Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2002 tentang PENYELENGGARAAN USAHA PARIWISATA

Dalam Peraturan Daerah ini yang di maksud dengan :

1. Daerah, adalah Kota Malang .

2. Pemerintah Daerah, adalah Pemerintah Kota Malang .

3. Kepala Daerah, adalah Walikota Malang . 4

4. Pejabat, adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang penyelenggaran usaha pariwisata sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan Daerah yang berlaku.

5. Badan, adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan comanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya.

6. Wisata, adalah Kegiatan Perjalanan atau sebagian dari kegiatan tersebut yang dilakukan secara sukarela serta bersifat sementara untuk menikmati objek dan daya tarik wisata.

7. Pariwisata, adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan wisata, termasuk pengusahaan objek dan daya tarik wisata serta usaha-usaha yang terkait di bidang tersebut.

8. Kepariwisataan, adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan penyelenggaraan pariwisata.

9. Objek dan Daya Tarik Wisata (ODTW), adalah segala sesuatu yang menjadi Sasarana Wisata, berupa ciptaan Tuhan Yang Maha Esa serta hasil karya manusia.

10. Izin Persetujuan Prinsip, adalah persetujuan yang diberikan oleh Kepala Daerah atau Pejabat teknis yang membidangi pariwisata kepada badan atau perorangan untuk mendirikan atau mengembangkan usaha pariwisata.

11. Ijin Usaha Pariwisata, adalah ijin yang diberikan untuk menyelenggarakan Usaha Pariwisata.

12. Usaha Pariwisata, adalah kegiatan yang bertujuan menyelenggarakan jasa pariwisata atau menyediakan atau mengusahakan obyek dan daya tarik wisata, usaha sarana wisata dan usaha lainnya yang terkait di bidang tersebut.

13. Pemeriksaan, adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, dan mengolah data atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi Daerah berdasarkan Peraturan Perundang- undangan Retribusi Daerah. 5

14. Penyidikan Tindak Pidana di bidang Retribusi Daerah, adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya t disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

15. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi Daerah, adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya dapat disebut penyidik, untuk mencarai serta mengumpulkan baukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

16. Taman Rekreasi, adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan berbagai jenis fasilitas untuk memberikan kesegaran jasmani dan rohani yang mengandung unsur hiburan, pendidikan dan kebudayaan sebagai usaha pokok di suatu kawasan tertentu dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makanan dan minuman serta akomodasi.

17. Gelanggang Renang, adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasiltas untuk berenang, taman dan arena bermain anak-anak sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makan dan minum.

18. Pemandian Alam, adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk mandi-mandi dengan memanfaatkan air panas dan/ atau air terjun dan/ atau air sumber sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum serta akomodasi.

19. Padang Golf, adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas olah raga golf di suatu kawasan tertentu sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makan dan minum serta akomodasi.

20. Kolam memancing, adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk memancing ikan sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makan dan minum.

21. Gelanggang permainan dan ketangkasan, adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas dan permainan ketangkasan dan atau mesin permainan sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makan dan minum. 6

22. Gelanggang Bowling adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk olah raga bowling sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makan dan minum.

23. Kelab Malam adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk menari dan diiringi musik hidup, pertunjukan lampu dan menyediakan jasa pelayanan makan dan minum.

24. Diskotik adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk menari dan diiringi musik yang disertai atraksi pertujukan cahaya lampu tanpa pertujukan lantai dan dapat menyediakan jasa pelayanan makan dan minum.

25. Pub, café dan sejenisnya adalah suatu usaha yang menyediakan pelayanan jasa makan dan minum disertai fasilitas hiburan.

26. Panti pijat adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk pijat sebagai usaha pokok dan dapat menyediakan jasa pelayanan makan dan minum.

27. Panti Mandi Uap adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk mandi uap sebagai usaha pokok dan dapat menyediakan jasa pelayanan makan dan minum.

28. Bioskop adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk memutar film sebagai usaha pokok dan dapat menyediakan jasa pelayanan makan dan minum.

29. Pusat Pasar Seni adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk memamerkan, menjual atau mendemontrasikan kegiatan (karya) seni.

30. Dunia fantasi adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk pertunjukan karya (seni) fantastis.

31. Teater atau panggung terbuka adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk pertunjukan seni budaya di tempat terbuka (tanpa atap) dan dapat dilengkapi dengan penyedian jasa pelayanan makan dan minum.

32. Teater tertutup adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk pertunjukan (pentas) seni budaya dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makan dan minum.

33. Taman Satwa adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk memelihara berbagai jenis satwa dan dapat menyediakan jasa pelayanan makan dan minum. 7

34. Pentas Pertunjukan Satwa suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk mempertujukan permainan atau ketangkasan satwa.

35. Usaha Fasilitas Wisata Tirta dan Rekreasi air adalah suatu usaha yang menyediakan peralatan atau perlengkapan untuk rekreasi di air yang dikelola secara komersial.

36. Usaha Sarana dan Fasilitas Olah Raga adalah suatu usaha yang menyediakan peralatan atau perlengkapan untuk olah raga atau ketangkasan baik di darat, air dan udara yang dikelola secara komersial.

37. Balai pertemuan umum adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk menyelenggarakan pertemuan, rapat, pesta atau pertunjukan sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum.

38. Baber Shop adalah setiap usaha komersil yang ruang lingkup kegiatannya menyediakan jasa pelayanan memotong dan atau menata dan merias rambut.

39. Salon Kecantikan adalah setiap usaha komersial yang ruang lingkup kegiatannya menyediakan tempat dan fasilitas untuk memotong, menata rambut, merias muka serta merawat kulit dengan bahan kosmetika.

40. Kolam renang adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk berenang sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum.

41. Lapangan tenis adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk olah raga tenis sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum.

42. Lapangan Bulu Tangkis adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk olah raga bulu tangkis sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum.

43. Gedung Squash adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas olah raga squash sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum.

44. Rumah Billiard adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk permainan billiard sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum. 8

45. Gedung Tenis Meja adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk olah raga tenis meja sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makanan dan minuman.

46. Pusat Kesehatan atau Health Centre adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan berbagai fasilitas untuk melakukan kegiatan latihan kesegaran jasmani atau terapi sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum.

47. Gelanggang Olah Raga Tertutup adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk kegiatan bermain (anak) olah raga sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum dan dalam area tertutup.

48. Gelanggang Olah Raga Terbuka adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk kegiatan bermain (anak) olah raga sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum di tempat terbuka.

49. Jasa Biro Perjalanan Wisata adalah kegiatan usaha yang bersifat komersial yang mengatur, menyediakan dan menyelenggarakan pelayanan bagi seseorang atau kelompok orang untuk melakukan perjalanan dengan tujuan utama berwisata.

50. Jasa Agen Perjalanan Wisata adalah kegiatan usaha yang menyelenggarakan usaha perjalanan yang bertindak sebagai perantara di dalam menjual dan atau mengurus jasa untuk melakukan perjalanan.

51. Usaha Jasa Pramuwisata adalah kegiatan usaha bersifat komersial yang mengatur, mengkoordinir dan menyediakan tenaga pramuwisata untuk memberikan pelayanan bagi seseorang atau kelompok orang yang melakukan perjalanan wisata.

52. Usaha Jasa Konvensi Perjalanan Insentif dan Pameran adalah usaha dengan kegiatan pokok memberikan jasa pelayanan bagi suatu pertemuan sekelompok orang (negarawan, usahawan, cendikiawan dan sebagainya) untuk membahas masalah-masalah yang berkaitan dengan kepentingan bersama.

53. Jasa Impresariat adalah kegiatan pengurusan penyelenggaraan hiburan baik yang mendatangkan, mengirimkan maupun mengembalikan serta menentukan tempat, waktu dan jenis hiburan.

54. Jasa Konsultasi Pariwisata adalah kegiatan usaha yang memberikan jasa berupa saran dan nasehat untuk penyelesaian masalah-masalah yang timbul mulai 9

penciptaan gagasan, pelaksanaan operasinya yang disusun secara sistematis berdasarkan disiplin ilmu yang diakui disampaikan secara lisan, tertulis maupun gambar oleh tenaga ahli profesional. 55. Jasa Informasi Pariwisata adalah usaha penyediaan informasi, penyebaran dan pemanfaatan informasi kepariwisataan. 56. Pengusahaan Obyek dan Daya Tarik Wisata Alam adalah usaha pemanfaatan sumber daya alam dan tata lingkungannya yang telah ditetapkan sebagai obyek dan daya tarik wisata untuk dijadikan sasaran wisata. 57. Pengusahaan obyek dan daya tarik wisata budaya adalah usaha pemanfaatan seni dan budaya untuk dijadikan sasaran wisata. 58. Pengusahaan obyek dan daya tarik wisata minat khusus adalah usaha pemanfaatan sumber daya alam dan/atau potensi seni budaya bangsa untuk menimbulkan daya tarik dan minat khusus sebagai sasaran wisata. 59. Usaha penyediaan akomodasi adalah penyediaan kamar dan fasilitas lain serta pelayanan yang diperlukan. 60. Usaha penyediaan makan dan minum adalah usaha pengolahan, penyediaan dan pelayanan makanan dan minuman yang dapat dilakukan sebagai bagian dari penyediaan akomodasi ataupun sebagai usaha yang berdiri sendiri. 61. Usaha penyediaan angkutan wisata adalah usaha khusus atau sebagian dari usaha dalam rangka penyediaan ankutan pada umumnya yaitu angkutan khusus wisata atau angkutan umum yang menyediakan angkutan wisata. 62. Usaha penyediaan sarana wisata tirta adalah usaha menyediakan dan mengelola prasarana dan sarana serta jasa berkaitan dengan kegiatan wisata tirta (dapat dilakukan di laut, sungai, danau, rawa, waduk dan dermaga) serta fasilitas olahraga air untuk keperluan olah raga ski air, selancar angin, berlayar, menyelam dan memancing. 63. Usaha kawasan pariwisata adalah usaha yang kegiatannya membangun atau mengelola kawasan dengan luas tertentu untuk memenuhi kebutuhan pariwisata.

Penyelenggaraan kepariwisataan dilaksanakan berdasarkan asas manfaat, usaha bersama dan kekeluargaan, adil dan merata, perikehidupan dalam keseimbangan dan kepercayaan pada diri sendiri.

Penyelenggaraan kepariwisataan bertujuan : a. Memperkenalkan, mendayagunakan, melestarikan dan meningkatkan mutu obyek dan daya tarik wisata; b. Memupuk rasa cinta tanah air dan meningkatkan persahabatan antar bangsa; c. Memperluas dan memeratakan kesempatan kesempatan berusaha dan lapangan kerja; d. Meningkatkan pendapatan nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran produksi nasional.

Berdasarkan penggolongan usaha pariwisata, secara garis besar lingkup kegiatan usaha dari masing-masing bidang usaha pariwisata adalah : (1) Usaha Jasa Pariwisata yang terdiri dari : a. Jasa Biro Perjalanan Wisata; b. Jasa Agen Perjalanan Wisata; c. Usaha Jasa Pramuwisata; d. Usaha Jasa Konvensi, Perjalanan Insentif dan Pameran; e. Jasa Impresariat; f. Jasa Konsultasi Pariwisata; g. Jasa Informasi Pariwisata. (2) Pengusahaan Obyek dan Daya Tarik Wisata yang terdiri dari : a. Pengusahaan Obyek dan Daya Tarik Wisata Alam; b. Pengusahaan obyek dan daya tarik wisata budaya; c. Pengusahaan obyek dan daya tarik wisata minat khusus; 11

d. Rekreasi dan hiburan umum termasuk dalam golongan pengusahaan obyek dan daya tarik wisata meliputi :

1. Taman Rekreasi;
2. Gelanggang Renang;
3. Pemandian Alam;
4. Padang Golf;
5. Kolam Pemancingan;
6. Gelanggang Permainan dan Ketangkasan;
7. Gelanggang Bowling;
8. Kelab Malam;
9. Diskotik; 10.Pub, Café dan sejenisnya; 11.Panti Pijat; 12.Panti Mandi Uap; 13.Bioskop; 14.Pusat Pasar Seni; 15.Dunia Fantasi; 16.Teater dan Panggung Terbuka; 17.Teater Tertutup; 18.Taman Satwa; 19.Pentas Pertunjukan Satwa; 20.Usaha fasilitas Wisata Tirta dan rekreasi Air; 21.Usaha Sarana dan Fasilitas Olah Raga; 22.Balai Pertemuan Umum; 23.Barber Shop; 24.Salon Kecantikan; 25.Kolam Renang; 26.Lapangan Tenis; 27.Lapangan Bulu Tangkis; 28.Gedung Squash; 29.Rumah Billiard; 30.Gedung Tenis Meja; 31.Pusat Kesehatan atau Health Centre; 32.Gelanggang Olah Raga Tertutup; 33.Gelanggang Olah Raga Terbuka. 12

(3) Usaha Sarana Pariwisata yang terdiri dari : a. Usaha penyediaan akomodasi; b. Usaha penyediaan makan dan minum; c. Usaha penyediaan angkutan wisata; d. Usaha penyediaan sarana wisata tirta; e. Usaha kawasan pariwisata.

Pelaksanaan lebih lanjut penyelenggaraan Usaha Pariwisata diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah sesuai dengan Perundang-undangan yang berlaku .

(1) Usaha pariwisata yang seluruh modalnya dimiliki oleh Warga Negara INDONESIA, dapat berbentuk Badan Usaha atau usaha perorangan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku; (2) Usaha pariwisata yang modalnya patungan antara Warga Negara INDONESIA dan Warga Negara Asing, bentuk usahanya harus Perseroan Terbatas (PT).

(1) Usaha pariwisata pada dasarnya menyediakan fasilitas dibidang kepariwisataan sesuai dengan jenis usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 Peraturan Daerah ini; (2) Persyaratan teknik yang harus dipenuhi setiap jenis usaha pariwisata sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah.

Pemimpin usaha pariwisata berkewajiban untuk : a. Memberi perlindungan kepada para tamu/wisatawan; 13

b. Mengadakan tata buku perusahaan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku; c. Mencegah penggunaan obyek pariwisata untuk kegiatan-kegiatan yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban umum serta melanggar kesusilaan; d. Memelihara dan memenuhi persyaratan sanitasi dan Hygiene di dalam lingkungan usaha pariwisata sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; e. Memenuhi ketentuan perjanjian kerja, keselamatan kerja dan jaminan sosial bagi karyawan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; f. Mewujudkan terpeliharanya kondisi lingkungan alam dan sosial budaya masyarakat.

(1) Dalam penyelenggaraan usaha pariwisata dilarang untuk penggunaan dan/ atau dimanfaatkan baik secara langsung maupun tidak langsung untuk kegiatan yang mengarah kepada perjudian, narkoba, prostitusi dan tindakan kemaksiatan lainnya; (2) Penyelenggaraan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini merupakan pelanggaran terhadap perijinan.

(1) Untuk kegiatan penyelenggaraan usaha pariwisata, pemimpin yang bersangkutan harus memiliki ijin usaha dari Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk; (2) Sebelum mendapatkan ijin usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, pemimpin usaha yang bersangkutan harus memiliki persetujuan prinsip membangun; (3) Jenis-jenis usaha pariwisata yang memerlukan persetujuan prinsip ditentukan lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah; (4) Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk memberikan persetujuan ijin perluasan usaha pariwisata; (5) Izin usaha pariwisata harus dilakukan daftar ulang untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun. 14

Persetujuan prinsip sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) pasal 10 Peraturan Daerah ini, berlaku selama-lamanya 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan, dan dinyatakan batal demi hukum jika dalam tenggang waktu tersebut belum melaksanakan kegiatan pembangunan.

(1) Tata cara untuk mendapatkan persetujuan prinsip, persetujuan ijin perluasan, ijin usaha pariwisata dan daftar ulang usaha pariwisata ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah; (2) Dalam perijinan-perijinan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini di tetapkan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh Pemegang ijin tersebut.

(1) Persetujuan prinsip yang telah diberikan tidak dapat dipindahtangankan; (2) Perijinan-perijinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 Peraturan Daerah ini, tidak dapat dipindahtangankan kepada pihak lain kecuali atas persetujuan Kepala Daerah dan harus mengajukan permohonan perubahan perijinan; (3) Perijinan-perijinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 Peraturan Daerah ini dapat dicabut jika pemegang ijin atau pengusaha yang bersangkutan tidak memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan dalam surat ijin dan atau ketentuan yang berlaku,

Fungsi ijin usaha dapat dilihat dari 2 (dua) kepentingan yaitu :

1. Bagi dunia usaha : a. Sebagai dasar/bukti keabsahan untuk menjalankan usaha; b. Profesionalisme usaha dan peningkatan pelayanan; c. Meningkatkan pariwisata; d. Dipenuhinya ketentuan hukum yang berlaku dalam pengusahaan sehingga terwujud kepastian usaha.
2. Bagi Pemerintah Daerah : a. Sebagai sarana untuk pengawasan dan pengendalian; b. Pengaturan lokasi usaha (tata ruang) agar tidak melampaui daya dukung dan perubahan fungsi peruntukannya; 15

c. Menjamin terselenggaranya kegiatan yang berkesinambungan dan keselamatan operasional usaha pariwisata.

(1) Kepala Daerah melakukan pembinaan, pengawasan dan pengembangan atas penyelenggaraan kegiatan usaha pariwisata yang pelaksanaannya dilakukan oleh Dinas teknis yang membidangi pariwisata; (2) Dalam melakukan pembinaan, pengawasan dan pengembangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, Kepala Daerah atau Dinas teknis yang membidangi pariwisata memberikan bimbingan dan petunjuk baik teknis maupun opersional.

(1) Setiap pemberian ijin usaha pariwisata sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 Peraturan Daerah ini dikenakan retribusi; (2) Pelaksanaan pengenaan retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini didasarkan pada Peraturan Daerah yang berlaku; (3) Penerimaan retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) pasal ini disetor ke Kas Daerah.

(1) Pelanggaran terhadap ketentuan pasal 8, 9, 10 dan pasal 13 Peraturan Daerah ini, diancam pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah); (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran; 16

(3) Apabila dilakukan pelanggaran yang kedua kali sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, maka ijin usahanya dapat dicabut sampai batas waktu yang tidak ditentukan; (4) Bagi petugas yang melakukan pelanggaran dikenakan sanksi sesuai dengan PERATURAN PEMERINTAH Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Selain oleh pejabat penyidik umum, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 Peraturan Daerah ini, dilakukan oleh pejabat penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

(1) Dalam melaksanakan tugas penyidikan para pejabat sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 Peraturan Daerah ini, berwenang : a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana; b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan; c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka; d. Melakukan penyitaan benda dan atau surat; e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang; f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi; g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara; 17

h. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya; i. Mengadakan

tindakan

lain

menurut

hukum

yang

dapat dipertanggungjawabkan. (2) Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil membuat Berita Acara setiap tindakan tentang : a. Pemeriksaan tersangka; b. Pemasukan rumah; c. Penyitaan benda; d. Pemeriksaan surat; e. Pemeriksaan saksi; f. Pemeriksaan ditempat kejadian, dan Mengirimkannya kepada Kejaksaan Negeri melalui Penyidik Kepolisian Negara Republik INDONESIA .

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua perijinan usaha pariwisata yang selama ini sudah diterbitkan wajib dilakukan daftar ulang.

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah. 18

Peraturan Daerah ini berlaku mulai tanggal diundangkan . Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Malang . Ditetapkan di : MALANG Pada tanggal : 4 Nopember 2002 WALIKOTA MALANG ttd. H. S U T N O Diundangkan di : Malang Pada tanggal : 15 Nopember 2002. SEKRETARIS DAERAH KOTA MALANG ttd. MUHAMAD NUR, SH, MSi Pembina Utama Muda NIP. 510 053 502 LEMBARAN DAERAH KOTA MALANG TAHUN 2002 NOMOR 03 / E. Salinan Sesuai Aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM GATOT SETYO BUDI, SH. Pembina. Nip. 510 065 263. 19