Peraturan Menteri Nomor 1 Tahun 2022 tentang ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DI KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah satuan kerja yang bersifat mandiri yang melaksanakan tugas teknis operasional tertentu dan/atau tugas teknis penunjang tertentu di Kementerian.
2. Wilayah Kerja adalah wilayah yang menjadi cakupan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi UPT.
3. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.
4. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.

(1) UPT Bidang Pelatihan Vokasi dan Produktivitas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas. (2) UPT Bidang Pelatihan Vokasi dan Produktivitas dipimpin oleh Kepala.

Klasifikasi UPT Bidang Pelatihan Vokasi dan Produktivitas terdiri atas: a. Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas; b. Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Kelas I; dan c. Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Kelas II.

Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas mempunyai tugas melaksanakan pelatihan vokasi dan peningkatan produktivitas, peningkatan kompetensi instruktur dan tenaga pelatihan, sertifikasi kompetensi, dan uji coba program, sistem dan metode pelatihan vokasi dan peningkatan produktivitas, serta konsultansi dan peningkatan jejaring di bidang pelatihan vokasi dan produktivitas.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas menyelenggarakan fungsi: a. penyusunan rencana program dan anggaran; b. pelaksanaan pelatihan vokasi dan peningkatan produktivitas; c. pelaksanaan fasilitasi pemagangan; d. pelaksanaan peningkatan kompetensi instruktur dan tenaga pelatihan; e. pelaksanaan sertifikasi kompetensi; f. pelaksanaan uji coba program, sistem, dan metode pelatihan vokasi dan peningkatan produktivitas; g. pelaksanaan konsultansi pelatihan vokasi dan produktivitas; h. pelaksanaan promosi dan pengukuran peningkatan produktivitas; i. pelaksanaan peningkatan jejaring pelatihan vokasi dan produktivitas; j. pelaksanaan pemantauan pelatihan vokasi dan produktivitas; k. pelaksanaan urusan organisasi dan sumber daya manusia aparatur, tata laksana, keuangan, rumah tangga, persuratan, kearsipan, perlengkapan, dan pengelolaan barang milik negara; dan l. penyusunan evaluasi dan pelaporan.

Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas terdiri atas: a. Bagian Umum; dan b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana, program dan anggaran, evaluasi dan pelaporan, urusan keuangan, sumber daya manusia aparatur, organisasi dan tata laksana, urusan rumah tangga, persuratan dan kearsipan, perlengkapan, dan pengelolaan barang milik negara.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Bagian Umum menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan penyusunan rencana, program dan anggaran, evaluasi dan penyusunan laporan; b. pelaksanaan urusan keuangan; c. pelaksanaan urusan sumber daya manusia aparatur, organisasi dan tata laksana; dan d. pelaksanaan urusan rumah tangga, persuratan, kearsipan, perlengkapan, dan pengelolaan barang milik negara.

Bagian Umum terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas berlokasi di Medan, Serang, Bekasi, Bandung, Semarang, dan Makassar.

Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Kelas I mempunyai tugas melaksanakan pelatihan vokasi dan peningkatan produktivitas, sertifikasi kompetensi, serta konsultansi dan peningkatan jejaring di bidang pelatihan vokasi dan produktivitas.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Kelas I menyelenggarakan fungsi: a. penyusunan rencana, program dan anggaran; b. pelaksanaan pelatihan vokasi dan peningkatan produktivitas; c. pelaksanaan fasilitasi pemagangan; d. pelaksanaan sertifikasi kompetensi; e. pelaksanaan konsultansi pelatihan vokasi dan produktivitas; f. pelaksanaan peningkatan jejaring pelatihan vokasi dan produktivitas; g. pelaksanaan promosi dan pengukuran peningkatan produktivitas; h. pelaksanaan pemantauan pelatihan vokasi dan produktivitas; i. pelaksanaan urusan organisasi dan sumber daya manusia aparatur, tata laksana, keuangan, rumah tangga, persuratan, kearsipan, perlengkapan, dan pengelolaan barang milik negara; dan j. penyusunan evaluasi dan pelaporan.

Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Kelas I terdiri atas: a. Subbagian Umum; dan b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Subbagian umum mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana, program dan anggaran, evaluasi dan pelaporan, urusan keuangan, sumber daya manusia aparatur, organisasi dan tata laksana, rumah tangga, persuratan dan kearsipan, perlengkapan, dan pengelolaan barang milik negara.

Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Kelas I berlokasi di Banda Aceh, Padang, Surakarta, Samarinda, Kendari, Ternate, Ambon, dan Sorong.

Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Kelas II mempunyai tugas melaksanakan pelatihan vokasi dan peningkatan produktivitas, sertifikasi kompetensi, serta konsultansi dan peningkatan jejaring di bidang pelatihan vokasi dan produktivitas.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Kelas II menyelenggarakan fungsi: a. penyusunan rencana, program dan anggaran; b. pelaksanaan pelatihan vokasi dan peningkatan produktivitas; c. pelaksanaan fasilitasi pemagangan; d. pelaksanaan sertifikasi kompetensi; e. pelaksanaan konsultansi pelatihan dan produktivitas; f. pelaksanaan promosi dan pengukuran peningkatan produktivitas; g. pelaksanaan peningkatan jejaring pelatihan vokasi dan produktivitas; h. pelaksanaan pemantauan pelatihan vokasi dan produktivitas; i. pelaksanaan urusan organisasi dan sumber daya manusia aparatur, tata laksana, keuangan, rumah tangga, persuratan, kearsipan, perlengkapan, dan pengelolaan barang milik negara; dan j. penyusunan evaluasi dan pelaporan.

Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Kelas II terdiri atas: a. Subbagian Umum; dan b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Subbagian Umum mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana, program dan anggaran, evaluasi dan pelaporan, urusan keuangan, sumber daya manusia aparatur, organisasi dan tata laksana, rumah tangga, persuratan dan kearsipan, perlengkapan, dan pengelolaan barang milik negara.

Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Kelas II berlokasi di Bandung Barat, Lombok Timur, Bantaeng, Sidoarjo, Banyuwangi, Pangkajene dan Kepulauan, dan Belitung.

(1) Dalam rangka optimalisasi jangkauan pelayanan pelatihan vokasi dan produktivitas, pada UPT Bidang Pelatihan Vokasi dan Produktivitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dapat dibentuk Satuan Pelayanan. (2) Satuan Pelayanan merupakan satuan tugas yang bertanggung jawab kepada Kepala UPT Bidang Pelatihan Vokasi dan Produktivitas yang membawahinya. (3) Satuan Pelayanan merupakan unit organisasi nonstruktural yang dipimpin oleh Koordinator. (4) Satuan Pelayanan mempunyai tugas melakukan sebagian tugas pelayanan pelatihan vokasi dan produktivitas dari UPT Bidang Pelatihan Vokasi dan Produktivitas yang membawahinya.

(1) UPT Bidang Perluasan Kesempatan Kerja berada di

bawah dan bertanggung jawab kepada Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja. (2) UPT Bidang Perluasan Kesempatan Kerja dipimpin oleh Kepala.

Klasifikasi UPT Bidang Perluasan Kesempatan Kerja terdiri atas: a. Balai Besar Perluasan Kesempatan Kerja; dan b. Balai Perluasan Kesempatan Kerja.

Balai Besar Perluasan Kesempatan Kerja mempunyai tugas melaksanakan penciptaan tenaga kerja mandiri lanjutan, pelaksanaan perluasan kesempatan kerja berbasis kawasan, uji coba model perluasan kesempatan kerja, serta peningkatan jejaring perluasan kesempatan kerja.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Balai Besar Perluasan Kesempatan Kerja menyelenggarakan fungsi: a. penyusunan rencana, program dan anggaran; b. pelaksanaan penciptaan tenaga kerja mandiri lanjutan; c. pelaksanaan perluasan kesempatan kerja berbasis kawasan; d. pelaksanaan uji coba model perluasan kesempatan kerja; e. pelaksanaan peningkatan jejaring perluasan kesempatan kerja; f. pelaksanaan urusan organisasi dan sumber daya

manusia aparatur, tata laksana, keuangan, rumah tangga, persuratan, kearsipan, perlengkapan, dan pengelolaan barang milik negara; dan g. penyusunan evaluasi dan pelaporan.

Balai Besar Perluasan Kesempatan Kerja terdiri atas: a. Bagian Umum; dan b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana, program dan anggaran, evaluasi dan pelaporan, urusan keuangan, sumber daya manusia aparatur, organisasi dan tata laksana, rumah tangga, persuratan dan kearsipan, perlengkapan, dan pengelolaan barang milik negara.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, Bagian Umum menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan penyusunan rencana, program dan anggaran, evaluasi dan penyusunan laporan; b. pelaksanaan urusan keuangan; c. pelaksanaan urusan sumber daya manusia aparatur, organisasi dan tata laksana; dan d. pelaksanaan urusan persuratan, kearsipan, perlengkapan, dan pengelolaan barang milik negara.

Bagian Umum terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Balai Besar Perluasan Kesempatan Kerja berlokasi di Bandung Barat.

Balai Perluasan Kesempatan Kerja mempunyai tugas melaksanakan penciptaan tenaga kerja mandiri pemula dan peningkatan jejaring perluasan kesempatan kerja.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, Balai Perluasan Kesempatan Kerja menyelenggarakan fungsi: a. penyusunan rencana, program dan anggaran; b. pelaksanaan penciptaan tenaga kerja mandiri pemula; c. pelaksanaan peningkatan jejaring perluasan kesempatan kerja; d. pelaksanaan urusan organisasi dan sumber daya manusia aparatur, tata laksana, keuangan, rumah tangga, persuratan, kearsipan, perlengkapan, dan pengelolaan barang milik negara; dan e. penyusunan evaluasi dan pelaporan.

Balai Perluasan Kesempatan Kerja terdiri atas: a. Subbagian Umum; dan b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Subbagian Umum mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana, program dan anggaran, evaluasi dan pelaporan, urusan keuangan, sumber daya manusia aparatur, organisasi dan tata laksana, rumah tangga, persuratan dan kearsipan, perlengkapan, dan pengelolaan barang milik negara.

Balai Perluasan Kesempatan Kerja berlokasi di Bekasi dan Kendari.

(1) UPT Bidang Keselamatan dan Kesehatan Kerja berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja. (2) UPT Bidang Keselamatan dan Kesehatan Kerja dipimpin oleh Kepala.

Klasifikasi UPT Bidang Keselamatan dan Kesehatan Kerja terdiri atas: a. Balai Besar Keselamatan dan Kesehatan Kerja; dan b. Balai Keselamatan dan Kesehatan Kerja.

Balai Besar Keselamatan dan Kesehatan Kerja mempunyai tugas melaksanakan pengujian, peningkatan kapasitas dan uji kompetensi personil, uji coba metode dan standar, kalibrasi, pemeriksaan kesehatan kerja, konsultansi, dan peningkatan jejaring di bidang keselamatan dan kesehatan kerja.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, Balai Besar Keselamatan dan Kesehatan Kerja menyelenggarakan fungsi: a. penyusunan rencana, program dan anggaran; b. pelaksanaan analisis dan pengujian keselamatan dan kesehatan kerja; c. pelaksanaan peningkatan kapasitas dan uji kompetensi personil keselamatan dan kesehatan kerja; d. pelaksanaan uji coba metode dan standar keselamatan dan kesehatan kerja; e. pelaksanaan kalibrasi peralatan pengujian keselamatan dan kesehatan kerja; f. pelaksanaan pemeriksaan kesehatan kerja; g. pelaksanaan pelayanan konsultansi dan rekomendasi pengendalian keselamatan dan kesehatan kerja; h. peningkatan jejaring keselamatan dan kesehatan kerja;

i. pelaksanana urusan organisasi dan sumber daya manusia aparatur, tata laksana, keuangan, rumah tangga, persuratan, kearsipan, perlengkapan, dan pengelolaan barang milik negara; dan j. penyusunan evaluasi dan pelaporan.

Balai Besar Keselamatan dan Kesehatan Kerja terdiri atas: a. Bagian Umum; dan b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana, program dan anggaran, pelaksanaan urusan keuangan, sumber daya manusia aparatur, organisasi dan tata laksana, rumah tangga, persuratan dan kearsipan, perlengkapan, dan pengelolaan barang milik negara, serta penyusunan evaluasi dan pelaporan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Bagian Umum menyelenggarakan fungsi: a. penyusunan rencana, program dan anggaran; b. pelaksanaan urusan keuangan; c. pelaksanaan urusan sumber daya manusia aparatur, organisasi dan tata laksana; d. pelaksanaan urusan persuratan, kearsipan, perlengkapan, dan pengelolaan barang milik negara; dan e. penyusunan evaluasi dan penyusunan laporan Balai.

Bagian Umum terdiri atas kelompok jabatan fungsional.

Balai Besar Keselamatan dan Kesehatan Kerja berlokasi di Jakarta.

Balai Keselamatan dan Kesehatan Kerja mempunyai tugas melaksanakan pengujian, peningkatan kapasitas dan uji kompetensi personil, pemeriksaan kesehatan kerja, konsultansi, dan peningkatan jejaring di bidang keselamatan dan kesehatan kerja.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45, Balai Keselamatan dan Kesehatan Kerja menyelenggarakan fungsi: a. penyusunan rencana, program dan anggaran; b. pelaksanaan analisis dan pengujian keselamatan dan kesehatan kerja; c. pelaksanaan peningkatan kapasitas dan uji kompetensi personil keselamatan dan kesehatan kerja; d. pelaksanaan pemeriksaan kesehatan kerja; e. pelaksanaan pelayanan konsultasi dan rekomendasi pengendalian keselamatan dan kesehatan kerja; f. peningkatan jejaring keselamatan dan kesehatan kerja; g. pelaksanana urusan organisasi dan sumber daya manusia aparatur, tata laksana, keuangan, rumah tangga, persuratan, kearsipan, perlengkapan, dan pengelolaan barang milik negara; dan

h. penyusunan evaluasi dan pelaporan.

Paragraf 2 Susunan Organisasi

Balai Keselamatan dan Kesehatan Kerja terdiri atas: a. Subbagian Umum; dan b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Subbagian Umum mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana, program dan anggaran, pelaksanaan urusan keuangan, sumber daya manusia aparatur, organisasi dan tata laksana, rumah tangga, persuratan dan kearsipan, perlengkapan, dan pengelolaan barang milik negara, serta penyusunan evaluasi dan pelaporan.

Balai Keselamatan dan Kesehatan Kerja berlokasi di Medan, Makassar, Bandung, dan Samarinda.

Pada masing-masing UPT di Kementerian dapat ditetapkan jabatan fungsional sesuai dengan kebutuhan yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan

tugas dan fungsi UPT sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan. (2) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditetapkan Koordinator dan/atau Subkoordinator Pelaksana Fungsi Pelayanan Fungsional sesuai dengan ruang lingkup bidang tugas dan fungsi UPT masing-masing. (3) Koordinator dan/atau Subkoordinator Pelaksana Fungsi Pelayanan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas mengkoordinasikan dan mengelola kegiatan pelayanan fungsional sesuai dengan bidang tugas masing-masing. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembagian tugas Koordinator dan/atau Subkoordinator Pelaksana Fungsi Pelayanan Fungsional ditetapkan Menteri.

(1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 terdiri dari berbagai jenis jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Jumlah Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan yang didasari atas analisis jabatan dan beban kerja. (3) Tugas, jenis, dan jenjang Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur jabatan fungsional masing-masing.

Kepala UPT dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, harus menerapkan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

(1) UPT harus menyusun proses bisnis yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien antarunit organisasi di lingkungan UPT. (2) Proses bisnis antarunit organisasi di lingkungan UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri.

UPT harus menyusun analisis jabatan, peta jabatan, analisis beban kerja, dan uraian tugas terhadap seluruh jabatan di lingkungan UPT.

Setiap unsur di lingkungan UPT dalam melaksanakan tugas dan fungsi harus menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan UPT maupun dalam hubungan dengan lembaga lain terkait.

Semua unsur di lingkungan UPT harus menerapkan sistem pengendalian intern di lingkungan masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Setiap pimpinan unit organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas sesuai dengan uraian tugas yang telah ditetapkan. (2) Pengarahan dan petunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diikuti dan dipatuhi oleh bawahan secara bertanggungjawab serta dilaporkan secara berkala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan unit organisasi harus melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap unit organisasi di bawahnya.

(1) Kepala Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas, Kepala Balai Besar Perluasan Kesempatan Kerja, dan Kepala Balai Besar Keselamatan dan Kesehatan Kerja merupakan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama atau setara dengan jabatan Eselon II.b. (2) Kepala Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Kelas I, Kepala Balai Perluasan Kesempatan Kerja, dan Kepala Balai Keselamatan dan Kesehatan Kerja merupakan Jabatan Administrator atau setara dengan jabatan Eselon III.a. (3) Kepala Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Kelas II dan Kepala Bagian pada Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas, Kepala Bagian pada Balai Besar Perluasan Kesempatan Kerja, dan Kepala Bagian pada Balai Besar Keselamatan dan Kesehatan Kerja merupakan Jabatan Administrator atau setara dengan jabatan Eselon III.b. (4) Kepala Subbagian pada Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Kelas I, Kepala Subbagian pada Balai Perluasan Kesempatan Kerja, dan Kepala Subbagian pada Balai Keselamatan dan Kesehatan Kerja merupakan Jabatan Pengawas atau setara dengan jabatan Eselon IV.a. (5) Kepala Subbagian pada Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Kelas II merupakan Jabatan Pengawas atau setara dengan jabatan Eselon IV.b.

(1) Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator, dan Pengawas diangkat dan diberhentikan oleh Menteri. (2) Pejabat fungsional diangkat dan diberhentikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Nomenklatur, lokasi, dan wilayah kerja UPT, serta nomenklatur dan lokasi satuan pelayanan pelatihan vokasi dan produktivitas tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (2) Struktur organisasi UPT tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Perubahan organisasi dan tata kerja UPT di Kementerian ditetapkan oleh Menteri setelah mendapatkan persetujuan tertulis dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, seluruh pejabat yang memangku jabatan di Kementerian sebagaimana dimaksud dalam: a. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 21 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Pelatihan Kerja (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2015 Nomor 1310) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri

Ketenagakerjaan Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 21 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Pelatihan Kerja (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2019 Nomor 691); b. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 22 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Peningkatan Produktivitas (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2015 Nomor 1311); c. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 23 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2015 Nomor 1312); d. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 24 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Pengembangan Pasar Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2015 Nomor 1313), tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan adanya penyesuaian berdasarkan Peraturan Menteri ini.

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Balai Higiene Perusahaan, Ergonomi, Kesehatan dan Keselamatan Kerja Surabaya tetap menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP-137/MEN/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan peraturan pelaksanaannya sampai dengan adanya kebijakan baru.

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, semua

peraturan pelaksanaan dari: a. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 21 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Pelatihan Kerja (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2015 Nomor 1310) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 21 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Pelatihan Kerja (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2019 Nomor 691); b. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 22 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Peningkatan Produktivitas (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2015 Nomor 1311); c. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 23 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2015 Nomor 1312); d. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 24 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Pengembangan Pasar Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2015 Nomor 1313), dinyatakan tetap berlaku sepanjang belum diubah dan diganti berdasarkan Peraturan Menteri ini.

Pada saat Peraturan Menteri mulai berlaku: a. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 21 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Pelatihan Kerja (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2015 Nomor 1310); b. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 22 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Peningkatan Produktivitas (Berita Negara

Republik INDONESIA Tahun 2015 Nomor 1311); c. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 23 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2015 Nomor 1312); d. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 24 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Pengembangan Pasar Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2015 Nomor 1313); e. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 9 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 21 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksanan Teknis Bidang Pelatihan Kerja (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2018 Nomor 7511); f. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 21 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Pelatihan Kerja (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2019 Nomor 691), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 15 Februari 2022

MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

IDA FAUZIYAH

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 16 Februari 2022

DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN, KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BENNY RIYANTO