTL, telah menandatangani PJBL dan belum beroperasi sebelum Peraturan Menteri ini diundangkan, dapat menyesuaikan harga jual tenaga listriknya mengikuti besaran harga tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (3) Untuk proses penyesuaian harga jual tenaga listrik, Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menyampaikan permohonan penyesuaian harga jual tenaga listrik kepada Menteri melalui Dirjen EBTKE dengan menggunakan format surat permohonan

tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (4) Dengan Peraturan Menteri ini, persetujuan penyesuaian harga jual tenaga listrik dari Menteri melalui Dirjen EBTKE berlaku sebagai dasar penyesuaian harga pembelian tenaga listrik oleh PT PLN (Persero).

Harga pembelian tenaga listrik PLTBm atau PLTBg dari Badan Usaha yang mengajukan permohonan penyesuaian harga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 langsung dituangkan dalam PJBL, tanpa negosiasi harga, tanpa eskalasi harga, harga tidak berlaku surut, tanpa persetujuan harga jual tenaga listrik dari Menteri, dan berlaku sampai dengan masa berakhirnya PJBL.

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pembelian Tenaga Listrik dari Pembangkit Listrik Tenaga Biomasa dan Pembangkit Listrik Tenaga Biogas Oleh PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2014 Nomor 1580), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 25 Juli 2016

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SUDIRMAN SAID

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 4 Agustus 2016

DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN, KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASl MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA