Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1.
Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang
kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh
Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2.
Daerah adalah daerah Provinsi Sulawesi Selatan.
3.
Provinsi adalah Provinsi Sulawesi Selatan.
Pengawasan . . .
Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Selatan.
Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
Pemerintah Daerah Provinsi adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota dalam wilayah Provinsi Sulawesi Selatan.
Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang berada di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan.
Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang Laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan kehidupannya.
Tata Ruang adalah wujud Struktur Ruang dan Pola Ruang.
Penataan Ruang adalah suatu sistem perencanaan Tata Ruang, Pemanfaatan Ruang, dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang.
Rencana Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RTR adalah hasil perencanaan Tata Ruang.
Laut adalah ruang perairan di muka bumi yang menghubungkan daratan dengan daratan dan bentuk-bentuk alamiah lainnya, yang merupakan kesatuan geografis dan ekologis beserta segenap unsur terkait, dan yang batas dan sistemnya ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dan hukum internasional.
Struktur Ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hirarkis memiliki hubungan fungsional.
Pola Ruang adalah distribusi peruntukan Ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan Ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan Ruang untuk fungsi budi daya.
Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan Struktur Ruang dan Pola Ruang sesuai dengan Rencana Tata Ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
Kawasan . . .
Pengawasan Penataan Ruang adalah upaya agar Penyelenggaraan Penataan Ruang dapat diwujudkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pengendalian Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib Tata Ruang.
Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disingkat KKPR adalah kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RTR.
Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut yang selanjutnya disingkat KKPRL adalah kesesuaian antara rencana Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut dengan RTR dan/atau RZ.
Persetujuan KKPR adalah dokumen yang menyatakan kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RTR selain RDTR.
Wilayah adalah Ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.
Kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budi daya.
Kawasan Lindung adalah Wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan.
Kawasan Budi Daya adalah Wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudi dayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia dan sumber daya buatan.
Pusat Kegiatan Nasional yang selanjutnya disingkat PKN adalah Kawasan Perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala internasional, Nasional, atau beberapa provinsi.
Pusat Kegiatan Wilayah yang selanjutnya disingkat PKW adalah Kawasan Perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala Provinsi atau beberapa Kabupaten/Kota.
Pusat Kegiatan Lokal yang selanjutnya disingkat PKL adalah Kawasan Perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala Kabupaten/Kota atau beberapa kecamatan.
Kawasan Perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa, pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi.
Pasal 2 . . .
30. Kawasan Perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama
bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat
permukiman
perkotaan,
pemusatan
dan
distribusi
pelayanan
pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi.
31. Kawasan Strategis Nasional yang selanjutnya disingkat KSN adalah
wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai
pengaruh sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara,
pertahanan dan keamanan negara, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau
lingkungan, termasuk wilayah yang telah ditetapkan sebagai warisan
dunia.
32. Kawasan Perkotaan Makassar, Maros, Sungguminasa, dan Takalar yang
selanjutnya disingkat Mamminasata adalah satu kesatuan Kawasan
Perkotaan yang terdiri atas Kota Makassar sehagai Kawasan Perkotaan
inti, Kawasan Perkotaan Maros di Kabupaten Maros, Kawasan Perkotaan
Sungguminasa di Kabupaten Gowa, Kawasan Perkotaan Takalar di
Kabupaten Talakar, sebagai Kawasan Perkotaan di sekitarnya, yang
membentuk Kawasan metropolitan.
33. Kawasan Strategis Provinsi yang selanjutnya disingkat KSP adalah
wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai
pengaruh sangat penting dalam lingkup provinsi terhadap ekonomi,
sosial, budaya, dan/atau lingkungan serta merupakan bagian tidak
terpisahkan dari rencana tata ruang wilayah provinsi.
34. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk
masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau Pemangku Kepentingan
nonpemerintah lain dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang.
35. Orang adalah orang perseorangan dan/atau korporasi.
36. Forum Penataan Ruang adalah wadah di tingkat pusat dan daerah yang
bertugas untuk membantu Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
dengan memberikan pertimbangan dalam Penyelenggaraan Penataan
Ruang.
BAB II
RUANG LINGKUP
Bagian Kesatu
Ruang Lingkup Wilayah Perencanaan
Teluk . . .
Pasal 2
(1)
Wilayah perencanaan RTR Wilayah Provinsi meliputi seluruh wilayah
administrasi Provinsi Sulawesi Selatan yang berada pada posisi geografis
antara 1°52' - 8°LS dan 116°48' - 122°36'BT.
(2)
Cakupan Wilayah perencanaan RTR Wilayah Provinsi mempunyai luas
sebesar kurang lebih 12.885.065 (dua belas juta delapan ratus delapan
puluh lima ribu enam puluh lima) hektar meliputi:
a. Wilayah darat; dan
b. Wilayah Laut.
(3)
Wilayah darat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi 21
(dua puluh satu) kabupaten dan 3 (tiga) kota meliputi:
a. Kabupaten Luwu Utara;
b. Kabupaten Luwu Timur;
c. Kabupaten Luwu;
d. Kabupaten Tana Toraja;
e. Kabupaten Toraja Utara;
f.
Kabupaten Pinrang;
g. Kabupaten Sidenreng Rappang;
h. Kabupaten Enrekang;
i.
Kabupaten Barru;
j.
Kabupaten Pangkajene Kepulauan;
k. Kabupaten Maros;
l.
Kabupaten Gowa;
m. Kabupaten Bone;
n. Kabupaten Soppeng;
o. Kabupaten Wajo;
p. Kabupaten Bulukumba;
q. Kabupaten Kepulauan Selayar;
r.
Kabupaten Jeneponto;
s. Kabupaten Sinjai;
t.
Kabupaten Takalar;
u. Kabupaten Bantaeng;
v. Kota Palopo;
w. Kota Makassar; dan
x. Kota Pare Pare.
(4)
Wilayah Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi 4
(empat) Kawasan Laut yaitu Selat Makassar, Laut Flores, Laut Jawa, dan
g. arahan . . .
Teluk Bone dan terdiri atas 332 (tiga ratus tiga puluh dua) pulau
meliputi:
a. Kabupaten Kepulauan Selayar terdiri dari 131 (seratus tiga puluh
satu) pulau;
b. Kabupaten Bulukumba terdiri dari 5 (lima) pulau;
c. Kabupaten Jeneponto terdiri dari 1 (satu) pulau;
d. Kabupaten Takalar terdiri dari 9 (sembilan) pulau;
e. Kabupaten Sinjai terdiri dari 10 (sepuluh) pulau;
f.
Kabupaten Bone terdiri dari 2 (dua) pulau;
g. Kabupaten Pangkajene Kepulauan terdiri dari 140 (seratus empat
puluh) pulau;
h. Kabupaten Barru terdiri dari 9 (sembilan) pulau;
i.
Kabupaten Pinrang terdiri dari 4 (empat) pulau;
j.
Kabupaten Luwu Timur terdiri dari 4 (empat) pulau;
k. Kabupaten Luwu Utara terdiri dari 1 (satu) pulau;
l.
Kota Makassar terdiri dari 14 (empat belas) pulau;
m. Kota Palopo terdiri dari 1 (satu) pulau; dan
n. 1 (satu) pulau yaitu Pulau Betang, Wilayah administrasinya sesuai
dengan
penetapan
oleh
menteri
yang
membidangi
urusan
pemerintahan dalam negeri.
(5)
Batas Wilayah Perencanaan RTR Wilayah Provinsi meliputi :
a. sebelah utara berbatasan dengan Provinsi Sulawesi Tengah;
b. sebelah timur berbatasan dengan Teluk Bone dan Provinsi Sulawesi
Tenggara;
c. sebelah selatan berbatasan dengan Laut Flores; dan
d. sebelah barat berbatasan dengan Provinsi Sulawesi Barat dan Selat
Makassar.
Bagian Kedua
Ruang Lingkup Substansi
Pasal 3
Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi: a. ruang lingkup; b. tujuan, kebijakan dan strategi Penataan Ruang Wilayah Provinsi; c. rencana Struktur Ruang Wilayah Provinsi; d. rencana Pola Ruang Wilayah Provinsi; e. KSP; f. arahan Pemanfaatan Ruang Wilayah Provinsi;
- peningkatan . . .
g. arahan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Wilayah Provinsi;
h. peran Masyarakat dan kelembagaan;
i. ketentuan lain-lain;
j. penyidikan; k. ketentuan pidana; dan l. ketentuan peralihan. BAB III TUJUAN, KEBIJAKAN, DAN STRATEGI PENATAAN RUANG WILAYAH PROVINSI Bagian Kesatu
Tujuan Penataan Ruang Wilayah Provinsi
Pasal 4
Tujuan Penataan Ruang Wilayah Provinsi adalah untuk mewujudkan Ruang
yang produktif, kompetitif, inklusif, inovatif, dan berkelanjutan melalui
pendekatan kemandirian lokal menuju provinsi yang terkemuka di Indonesia.
Bagian Kedua
Kebijakan Penataan Ruang Wilayah Provinsi
Pasal 5
Kebijakan Penataan Ruang Wilayah Provinsi meliputi: a. kebijakan untuk mewujudkan Ruang Provinsi yang produktif berbasis keberlanjutan yang meliputi:
- pengembangan Kawasan Perkotaaan dan Kawasan strategis pertumbuhan ekonomi;
- pengembangan dan penguatan sistem produksi hulu hilir dalam peningkatan ekonomi berbasis potensi lokal dan kelestarian lingkungan; dan
- pengembangan Kawasan Perkotaan dan Kawasan strategis yang berbasis mitigasi dan adaptasi bencana untuk mewujudkan Ruang Provinsi yang kompetitif melalui peningkatan keterkaitan antar Wilayah. b. kebijakan untuk mewujudkan Ruang Provinsi yang kompetitif dan inovatif melalui peningkatan keterkaitan antar Wilayah yang meliputi:
- pengembangan sistem jaringan transportasi yang terpadu untuk meningkatkan keterkaitan dan aksesibilitas antar Wilayah dan antar Kawasan;
- peningkatan akses pelayanan perkotaan dan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi Wilayah darat, Laut, pesisir dan pulau-pulau kecil; dan
(2) Strategi . . . 3. peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana transportasi, telekomunikasi, energi, sumber daya air, dan prasarana lainnya. c. kebijakan untuk mewujudkan Ruang Provinsi yang berkelanjutan melalui kelestarian Kawasan berfungsi lindung sesuai dengan kondisi ekosistemnya, yang meliputi:
- pengendalian kegiatan budi daya yang berpotensi mengganggu Kawasan berfungsi lindung;
- pemantapan dan rehabilitasi Kawasan berfungsi lindung;
- pelestarian Kawasan konservasi yang memiliki keanekaragaman hayati tinggi; dan
- mewujudkan peningkatan konservasi dan rehabilitasi lahan kritis dan ekosistem pesisir dan pulau-pulau kecil. d. kebijakan untuk mewujudkan Ruang Provinsi yang inklusif melalui peningkatan produktivitas dan daya saing sumber daya alam meliputi:
- perwujudan peningkatan keterpaduan dan keterkaitan antar kegiatan budi daya; dan
- pemanfaatan sumber daya alam dan/atau perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi secara optimal untuk meningkatkan kesejahteraan Masyarakat. Bagian Ketiga Strategi Penataan Ruang Wilayah Provinsi
Pasal 6
(1) Strategi pengembangan Kawasan Perkotaan dan Kawasan strategis pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a angka 1, terdiri atas: a. mengembangkan Kawasan Perkotaan sebagai pusat industri pengolahan dan pusat industri jasa hasil pengolahan komoditas unggulan sumber daya alam; b. mengembangkan pusat jasa dan pusat promosi pariwisata di Kawasan Perkotaan; c. meningkatkan keterkaitan antara Kawasan Perkotaan dan sentra produksi komoditas unggulan sumber daya alam terpadu; dan d. mengembangkan sarana dan prasarana pendukung kegiatan pariwisata serta merehabilitasi Kawasan pariwisata yang terdegradasi.
menghubungkan . . .
(2)
Strategi pengembangan dan penguatan sistem produksi hulu hilir dalam
peningkatan ekonomi berbasis potensi lokal dan kelestarian lingkungan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a angka 2 terdiri atas:
a. mengembangkan sentra produksi komoditas unggulan sumber daya
alam dengan memperhatikan keanekaragaman hayati di Kawasan
sekitarnya;
b. mengembangkan Kawasan industri pengolahan sumber daya alam
yang didukung oleh pengelolaan limbah industri terpadu dengan
memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
dan
c. mengembangkan sarana dan prasarana untuk kelancaran distribusi
dan produksi pada sentra produksi komoditas unggulan sumber
daya alam.
(3)
Strategi pengembangan Kawasan Perkotaan dan Kawasan strategis yang
berbasis mitigasi dan adaptasi bencana sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 5 huruf a angka 3, meliputi:
a. menetapkan zona rawan bencana di Kawasan Perkotaan dan Wilayah
pesisir sesuai karakteristik, jenis, dan potensi ancaman bencana;
b. mengendalikan perkembangan Kawasan terbangun di Kawasan
Perkotaan dan Wilayah pesisir yang berpotensi terjadinya bencana;
c. mengembangkan sarana dan prasarana perkotaan yang berfungsi
sebagai lokasi dan jalur evakuasi bencana;
d. membangun sarana pemantauan bencana; dan
e. menetapkan standar bangunan gedung yang sesuai dengan
karakteristik, jenis, dan ancaman bencana.
Pasal 7
(1) Strategi untuk pengembangan sistem jaringan transportasi yang terpadu untuk meningkatkan keterkaitan dan aksesibilitas antar Wilayah dan antar Kawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b angka 1, terdiri atas: a. mengembangkan akses sarana dan prasarana transportasi darat, Laut, dan udara yang menghubungkan antar Kawasan Perkotaan; b. mengembangkan sistem transportasi antar moda yang menghubungkan antar Kawasan Perkotaan; c. mengembangkan dan memantapkan jaringan transportasi dan akses sarana dan prasarana transportasi darat meliputi jaringan jalan, jaringan kereta api dan jaringan transportasi penyeberangan yang
Pasal 8 . . . menghubungkan Kawasan Perkotaan dengan sentra produksi, pelabuhan, dan bandar udara; d. mengembangkan dan memantapkan pelabuhan pengumpan regional untuk mendukung pelayaran regional, nasional, dan internasional; e. mengembangkan simpul transportasi, industri, perdagangan, dan konvensi pada Kawasan Perkotaan; f. mengembangkan dan memantapkan bandar udara untuk mendukung konektivitas regional, nasional, dan internasional; dan g. mengembangkan jaringan transportasi dengan memperhatikan Kawasan pertanian tanaman pangan dan Kawasan Lindung. (2) Strategi untuk peningkatan akses pelayanan perkotaan dan pusat- pusat pertumbuhan ekonomi Wilayah darat, Laut, pesisir dan pulau- pulau kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b angka 2, terdiri atas: a. meningkatkan interkoneksi antara Kawasan Perkotaan, antara Kawasan Perkotaan dengan pusat-pusat kegiatan Kawasan Perdesaan, serta antara Kawasan Perkotaan dengan Wilayah sekitarnya, termasuk pesisir dan pulau-pulau kecil; b. melakukan pemerataan pengembangan Wilayah melalui keseimbangan pembangunan dan keterkaitan Kawasan permukiman perdesaan dan permukiman perkotaan sebagai penunjang kegiatan sosial, ekonomi, dan budaya Masyarakat; dan c. mengendalikan perkembangan Kawasan Perkotaan di Kawasan rawan bencana dan Kawasan pertanian pangan berkelanjutan. (3) Strategi untuk peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana transportasi, telekomunikasi, energi, sumber daya air, dan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b angka 3, terdiri atas: a. mendorong pengembangan jaringan telekomunikasi terutama di Kawasan pesisir dan Kawasan Perdesaan yang masih terisolasi; b. mengembangkan jaringan prasarana sumber daya air untuk mendukung peningkatan luasan Kawasan pertanian yang terlayani jaringan sumber daya air; dan c. mencegah pendangkalan danau dan waduk untuk mempertahankan daya tampung air sehingga berfungsi sebagai pemasok air baku.
a. peningkatan . . .
Pasal 8
(1)
Strategi untuk pengendalian kegiatan budi daya yang berpotensi
mengganggu Kawasan berfungsi lindung sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 5 huruf c angka 1, terdiri atas:
a. menata kembali Kawasan permukiman dan Kawasan permukiman
Masyarakat adat yang berada di Kawasan berfungsi lindung;
b. mengendalikan kegiatan pemanfaatan Ruang di bagian hulu Wilayah
sungai, Kawasan hutan lindung, Kawasan resapan air, dan Kawasan
konservasi; dan
c. mengendalikan pemanfaatan Ruang pada Kawasan berfungsi
lindung.
(2)
Strategi untuk pemantapan dan rehabilitasi Kawasan berfungsi lindung
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c angka 2, terdiri atas:
a. mempertahankan luasan Kawasan bervegetasi hutan tetap yang
memberikan perlindungan terhadap Kawasan bawahannya;
b. menetapkan Kawasan hutan paling sedikit 30 (tiga puluh) persen
dari luas daerah aliran sungai;
c. melindungi dan melestarikan keanekaragaman hayati tumbuhan
dan satwa pada Kawasan berfungsi lindung; dan
d. memulihkan Kawasan berfungsi lindung yang terdegradasi dalam
rangka memelihara keseimbangan ekosistem Wilayah.
(3)
Strategi
pelestarian
Kawasan
konservasi
yang
memiliki
keanekaragaman hayati tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5
huruf c angka 3, terdiri atas:
a. melestarikan terumbu karang dan sumber daya hayati Laut;
b. mencegah sedimentasi pada Kawasan muara sungai yang dapat
mengganggu kelestarian ekosistem terumbu karang;
c. mengkonservasi Kawasan yang merupakan jalur migrasi bagi biota
Laut yang dilindungi;
d. mengembangkan sarana bantu navigasi pelayaran pada Kawasan
konservasi perairan; dan
e. mengendalikan penangkapan ikan sesuai dengan daya dukung
Kawasan konservasi melalui penggunaan alat tangkap ramah
lingkungan.
(4)
Strategi untuk mewujudkan peningkatan konservasi dan rehabilitasi
lahan kritis dan ekosistem pesisir dan pulau-pulau kecil sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 5 huruf c angka 4, terdiri atas:
a. sistem . . . a. peningkatan konservasi dan rehabilitasi hutan mangrove dan lahan kritis; dan b. peningkatan konservasi keanekaragaman hayati dan perlindungan ekosistem pesisir dan pulau-pulau kecil serta pengembangan perlindungan biota Laut.
Pasal 9
(1)
Strategi untuk perwujudan peningkatan keterpaduan dan keterkaitan
antar kegiatan budi daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d
angka 1, terdiri atas:
a. mengembangkan Kawasan pariwisata unggulan;
b. mengembangkan Kawasan sentra produksi komoditas unggulan
sumber daya alam;
c. mengembangkan Kawasan perikanan terpadu di Kawasan pesisir
pantai yang didukung teknologi tepat guna dan ramah lingkungan;
d. mengembangkan Kawasan agropolitan pada beberapa Kawasan
sentra produksi komoditas pertanian; dan
e. mengembangkan dan melestarikan Kawasan pertanian pangan
berkelanjutan untuk mendukung ketahanan pangan Nasional.
(2)
Strategi
untuk
pemanfaatan
sumber
daya
alam
dan/atau
perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi secara optimal untuk
meningkatkan kesejahteraan Masyarakat sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 5 huruf d angka 2, terdiri atas:
a. mengembangkan Kawasan pendidikan tinggi di Kawasan Perkotaan;
b. mengembangkan sumber energi terbarukan dengan pemanfaatan
potensi
sumber
daya
alam
dan/atau
perkembangan
ilmu
pengetahuan dan teknologi secara optimal untuk meningkatkan
kesejahteraan Masyarakat; dan
c. mencegah dampak negatif pemanfaatan sumber daya alam dan/atau
teknologi tinggi terhadap fungsi lingkungan hidup dan keselamatan
Masyarakat.
BAB IV
RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH PROVINSI
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 10
(1) Rencana Struktur Ruang Wilayah Provinsi terdiri atas:
c. Kota Palopo . . .
a.
sistem pusat permukiman;
b.
sistem jaringan transportasi;
c.
sistem jaringan energi;
d.
sistem jaringan telekomunikasi;
e.
sistem jaringan sumber daya air; dan
f.
sistem jaringan prasarana lainnya.
(2)
Rencana Struktur Ruang Wilayah Provinsi digambarkan dalam peta
dengan tingkat ketelitian 1:250.000 sebagaimana tercantum dalam
Konsideran (Menimbang & Mengingat)
a. bahwa untuk mengarahkan pembangunan di Provinsi Sulawesi Selatan dengan memanfaatkan ruang wilayah secara berdaya guna, berhasil guna, serasi, selaras, seimbang, terpadu, dan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, perlu disusun Rencana Tata Ruang; b.
bahwa dinamika pembangunan internal dan eksternal wilayah Provinsi Sulawesi Selatan serta perubahan kebijakan Nasional dan Provinsi telah mempengaruhi penataan ruang wilayah Provinsi sehingga menuntut adanya peninjauan kembali terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi; c.
bahwa berdasarkan hasil peninjauan kembali terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan yang diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009- 2029, perlu dilakukan revisi;
d.
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7A ayat (1) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
SALINAN
- Undang . . .
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun
2020 tentang Cipta Kerja, Rencana Zonasi
Wilayah Pesisir dan Pulau Pulau Kecil Provinsi
diintegrasikan ke dalam Rencana Tata Ruang
Wilayah Provinsi;
e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu
- Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
- sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
Substansi . . .
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020
tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2022 tentang
Provinsi
Sulawesi
Selatan
(Lembaran
Negara
Republik
Indonesia
Tahun
2022
Nomor
64,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6775);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun
2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah
Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang
Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
7.
Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633); 8. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi, dan Penerbitan Persetujuan
- Gubernur . . .
Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota, dan Rencana Detail Tata Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 329); 9. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Basis Data dan Penyajian Peta Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, dan Kota, serta Peta Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 326); 10. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 701);
