Peraturan Menteri Nomor 43-m-dag-per-9-2009 Tahun 2009 tentang PENGADAAN, PENGEDARAN, PENJUALAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN MINUMAN BERALKOHOL

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Minuman Beralkohol adalah minuman yang mengandung ethanol yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi, baik dengan cara memberikan perlakuan terlebih dahulu atau tidak, menambahkan bahan lain atau tidak maupun yang diproses dengan cara mencampur konsentrat dengan ethanol atau dengan cara pengenceran minuman mengandung ethanol yang berasal dari fermentasi.

2. Pengadaan adalah kegiatan penyediaan minuman beralkohol oleh produsen untuk produk dalam negeri atau oleh Importir Terdaftar Minuman Beralkohol untuk produk impor.

3. Importir Terdaftar Minuman Beralkohol yang selanjutnya disingkat IT-MB adalah perusahaan yang mendapatkan penetapan untuk melakukan kegiatan impor minuman beralkohol.

4. Pengedaran minuman beralkohol adalah kegiatan usaha menyalurkan minuman beralkohol untuk diperdagangkan di dalam negeri.

5. Penjualan minuman beralkohol adalah kegiatan usaha menjual minuman beralkohol untuk dikonsumsi.

6. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha perseorangan atau badan usaha yang dimiliki oleh Warga Negara INDONESIA dan berkedudukan di wilayah Negara Republik INDONESIA, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang melakukan kegiatan usaha perdagangan minuman beralkohol.

7. Distributor adalah perusahaan penyalur yang ditunjuk oleh produsen minuman beralkohol dan/atau IT-MB untuk mengedarkan minuman beralkohol produk dalam negeri dan/atau produk impor dalam partai besar di wilayah pemasaran tertentu.

8. Sub Distributor adalah perusahaan penyalur yang ditunjuk oleh produsen minuman beralkohol, IT-MB, dan/atau

Distributor untuk mengedarkan minuman beralkohol produk dalam negeri dan/atau produk impor dalam partai besar di wilayah pemasaran tertentu.

9. Penjual Langsung minuman beralkohol yang selanjutnya disebut Penjual Langsung adalah perusahaan yang melakukan penjualan minuman beralkohol kepada konsumen akhir untuk diminum langsung di tempat yang telah ditentukan.

10. Pengecer minuman beralkohol yang selanjutnya disebut Pengecer adalah perusahaan yang melakukan penjualan minuman beralkohol kepada konsumen akhir dalam bentuk kemasan di tempat yang telah ditentukan.

11. Toko Bebas Bea (Duty Free Shop) yang selanjutnya disingkat TBB adalah Tempat Penimbunan Berikat untuk menimbun barang asal impor dan/atau barang asal Daerah Pabean untuk dijual kepada orang tertentu.

12. Pengusaha Toko Bebas Bea yang selanjutnya disingkat PTBB adalah perseroan terbatas yang khusus menjual barang asal impor dan/atau barang asal Daerah Pabean INDONESIA Lainnya (DPIL) di TBB.

13. Daerah pabean adalah wilayah Republik INDONESIA yang meliputi wilayah darat, perairan dan ruang udara diatasnya, serta tempat-tempat tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif dan Landas Kontinen yang didalamnya berlaku UNDANG-UNDANG tentang Kepabeanan.

14. Kawasan pabean adalah kawasan dengan batas-batas tertentu di pelabuhan laut, bandar udara, atau tempat lain yang ditetapkan untuk lalu-lintas barang yang sepenuhnya berada dibawah pengawasan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

15. Hotel, Restoran, Bar, Pub, dan Klab Malam adalah sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang- undangan yang berlaku di bidang pariwisata.

16. Surat Izin Usaha Perdagangan yang selanjutnya disingkat SIUP adalah surat izin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan.

17. Surat Permohonan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol yang selanjutnya disingkat SP SIUP-MB adalah formulir permohonan yang harus diisi oleh perusahaan, yang memuat data/informasi perusahaan yang bersangkutan untuk memperoleh SIUP Minuman Beralkohol.

18. Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol yang selanjutnya disingkat SIUP-MB adalah surat izin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan khusus minuman beralkohol golongan B dan/atau golongan C.

19. Kepala Dinas Provinsi adalah Kepala Dinas Provinsi yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang perdagangan.

20. Kepala Dinas Kabupaten/Kota adalah Kepala Dinas Kabupaten/Kota yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang perdagangan.

21. Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri yang selanjutnya disebut Dirjen Daglu adalah Direktur Jenderal yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang perdagangan luar negeri.

22. Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri yang selanjutnya disebut Dirjen PDN adalah Direktur Jenderal yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang perdagangan dalam negeri.

23. Bupati/Walikota adalah Kepala Daerah Kabupaten/ Kota sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

24. Gubernur adalah Gubernur selaku wakil Pemerintah dan Kepala Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

25. Gubernur DKI Jakarta adalah Gubernur selaku wakil Pemerintah dan Kepala Daerah Provinsi DKI Jakarta

sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Republik INDONESIA.

26. Menteri adalah menteri yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang perdagangan.

Minuman Beralkohol dikelompokkan dalam golongan sebagai berikut:

a. Minuman Beralkohol golongan A adalah minuman beralkohol dengan kadar ethanol (C2H5OH) diatas 0% (nol perseratus) sampai dengan 5% (lima perseratus);

b. Minuman Beralkohol golongan B adalah minuman beralkohol dengan kadar ethanol (C2H5OH) lebih dari 5% (lima perseratus) sampai dengan 20% (dua puluh perseratus); dan

c. Minuman Beralkohol golongan C adalah minuman beralkohol dengan kadar ethanol (C2H5OH) lebih dari 20% (dua puluh perseratus) sampai dengan 55% (lima puluh lima perseratus).

(1) Menteri MENETAPKAN jenis atau produk minuman beralkohol golongan A, golongan B, dan golongan C yang dapat diimpor dan dijual di dalam negeri.

(2) Jenis atau produk minuman beralkohol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Menteri ini.

Minuman beralkohol golongan B dan golongan C sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 yang berasal dari produksi dalam negeri dan impor, pengedaran, dan penjualannya ditetapkan sebagai barang dalam pengawasan.

Jenis minuman beralkohol golongan A, golongan B, dan golongan C sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, pengadaannya berasal dari produksi dalam negeri atau impor.

(1) Perusahaan yang melakukan impor minuman beralkohol golongan A, golongan B, dan/atau golongan C sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 wajib memiliki penetapan sebagai IT-MB dari Menteri.

(2) Untuk memperoleh penetapan sebagai IT-MB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) perusahaan mengajukan permohonan tertulis kepada Menteri melalui Dirjen Daglu dengan melampirkan dokumen:

a. Fotokopi Angka Pengenal Importir (API);

b. Fotokopi Tanda Daftar Perusahaan (TDP);

c. Fotokopi Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-MB) Distributor;

d. Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);

e. Fotokopi Nomor Identitas Kepabeanan (NIK);

f. Fotokopi Surat Penunjukan dari 20 (dua puluh) Prinsipal Pemegang Merek/Pabrik Luar Negeri untuk minimal pembelian 3000 (tiga ribu) karton per Merek per tahun dengan menunjukkan asli surat penunjukan yang telah disahkan oleh Notaris Publik negara setempat;

g. Surat Keterangan dari Atase Perdagangan/KBRI yang menerangkan bahwa prinsipal/perwakilan pemegang merek berwenang menunjuk Distributor di luar negeri; dan

h. Surat pernyataan memiliki jaringan distribusi minuman beralkohol yang ditandatangani diatas materai cukup.

(3) Menteri menerbitkan penetapan sebagai IT-MB paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima secara lengkap dan benar.

(4) Berdasarkan pertimbangan tertentu, Menteri dapat MENETAPKAN BUMN, dan/atau BUMD atas usul Gubernur sebagai IT-MB yang penjualannya dikenakan pajak (duty paid).

(5) Pertimbangan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat berupa:

a. Terjadinya kelangkaan minuman beralkohol;

b. IT-MB tidak merealisasikan impornya;

(1) Penetapan sebagai IT-MB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) berlaku selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang.

(2) Perpanjangan terhadap penetapan sebagai IT-MB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh perusahaan pemegang IT-MB dengan mengajukan permohonan tertulis kepada Dirjen Daglu.

(3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dengan dokumen asli penetapan sebagai IT- MB yang telah berakhir masa berlakunya.

(1) Alokasi jenis dan jumlah minuman beralkohol yang dapat diimpor untuk memenuhi kebutuhan konsumsi ditetapkan berdasarkan pola pembagian pemenuhan kebutuhan konsumsi minuman beralkohol yang penjualannya dikenakan pajak (duty paid) dan tidak dikenakan pajak (duty not paid).

(2) Kebutuhan konsumsi minuman beralkohol yang tidak dikenakan pajak (duty not paid) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), importasinya dilakukan oleh BUMN yang ditetapkan oleh Menteri.

(3) Menteri setiap tahun MENETAPKAN alokasi jenis dan jumlah minuman beralkohol untuk memenuhi kebutuhan nasional dengan mempertimbangkan:

a. realisasi impor 3 (tiga) tahun terakhir untuk kebutuhan duty paid;

b. realisasi impor selama 3 (tiga) tahun untuk kebutuhan duty not paid;

c. jumlah permohonan dari seluruh IT-MB;

d. perkiraan jumlah kunjungan wisatawan asing dan kebutuhan hotel, pub, bar, dan restoran anggota Persatuan Hotel dan Restoran INDONESIA.

(4) Alokasi impor minuman beralkohol sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk masing-masing IT-MB ditetapkan secara prorata dari jumlah dan jenis minuman beralkohol yang akan diimpor dan penetapannya dilakukan secara proporsional.

(5) Alokasi impor minuman beralkohol sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada IT-MB diberikan oleh Menteri dalam bentuk surat persetujuan impor per tahun.

(6) IT-MB untuk memperoleh surat persetujuan impor sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus mengajukan permohonan kepada Menteri dengan melampirkan fotokopi IT-MB paling lambat 15 (lima belas) hari sebelum tahun berjalan.

(7) IT-MB yang telah memperoleh alokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) wajib melaksanakan sendiri importasinya.

(1)IT-MB hanya dapat melakukan importasi minuman beralkohol ke daerah pabean INDONESIA melalui:

a. Pelabuhan Laut Belawan di Medan, Tanjung Priok di Jakarta, Tanjung Emas di Semarang, Tanjung Perak di Surabaya, dan Soekarno Hatta di Makassar; atau

b. Bandar udara internasional.

(2) Importasi minuman beralkohol ke kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas hanya dilakukan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi di kawasan dimaksud.

(3) Importasi minuman beralkohol sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan mengenai kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas.

Menteri dapat mendelegasikan wewenang penerbitan penetapan IT-MB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3), penetapan alokasi jenis dan jumlah minuman beralkohol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3), dan pemberian surat persetujuan impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (5) kepada Dirjen Daglu.

(1) Dalam mengedarkan minuman beralkohol golongan B dan/atau golongan C, Produsen atau IT-MB dapat menunjuk Distributor, Sub Distributor, Penjual Langsung atau Pengecer berdasarkan perjanjian tertulis.

(2) IT-MB selain menunjuk Distributor, Sub Distributor, Penjual Langsung atau Pengecer sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat menunjuk TBB sebagai Pengecer.

(3) Distributor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak hanya dapat memperoleh 5 (lima) penunjukan yang berasal dari Produsen atau IT-MB atau kombinasi keduanya.

(4) Distributor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus :

a. memiliki dan/atau menguasai gudang tempat penyimpanan minuman beralkohol tersendiri dan terpisah dari barang lainnya;

b. memiliki dan/atau menguasai alat angkut yang memadai; dan

c. memiliki jaringan distribusi minuman beralkohol sampai ke tingkat Sub Distributor, Penjual Langsung atau Pengecer di wilayah kerjanya yang dibuktikan dengan daftar Sub Distributor, Penjual Langsung atau Pengecer yang ditunjuk.

(5) Distributor hanya dapat mengedarkan minuman beralkohol golongan B dan/atau golongan C dari Produsen dan/atau IT-MB yang menunjuknya.

(6) Distributor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melakukan pengedaran minuman beralkohol golongan B dan/atau golongan C dapat menunjuk Sub Distributor, Penjual Langsung atau Pengecer berdasarkan perjanjian tertulis.

(1) Sub Distributor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) paling banyak hanya dapat memperoleh 5 (lima) penunjukan yang berasal dari Produsen atau IT-MB atau Distributor atau kombinasi ketiganya.

(2) Sub Distributor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus:

a. memiliki dan/atau menguasai gudang tempat penyimpanan minuman beralkohol tersendiri dan terpisah dari barang lainnya;

b. memiliki dan/atau menguasai alat angkut yang memadai; dan

c. memiliki jaringan distribusi minuman beralkohol sampai ke tingkat Penjual Langsung dan/atau Pengecer di wilayah kerjanya yang dibuktikan dengan daftar Penjual Langsung dan/atau Pengecer yang ditunjuk.

(3) Sub Distributor hanya dapat mengedarkan minuman beralkohol golongan B dan/atau golongan C dari Produsen atau IT-MB atau Distributor yang menunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(4) Sub Distributor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat melakukan pengedaran minuman beralkohol golongan B dan/atau golongan C kepada Penjual Langsung dan/atau Pengecer yang ditunjuk dengan perjanjian tertulis.

(1) Penjual Langsung dan/atau Pengecer paling banyak hanya dapat memperoleh 5 (lima) penunjukan yang berasal dari Produsen atau IT-MB atau Distributor atau Sub Distributor atau kombinasi keempatnya.

(2) Penjual Langsung dan/atau Pengecer hanya dapat mengedarkan minuman beralkohol golongan B dan/atau golongan C dari Produsen atau IT-MB atau Distributor atau Sub Distributor yang menunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(1) Penjual Langsung hanya diizinkan menjual minuman beralkohol golongan A, golongan B dan/atau golongan C untuk diminum langsung di tempat tertentu.

(2) Tempat tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu:

a. Hotel Berbintang 3, 4, dan 5;

b. Restoran dengan Tanda Talam Kencana dan Talam Selaka; dan

c. Bar termasuk Pub dan Klab Malam.

(3) Penjualan minuman beralkohol golongan B dan/atau golongan C yang dijual di tempat tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dapat diminum di kamar hotel dengan ketentuan per kemasan berisi paling banyak 187 ml (seratus delapan puluh tujuh mililiter).

(4) Bagi daerah yang tidak memiliki tempat tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati/Walikota setelah mempertimbangkan kegiatan wisatawan mancanegara di wilayahnya, dapat MENETAPKAN tempat tertentu lainnya bagi Penjual Langsung untuk menjual minuman beralkohol golongan B dan/atau golongan C yang berlokasi di ibukota Kabupaten/Kota atau lokasi lainnya dengan berpedoman pada Peraturan Menteri ini.

(1) Pengecer hanya diizinkan menjual minuman beralkohol golongan A, golongan B dan/atau golongan C secara eceran dalam kemasan di tempat tertentu.

(2) Penjualan minuman beralkohol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di TBB sebagai Pengecer.

(1) TBB sebagai Pengecer hanya dapat mengedarkan minuman beralkohol golongan B dan/atau golongan C dari IT-MB yang menunjuk.

(2) TBB yang berlokasi di kawasan pabean hanya diizinkan menjual minuman beralkohol golongan B dan/atau golongan C secara eceran kepada:

a. orang yang berpergian ke luar negeri; atau

b. penumpang yang sedang transit di kawasan pabean;

(3) TBB yang berlokasi di dalam kota hanya diizinkan menjual minuman beralkohol golongan B dan/atau golongan C secara eceran kepada:

a. anggota korps diplomatik yang bertugas di INDONESIA beserta keluarganya yang berdomisili di INDONESIA berikut lembaga diplomatik;

b. pejabat/tenaga ahli yang bekerja pada badan Internasional di INDONESIA yang memperoleh kekebalan diplomatik beserta keluarganya;

c. Turis asing yang akan keluar dari daerah pabean;

(4) Penjualan minuman beralkohol secara eceran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya untuk dikonsumsi sendiri dan harus dibuktikan dengan Paspor dan tanda bukti penumpang (Boarding Pass) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(5) Penjualan minuman beralkohol secara eceran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya untuk dikonsumsi sendiri dan harus dibuktikan dengan Paspor dan/atau Kartu Identitas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Bupati/Walikota dan Gubernur DKI Jakarta dapat MENETAPKAN tempat tertentu lainnya selain TBB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) untuk Pengecer yang menjual minuman beralkohol golongan B dan/atau golongan C dalam kemasan, sesuai dengan kondisi daerah masing-masing.

(2) Tempat tertentu lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang berdekatan dengan tempat peribadatan, sekolah, rumah sakit atau lokasi lainnya yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota atau Gubernur DKI Jakarta khusus Ibukota Jakarta.

(3) Pengecer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam menjual minuman beralkohol golongan B dan/atau golongan C dalam kemasan, harus menempatkan secara terpisah dengan penjualan barang lainnya dan memiliki kasir tersendiri.

(4) Penjualan eceran dalam kemasan minuman beralkohol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dibuktikan dengan Kartu Identitas pembeli yang menunjukkan telah berusia 21 (dua puluh satu) tahun sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain tempat tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) dan Pasal 15 ayat (2), Bupati/Walikota setempat dan Gubernur DKI Jakarta untuk Provinsi DKI Jakarta dapat MENETAPKAN tempat lainnya bagi Penjual Langsung untuk diminum dan Pengecer untuk menjual minuman beralkohol golongan B dalam kemasan yang mengandung rempah-rempah, jamu, dan sejenisnya dengan kadar ethanol paling banyak 15% (lima belas per seratus).

(1) Setiap perusahaan yang melakukan kegiatan pengedaran dan/atau penjualan minuman beralkohol golongan B dan/atau golongan C wajib memiliki SIUP-MB.

(2) Setiap perusahaan yang melakukan kegiatan usaha pengedaran dan/atau penjualan minuman beralkohol golongan A wajib memilki SIUP.

SIUP-MB berdasarkan peruntukannya terdiri dari :

a. SIUP-MB Distributor untuk IT-MB berlaku di wilayah pemasaran seluruh INDONESIA;

b. SIUP-MB untuk Distributor, berlaku di wilayah pemasaran tertentu sesuai penunjukan dari Produsen atau IT-MB;

c. SIUP-MB untuk Sub Distributor, berlaku di wilayah pemasaran tertentu sesuai penunjukan dari Distributor atau Produsen atau IT-MB;

d. SIUP-MB untuk TBB, berlaku sesuai izin dari Menteri Keuangan;

e. SIUP-MB untuk Penjual Langsung Hotel Berbintang 3, 4, dan 5, Restoran dengan Tanda Talam Kencana dan Talam Selaka, Bar termasuk Pub dan Klab Malam serta tempat tertentu lainnya yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota setempat, hanya berlaku di wilayah Kabupaten/Kota setempat;

f. SIUP-MB untuk Penjual Langsung Hotel Berbintang 3, 4, dan 5, Restoran dengan Tanda Talam Kencana dan Talam Selaka, Bar termasuk Pub dan Klab Malam serta tempat tertentu lainnya yang ditetapkan oleh Gubernur DKI Jakarta untuk Provinsi DKI Jakarta, hanya berlaku di wilayah Provinsi DKI Jakarta;

g. Bupati/Walikota MENETAPKAN SIUP-MB untuk Pengecer di tempat tertentu lainnya yang hanya berlaku di wilayah pemasaran di Kabupaten/Kota setempat;

h. Gubernur DKI Jakarta MENETAPKAN SIUP-MB untuk Pengecer di tempat tertentu lainnya yang hanya berlaku di wilayah pemasaran di Provinsi DKI Jakarta;

i. Bupati/Walikota MENETAPKAN SIUP-MB untuk Penjual Langsung dan/atau Pengecer minuman beralkohol golongan B yang mengandung rempah-rempah, jamu dan sejenisnya yang berlaku di wilayah pemasaran di Kabupaten/Kota setempat; dan

j. Gubernur DKI Jakarta MENETAPKAN SIUP-MB untuk Penjual Langsung dan/atau Pengecer minuman beralkohol golongan B yang mengandung rempah-rempah, jamu dan sejenisnya yang berlaku di wilayah pemasaran di Provinsi DKI Jakarta.

(1) SIUP-MB mempunyai masa berlaku sesuai dengan masa berlaku perjanjian tertulis dengan ketentuan paling lama 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal diterbitkan dan dapat diperpanjang.

(2) Perpanjangan SIUP-MB dilakukan paling lama 1 (satu) bulan sebelum masa berlakunya berakhir.

(1) Kewenangan penerbitan SIUP-MB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 berada pada Menteri yang dalam pelaksanaannya dilimpahkan kepada:

a. Dirjen PDN, untuk menerbitkan SIUP-MB Distributor bagi IT-MB, Distributor dan Sub Distributor Minuman Beralkohol golongan B dan/atau golongan C;

b. Gubernur dalam hal ini Kepala Dinas Provinsi untuk menerbitkan SIUP-MB bagi TBB sebagai Pengecer Minuman Beralkohol golongan B dan/atau golongan C;

c. Bupati/Walikota dalam hal ini Kepala Dinas Kabupaten/Kota untuk menerbitkan SIUP-MB bagi Penjual Langsung dan Pengecer Minuman Beralkohol di tempat tertentu lainnya, dan Penjual Langsung dan/atau Pengecer Minuman Beralkohol golongan B dalam kemasan yang mengandung rempah-rempah, jamu, dan sejenisnya dengan kadar ethanol paling banyak 15% (lima belas per seratus); dan

d. Gubernur DKI Jakarta dalam hal ini Kepala Dinas Provinsi DKI Jakarta untuk menerbitkan SIUP-MB bagi Penjual Langsung dan Pengecer Minuman Beralkohol di tempat tertentu lainnya, dan Penjual Langsung dan/atau Pengecer Minuman Beralkohol golongan B dalam kemasan yang mengandung rempah-rempah, jamu, dan sejenisnya dengan kadar ethanol paling banyak 15% (lima belas per seratus).

(2) Kewenangan untuk menerbitkan SIUP-MB bagi Penjual Langsung Hotel Berbintang 3, 4, dan 5 termasuk Restoran dengan Tanda Talam Kencana dan Talam Selaka, Bar, Pub dan Klab Malam dilimpahkan kepada:

a. Gubernur dalam hal ini Kepala Dinas Provinsi setelah memperoleh pernyataan tertulis disertai alasannya dari Bupati/Walikota dalam hal ini Kepala Dinas Kabupaten/Kota setempat yang menyatakan tidak menerbitkan SIUP-MB; atau

b. Dirjen PDN, setelah memperoleh pernyataan tertulis disertai alasannya dari Gubernur dalam hal ini Kepala Dinas Propinsi setempat yang menyatakan tidak menerbitkan SIUP-MB.

(3) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diberlakukan apabila:

a. Kepala Dinas Provinsi berdasarkan hasil evaluasi terhadap pernyataan tertulis disertai alasannya Kepala Dinas Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a menyatakan untuk tidak menerbitkan SIUP-MB;

b. Dirjen PDN berdasarkan hasil evaluasi terhadap pernyataan tertulis disertai alasannya Kepala Dinas Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b menyatakan untuk tidak menerbitkan SIUP-MB; atau

c. Daerah tertentu mengatur larangan pengedaran dan penjualan minuman beralkohol di wilayah kerjanya.

(1) Permohonan SIUP-MB untuk Distributor dan Sub Distributor hanya dapat dilakukan oleh perusahaan yang dimiliki Warga Negara INDONESIA.

(2) Permohonan SIUP-MB untuk Distributor atau Sub Distributor minuman beralkohol golongan B dan/atau golongan C disampaikan kepada Dirjen PDN, dengan mengisi SP SIUP-MB sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Menteri ini.

(3) Permohonan perubahan SIUP-MB Distributor untuk IT- MB minuman beralkohol golongan B dan/atau golongan C disampaikan kepada Dirjen PDN, dengan mengisi SP perubahan SIUP-MB sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Menteri ini.

(4) Permohonan SIUP-MB untuk Sub Distributor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh perusahaan yang berbentuk badan hukum, perseorangan atau persekutuan dengan melampirkan persyaratan:

a. Surat penunjukan dari Distributor sebagai Sub Distributor;

b. Rekomendasi keberadaan dan legalitas perusahaan dari Gubernur dalam hal ini Kepala Dinas Provinsi setempat berdasarkan Berita Acara Penelitian Lapangan terhadap perusahaan yang bersangkutan dari Dinas Kabupaten/Kota setempat;

c. SIUP Menengah;

d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP);

e. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);

f. Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC), bagi perusahaan yang memperpanjang SIUP-MB;

g. Akta Pendirian/Perubahan Perusahaan bagi Perseroan Terbatas;

h. Rencana penjualan minuman beralkohol 1 (satu) tahun ke depan; dan

i. Surat Pernyataan di atas meterai yang menyatakan tidak melakukan penjualan minuman beralkohol secara eceran.

(5) Permohonan SIUP-MB untuk Distributor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh perusahaan yang berbentuk Perseroan Terbatas dan telah berbadan hukum dengan melampirkan persyaratan :

a. Akta pendirian Perseroan Terbatas dan pengesahan badan hukum dari Pejabat yang berwenang dan akta perubahan (jika ada);

b. Surat penunjukan dari Produsen dan/atau IT-MB sebagai Distributor;

c. Rekomendasi keberadaan dan legalitas perusahaan dari Gubernur dalam hal ini Kepala Dinas Provinsi setempat berdasarkan Berita Acara Penelitian Lapangan terhadap perusahaan yang bersangkutan dari Dinas Kabupaten/Kota setempat;

d. SIUP Menengah atau Besar;

e. Tanda Daftar Perusahaan (TDP);

f. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);

g. Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC), bagi perusahaan yang memperpanjang SIUP-MB;

h. Rencana penjualan minuman beralkohol 1 (satu) tahun ke depan; dan

i. Surat Pernyataan di atas meterai yang menyatakan tidak akan melakukan penjualan minuman beralkohol secara eceran.

(6) Permohonan perubahan SIUP-MB Distributor bagi IT-MB sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan melampirkan persyaratan:

a. SIUP-MB asli sebagai Distributor yang telah dimiliki;

b. Akta Perubahan (jika ada); dan

c. Penetapan sebagai IT-MB.

(7) Permohonan SIUP-MB untuk TBB disampaikan kepada Gubernur dalam hal ini Kepala Dinas Provinsi dengan mengisi SP SIUP-MB sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Menteri ini dengan melampirkan persyaratan:

a. Surat penunjukan dari IT-MB sebagai TBB;

b. Surat Izin Tempat Usaha (SITU) khusus minuman beralkohol;

c. Surat Izin TBB dari Menteri Keuangan;

d. SIUP Menengah atau Besar;

e. Tanda Daftar Perusahaan (TDP);

f. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);

g. Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC), bagi perusahaan yang memperpanjang SIUP-MB;

h. Akta Pendirian/Perubahan Perusahaan bagi Perseroan Terbatas; dan

i. Rencana penjualan minuman beralkohol 1 (satu) tahun ke depan.

(8) Permohonan SIUP-MB untuk Penjual Langsung, Pengecer selain TBB dan Penjual Langsung dan/atau Pengecer minuman beralkohol golongan B yang mengandung

rempah-rempah, jamu dan sejenisnya disampaikan kepada Bupati/Walikota dalam hal ini Kepala Dinas Kabupaten/Kota dan Gubernur DKI Jakarta untuk Provinsi DKI Jakarta dalam hal ini Kepala Dinas Provinsi DKI Jakarta dengan mengisi SP SIUP-MB sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Menteri ini.

(9) Permohonan SIUP-MB untuk Penjual Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (8) hanya dapat dilakukan oleh perusahaan yang berbentuk badan hukum, perseorangan atau persekutuan dengan melampirkan persyaratan:

a. Hotel Berbintang 3, 4 dan 5, Restoran bertanda Talam Kencana dan Talam Selaka dan Bar, Pub atau Klab Malam:

1. Surat penunjukan dari Sub Distributor sebagai Penjual Langsung;

2. SIUP dan/atau Surat Izin Usaha Tetap Hotel khusus Hotel Bintang 3, 4, 5, atau Surat Izin Usaha Restoran dengan Tanda Talam Kencana dan Talam Selaka, atau Surat Izin Usaha Bar, Pub, atau Klab Malam dari instansi yang berwenang;

3. Surat Izin Tempat Usaha (SITU) khusus minuman beralkohol;

4. Tanda Daftar Perusahaan (TDP);

5. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);

6. Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC), bagi perusahaan yang memperpanjang SIUP-MB;

7. Akta pendirian Perseroan Terbatas dan pengesahan badan hukum dari Pejabat yang berwenang dan akta perubahan (jika ada) apabila perusahaan berbentuk Perseroan Terbatas; dan

8. Rencana penjualan minuman beralkohol 1 (satu) tahun ke depan.

b. Penjual Langsung, Pengecer di tempat tertentu lainnya, dan Penjual Langsung dan/atau Pengecer minuman beralkohol golongan B yang mengandung rempah-rempah, jamu dan sejenisnya dengan melampirkan persyaratan:

1. Surat penunjukan dari Sub Distributor sebagai Penjual Langsung minuman beralkohol di tempat tertentu lainnya, Pengecer minuman beralkohol tempat lainnya, dan Penjual Langsung dan/atau Pengecer minuman beralkohol golongan B yang mengandung rempah-rempah, jamu dan sejenisnya:

2. Rekomendasi lokasi keberadaan perusahaan khusus minuman beralkohol dari Camat setempat;

3. Surat Izin Tempat Usaha (SITU) khusus minuman beralkohol;

4. SIUP Kecil atau Menengah;

5. Tanda Daftar Perusahaan (TDP);

6. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);

7. Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC), bagi perusahaan yang memperpanjang SIUP-MB;

8. Akta Pendirian/Perubahan Perusahaan bagi Perseroan Terbatas; dan

9. Rencana penjualan minuman beralkohol 1 (satu) tahun ke depan.

(10)Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ayat (5), ayat (6) huruf b dan huruf c, ayat (7) serta ayat (9) masing- masing 1 (satu) eksemplar fotokopi dengan menunjukan dokumen aslinya.

Perusahaan yang melakukan kegiatan usaha pengedaran dan/atau penjualan minuman beralkohol yang mengalami

perubahan data/informasi yang tercantum pada SIUP-MB wajib mengganti SIUP-MB.

(1) Dirjen PDN menerbitkan SIUP-MB paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak diterimanya SP SIUP-MB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) dan ayat (3) secara lengkap dan benar, dengan menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Menteri ini.

(2) Gubernur dalam hal ini Kepala Dinas Provinsi menerbitkan SIUP-MB paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak diterima SP SIUP-MB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (7) secara lengkap dan benar dengan menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Menteri ini.

(3) Bupati/Walikota dalam hal ini Kepala Dinas Kabupaten/Kota setempat dan Gubernur DKI Jakarta untuk Provinsi DKI Jakarta dalam hal ini Kepala Dinas Provinsi DKI, menerbitkan SIUP-MB paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak diterimanya SP SIUP-MB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (8) secara lengkap dan benar dengan menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Menteri ini.

(4) Dalam hal surat permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2), ayat (3), ayat (7), ayat (8) belum dilakukan secara lengkap dan benar, Dirjen PDN, Gubernur dalam hal ini Kepala Dinas Provinsi, Gubernur DKI Jakarta untuk Provinsi DKI Jakarta, atau Bupati/Walikota dalam hal ini Kepala Dinas Kabupaten/Kota, memberitahukan secara tertulis paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya SP SIUP-MB kepada perusahaan yang bersangkutan disertai alasannya.

(5) Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat melengkapi persyaratan yang diminta paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya surat pemberitahuan.

(6) Dalam hal perusahaan tidak melengkapi persyaratan yang diminta sebagaimana dimaksud pada ayat (5), SP SIUP- MB dinyatakan ditolak dan perusahaan dapat mengajukan SP SIUP-MB yang baru.

(1) IT-MB, Distributor, Sub Distributor, Penjual Langsung, Pengecer dan Penjual Langsung dan/atau Pengecer minuman beralkohol golongan B yang mengandung rempah-rempah, jamu dan sejenisnya dengan kadar ethanol setinggi tingginya 15% wajib menyimpan minuman beralkohol di gudang tempat penyimpanan minuman beralkohol.

(2) IT-MB, Distributor, Sub Distributor, Penjual Langsung, Pengecer, dan Penjual Langsung dan/atau Pengecer minuman beralkohol golongan B yang mengandung rempah-rempah, jamu dan sejenisnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib mencatat dalam kartu data penyimpanan setiap pemasukan dan pengeluaran minuman beralkohol golongan A, golongan B, dan golongan C dari gudang penyimpanan.

(3) Kartu data penyimpanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya memuat jumlah, merek, tanggal pemasukan barang ke gudang, tanggal pengeluaran barang dari gudang, dan asal barang.

(4) Kartu data penyimpanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) harus diperlihatkan kepada petugas pengawas yang melakukan pemeriksaan.

(1) Minuman beralkohol dengan kadar ethanol (C2H5OH) diatas 55 % dilarang diimpor, diedarkan, atau dijual di dalam negeri.

(2) Bahan baku minuman beralkohol dalam bentuk konsentrat dilarang diimpor.

Produsen, IT-MB, Distributor dan Sub Distributor dilarang menjual minuman beralkohol secara eceran kepada konsumen akhir.

Penjual Langsung dan/atau Pengecer minuman beralkohol golongan B yang mengandung rempah-rempah, jamu, dan sejenisnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dilarang menjual minuman beralkohol dengan kadar ethanol diatas 15 % (lima belas per seratus) dan golongan C.

Setiap orang dilarang membawa minuman beralkohol golongan A, golongan B, dan golongan C dari luar negeri sebagai barang bawaan, kecuali untuk dikonsumsi sendiri paling banyak 1000 ml (seribu mililiter) per orang dengan isi kemasan tidak kurang dari 180 ml (seratus delapan puluh mililiter).

Setiap orang dilarang menjual secara eceran dalam kemasan minuman beralkohol golongan A, golongan B dan golongan C dan/atau menjual langsung untuk diminum di tempat, di lokasi sebagai berikut:

a. gelanggang remaja, kaki lima, terminal, stasiun, kios-kios kecil, penginapan remaja, dan bumi perkemahan;

b. tempat yang berdekatan dengan tempat ibadah, sekolah, rumah sakit, dan pemukiman; dan

c. tempat tertentu lainnya yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota atau Gubernur DKI Jakarta untuk Provinsi DKI Jakarta, dengan memperhatikan kondisi daerah masing-masing.

Penjual Langsung dan Pengecer dilarang menjual minuman beralkohol golongan A, golongan B, dan golongan C, kepada pembeli di bawah usia 21 (dua puluh satu) tahun yang dibuktikan dengan Kartu Identitas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

IT-MB, Distributor, Sub Distributor, Penjual Langsung, dan Pengecer dilarang mengiklankan minuman beralkohol golongan A, golongan B, dan golongan C.

Pengawasan dalam rangka pengendalian peredaran minuman beralkohol dilakukan terhadap:

a. IT-MB, Distributor, dan Sub Distributor;

b. PTBB, Penjual Langsung, Pengecer minuman beralkohol golongan B, dan golongan C, serta Penjual Langsung dan/atau Pengecer minuman beralkohol golongan B yang mengandung rempah-rempah, jamu dan sejenisnya;

c. perizinan, impor, pengedaran dan penjualan minuman beralkohol golongan B, dan golongan C, dan kemasan; dan

d. tempat/lokasi penyimpanan, pengedaran dan penjualan minuman beralkohol golongan B dan golongan C.

Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dilakukan sebagai berikut:

(1) Menteri melaksanakan pengawasan dalam rangka pengendalian peredaran minuman beralkohol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 berkoordinasi dengan Menteri terkait.

(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dilaksanakan oleh Dirjen Daglu dan Dirjen PDN sesuai tugas pokok dan fungsinya dan mengoordinasikan pelaksanaannya dengan Pemerintah Daerah.

(3) Gubernur mengoordinasikan pelaksanaan pengawasan pengedaran dan penjualan minuman beralkohol sesuai dengan wilayah kerjanya.

(4) Bupati/Walikota dalam melaksanakan pengawasan pengedaran dan penjualan minuman beralkohol membentuk Tim Terpadu yang terdiri dari unsur-unsur:

a. Dinas yang tugas dan tanggungjawabnya dibidang perdagangan;

b. Dinas yang tugas dan tanggungjawabnya dibidang perindustrian;

c. Dinas yang tugas dan tanggungjawabnya dibidang kesehatan;

d. Dinas yang tugas dan tanggungjawabnya dibidang pariwisata;

e. Dinas yang tugas dan tanggungjawabnya dibidang keamanan dan ketertiban;

f. Balai Pengawasan Obat dan Makanan sesuai wilayah kerjanya; dan

g. Dinas terkait lainnya.

(5) Tim terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diketuai oleh Kepala Dinas yang tugas dan tanggungjawabnya dibidang perdagangan.

(6) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Tim Terpadu mengikutsertakan Aparat Kepolisian sebagai unsur pendukung.

(7) Kegiatan Tim Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibiayai Anggaran Pemerintah Daerah.

(1) Produsen atau IT-MB wajib melaporkan setiap penunjukan Distributor, Sub Distributor, Penjual Langsung dan/atau Pengecer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) kepada Dirjen PDN dalam hal ini Direktur Bina Pasar dan Distribusi, dengan melampirkan fotokopi perjanjian tertulis.

(2) Distributor wajib melaporkan setiap penunjukan Sub Distributor, Penjual Langsung dan/atau Pengecer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (6) kepada Dirjen PDN dalam hal ini Direktur Bina Pasar dan Distribusi, dengan melampirkan fotokopi perjanjian tertulis.

(3) Sub Distributor wajib melaporkan setiap penunjukan Penjual Langsung dan/atau Pengecer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4) kepada Dirjen PDN dalam hal ini Direktur Bina Pasar dan Distribusi, dengan melampirkan fotokopi perjanjian tertulis.

(4) IT-MB wajib melaporkan setiap penunjukan TBB sebagai Pengecer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) kepada Dirjen PDN dalam hal ini Direktur Bina Pasar dan Distribusi, dengan melampirkan fotokopi perjanjian tertulis.

(1) IT-MB golongan A, golongan B, dan golongan C wajib melaporkan realisasi impornya setiap 3 (tiga) bulan kepada Dirjen Daglu dalam hal ini Direktur Impor, dengan tembusan:

a. Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri;

b. Direktur Jenderal Industri Agro dan Kimia, Departemen Perindustrian;

c. Direktur Jenderal Pengembangan Destinasi Pariwisata, Departemen Kebudayaan dan Pariwisata;

d. Direktur Jenderal Pajak, Departemen Keuangan;

e. Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Departemen Keuangan; dan

f. Badan Pengawas Obat dan Makanan.

(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lama 15 (lima belas) hari kalender terhitung sejak tanggal barang tiba di pelabuhan bongkar dengan menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Peraturan Menteri ini.

(1) IT-MB wajib melaporkan realisasi pengedaran minuman beralkohol golongan A, golongan B, dan golongan C kepada Dirjen Daglu dalam hal ini Direktur Impor.

(2) Distributor dan Sub Distributor minuman beralkohol wajib melaporkan realisasi pengedaran minuman beralkohol golongan B dan golongan C kepada Dirjen PDN dalam hal ini Direktur Bina Pasar dan Distribusi.

(3) Tembusan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan kepada:

a. Direktur Jenderal Pajak, Departemen Keuangan;

b. Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Departemen Keuangan;

c. Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

d. Direktur Pengawasan Barang Beredar dan Jasa, Departemen Perdagangan;

e. Kepala Dinas Provinsi setempat; dan

f. Kepala Dinas Kabupaten/Kota setempat.

(4) PTBB yang menjual minuman beralkohol wajib melaporkan realisasi pengedaran dan penjualan minuman beralkohol golongan A, golongan B, dan golongan C kepada Gubernur dalam hal ini Kepala Dinas Provinsi setempat dengan tembusan:

a. Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Departemen Perdagangan;

b. Direktur Jenderal Pajak, Departemen Keuangan;

c. Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Departemen Keuangan;

d. Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan; dan

e. Kepala Dinas Kabupaten/Kota setempat.

(5) Penjual Langsung dan Pengecer wajib menyampaikan laporan realisasi penjualan minuman beralkohol kepada Bupati/Walikota dalam hal ini Kepala Dinas Kabupaten/Kota dengan tembusan Gubernur dalam hal ini Kepala Dinas Provinsi setempat atau Gubernur DKI Jakarta dalam hal ini Kepala Dinas Provinsi untuk Provinsi DKI Jakarta.

(6) Penjual Langsung dan/atau Pengecer minuman beralkohol golongan B yang mengandung rempah-rempah, jamu dan sejenisnya wajib melaporkan realisasi penjualan minuman beralkohol golongan B kepada Bupati/Walikota dalam hal ini Kepala Dinas Kabupaten/Kota dengan tembusan kepada Gubernur dalam hal ini Kepala Dinas Provinsi setempat atau

Gubernur DKI Jakarta dalam hal ini Kepala Dinas Provinsi untuk Provinsi DKI Jakarta.

(7) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) dilaksanakan setiap triwulan tahun kalender berjalan sebagai berikut:

• Triwulan I disampaikan pada tanggal 31 Maret;

• Triwulan II disampaikan pada tanggal 30 Juni;

• Triwulan III disampaikan pada tanggal 30 September; dan

• Triwulan IV disampaikan pada tanggal 31 Desember;

(8) Bentuk laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI Peraturan Menteri ini.

IT-MB, Distributor, Sub Distributor, Penjual Langsung, dan Pengecer wajib memberikan informasi mengenai kegiatan usahanya, apabila sewaktu-waktu diminta oleh Menteri, pejabat yang ditunjuk, atau pejabat penerbit SIUP-MB.

(1) Perusahaan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1), ayat (2), Pasal 24, Pasal 36, Pasal 37, Pasal 38 dan Pasal 39 dikenakan sanksi administratif berupa pemberhentian sementara SIUP-MB dengan terlebih dahulu diberikan sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut- turut dengan tenggang waktu 1 (satu) bulan.

(2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan Pejabat penerbit SIUP-MB/Pejabat yang ditunjuk.

(3) Selama SIUP-MB diberhentikan sementara, perusahaan yang bersangkutan dilarang melakukan kegiatan usaha pengedaran dan/atau penjualan minuman beralkohol.

(4) SIUP-MB yang telah diberhentikan sementara dapat diberlakukan kembali apabila perusahaan yang bersangkutan telah mengindahkan peringatan tertulis dengan melakukan perbaikan dan melaksanakan kewajibannya sesuai dengan ketentuan dalam peraturan ini.

(1) Perusahaan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1), Pasal 15, Pasal 16 ayat (2), Pasal 28, Pasal 29, Pasal 31, Pasal 32 dan Pasal 33 dikenakan sanksi administratif berupa pemberhentian sementara SIUP-MB oleh Pejabat penerbit SIUP- MB/Pejabat yang ditunjuk.

(2) Apabila perusahaan tidak mengindahkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan SIUP-MB.

(3) Pencabutan SIUP-MB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Pejabat penerbit SIUP-MB/Pejabat yang ditunjuk.

(4) Perusahaan yang telah dicabut SIUP-MB nya, dapat mengajukan keberatan kepada Pejabat Penerbit SIUP- MB/Pejabat yang ditunjuk selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal pencabutan.

(5) Pejabat Penerbit SIUP-MB/Pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (3) selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak diterimanya permohonan keberatan dapat menerima atau menolak permohonan tersebut secara tertulis disertai alasan-alasan.

(6) Apabila permohonan keberatan diterima, SIUP-MB yang telah dicabut dapat diterbitkan kembali.

(7) Perusahaan MB yang telah dicabut SIUP-MB nya tidak dapat melakukan kegiatan usaha perdagangan Minuman beralkohol selama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal pencabutan.

Setiap orang atau badan usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), Pasal 19, Pasal 27, Pasal 30 dan Pasal 31 dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

IT-MB yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (7), Pasal 9 ayat (1), Pasal 28 dan Pasal 33 Peraturan Menteri ini dikenakan sanksi pencabutan penetapan sebagai IT-MB dan/atau sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Produsen yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dan Pasal 36 ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa pemberhentian sementara atau pencabutan perizinan teknis oleh pejabat berwenang.

(2) Dalam hal produsen dikenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri atau pejabat yang ditunjuk menyampaikan rekomendasi pencabutan perizinan teknis kepada instansi terkait/pejabat berwenang.

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

(1) Penunjukan sebagai IT-MB sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini dinyatakan tetap berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan dan dapat diperpanjang sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri ini.

(2) Surat Penugasan impor dan penyaluran minuman beralkohol yang telah diberikan oleh Menteri Perdagangan kepada PT. (Persero) Sarinah berdasarkan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 230/MPP/Kep/7/1997 tentang Barang Yang Diatur Tata Niaga Impornya sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 406/MPP/Kep/6/2004 dinyatakan masih tetap berlaku sampai dengan masa berlakunya berakhir.

Perusahaan yang mengajukan permohonan SIUP-MB golongan B dan/atau golongan C yang sedang dalam proses penyelesaian sebelum ditetapkan Peraturan Menteri ini, harus mengajukan kembali permohonan SIUP-MB baru kepada Pejabat yang berwenang sesuai ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.

(1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam mengatur lebih lanjut pelaksanaan pengadaan, pengedaran, penjualan, pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol mengacu pada Peraturan Menteri ini.

(2) Pengaturan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperbolehkan mengatur pungutan dalam bentuk apapun termasuk proses permohonan, penerbitan, perpanjangan SIUP-MB dan IT-MB tidak dikenakan biaya administrasi, kecuali yang telah diatur dalam Keputusan PRESIDEN Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol.

Petunjuk teknis pelaksanaan pengadaan, pengedaran, penjualan, pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini ditetapkan lebih lanjut oleh Dirjen Daglu atau Dirjen PDN.

Dengan ditetapkannya Peraturan Menteri ini maka :

(1) Ketentuan Pasal 2 dan Lampiran I dengan Nomor HS 2203 00 000; 2204 10 000; 2204 21 100; 2204 21 200; 2204 21 900; 2204 29 100; 2204 29 200; 2204 29 900; 2204 30 000; 2205 10 000; 2205 90 000; 2206 00 100; 2206 00 200; 2206 00 300; 2206 00 400; 2206 00 500; 2206 00 900; 2208 20 000; 2208 30 000; 2208 40 000; 2208 50 000; 2208 60 000; 2208 70 000; 2208 90 000 dalam Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 230/MPP/Kep/7/1997 tentang Barang Yang Diatur Tata Niaga Impornya sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 406/MPP/Kep/6/2004; dan

(2) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15/M- DAG/PER/3/2006 tentang Pengawasan dan Pengendalian Impor, Pengedaran dan Penjualan, dan Perizinan Minuman Beralkohol;

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Menteri ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2010. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 15 September 2009

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

MARI ELKA PANGESTU

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 29 September 2009 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

ANDI MATTALATTA