Peraturan Menteri Nomor 52 Tahun 2012 tentang PEDOMAN PENGELOLAAN INVESTASI PEMERINTAH DAERAH

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

2. Kepala Daerah adalah gubernur bagi daerah provinsi atau bupati bagi daerah kabupaten atau walikota bagi daerah kota.

3. Investasi Pemerintah daerah adalah penempatan sejumlah dana dan/atau barang milik daerah oleh pemerintah daerah dalam jangka panjang untuk investasi pembelian surat berharga dan investasi langsung, yang mampu mengembalikan nilai pokok ditambah dengan manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu.

4. Surat Berharga adalah saham dan surat utang.

5. Investasi Langsung adalah penyertaan modal dan/atau pemberian pinjaman oleh pemerintah daerah untuk membiayai kegiatan usaha.

6. Penyertaan modal daerah dalam bentuk uang adalah bentuk investasi pemerintah daerah pada Badan Usaha dengan mendapat hak kepemilikan.

7. Penyertaan modal pemerintah daerah atas barang milik daerah adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham daerah pada badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan hukum lainnya yang dimiliki negara.

8. Pemberian pinjaman adalah bentuk Investasi pemerintah daerah pada badan usaha milik Negara, badan usaha milik daerah, koperasi, pemerintah, pemerintah daerah lainnya, BLUD milik pemerintah daerah lainnya dan masyarakat dengan hak memperoleh pengembalian berupa pokok pinjaman.

9. Peraturan Daerah yang selanjutnya disingkat Perda adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama Gubernur/Bupati/Walikota, termasuk Qanun yang berlaku di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Peraturan Daerah Provinsi yang berlaku di Provinsi Papua.

10. Pengelola investasi pemerintah daerah selanjutnya disebut pengelola investasi adalah pejabat pengelola keuangan daerah selaku bendahara umum daerah.

11. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah;

12. Perencanaan Investasi Pemerintah Daerah adalah usulan rencana investasi oleh pemerintah daerah setiap tahun untuk pelaksanaan investasi tahun anggaran berikutnya;

13. Rencana Kegiatan Investasi adalah dokumen perencanaan tahunan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang berisi kegiatan investasi dan anggaran yang diperlukan untuk tahun anggaran berikutnya;

14. Penasihat investasi adalah tenaga profesional dan independen yang memberi nasihat kepada pemerintah daerah mengenai pelaksanaan investasi pemerintah daerah.

15. Divestasi adalah penjualan surat berharga dan/atau kepemilikan pemerintah daerah baik sebagian atau keseluruhan kepada pihak lain.

16. Perjanjian investasi adalah kesepakatan tertulis dalam rangka investasi surat berharga dan investasi langsung antara pemerintah daerah dengan pemerintah daerah lainnya, badan usaha dan masyarakat.

17. Badan usaha adalah badan usaha swasta berbentuk Perseroan Terbatas, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah dan Koperasi.

18. Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut perseroan adalah Badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-Undangan.

(1) Investasi pemerintah daerah dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya. (2) Manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. keuntungan sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu berupa deviden, bunga dan pertumbuhan nilai Perusahaan Daerah yang mendapatkan investasi pemerintah daerah; b. peningkatan berupa jasa dan keuntungan bagi hasil investasi sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu; c. peningkatan penerimaan daerah dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan; d. peningkatan penyerapan tenaga kerja sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan; dan/atau e. peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai akibat dari investasi pemerintah daerah.

Investasi pemerintah daerah bertujuan untuk: a. meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan perekonomian daerah; b. meningkatkan pendapatan daerah; dan c. meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

(1) Kepala daerah memiliki kewenangan dalam pengelolaan investasi pemerintah daerah. (2) Kewenangan pengelolaan investasi pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi; a. regulasi; b. operasional; dan c. supervisi.

Pengelolaan investasi pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), sejalan dengan kebijakan pengelolaan investasi secara nasional.

Kewenangan dan tanggung jawab regulasi yang dimiliki kepala daerah sebagaimana yang dimaksud Pasal 4 ayat (2) huruf a, meliputi:

a. MENETAPKAN kebijakan pengelolaan investasi pemerintah daerah; b. MENETAPKAN kriteria pemenuhan perjanjian dalam pelaksanakan investasi pemerintah daerah; dan c. MENETAPKAN tata cara pembayaran kewajiban yang timbul dari proyek penyediaan investasi pemerintah dalam hal terdapat penggantian atas hak kekayaan intelektual, pembayaran subsidi, dan kegagalan pemenuhan perjanjian investasi.

(1) Kewenangan dan tanggung jawab operasional yang dimiliki kepala daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b, meliputi: a. meneliti dan menyetujui atau menolak usulan permintaan investasi dari pemerintah, pemerintah daerah lainnya, badan usaha dan masyarakat; b. mengusulkan rencana kebutuhan dana investasi pemerintah daerah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; c. menempatkan dana dan/atau barang milik daerah dalam rangka investasi pemerintah daerah sesuai peraturan perundang-undangan; d. melakukan perjanjian investasi terkait dengan penempatan dana dan/atau barang pemerintah daerah; e. melakukan pengendalian atas resiko terhadap pelaksanaan investasi pemerintah daerah; f. mewakili dan melaksanakan kewajiban serta menerima hak pemerintah daerah yang diatur dalam perjanjian investasi; g. mengusulkan perubahan perjanjian investasi; h. melakukan tindakan untuk dan atas nama pemerintah daerah apabila terjadi sengketa atau perselisihan dalam pelaksanaan perjanjian investasi;dan i. melaksanakan investasi dan divestasi pemerintah daerah. (2) Kewenangan dan tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilimpahkan kepada pengelola investasi.

(1) Kewenangan dan tanggung jawab supervisi yang dimiliki kepala daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c, meliputi: a. melakukan monitoring pelaksanaan investasi pemerintah daerah yang terkait dengan dukungan pemerintah daerah; b. melakukan evaluasi secara berkesinambungan pelaksanaan investasi

pemerintah daerah dalam jangka waktu tertentu; dan c. melakukan koordinasi pelaksanaan investasi dengan instansi terkait khususnya sehubungan dengan investasi langsung. (2) Kewenangan dan tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilimpahkan kepada SKPD yang membidangi pengawasan.

Bentuk Investasi pemerintah daerah meliputi a. investasi surat berharga; dan/atau b. investasi langsung.

Investasi surat berharga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, dilakukan dengan cara: a. pembelian saham; dan/atau b. pembelian surat utang.

Investasi langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b meliputi: a. penyertaan modal pemerintah daerah; dan/atau b. pemberian pinjaman

Investasi pemerintah daerah dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang surat berharga dan investasi langsung.

Pengelolaan investasi pemerintah daerah meliputi: a. perencanaan investasi; b. pelaksanaan investasi; c. penganggaran, pelaksanaan anggaran, penatausahaan anggaran dan pertanggungjawaban investasi pemerintah daerah; d. divestasi; dan e. pengawasan.

Investasi pemerintah daerah dapat dilaksanakan dalam hal: a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah diperkirakan surplus yang penggunaannya ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; b. Terdapat barang milik daerah yang tidak digunakan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.

(1) Pengelola Investasi menyusun perencanaan investasi pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a dilengkapi dengan alasan dan pertimbangan. (2) Perencanaan investasi pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam rencana kegiatan investasi pemerintah daerah. (3) Rencana kegiatan investasi pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada kepala daerah untuk mendapat persetujuan.

(1) Pengelola investasi menyusun analisis investasi pemerintah daerah sebelum melakukan investasi. (2) Analisis investasi pemerintah daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan oleh penasehat investasi pemerintah daerah. (3) Penasihat investasi pemerintah daerah sebagaimana dimaksud ayat (2) ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Investasi surat berharga dengan cara pembelian saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a, dilaksanakan atas saham yang diterbitkan perseroan terbatas.

(1) Investasi surat berharga dengan cara pembelian surat utang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b, dilaksanakan atas surat utang yang diterbitkan pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah lainnya.

(2) Pembelian surat utang hanya dapat dilakukan apabila penerbit surat utang memberikan opsi pembelian surat utang kembali. (3) Opsi pembelian surat utang kembali merupakan komitmen penerbit surat utang untuk melakukan pembelian kembali surat utang tersebut apabila pemerintah daerah akan menjual surat utang sebelum jatuh tempo.

Investasi langsung dalam pemberian pinjaman kepada masyarakat, penyalurannya dilakukan melalui lembaga keuangan bank atau lembaga keuangan bukan bank.

(1) Investasi surat berharga dan investasi langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dilaksanakan berdasarkan hasil analisis oleh penasehat investasi untuk mendapatkan nilai wajar. (2) Pembelian saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a dilaksanakan berdasarkan hasil analisis penilaian saham, analisis portofolio dan analisis risiko. (3) Pembelian surat utang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b dilaksanakan berdasarkan hasil analisis penilaian surat utang dan analisis risiko. (4) Penyertaan modal dan pemberian pinjaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a dan huruf b, dilaksanakan berdasarkan pada analisis kelayakan, analisis portofolio dan analisis risiko.

(1) Pelaksanaan investasi pemerintah daerah dilaksanakan oleh Pengelola Investasi dan dapat dilimpahkan pelaksanaannya kepada Badan Layanan Umum Daerah . (2) Pelaksanaan Investasi pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam perjanjian investasi antara pengelola investasi dengan pihak ketiga. (3) Pelaksanaan investasi pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dituangkan dalam perjanjian investasi antara pengelola investasi dengan lembaga keuangan bank atau lembaga keuangan bukan bank. (4) Perjanjian investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilaporkan kepada Kepala Daerah.

(1) Pengelola Investasi menyusun laporan kegiatan investasi pemerintah daerah. (2) Laporan kegiatan investasi pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. laporan posisi portofolio investasi; dan b. laporan hasil investasi. (3) Laporan kegiatan investasi pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada kepala daerah.

Penganggaran, pelaksanaan anggaran, penatausahaan anggaran dan pertanggungjawaban investasi pemerintah daerah berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Dalam hal investasi pemerintah daerah diperkirakan rugi, pemerintah daerah melakukan divestasi. (2) Divestasi pemerintah daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) berdasarkan hasil analisis penasihat investasi. (3) Divestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. Penjualan surat berharga; dan/atau b. Penjualan kepemilikan investasi langsung.

(1) Penjualan surat berharga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3) huruf a, meliputi: a. penjualan saham; dan/atau b. penjualan surat utang. (2) Penjualan kepemilikan investasi langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 pada ayat (3) huruf b, berupa kepemilikan atas: a. penyertaan modal; dan/atau b. pemberian pinjaman.

(1) Kepemilikan atas penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf a, berupa modal dan/atau saham. (2) Kepemilikan atas pemberian pinjaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf b berupa kepemilikan atas piutang atau hak tagih.

(1) Penjualan surat berharga berupa penjualan saham dan/atau surat utang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1), dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan penjualan surat berharga. (2) Penjualan kepemilikan investasi langsung berupa penjualan kepemilikan atas penyertaan modal dan/atau penjualan kepemilikan atas piutang atau hak tagih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2), dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan penjualan kepemilikan atas penyertaan modal dan/atau penjualan kepemilikan atas piutang atau hak tagih.

Penjualan saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf a, dapat dilakukan apabila: a. harga saham naik secara signifikan dan/atau menguntungkan untuk dilakukan divestasi; b. terdapat investasi lain yang diproyeksikan lebih menguntungkan; atau c. terjadi penurunan harga saham secara signifikan.

Penjualan surat utang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf b, dapat dilakukan apabila: a. imbal hasil (yield) diperkirakan turun; b. terdapat investasi lain yang diproyeksikan lebih menguntungkan; atau c. terdapat kemungkinan gagal bayar.

(1) Penjualan kepemilikan atas penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf a, dapat dilaksanakan setelah dilakukan analisis kelayakan oleh penasihat investasi. (2) Analisis kelayakan oleh penasihat investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam hal : a. kegiatan perusahaan tidak menguntungkan; atau b. tidak sesuai dengan strategi investasi pemerintah daerah.

(1) Penjualan kepemilikan atas penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf a, dilakukan dengan cara penjualan hak kepemilikan kepada pihak lain. (2) Penjualan kepemilikan atas pemberian pinjaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 pada ayat (2) huruf b, dilakukan dengan cara pemindahan piutang atau hak tagih untuk memperoleh hak pokok pinjaman, bunga dan/atau biaya lainnya kepada pihak lain.

(1) Hasil divestasi atas seluruh jenis investasi pemerintah daerah merupakan hasil bersih setelah dikurangi biaya pelaksanaan divestasi. (2) Biaya pelaksanaan divestasi berdasarkan prinsip kewajaran, transparansi, dan akuntabilitas. (3) Hasil divestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan daerah.

(1) Pengelola Investasi bertanggungjawab dalam pengelolaan investasi pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d. (2) Hasil pengelolaan investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan pendapatan daerah dan dilaporkan kepada kepala daerah.

(1) SKPD yang membidangi pengawasan, bertanggungjawab dalam pelaksanaan investasi pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf e. (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemantauan dan pengendalian. (3) Hasil pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaporkan kepada kepala daerah.

Dengan berlakunya Peraturan Menteri ini: (1) Investasi pemerintah daerah yang telah dilaksanakan sebelum Peraturan Menteri ini tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan Peraturan Menteri ini.

(2) Investasi daerah yang tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri ini, agar menyesuaikan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Menteri ini diundangkan.

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 20 Juli 2012 MENTERI DALAM NEGERI

GAMAWAN FAUZI

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 26 Juli 2012 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN