Peraturan Badan Nomor 23 Tahun 2010 tentang PEDOMAN PENGUMPULAN DAN PENGELOLAAN DANA MASYARAKAT UNTUK BANTUAN PENANGGULANGAN BENCANA

Dalam Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana yang dimaksud dengan:

1. Kepala Badan adalah Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

2. Dana Masyarakat untuk Bantuan Penanggulangan Bencana yang selanjutnya disebut Dana Bantuan Masyarakat adalah dana yang diterima dan dikumpulkan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana dari masyarakat umum secara pribadi, kelompok dan/atau golongan, lembaga usaha baik yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri secara suka-rela/tanpa paksaan sebagai hibah kepada Negara untuk keperluan bantuan penanggulangan bencana diseluruh wilayah negara RepublikIndonesia.

3. Rekening BNPB untuk Bantuan Penanggulangan Bencana adalah rekening yang dikelola oleh bendahara pada bank pemerintah yang digunakan untuk menampung Dana Bantuan Masyarakat.

4. Bendahara Pengeluaran Pembantu pengelola rekening yang selanjutnya disebut BPP Pengelola Rekening adalah Bendahara yang bertanggungjawab terhadap pengelolaan rekening BNPB untuk Bantuan Penanggulangan Bencana.

Ruang lingkup Peraturan Kepala Badan tentang Pengumpulan Dan Pengelolaan Dana Masyarakat Untuk Bantuan Penanggulangan Bencana meliputi : a. Pembukaan dan Pengelolaanrekening; b. Pembentukan Tim Pengelola Rekening; c. Pengelolaan dana masyarakat, penggunaan dana dan tata cara pencairan; d. Akuntansi dan Pelaporan.

(1) Kepala Badan menerbitkan Surat Keputusan mengenai Pengumpulan Dana Bantuan Masyarakat untuk keperluan bantuan penanggulangan bencana di seluruh wilayah INDONESIA. (2) untuk keperluan pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Badan membuka rekening bank untuk menampung Dana Bantuan Masyarakat,menunjuk BPP pengelolarekening.

(1) Kepala Badan membuka rekening penampungan Dana Bantuan Masyarakat pada Bank Pemerintah. (2) Apabila diperlukan Kepala Badan dapat membuka rekening bank khusus untuk menampung bantuan tunai berupa valuta asing. (3) Pembukaan rekening bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan setelah mendapat persetujuan Menteri Keuangan.

(4) Permohonan persetujuan pembukaan rekening bank sebagaimana dimaksud pada ayat (3) oleh Kepala BNPB disampaikan kepada Menteri Keuangan Up. Direktur Pengelolaan Kas Negara (PKN) dengan tembusan Direktur Jenderal Pengelolaan Utang. (5) Rekening Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan nama Rekening BNPB untuk Bantuan Penanggulangan Bencana.

Rekening BNPB untuk Penanggulangan Bancana digunakan untuk menampung bantuan tunai yang diterima dari masyarakat umum secara pribadi, kelompok dan/atau golongan, lembaga usaha baik yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri secara suka- rela/tanpa paksaan sebagai hibah kepada Negara untuk keperluan bantuan penanggulangan bencana diseluruh wilayah negara Republik INDONESIA.

(1) Rekening BNPB untuk Penanggulangan Bancana bersifat sementara/untuk periode yang telah ditentukan. (2) Penggunaan rekening sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dapat diperpanjang oleh Kepala Badan sesuai kebutuhan. (3) Kepala Badan melakukan penutupan Rekening untuk Penanggulangan Bencana apabila dinyatakan tidak diperlukan lagi. (4) Penutupan rekening sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinyatakan melalui Surat Keputusan Kepala Badan dan disampaikan kepada Menteri Keuangan,

(1) Agar masyarakat mengetahui pembukaan Rekening BNPB untuk Bantuan penanggulangan Bencana, BNPB dapat melakukan publikasi melalui media massa Nasional atau Internasional kepada masyarakat tentang maksud dan tujuan dibukanya rekening Bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 kepada masyarakat. (2) Biaya publikasi rekening sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran BNPB. Bagian II Pengelolaan Rekening

(1) Kepala Badan menunjuk Bendahara Pengeluaran Pembantu ( BPP) Pengelola Rekening sebagai pengelola dan penanggungjawab Rekening BNPB untuk Bantuan PenanggulanganBencana.

(2) BPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas kebendaharaan sesuai ketentuan perundang-undangan termasuk melaksanakan pembukuan terhadap transaksi keuangan yang menyangkut rekening yang menjadi tanggungjawabnya.

(1) BPP Pengelola Rekening bertanggungjawab secara penuh terhadap Dana Bantuan masyarakat yang berada dalam pengelolaannya. (2) BPP Pengelola Rekening berkoordinasi dengan Bendahara Pengeluarandalam hal pengelolaan dana hibah.

(1) Dalam melaksanakan tugasnya BPP Pengelola Rekening dapat dibantu oleh satu atau lebih pegawai sesuai kebutuhan. (2) Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membantu BPP Pengelola Rekening dalam penyelenggaraanadministrasi bendahara.

(1) Berdasarkan laporan penerimaan dana dari Bendahara Pengeluaran, Kepala Badan mengajukan permintaan registrasi ke Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang Kementerian Keuangan atas Dana Bantuan Masyarakat yang diterima sebagai hibah sesuai ketentuan berlaku. (2) BPP Pengelola Dana menyiapkan dokumen yang diperlukan untuk kelengkapan permintaan registrasi dana masyarakat ke Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang Kementerian Keuangan.

(1) Berdasarkan registrasi sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 11, Kepala Badan memerintahkan Kuasa Pengguna Anggaran satuan kerja BNPB untuk mencatatkan Dana Bantuan Masyarakat kedalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) satuan kerja BNPB sebagai penambah pagu yang berasal dari hibah. (2) Kuasa Pengguna Anggaran mengajukan revisi penambahan dana Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) ke Direktorat Jenderal Perbendaharaan sesuai ketentuan yang berlaku.

Bagian II Penggunaan Dana Masyarakat

(1) Bendahara Pengeluaran dapat mengeluarkan/menarik dana dalam Rekening BNPB untuk Bantuan Penanggulangan Bencana atas perintah Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan persetujuan Kuasa Pengguna Anggaran. (2) Dalam keadaan mendesak Dana Bantuan Msyarakat dapat digunakan sebelum dilakukan revisi penambahan dana Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA).

(1) Kuasa Pengguna Anggaran MENETAPKAN jumlah alokasi Dana Bantuan Masyarakat untuk setiap daerah yang membutuhkan bantuan, melalui surat keputusan. (2) Alokasi penggunaan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penggunaan dana untuk Penanganan Tanggap Darurat dan/atau Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca bencana. (3) Berdasarkan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) melaksanakan kegiatan yang dibiayai dari Dana Bantuan Masyarakat.

Pengadaan barang dan jasa yang dibiayai dari Dana Masyarakat dilaksanakan sesuai ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bagian III Tata Cara Pencairan Dana Masyarakat

Tata cara pencairan Dana Masyarakat dilaksanakan melalui tahapan sebagai berikut:

1. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) mengajukan Surat Permintaan Dana kepada Bendahara setelah mendapat persetujuan dari Kuasa Pengguna Anggaran.

2. Surat Permintaan Dana sebagaimana dimaksud pada angka 1 di atas sekurang-kurangnya memuat informasi Surat Keputusan Alokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1), Penerima Dana, Nomor Rekening Bank (apabila dibayar secara langsung antar rekening) dan peruntukan penggunaan dana.

3. Permintaan dana kepada Bendahara dilampirkan kuitansi tanda terima dari penerima dana.

(1) Berdasarkan Surat Permintaan Dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2), Bendahara mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) pengesahan kepada Pejabat penerbit Surat Perintah Membayar (SPM) atas penggunaan/penarikan Dana Bantuan Masyarakat. (2) Setelah melakukan pengujian terhadap Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Pengesahan, Penerbit Surat Perintah Membayar (SPM) menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) Pengesahan. (3) Surat Perintah Membayar (SPM) Pengesahan yang sudah ditanda tangani disampaikan ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) untuk diterbitkan Surat Perintah PencairanDana (SP2D) Pengesahan sesuai ketentuan dalam peraturan perundangan.

(1) Secara Periodik Penerbit Surat Perintah Membayar (SPM) mengajukan Surat Perintah Membayar (SPM) Pengesahan atas penggunaan Dana Masyarakat kepada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) untuk diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Pengesahan. (2) Tata cara pengajuan Surat Perintah Membayar (SPM) Pengesahan ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) sesuai ketentuan yang berlaku.

Dana masyarakat yang jumlahnya telah tercantum dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) satuan kerja BNPB maka akuntansinya mengikuti ketentuan Menteri Keuangan tentang Sistem Akuntansi dan Keuangan Pemerintah Pusat.

Dana mayarakat yang sampai dengan akhir tahun belum dicantumkan dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) satuan kerja BNPB maka pengelolaan dana tersebut menjadi tanggungjawab Kuasa Pengguna Anggaran dan Tim Pengelola Dana Masyarakat.

(1) BNPBdan BPBD berkewajiban melakukansosialisasi peraturan ini. (2) Pelaksanaan sosialisasi dilakukan dengan berkoordinasi dengan instansi terkait.

(1) Organisasi kemasyarakatan,organisasi keagamaan maupun media masa apabila terjadi bencana dapat melakukan pengumpulan dan pengelolaan Dana Masyarakat untuk Bantuan PenangananBencana. (2) Organisasi Kemasyarakatandan lain sebagainya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengajukan ijin kepada Kementerian Sosial, Gubernur, Bupati/Walikota dengan tembusan/salinan kepada BNPB/BPBDsetempat.

(1) Surat Permohonan Ijin kepada Menteri Sosial dalam hal pengumpulan sumbangan untuk bencana meliputi: a. Seluruh wilayah Republik INDONESIA; b. Lebih dari satu wilayah Propinsi; c. Satu wilayah Propinsi tetapi pemohon berkedudukan di Propinsi lain. (2) Surat Permohonan Ijin kepada Gubernur dalam hal pengumpulan sumbangan untuk bencana meliputi: a. Seluruh wilayah Propinsi yang bersangkutan; b. lebih satu wilayah Kabupaten/Kota dari wilayah Propinsi yang bersangkutan. (3) Surat Permohonan Ijin kepada Bupati/WaIi Kota dalam hal pengumpulan sumbangan diselenggarakan dalam wilayah Kabupaten/Kota yang bersangkutan.

Tata cara dan mekanisme permohonan ijin untuk pengumpulan sumbangan dana masyarakt untuk korban bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal21 didasarkan pada Peraturan Kementerian Sosial.

(1) Organisasi Kemasyarakatan, organisasi keagamaan dan media masa

yang melaksanakan pengumpulan sumbangan untuk korban bencana berdasarkanijin Kementerian Sosial, Gubernur, Bupati/walikota harus menyampaikan laporan kepada Kementerian Sosial, BNPB, Gubernur, Bupati dan Wali Kota. (2) Sistem penerimaan dan penyaluran bantuan bencana yang dilakukan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara tekhnis akan diatur tersendiri. (3) Bagi penyelenggara pengumpulan dan pengelolaan Dana Masyarakat untuk Bantuan Penanganan Bencana tersebut yang tidak mengindahkan ketentuan pada ayat (1) dan atau melakukan penyimpangan dalam pelaksanaannya akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dengan ditetapkannya Peraturan Kepala Badan ini, maka segala peraturan yang berkaitan dengan pengumpulan dana dari masyarakat untuk bantuan bencana yang setingkat dengan peraturan ini dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan ini.

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 31 Desember 2010 KEPALA BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA, SYAMSUL MAARIF Diundangkan di Jakarta pada tanggal 29 September 2014 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, AMIR SYAMSUDIN