Peraturan Menteri Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pedoman Pemantauan dan Evaluasi Pemanfaatan Ruang

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Rencana Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RTR adalah hasil perencanaan tata ruang.
2. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang pada wilayah yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan

berdasarkan aspek administratif. 3. Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional yang selanjutnya disingkat RTRWN adalah arahan kebijakan dan strategi pemanfaatan ruang wilayah negara. 4. Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi yang selanjutnya disingkat RTRWP adalah rencana tata ruang yang bersifat umum dari wilayah provinsi yang merupakan penjabaran dari RTRWN. 5. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut RTRW Kabupaten/Kota adalah rencana tata ruang yang bersifat umum dari wilayah kabupaten/kota yang merupakan penjabaran dari RTRWP. 6. Rencana Tata Ruang Pulau/Kepulauan yang selanjutnya disebut RTR Pulau/Kepulauan adalah rencana rinci yang disusun sebagai penjabaran dan perangkat operasional dari RTRWN. 7. Kawasan Strategis Nasional yang selanjutnya disingkat KSN adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan, termasuk wilayah yang ditetapkan sebagai warisan dunia. 8. Kawasan Strategis Provinsi yang selanjutnya disingkat KSP adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup provinsi terhadap ekonomi, sosial, budaya, lingkungan, serta pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi tinggi. 9. Kawasan Strategis Kabupaten/Kota yang selanjutnya disingkat KSK adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup kabupaten terhadap ekonomi, sosial, budaya, lingkungan, serta pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi tinggi.

10. Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan RTR yang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
11. Pemantauan Pemanfaatan Ruang adalah kegiatan pengamatan secara langsung dan/atau tidak langsung terhadap upaya untuk mewujudkan program struktur dan pola ruang sesuai dengan RTR yang telah ditetapkan.
12. Evaluasi Pemanfaatan Ruang adalah kegiatan penilaian terhadap upaya untuk mewujudkan program struktur dan pola ruang sesuai dengan RTR yang telah ditetapkan.
13. Struktur Ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional.
14. Pola Ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budi daya.
15. Pemerintah Pusat adalah PRESIDEN Republik INDONESIA yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik INDONESIA yang dibantu oleh Wakil PRESIDEN dan menteri sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945.
16. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
17. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan di bidang tata ruang.

(1) Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam melakukan pemantauan dan evaluasi pemanfaatan ruang sebagai upaya pengawasan pemanfaatan ruang. (2) Peraturan Menteri ini bertujuan untuk mewujudkan kinerja pemanfaatan ruang yang semakin berkualitas.

(1) Pemantauan dan evaluasi pemanfaatan ruang dilakukan terhadap RTR yang telah ditetapkan meliputi: a. rencana umum tata ruang; dan b. rencana rinci tata ruang. (2) Rencana umum tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi: a. RTRWN; b. RTRWP; dan c. RTRW Kabupaten/Kota. (3) Rencana rinci tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi: a. RTR Pulau/Kepulauan; b. RTR KSN; c. RTR KSP; dan d. RTR KSK.

Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi: a. ketentuan pemantauan dan evaluasi pemanfaatan ruang; dan b. tata cara pemantauan dan evaluasi pemanfaatan ruang.

(1) Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pemanfaatan ruang dilakukan terhadap: a. tingkat kesesuaian perwujudan struktur ruang; dan b. tingkat kesesuaian perwujudan pola ruang. (2) Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pemanfaatan ruang dilakukan secara periodik dan menerus. (3) Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pemanfaatan ruang dilakukan paling sedikit 2 (dua) kali dalam 5 (lima) tahun. (4) Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pemanfaatan ruang dapat dilakukan lebih dari 2 (dua) kali dalam 5 (lima) tahun apabila terbit kebijakan baru atau perubahan kebijakan yang mendasar dan strategis dengan dampak besar atau luas terkait pembangunan, yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan.

(1) Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pemanfaatan ruang dilaksanakan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota didukung dengan partisipasi aktif peran masyarakat. (2) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan menyampaikan laporan dan/atau pengaduan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. (3) Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pemanfaatan ruang dilaksanakan oleh: a. Menteri bersama forum lintas kementerian/lembaga untuk kepentingan nasional; dan

b. Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menyelenggarakan urusan di bidang pengendalian pemanfaatan ruang bersama Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) untuk kepentingan daerah provinsi dan/atau daerah kabupaten/kota.

(1) Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf a meliputi pemantauan dan evaluasi pemanfaatan ruang terhadap RTRWN, RTR Pulau/Kepulauan, RTR KSN, dan RTRW Provinsi. (2) Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf b meliputi pemantauan dan evaluasi pemanfaatan ruang terhadap RTR KSP dan RTRW Kabupaten/Kota untuk Provinsi serta RTR KSK untuk Kabupaten/Kota.

Pemantauan dan evaluasi pemanfaatan ruang terdiri atas: a. kegiatan pemantauan pemanfaatan ruang; b. kegiatan evaluasi pemanfaatan ruang; dan c. kegiatan pelaporan.

(1) Kegiatan pemantauan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a dilakukan melalui tahapan: a. pengumpulan data dan informasi; dan b. penyusunan matriks persandingan program.

(2) Pengumpulan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi: a. pengamatan secara langsung melalui survei primer antara lain survei lapangan dan wawancara; dan b. pengamatan secara tidak langsung melalui survei sekunder antara lain penelaahan data sekunder yang meliputi hasil studi, kajian penelitian, dan laporan instansi berupa data tabular dan peta. (3) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain: a. data dan informasi terkait dokumen RTR yang telah ditetapkan; b. data dan informasi terkait dokumen program pembangunan; dan c. data dan informasi terkait dokumen informasi pertanahan. (4) Data dan informasi terkait dokumen RTR yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi informasi pemahaman para pihak terhadap keberadaan dan substansi dalam RTR serta identifikasi data dan informasi indikasi program pemanfaatan ruang periode 5 (lima) tahun yang terkait langsung pada waktu pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pemanfaatan ruang berupa tabular dan peta. (5) Data dan informasi terkait dokumen program pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b meliputi: a. data dan informasi pemahaman atau klarifikasi para pihak terkait keberadaan dan perlunya keterpaduan dan sinkronisasi program pembangunan kementerian/lembaga dan/atau OPD berupa jenis dan lokasi program yang membentuk struktur dan pola ruang berupa data tabular dan peta; dan b. data dan informasi pengamatan langsung maupun hasil kajian atau penelitian kondisi aktual pemanfaatan ruang berupa foto, video, data tabular dan peta.

(6) Data dan informasi terkait dokumen informasi pertanahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c meliputi pemahaman keberadaan izin lokasi dan hak atas tanah serta implikasinya serta identifikasi data dan informasi izin pemanfaatan ruang dan hak atas tanah dalam wujud tabular dan peta. (7) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) baik dalam wujud tabular maupun peta disusun dengan tingkat kedetailan yang sama dengan skala ketelitian peta RTR yang disyaratkan.

(1) Matriks persandingan program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b merupakan penyandingan indikasi program dalam RTR yang telah ditetapkan dengan kondisi aktual yang diindikasikan dalam program pembangunan dan/atau dokumen informasi pertanahan. (2) Indikasi program dalam dokumen RTR yang telah ditetapkan meliputi semua jenis program dan lokasi program yang direncanakan dalam periode 5 (lima) tahun pada saat pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pemanfaatan ruang dilakukan. (3) Program dalam indikasi program merupakan program pembangunan yang disusun sedemikian rupa sehingga terwujudnya fungsi ruang yang diinginkan atau dituju sesuai dengan RTR. (4) Program pembangunan merupakan program pembangunan sektoral yang meliputi serangkaian kegiatan yang berkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (5) Lokasi merupakan lokasi program sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4). (6) Data dan informasi lain berupa penjelasan kualitatif dari hasil pengamatan secara langsung turut disajikan pada matriks persandingan program. (7) Penyusunan matriks persandingan program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termuat dalam Lampiran I yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(1) Kegiatan evaluasi pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b meliputi penilaian perwujudan struktur dan pola ruang. (2) Penilaian kesesuaian struktur dan pola ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan: a. kesesuaian program pemanfaatan ruang; dan b. kesesuaian lokasi program pemanfaatan ruang. (3) Kesesuaian program pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan keberadaan program pembangunan sektor yang sesuai dengan indikasi program dalam RTR. (4) Kesesuaian lokasi program pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan perbandingan jumlah lokasi dari program pembangunan yang sesuai terhadap total jumlah lokasi program yang sama dalam indikasi program dalam RTR. (5) Penilaian kesesuaian program pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan dengan: a. mengidentifikasi program pembangunan yang sesuai dengan indikasi program dalam RTR; b. menilai kesesuaian program pembangunan dengan menegaskan keberadaan program pembangunan sektor yang sesuai dengan indikasi program dalam RTR, dengan nilai 100% (seratus persen) jika ada atau 0% (nol persen) jika tidak sesuai; dan c. mengonfirmasikan program pembangunan selain program yang ada pada indikasi program RTR. (6) Penilaian kesesuaian lokasi program pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan dengan :

a. mengidentifikasi lokasi program pembangunan yang sesuai dengan lokasi program pada indikasi program RTR; b. menilai kesesuaian lokasi program pembangunan dengan membandingkan jumlah lokasi program pembangunan yang sesuai terhadap total jumlah lokasi program yang sama dalam indikasi program RTR dikali 100% (seratus persen); dan c. mengonfirmasikan lokasi program pembangunan di luar lokasi program yang sama pada indikasi program RTR. (7) Nilai kesesuaian pemanfaatan ruang merupakan nilai akhir dari kedua nilai kesesuaian program dan nilai kesesuaian lokasi program. (8) Kesesuaian pemanfaatan ruang bernilai: a. sama dengan nilai kesesuaian lokasi program jika nilai kesesuaian program positif dan nilai kesesuaian lokasi program positif; b. 0 (nol) atau tidak memiliki kesesuaian sama sekali jika nilai kesesuaian program 0 (nol) dan kesesuaian lokasi program positif; c. 0 (nol) atau tidak memiliki kesesuaian sama sekali jika nilai kesesuaian program 0 (nol) dan kesesuaian lokasi program 0 (nol); atau d. tidak dapat ditentukan kesesuaian jika nilai kesesuaian program positif dan kesesuaian lokasi program 0 (nol).

(1) Penilaian kesesuaian struktur dan pola ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) dilakukan secara berjenjang mulai dari: a. penilaian kesesuaian pemanfaatan ruang; b. penilaian kesesuaian pemanfaatan komponen utama ruang; dan c. penilaian kesesuaian struktur dan pola ruang.

(2) Penilaian kesesuaian pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan penilaian kesesuaian program dan kesesuaian lokasi program untuk suatu pemanfaatan ruang. (3) Penilaian kesesuaian pemanfaatan komponen utama ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan penilaian kesesuaian program dan kesesuaian lokasi program untuk kelompok pemanfaatan ruang yang memiliki fungsi yang mirip atau sama. (4) Komponen utama ruang merupakan sekelompok pemanfaatan ruang dengan kemiripan fungsi mewujudkan struktur dan pola ruang sesuai dengan karakteristik wilayahnya terdiri atas: a. komponen utama struktur ruang meliputi pusat permukiman atau pusat pelayanan, jaringan prasarana transportasi, jaringan energi, jaringan telekomunikasi, jaringan sumber daya air, baik berupa sistem maupun individu; dan b. komponen utama pola ruang meliputi kawasan lindung dan konservasi baik daratan maupun perairan, kawasan budidaya termasuk kawasan andalan serta kawasan strategis nasional, daerah provinsi atau daerah kabupaten/kota. (5) Penilaian kesesuaian struktur dan pola ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan penilaian kesesuaian program dan lokasi program untuk semua pemanfaatan ruang yang membentuk struktur ruang dan pola ruang.

Penilaian kesesuaian pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a dilakukan dengan langkah penilaian program pemanfaatan ruang, penilaian lokasi program pemanfaatan ruang, dan pemberian nilai kesesuaiaan pemanfaatan ruang yang secara berurutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (5), ayat (6), ayat (7), dan ayat (8).

(1) Penilaian kesesuaian pemanfaatan komponen utama ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b dilakukan dengan: a. kesesuaian program pemanfaatan komponen utama ruang; b. kesesuaian lokasi program pemanfaatan komponen utama ruang; dan c. pemberian nilai kesesuaian pemanfaatan komponen utama ruang. (2) Kesesuaian program pemanfaatan komponen utama ruang merupakan jumlah program pemanfaatan ruang untuk membentuk komponen utama ruang yang sesuai dibandingkan total jumlah program pemanfaatan ruang pembentuk komponen utama ruang yang sama dalam indikasi program RTR dikali 100% (seratus persen). (3) Kesesuaian lokasi program pemanfaatan komponen utama ruang merupakan jumlah lokasi program pemanfaatan ruang untuk membentuk komponen utama ruang yang sesuai dibandingkan total jumlah lokasi program pemanfaatan ruang pembentuk komponen utama ruang yang sama dalam indikasi program RTR dikali 100% (seratus persen). (4) Nilai kesesuaian pemanfaatan komponen utama ruang merupakan nilai akhir dari kedua nilai kesesuaian program dan nilai kesesuaian lokasi program. (5) Nilai kesesuaian pemanfaatan komponen utama ruang mengikuti ketentuan dalam Pasal 11 ayat (8).

(1) Penilaian kesesuaian pemanfaatan struktur dan pola ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf c dilakukan dengan: a. penilaian program pemanfaatan pembentuk struktur ruang atau pola ruang; b. penilaian lokasi program pemanfaatan pembentuk struktur ruang atau pola ruang; dan

c. pemberian nilai kesesuaiaan pemanfaatan pembentuk struktur ruang atau pola ruang. (2) Kesesuaian program pemanfaatan ruang perwujudan struktur ruang atau pola ruang merupakan jumlah program pemanfaatan ruang yang membentuk struktur ruang atau pola ruang yang sesuai dibandingkan total jumlah program pemanfaatan ruang pembentuk struktur ruang atau pola ruang yang sama dalam indikasi program RTR dikali 100% (seratus persen). (3) Kesesuaian lokasi program pemanfaatan ruang perwujudan struktur ruang atau pola ruang merupakan jumlah lokasi program pemanfaatan ruang untuk membentuk struktur ruang atau pola ruang yang sesuai dibandingkan total jumlah lokasi program pemanfaatan ruang pembentuk struktur ruang atau pola ruang yang sama dalam indikasi program RTR dikali 100% (seratus persen). (4) Nilai kesesuaian pemanfaatan ruang perwujudan struktur ruang atau pola ruang merupakan nilai akhir dari kedua nilai kesesuaian program dan nilai kesesuaian lokasi program. (5) Nilai kesesuaian pemanfaatan ruang pembentuk struktur ruang atau pola ruang mengikuti ketentuan dalam Pasal 11 ayat (8).

Penilaian kesesuaian struktur dan pola ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) termuat dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Kegiatan pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c dilakukan dengan: a. penyampaian hasil evaluasi kesesuaian pemanfaatan ruang; dan b. penyampaian rekomendasi.

(1) Penyampaian hasil evaluasi pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a dilakukan dengan: a. melakukan pembahasan terfokus atau konfirmasi terhadap hasil evaluasi bersama para pelaku terkait; b. merumuskan catatan terkait hasil evaluasi; dan c. menyiapkan pelaporan hasil evaluasi. (2) Nilai hasil evaluasi pemanfaatan ruang memuat: a. nilai kesesuaian pemanfaatan ruang; b. nilai kesesuaian pemanfaatan komponen utama ruang; c. nilai kesesuaian pemanfaatan ruang untuk perwujudan struktur ruang; dan d. nilai kesesuaian pemanfaatan ruang untuk perwujudan pola ruang. (3) Hasil evaluasi kesesuaian pemanfaatan ruang diklasifikasikan berdasarkan: a. tingkat kesesuaian pemanfaatan ruang berkualitas jika bernilai antara 80% (delapan puluh persen) sampai dengan 100% (seratus persen) artinya pelaksanaan pemanfaatan ruang sudah sesuai dengan rencana struktur dan pola ruang dalam RTR; b. tingkat kesesuaian pemanfaatan ruang kurang berkualitas jika bernilai antara 50% (lima puluh persen) sampai dengan kurang dari 80% (delapan puluh persen) artinya pelaksanaan pemanfaatan ruang belum sesuai dengan rencana struktur dan pola ruang dalam RTR; dan c. tingkat kesesuaian pemanfaatan ruang tidak berkualitas jika bernilai antara 0% (nol persen) sampai dengan kurang dari 50% (lima puluh persen) artinya pelaksanaan pemanfaatan ruang tidak sesuai dengan rencana struktur dan pola ruang dalam RTR.

Rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b merupakan saran yang menganjurkan perbaikan yang didasarkan pada hasil evaluasi kesesuaian pemanfaatan ruang meliputi: a. untuk tingkat kesesuaian pemanfaatan ruang yang berkualitas, rekomendasi berupa saran kebijakan dan strategi mempertahankan dan/atau meningkatkan kesesuaian program dan lokasi program pemanfaatan ruang dan/atau saran revisi sebagian RTR melalui peninjauan kembali rencana struktur dan pola ruang; b. untuk tingkat kesesuaian pemanfaatan ruang yang kurang berkualitas, rekomendasi berupa saran kebijakan dan strategi meningkatkan kesesuaian pemanfaatan ruang dan/atau merumuskan kebijakan dan strategi baru sehingga secara bertahap terwujud perbaikan perwujudan rencana struktur dan pola ruang dan/atau saran untuk revisi total RTR melalui peninjauan kembali rencana struktur dan pola ruang; dan c. untuk tingkat kesesuaian pemanfaatan ruang yang tidak berkualitas, rekomendasi berupa saran kebijakan dan strategi baru dan/atau saran untuk revisi total RTR melalui upaya peninjauan kembali rencana struktur dan pola ruang.

Ketentuan mengenai laporan hasil pemantauan dan evaluasi pemanfaatan ruang termuat dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(1) Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 disampaikan kepada pemangku kepentingan terkait sebagai berikut: a. terhadap RTRWN, RTR KSN, dan RTR Pulau/Kepulauan disampaikan kepada PRESIDEN

dengan tembusan menteri terkait yang ada di tingkat Pemerintah Pusat; b. terhadap RTRWP dan RTR KSP disampaikan kepada Gubernur dengan tembusan Kepala OPD provinsi terkait atau Ketua BKPRD Provinsi serta Menteri; dan c. terhadap RTRW Kabupaten/Kota dan RTR KSK disampaikan kepada Bupati/Walikota dengan tembusan Kepala OPD terkait atau Ketua BKPRD Kabupaten/Kota, Gubernur, dan Menteri. (2) Laporan ini menjadi masukan terhadap: a. peningkatan kualitas kinerja pemanfaatan ruang; b. upaya sinkronisasi program pembangunan antarsektor, antardaerah, dan antarpelaku pembangunan; c. pembinaan penataan ruang dan peninjauan kembali RTR; dan/atau d. penegakan hukum dalam hal terdapat indikasi pelanggaran pemanfaatan ruang.

Pemantauan dan evaluasi pemanfaatan ruang terhadap Rencana Detail Tata Ruang diatur dengan0 Peraturan Menteri tersendiri.

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 14 Juni 2017

MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/ KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL,

ttd

SOFYAN A. DJALIL

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 28 Agustus 2017

DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA