Peraturan Menteri Nomor 7 Tahun 2012 tentang PENDIDIKAN KEAGAMAAN KRISTEN

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pendidikan Keagamaan Kristen adalah pendidikan yang mempersiapkan peserta didik untuk dapat menjalankan peranan yang menuntut penguasaan pengetahuan tentang ajaran agama Kristen dan/atau menjadi ahli ilmu agama Kristen dan mengamalkan ajaran agama Kristen.
2. Pendidikan Keagamaan Kristen formal adalah pendidikan keagamaan Kristen yang diselenggarakan di lembaga pendidikan secara terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar dan menengah.
3. Pendidikan Keagamaan Kristen nonformal adalah pendidikan keagamaan Kristen di luar pendidikan formal yang diselenggarakan oleh masyarakat, gereja, kelompok maupun perorangan.
4. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan.
5. Evaluasi pendidikan adalah kegiatan pengendalian, penjaminan, dan penetapan mutu pendidikan terhadap berbagai komponen pendidikan pada pendidikan diniyah dan pesantren sebagai bentuk pertanggungjawaban penyelenggaraan pendidikan.
6. Akreditasi adalah kegiatan penilaian kelayakan program dan/atau satuan pendidikan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan.
7. Badan Standar Nasional Pendidikan yang selanjutnya disebut BSNP adalah badan mandiri dan independen yang bertugas mengembangkan, memantau, dan mengendalikan standar nasional pendidikan.
8. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama.
9. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen.

Penyelenggaraan pendidikan Keagamaan Kristen bertujuan untuk: (1) mempersiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memahami dan mengamalkan nilai-nilai ajaran agama Kristen dan/atau menjadi ahli ilmu agama Kristen. (2) membentuk peserta didik yang memahami dan mengamalkan nilai- nilai ajaran agama Kristen dan/atau menjadi ahli ilmu agama Kristen yang berwawasan luas, kritis, kreatif, inovatif, dan dinamis dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia.

Pendidikan Keagamaan Kristen terdiri atas: a. Pendidikan Keagamaan Kristen formal;dan b. Pendidikan Keagamaan Kristen non formal.

Pendidikan Keagamaan Kristen formal terdiri atas: a. Sekolah Dasar Teologi Kristen (SDTK); b. Sekolah Menengah Pertama Teologi Kristen (SMPTK); dan c. Sekolah Menengah Teologi Kristen (SMTK)/Sekolah Menengah Agama Kristen (SMAK).

(1) Satuan pendidikan SDTK terdiri atas 6 (enam) tingkat. (2) Satuan pendidikan SMPTK terdiri atas 3 (tiga) tingkat; (3) Satuan pendidikan SMTK/SMAK terdiri atas 3 (tiga) tingkat.

(1) Pendirian Pendidikan Keagamaan Kristen formal wajib memperoleh izin dari Menteri. (2) Pendirian Pendidikan Keagamaan Kristen formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis.

(3) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit: a. penyelenggara merupakan lembaga berbadan hukum; b. memiliki struktur organisasi; c. mendapat rekomendasi dari Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi setempat; d. melampirkan pernyataan dan bukti kesanggupan untuk membiayai lembaga pendidikan tersebut untuk jangka waktu paling sedikit 3 (tiga) tahun. (4) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengacu kepada ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri ini. (5) Pedoman pendirian Pendidikan Keagamaan Kristen formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

(1) Kurikulum SDTK, SMPTK, SMTK/SMAK terdiri atas kurikulum keagamaan Kristen dan kurikulum pendidikan umum. (2) Kurikulum keagamaan Kristen pada SDTK, SMPTK, SMTK/SMAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat: a. Dogmatika; b. Ilmu Pengetahuan Alkitab; c. Sejarah Gereja/Sejarah Suci; d. Etika; e. Pembentukan Karakter; dan f. Pendidikan Agama Kristen.

(1) Kurikulum pendidikan umum pada SDTK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) pada SDTK paling sedikit wajib memuat mata pelajaran: a. pendidikan kewarganegaraan; b. bahasa INDONESIA; c. matematika; d. ilmu pengetahuan alam; dan e. ilmu pengetahuan sosial.

(2) Kurikulum muatan pendidikan umum pada SMPTK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) paling sedikit wajib memuat mata pelajaran: a. pendidikan kewarganegaraan; b. bahasa INDONESIA; c. bahasa Inggris; d. matematika; e. ilmu pengetahuan alam; dan f. ilmu pengetahuan sosial. (3) Kurikulum muatan pendidikan umum pada SMTK/SMAK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) paling sedikit wajib memuat mata pelajaran: a. pendidikan kewarganegaraan; b. bahasa INDONESIA; c. bahasa Inggris; d. matematika; e. ilmu pengetahuan alam; f. ilmu pengetahuan sosial; g. seni dan budaya; dan h. kewirausahaan. (4) Kurikulum pendidikan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) huruf a sampai dengan huruf f disusun oleh penyelenggara Pendidikan Keagamaan Kristen dengan berpedoman pada standar pendidikan yang ditetapkan oleh Badan Standar Nasional Pendidikan. (5) Mata pelajaran seni dan budaya dan kewirausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf g dan huruf h disusun oleh penyelenggara Pendidikan Keagamaan Kristen dengan berpedoman pada standar isi yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

(1) Proses pembelajaran pada Pendidikan Keagamaan Kristen dilaksanakan dengan memperhatikan aspek perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian.

(2) Aspek perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikembangkan oleh penyelenggara Pendidikan Keagamaan Kristen sesuai kebutuhan dengan mempertimbangkan standar kompetensi dan kompetensi dasar yang harus dikuasai.

(1) Pendidik pada Pendidikan Keagamaan Kristen harus memenuhi kualifikasi dan persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai hak dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tenaga kependidikan pada Pendidikan Keagamaan Kristen terdiri atas kepala sekolah, pengawas, pustakawan, tenaga administrasi, dan tenaga lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran.

(1) Calon peserta didik pada SMPTK harus memiliki ijazah SDTK atau satuan pendidikan sederajat. (2) Calon peserta didik pada SMTK/SMAK harus memiliki ijazah pendidikan SMPTK atau satuan pendidikan sederajat.

Peserta didik yang dinyatakan lulus pada pendidikan SDTK, SMPTK dan SMTK/SMAK berhak melanjutkan ke satuan pendidikan yang lebih tinggi pada jenis pendidikan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

(1) Prasarana pendidikan yang harus dimiliki oleh Pendidikan Keagamaan Kristen paling sedikit meliputi: a. ruang kelas; b. ruang pendidik; c. ruang tata usaha;

d. ruang perpustakaan; dan e. prasarana lainnya yang diperlukan. (2) Sarana pendidikan yang harus dimiliki oleh Pendidikan Keagamaan Kristen paling sedikit meliputi: a. perabot/peralatan pendidikan; b. media pendidikan; c. buku/kitab dan sumber belajar lainnya; d. bahan habis pakai; dan e. perlengkapan lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan.

(1) Pembiayaan Pendidikan Keagamaan Kristen bersumber dari: a. penyelenggara pendidikan; b. masyarakat; dan/atau c. sumber lain yang sah. (2) Untuk mendirikan Pendidikan Keagamaan Kristen penyelenggara wajib memiliki sumber pembiayaan yang cukup untuk kelangsungan program pendidikan paling sedikit 3 (tiga) tahun.

(1) Pengelolaan Pendidikan Keagamaan Kristen dilaksanakan secara mandiri, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. (2) Pengelolaan Pendidikan Keagamaan Kristen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan fungsi pengasuhan, pendidikan, dan perlindungan.

(1) Penilaian Pendidikan Keagamaan Kristen dilakukan oleh pendidik, satuan pendidikan, dan Pemerintah. (2) Penilaian oleh pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkesinambungan yang bertujuan untuk memantau proses dan kemajuan belajar peserta didik.

(3) Penilaian oleh satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menilai pencapaian kompetensi peserta didik pada semua mata pelajaran. (4) Penilaian oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk ujian nasional. (5) Ketentuan mengenai pelaksanaan ujian nasional diatur oleh Direktur Jenderal.

Penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Peserta didik yang telah menyelesaikan proses pendidikan dan telah dinyatakan lulus ujian satuan pendidikan serta ujian nasional Pendidikan Keagamaan Kristen diberikan ijazah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Ketentuan mengenai penerbitan ijazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

(1) Akreditasi dilakukan terhadap Pendidikan Keagamaan Kristen yang berbentuk Pendidikan Keagamaan Kristen formal. (2) Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh badan akreditasi independen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

(1) Pendidikan Keagamaan Kristen nonformal diselenggarakan dalam bentuk Sekolah Minggu, Sekolah Alkitab, Remaja Gereja, Pemuda Gereja, Katekisasi, dan Pendidikan Keagamaan Kristen nonformal sejenis lainnya. (2) Pendidikan Keagamaan Kristen nonformal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dalam bentuk program. (3) Pendidikan Keagamaan Kristen nonformal yang diselenggarakan dalam bentuk program dan memiliki sebanyak 15 (lima belas) orang peserta didik atau lebih harus mendaftarkan diri ke Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota.

(1) Pembinaan dan pengawasan terhadap Pendidikan Keagamaan Kristen formal dan nonformal dilakukan untuk menjamin mutu dan akuntabilitas penyelenggaraan pendidikan. (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Direktorat Jenderal. (3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku semua peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pendidikan Keagamaan Kristen dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti dengan yang baru berdasarkan Peraturan Menteri ini.

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 25 Mei 2012 MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

SURYADHARMA ALI

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 25 Mei 2012 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN