Peraturan Menteri Nomor 14 Tahun 2012 tentang PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI REGULAR

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:

1. Ibadah Haji adalah rukun Islam kelima yang merupakan kewajiban sekali seumur hidup bagi setiap orang Islam yang mampu menunaikannya.

2. Penyelenggaraan ibadah haji reguler adalah rangkaian kegiatan pengelolaan pelaksanaan ibadah haji yang meliputi pembinaan, pelayanan, dan perlindungan jemaah haji yang diselenggarakan oleh Pemerintah.

3. Jemaah Haji adalah Warga Negara INDONESIA yang beragama Islam dan telah mendaftarkan diri untuk menunaikan ibadah haji sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan.

4. Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji yang selanjutnya disebut BPIH adalah sejumlah dana yang harus dibayar oleh warga negara yang akan menunaikan ibadah haji.

5. Panitia Penyelenggara Ibadah Haji yang selanjutnya disebut PPIH adalah petugas haji yang memberikan pembinaan, pelayanan dan perlindungan kepada Jemaah Haji di INDONESIA dan di Arab Saudi selama masa operasional penyelenggaraan ibadah haji.

6. Tim Pemandu Haji INDONESIA adalah petugas yang menyertai Jemaah Haji dalam kelompok terbang yang bertugas memberikan pelayanan umum bagi Jemaah Haji sekaligus mengemban tanggung jawab sebagai ketua kelompok terbang.

7. Tim Pembimbing Ibadah Haji INDONESIA adalah petugas yang menyertai Jemaah Haji dalam kelompok terbang yang bertugas memberikan pelayanan bimbingan ibadah bagi Jemaah Haji.

8. Tim Kesehatan Haji INDONESIA adalah petugas yang menyertai Jemaah Haji dalam kelompok terbang yang bertugas memberikan pelayanan kesehatan bagi Jemaah Haji.

9. Tim Pemandu Haji Daerah adalah petugas daerah yang menyertai Jemaah Haji dalam kelompok terbang yang bertugas memberikan pelayanan umum.

10. Panitia …

11. Tim Kesehatan Haji Daerah adalah petugas daerah yang menyertai Jemaah Haji dalam kelompok terbang yang bertugas memberikan pelayanan kesehatan bagi Jemaah Haji.

12. Formulir Pendaftaran Haji adalah formulir yang berisi data Jemaah Haji untuk mendaftar sebagai Jemaah Haji.

13. Dokumen Administrasi Perjalanan Ibadah Haji yang selanjutnya disebut DAPIH adalah dokumen yang berisi identitas Jemaah Haji yang digunakan untuk pengendalian oleh instansi terkait, baik di INDONESIA maupun di Arab Saudi.

14. Visa Haji adalah izin tertulis yang diberikan oleh pejabat yang berwenang pada kantor perwakilan Pemerintah Kerajaan Arab Saudi di INDONESIA yang memuat persetujuan untuk melakukan perjalanan ibadah haji ke wilayah kerajaan Arab Saudi.

15. Sistem Informasi dan Komputerisasi Haji Terpadu yang selanjutnya disebut SISKOHAT adalah sistem pengelolaan data dan informasi penyelenggaraan ibadah haji.

16. Kuota haji adalah batasan jumlah Jemaah Haji INDONESIA yang diberikan oleh Pemerintah Kerajaan Arab Saudi berdasarkan ketetapan Organisasi Konferensi Islam.

17. Nomor Porsi adalah nomor urut pendaftaran yang diterbitkan oleh Kementerian Agama bagi Jemaah Haji yang mendaftar.

18. Daftar tunggu (waiting list) adalah daftar Jemaah Haji yang telah mendaftar dan mendapatkan nomor porsi dan menunggu keberangkatan untuk menunaikan ibadah haji.

19. Akomodasi adalah tempat menginap yang disediakan bagi Jemaah Haji selama di asrama haji embarkasi/debarkasi dan Arab Saudi.

20. Konsumsi adalah makanan yang diberikan kepada Jemaah Haji selama di asrama haji embarkasi/debarkasi dan di Arab Saudi.

21. Embarkasi adalah tempat pemberangkatan jemaah haji ke Arab Saudi.

22. Debarkasi adalah tempat kedatangan Jemaah Haji dari Arab Saudi.

23. Bank Penerima Setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji yang selanjutnya disebut BPS BPIH adalah bank untuk melakukan pembayaran BPIH yang ditetapkan oleh Menteri Agama.

24. Taklimatul Hajj adalah PERATURAN PEMERINTAH Arab Saudi tentang penyelenggaraan ibadah haji.

25. Daerah Khusus adalah daerah yang memerlukan perlakuan khusus di bidang agama karena alasan geografis, demografis, dan ekonomi.

26. Pemerintah adalah Pemerintah Republik INDONESIA.

27. Menteri adalah menteri yang ruang lingkup tugas dan fungsinya di bidang agama.

28. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah.

29. Kepala Kanwil adalah Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi.

30. Kepala Kantor Kementerian Agama adalah Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota.

Peraturan Menteri ini mengatur mengenai: a. syarat dan prosedur pendaftaran haji; b. kuota haji; c. bimbingan ibadah haji; d. PPIH; e. petugas yang menyertai Jemaah Haji; f. pelayanan dokumen dan identitas haji; g. pelayanan transportasi Jemaah Haji; h. pelayanan akomodasi dan konsumsi haji; i. pembinaan dan pelayanan kesehatan Jemaah Haji; j. perlindungan jemaah dan petugas haji; dan k. koordinasi penyelenggaraan ibadah haji.

(1) Pendaftaran Jemaah Haji dilakukan setiap hari kerja sepanjang tahun. (2) Pendaftaran Jemaah Haji dilakukan di Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota domisili Jemaah Haji sesuai Kartu Tanda Penduduk (KTP). (3) Pendaftaran haji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib dilakukan sendiri oleh yang bersangkutan untuk pengambilan foto dan sidik jari.

(1) Untuk dapat mendaftar sebagai Jemaah Haji harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a. beragama Islam; b. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan sehat dari dokter; c. memiliki KTP yang masih berlaku; d. memiliki Kartu Keluarga; e. memiliki akte kelahiran atau surat kenal lahir atau kutipan akta nikah atau ijazah; dan f. memiliki tabungan pada BPS BPIH minimal sebesar setoran awal BPIH. (2) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), calon Jemaah Haji harus menyerahkan pas foto terbaru ukuran 3X4 cm sebanyak 10 (sepuluh) lembar dengan ketentuan: a. pas foto berwarna dengan latar belakang warna putih; b. warna baju/kerudung kontras dengan latar belakang, tidak memakai pakaian dinas, dan bagi Jemaah Haji wanita menggunakan busana muslimah; c. tidak menggunakan kaca mata; dan d. tampak wajah minimal 80 persen. (3) Dalam hal calon Jemaah Haji berusia dibawah 17 tahun dan belum memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat menggunakan kartu identitas lain yang sah. (4) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), gubernur dapat menambah persyaratan pendaftaran berupa surat keterangan domisili.

(1) Warga Negara Asing yang memiliki hubungan hukum sebagai suami/isteri atau anak yang sah (mahram) dengan Warga Negara INDONESIA yang terdaftar sebagai Jemaah Haji dan tinggal di INDONESIA dapat mendaftar sebagai Jemaah Haji. (2) Hubungan hukum sebagai suami/isteri atau anak yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan kutipan akta nikah atau akta kelahiran/kartu keluarga. (3) Warga Negara Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. beragama Islam; b. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan sehat dari dokter;

c. memiliki paspor asli kebangsaan yang masih berlaku; d. memiliki Izin Tinggal Terbatas (ITAS) atau Izin Tinggal Tetap (ITAP) di INDONESIA yang masih berlaku; e. memiliki izin bertolak dan kembali yang masih berlaku; f. tidak termasuk dalam daftar pencegahan dan penangkalan; dan g. surat rekomendasi untuk menunaikan ibadah haji dari perwakilan Negara yang bersangkutan. h. Pasal 6 (1) Pendaftaran Jemaah Haji dinyatakan sah setelah yang bersangkutan mendapatkan nomor porsi. (2) Nomor porsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berlaku bagi jemaah yang bersangkutan dan tidak dapat digantikan.

Pendaftaran haji dilakukan melalui prosedur sebagai berikut: a. Jemaah Haji menyerahkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) kepada petugas Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota untuk diverifikasi kelengkapannya; b. Jemaah Haji mengisi formulir pendaftaran haji dan menyerahkan kepada petugas Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota untuk didaftarkan kedalam SISKOHAT dan penerbitan bukti pendaftaran haji; c. Jemaah Haji menerima lembar bukti pendaftaran haji yang sudah ditandatangani dan dibubuhi cap dinas oleh petugas Kantor Kementerian Agama untuk diserahkan kepada BPS BPIH; d. Jemaah Haji membayar setoran awal BPIH pada rekening Menteri melalui BPS BPIH sesuai ketentuan yang ditetapkan oleh Menteri; e. BPS BPIH sebagaimana dimaksud pada huruf d menerbitkan bukti setoran awal sebanyak 5 (lima) lembar dengan rincian sebagai berikut:

1. lembar pertama bermaterai Rp. 6.000,- untuk calon Jemaah Haji;
2. lembar kedua untuk BPS BPIH;
3. lembar ketiga untuk Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota;
4. lembar keempat untuk Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi; dan
5. lembar kelima untuk Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah.

f. bukti setoran awal BPIH sebagaimana dimaksud pada huruf e wajib mencantumkan nomor porsi, ditandatangani dan dibubuhi cap dinas oleh BPS BPIH, dan masing-masing diberi pasfoto ukuran 3x4 cm; dan g. BPS BPIH menyerahkan lembar ketiga, keempat dan kelima bukti setoran awal BPIH ke Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah pembayaran setoran BPIH.

(1) Jemaah Haji yang telah terdaftar dan masuk alokasi kuota provinsi atau kabupaten/kota untuk keberangkatan pada musim haji tahun berjalan berhak melunasi BPIH dengan persyaratan sebagai berikut: a. belum pernah menunaikan ibadah haji; dan b. telah berusia 18 tahun atau telah menikah. (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak berlaku bagi Jemaah Haji yang akan memahrami isteri, anak kandung, dan/atau orangtua kandung. (3) Jemaah Haji sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Kanwil dan dimasukkan kedalam SISKOHAT dalam batas waktu yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal. (4) Pelunasan BPIH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada waktu yang ditetapkan oleh Menteri.

(1) Dalam hal Jemaah Haji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) tidak melunasi BPIH, yang bersangkutan secara otomatis menjadi Jemaah Haji daftar tunggu untuk musim haji berikutnya. (2) Jemaah Haji yang telah melunasi BPIH dan tidak dapat berangkat pada musim haji tahun berjalan, yang bersangkutan secara otomatis menjadi Jemaah Haji daftar tunggu untuk musim haji berikutnya. (3) Apabila setelah 2 (dua) kali musim haji, Jemaah Haji sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat berangkat maka pendaftaran haji yang bersangkutan dibatalkan secara otomatis.

(1) Jemaah Haji yang telah terdaftar dan masuk alokasi kuota provinsi atau kabupaten/kota untuk keberangkatan pada musim haji tahun berjalan dan sudah pernah menunaikan ibadah haji berhak melunasi BPIH pada masa perpanjangan pelunasan musim haji tahun berjalan selama kuota masih tersedia. (2) Dalam hal pada masa perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tersedia kuota, yang bersangkutan secara otomatis menjadi Jemaah Haji Daftar Tunggu untuk musim haji berikutnya.

(1) Pendaftaran haji dinyatakan batal apabila Jemaah Haji: a. meninggal dunia. b. mengundurkan diri karena alasan kesehatan atau alasan lain. c. tidak dapat berangkat dalam masa 2 (dua) kali musim haji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3). d. dilarang ke luar negeri berdasarkan ketentuan peraturan perundangan. (2) Pembatalan pendaftaran haji karena Jemaah Haji meninggal dunia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a atau karena mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan berdasarkan pemberitahuan dari ahli waris atau permohonan Jemaah Haji yang bersangkutan.

(1) Setoran BPIH Jemaah Haji yang pendaftarannya dinyatakan batal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dikembalikan kepada yang bersangkutan atau ahli warisnya sesuai besaran BPIH yang disetorkan. (2) Pengembalian setoran BPIH bagi Jemaah Haji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a dan huruf b, dilakukan setelah memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. menyerahkan lembar pertama bukti setoran BPIH; dan b. menyerahkan surat pemberitahuan dari ahli waris atau permohonan Jemaah Haji yang bersangkutan/kuasanya. (3) Pedoman pendaftaran haji, pembatalan pendaftaran haji, dan pengembalian BPIH ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

(1) Menteri MENETAPKAN kuota haji nasional, kuota haji provinsi, dan kuota haji khusus dengan memperhatikan prinsip keadilan dan proporsionalitas. (2) Penetapan kuota haji provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan proporsi 1/1000 jumlah penduduk muslim di provinsi.

(3) Selain proporsi jumlah penduduk muslim di provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Menteri dapat mempertimbangkan masa tunggu Jemaah Haji, daerah khusus, dan atau usia Jemaah haji. (4) Gubenur dapat MENETAPKAN kuota provinsi ke dalam kuota kabupaten/kota berdasarkan proporsi 1/1000 jumlah penduduk muslim di kabupaten/kota. (5) Selain proporsi jumlah penduduk muslim di provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), gubernur dapat mempertimbangkan masa tunggu Jemaah Haji di kabupaten/kota.

(1) Kuota haji provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) yang tidak terpenuhi pada akhir masa pelunasan BPIH dikembalikan menjadi kuota nasional. (2) Kuota nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan bagi Jemaah Haji dengan kriteria sebagai berikut: a. belum pernah menunaikan ibadah haji; b. berusia di atas 60 tahun dengan mendahulukan usia yang lebih tua; c. penggabungan suami istri yang dibuktikan dengan kutipan akta nikah/ kartu keluarga; d. penggabungan anak dengan orang tua yang dibuktikan dengan akte kelahiran; atau e. pendamping bagi Jemaah Haji udzur yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter.

(1) Pemerintah wajib memberikan bimbingan kepada Jemaah Haji sejak sebelum keberangkatan, selama dalam perjalanan, selama di Arab Saudi sampai dengan kepulangan ke INDONESIA. (2) Bimbingan sebelum keberangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan bagi Jemaah Haji yang berhak melunasi BPIH dalam alokasi kuota musim haji tahun berjalan.

(1) Bimbingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dilakukan secara langsung dan tidak langsung.

(2) Bimbingan secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk tatap muka di tingkat kecamatan dan di tingkat kabupaten/kota. (3) Bimbingan secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan melalui media. (4) Bimbingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi manasik haji, perjalanan dan pelayanan haji, kesehatan, serta hak dan kewajiban jemaah.

(1) Selain bimbingan yang dilaksanakan oleh Pemerintah, masyarakat baik secara perseorangan maupun kelompok bimbingan dapat menyelenggarakan bimbingan Jemaah Haji. (2) Kelompok bimbingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat izin dari Kepala Kanwil. (3) Kelompok bimbingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. berbadan hukum yayasan; b. mempunyai susunan pengurus yang tidak dijabat oleh pegawai negeri sipil Kementerian Agama yang masih aktif; c. memiliki tenaga yang mempunyai kompetensi di bidang manasik dan perjalanan haji; dan d. memperoleh rekomendasi dari Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota. (4) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang. (5) Perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan berdasarkan hasil penilaian yang dilakukan oleh Kantor Kementerian Agama. (6) Bimbingan ibadah haji yang dilakukan oleh perseorangan atau kelompok bimbingan harus berpedoman pada buku bimbingan manasik dan perjalanan haji yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

Kelompok bimbingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) wajib: a. mentaati peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan penyelenggaraan ibadah haji; dan b. melaporkan pelaksanaan kegiatan bimbingan kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota. b. mempunyai …

(1) Kelompok Bimbingan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (6) dan Pasal 18 dikenakan sanksi berupa peringatan tertulis, pembekuan izin, atau pencabutan izin sesuai dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan. (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Kanwil.

(1) Direktur Jenderal membentuk PPIH di tingkat pusat, di daerah yang memiliki embarkasi, dan di Arab Saudi. (2) PPIH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur Kementerian Agama, kementerian/instansi terkait, dan/atau pemerintah daerah. (3) PPIH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sudah terbentuk paling lambat 1 (satu) bulan sebelum pemberangkatan Jemaah Haji kelompok terbang pertama. (4) Gubernur atau bupati/walikota di daerah yang tidak memiliki embarkasi dapat membentuk PPIH.

PPIH bertugas melakukan pembinaan, pelayanan dan perlindungan Jemaah Haji, serta pengendalian dan koordinasi pelaksanaan operasional Ibadah Haji di INDONESIA dan di Arab Saudi. Pasal 22 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, PPIH dibantu oleh petugas yang menyertai Jemaah Haji.

(1) Petugas yang menyertai Jemaah Haji terdiri dari: a. Tim Pemandu Haji INDONESIA (TPHI); b. Tim Pembimbing Ibadah Haji INDONESIA (TPIHI); dan c. Tim Kesehatan Haji INDONESIA (TKHI). (2) Petugas yang menyertai Jemaah Haji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a. warga negara INDONESIA; b. beragama Islam; c. berusia paling tinggi 55 tahun; d. sehat jasmani dan rohani; e. memiliki kompetensi dan keahlian sesuai bidang tugas; dan f. memiliki komitmen dan integritas. (3) Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) petugas TPIHI harus sudah menunaikan ibadah haji. (4) Petugas selain TPIHI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diutamakan yang telah menunaikan ibadah haji dengan jumlah paling kurang 60 persen.

(1) TPHI dan TPIHI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf a dan huruf b berasal dari unsur Pegawai Negeri Sipil Kementerian Agama. (2) Dalam hal diperlukan, TPIHI dapat diangkat dari unsur non Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) TKHI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf c berasal dari unsur Pegawai Negeri Sipil Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.

(1) TPHI, TPIHI, dan TKHI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) ditetapkan setelah melalui seleksi yang meliputi seleksi administrasi, tes kompetensi, tes psikologi, dan seleksi lain yang diperlukan. (2) Setiap calon petugas haji yang lulus seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengikuti pelatihan petugas. (3) TPHI dan TPIHI yang lulus seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direktur Jenderal. (4) TKHI yang lulus seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan setelah berkoordinasi dengan Menteri.

(1) Selain petugas haji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1), gubernur atau bupati/walikota dapat mengangkat petugas haji daerah yang terdiri atas Tim Pemandu Haji Daerah (TPHD) dan Tim Kesehatan Haji Daerah (TKHD).

(2) Petugas haji daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2).

(1) Setiap Jemaah Haji yang akan diberangkatkan ke Arab Saudi harus memiliki dokumen perjalanan ibadah haji berupa paspor dan memperoleh visa haji. (2) Pengurusan penerbitan paspor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Jemaah Haji yang dikoordinasikan oleh Kementerian Agama. (3) Pengurusan visa haji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah. (4) Dalam rangka pengendalian dan pendataan, setiap Jemaah Haji diberikan DAPIH.

(1) Selain dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dan ayat (4) Jemaah Haji diberikan gelang identitas. (2) Gelang identitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dikenakan oleh Jemaah Haji sejak keberangkatan, selama di Arab Saudi sampai dengan kembali ke INDONESIA.

(1) Transportasi Jemaah Haji dari daerah asal ke dan dari embarkasi/debarkasi menjadi tanggung jawab Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota. (2) Pelaksanaan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengacu pada jadwal pemberangkatan dan pemulangan Jemaah Haji ke dan dari Arab Saudi. (3) Pelaksanaan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan aspek keamanan, keselamatan, kenyamanan, dan efisiensi.

(1) Transportasi Jemaah Haji dari INDONESIA ke Arab Saudi dan dari Arab Saudi ke INDONESIA menggunakan transportasi udara dengan sistem charter. (2) Pelaksana transportasi udara Jemaah Haji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan transportasi udara yang meliputi sekurang-kurangnya persyaratan administratif, standar kelaikudaraan, jenis dan kapasitas pesawat, dan standar pelayanan. (3) Penetapan pelaksana transportasi udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri setelah berkoordinasi dengan Menteri yang ruang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang perhubungan udara.

(1) Penyusunan jadwal transportasi udara Jemaah Haji dari INDONESIA ke Arab Saudi dan dari Arab Saudi ke INDONESIA mengacu kepada Rencana Perjalanan Haji (RPH) dengan memperhatikan kalender Ummul Quro Arab Saudi. (2) Jadwal transportasi udara Jemaah Haji dan Rencana Perjalanan Haji (RPH) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

(1) Keberangkatan Jemaah Haji dari INDONESIA ke Arab Saudi dilakukan melalui embarkasi sesuai dengan pengelompokan berdasarkan domisili tempat yang bersangkutan mendaftar. (2) Dalam hal suami dan isteri atau orang tua dan anak kandung, tidak berada dalam pengelompokan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan penggabungan dengan mutasi keberangkatan antar provinsi dan/atau antar embarkasi.

(1) Transportasi darat Jemaah Haji antar kota perhajian di Arab Saudi (Jeddah, Mekah, dan Madinah) dan di masyair (Arafah, Muzdhalifah, dan Mina) menjadi tanggung jawab Pemerintah bekerjasama dengan Pemerintah Arab Saudi. (2) Transportasi darat Jemaah Haji di kota Mekah dari pemondokan ke dan dari masjidil haram menjadi tanggung jawab Pemerintah. (3) Transportasi darat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan sesuai ketentuan PERATURAN PEMERINTAH Arab Saudi.

Akomodasi dan konsumsi Jemaah Haji di INDONESIA dan di Arab Saudi menjadi tanggung jawab Pemerintah.

Akomodasi dan konsumsi Jemaah Haji di INDONESIA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 diberikan kepada Jemaah Haji selama berada di asrama haji embarkasi.

(1) Akomodasi Jemaah Haji di Arab Saudi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 meliputi pemondokan di Mekah, Madinah, Jeddah, dan perkemahan Arafah (2) Penempatan Jemaah Haji di pemondokan Mekah dilakukan dengan sistem undian (qur’ah). dan Mina. (3) Akomodasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan aspek kesehatan, keamanan, kenyamanan, dan kemudahan serta PERATURAN PEMERINTAH Arab Saudi. (4) Penempatan Jemaah Haji di pemondokan Madinah dan Jeddah dilakukan berdasarkan jadwal kedatangan Jemaah Haji.

(1) Konsumsi Jemaah Haji di Arab Saudi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 diberikan di Jeddah, Madinah, Arafah, dan Mina. (2) Konsumsi Jemaah Haji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi standar gizi, menu, kesehatan, kebersihan, dan keamanan. (3) Penyedia konsumsi bagi Jemaah Haji harus memenuhi paling sedikit persyaratan administratif, peralatan, tenaga, bahan baku, pengolahan, distribusi, pelayanan, pengawasan dan penjaminan mutu.

Dalam rangka melaksanakan tanggung jawab penyediaan akomodasi dan konsumsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, Pemerintah dapat menunjuk penyedia akomodasi dan konsumsi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Pembinaan dan pelayanan kesehatan Jemaah Haji dilaksanakan oleh kementerian yang ruang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang kesehatan di bawah koordinasi Menteri. (2) Pembinaan dan pelayanan kesehatan Jemaah Haji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sebelum keberangkatan, selama pelaksanaan penyelenggaraan ibadah haji, dan setelah kembali ke INDONESIA. (3) Pembinaan kesehatan Jemaah Haji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk penyuluhan baik secara langsung maupun tidak langsung.

(1) Pelayanan kesehatan Jemaah Haji sebelum keberangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi medical chek up dan vaksinasi sesuai ketentuan Pemerintah Arab Saudi. (2) Pelayanan kesehatan Jemaah Haji selama pelaksanaan penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi pelayanan kesehatan kloter, pelayanan di balai pengobatan haji di Jeddah, Makkah, Madinah, dan pelayanan kesehatan di Arafah, Mudzalifah, serta Mina.

Jemaah Haji yang masih memerlukan perawatan pasca operasional haji dirawat di rumah sakit Pemerintah Arab Saudi.

(1) Pemulangan Jemaah Haji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ke INDONESIA menjadi tanggung jawab pihak penerbangan sampai ke debarkasi. (2) Dalam hal Jemaah Haji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masih memerlukan perawatan, berhak mendapatkan perawatan paling lama 14 hari di rumah sakit yang ditunjuk oleh Kementerian yang ruang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang kesehatan.

(1) Jemaah Haji yang sakit dengan status rawat inap dan tidak dalam perawatan khusus di Intensive Care Unit (ICU) atau Intensive Cardiac Care Unit (ICCU) pada tanggal 9 Zulhijah, harus disafariwukufkan. (2) Jemaah Haji dibadalhajikan apabila:

a. meninggal dunia di asrama haji embarkasi, perjalanan keberangkatan, atau di Arab Saudi sebelum wukuf di Arafah; b. sakit dan tidak dapat disafariwukufkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1); atau c. mengalami gangguan jiwa.

(1) Jemaah dan petugas haji diberikan asuransi karena cacat tetap akibat kecelakaan dan meninggal dunia. (2) Asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada jemaah dan petugas haji dengan masa pertanggungan sejak Jemaah Haji berangkat dari tempat tinggal sampai kembali ke tempat tinggal.

(1) Menteri mengkoordinasikan penyelenggaraan ibadah haji dengan menteri dan/atau pimpinan instansi terkait di tingkat nasional. (2) Instansi terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain meliputi, Kementerian Kesehatan, Kementerian Perhubungan, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kementerian Komunikasi dan Informasi, dan Bank INDONESIA.

(1) Gubernur mengkoordinasikan penyelenggaraan ibadah haji dengan pimpinan kementerian dan/atau instansi terkait di daerah. (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Kepala Kanwil. (3) Kementerian dan/atau instansi terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kantor wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kantor Bea dan Cukai, Kantor Kesehatan Pelabuhan, Kepolisian Daerah, Administrator Bandara, dan PT. Angkasa Pura. (4) Kepala Kanwil merencanakan, melaksanakan, dan mengendalikan penyelenggaraan ibadah haji di tingkat provinsi.

(1) Bupati/walikota mengkoordinasikan penyelenggaraan ibadah haji dengan pimpinan kementerian dan/atau instansi terkait di daerah. (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Kepala Kantor Kementerian Agama kabupaten/kota. (3) Kepala Kantor Kementerian Agama merencanakan, melaksanakan, mengarahkan dan mengendalikan penyelenggaraan ibadah haji di tingkat kabupaten/kota.

(1) Kepala Perwakilan Pemerintah Republik INDONESIA untuk Kerajaan Arab Saudi mengkoordinasikan Penyelenggaraan ibadah haji dengan pimpinan kementerian dan/atau instansi terkait di Arab Saudi. (2) Instansi terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Haji, Muassasah Thawafah, Muassasah Adilla, Maktab Wukala Al-Muwahhad, Naqabah Ammah Lissayaaroh, Maktab Zamazimah, dan otoritas bandara. (3) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Konsul Jenderal Republik INDONESIA di Jeddah yang secara teknis operasional dilakukan oleh Kepala Kantor Misi Haji INDONESIA.

Semua ketentuan yang mengatur tentang penyelenggaraan ibadah haji reguler dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan/atau belum diatur dalam ketentuan lain yang dibuat berdasarkan Peraturan Menteri ini.

(1) Dengan berlakunya Peraturan Menteri ini Keputusan Menteri Agama Nomor 371 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan ibadah haji dan Umrah dan Keputusan Menteri Agama Nomor 396 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Agama Nomor 371 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan ibadah haji dan Umrah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. (2) Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 6 September 2012 MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

SURYADHARMA ALI

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 7 September 2012 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN