Peraturan Badan Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Penghentian Sementara dan Penundaan Transaksi Oleh Penyedia Jasa Keuangan

Dalam Peraturan PPATK ini yang dimaksud dengan:

1. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, selanjutnya disingkat PPATK, adalah lembaga independen yang dibentuk dalam rangka mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang.
2. Transaksi adalah seluruh kegiatan yang menimbulkan hak dan/atau kewajiban atau menyebabkan timbulnya hubungan hukum antara dua pihak atau lebih.
3. Penghentian Sementara Transaksi adalah tindakan penyedia jasa keuangan untuk tidak melaksanakan Transaksi atas permintaan PPATK.
4. Penundaan Transaksi adalah tindakan penyedia jasa keuangan untuk tidak melaksanakan Transaksi atas inisiatif sendiri ataupun atas perintah penyidik, penuntut umum, atau hakim.
5. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi.
6. Pihak Pelapor adalah Setiap Orang yang menurut UNDANG-UNDANG Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan PERATURAN PEMERINTAH Nomor 43 Tahun 2015 tentang Pihak Pelapor Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang wajib menyampaikan laporan kepada PPATK.
7. Penyedia Jasa Keuangan adalah salah satu Pihak Pelapor yang menyediakan jasa di bidang keuangan atau jasa lainnya yang terkait dengan keuangan, termasuk tetapi tidak terbatas pada bank, perusahaan pembiayaan, perusahaan asuransi dan perusahaan pialang asuransi, dana pensiun lembaga keuangan, perusahaan efek, manajer investasi, kustodian, wali amanat, perposan sebagai penyedia jasa giro, pedagang valuta asing, penyelenggara alat pembayaran menggunakan kartu, penyelenggara e-money, dan/atau e-wallet, koperasi yang

melakukan kegiatan simpan pinjam, pegadaian, perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan berjangka komoditi, penyelenggara kegiatan usaha pengiriman uang, perusahaan modal ventura, perusahaan pembiayaan infrastruktur, lembaga keuangan mikro, dan lembaga pembiayaan ekspor. 8. Pengguna Jasa adalah pihak yang menggunakan jasa Pihak Pelapor. 9. Dokumen adalah data, rekaman, atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar, yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas atau benda fisik apa pun selain kertas maupun yang terekam secara elektronik, paling sedikit termasuk: a. tulisan, suara, atau gambar; b. peta, rancangan, foto, atau sejenisnya; c. huruf, tanda, angka, simbol, atau perforasi yang memiliki makna atau dapat dipahami oleh orang yang mampu membaca atau memahaminya. 10. Lembaga Pengawas dan Pengatur adalah lembaga yang memiliki kewenangan pengawasan, pengaturan, dan/atau pengenaan sanksi terhadap Pihak Pelapor. 11. UNDANG-UNDANG adalah UNDANG-UNDANG Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

(1) PPATK dapat meminta Penyedia Jasa Keuangan untuk melakukan Penghentian Sementara Transaksi, baik seluruh maupun sebagian, sesuai dengan kewenangan berdasarkan Pasal 44 ayat (1) huruf i dan Pasal 65

UNDANG-UNDANG. (2) Penghentian Sementara Transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa penghentian aktivitas rekening. (3) Ketentuan mengenai jenis Transaksi yang diminta untuk dilakukan Penghentian Sementara Transaksi diatur lebih lanjut dengan Surat Edaran Kepala PPATK.

(1) Permintaan Penghentian Sementara Transaksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) disampaikan oleh PPATK atas dasar adanya: a. indikasi awal tindak pidana pencucian uang dan/atau tindak pidana lain, atau terdapat harta kekayaan yang diduga berasal dari tindak pidana, berupa:

1. pola Transaksi yang menunjukkan modus operandi tindak pidana pencucian uang dan/atau tindak pidana lain;
2. tujuan Transaksi yang sudah atau belum diketahui;
3. sumber dana berasal dari tersangka, terdakwa, dan/atau terpidana;
4. sumber dana berasal atau diduga berasal dari orang perseorangan, korporasi, dan/atau pihak terkait dengan tindak pidana; dan/atau
5. jumlah harta kekayaan atau Transaksi yang terkait dengan tindak pidana. b. kebutuhan untuk percepatan penyampaian informasi yang signifikan untuk memperjelas indikasi tindak pidana pencucian uang dan/atau tindak pidana lain; c. daftar individu dan entitas yang dikenakan sanksi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa karena terkait dengan teroris dan organisasi teroris; dan/atau d. informasi lain yang diterima PPATK.

(2) Informasi individu dan entitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan atas dasar publikasi Perserikatan Bangsa-Bangsa.

(1) Penyedia Jasa Keuangan melaksanakan Penghentian Sementara Transaksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 segera setelah Penyedia Jasa Keuangan menerima surat permintaan Penghentian Sementara Transaksi dari PPATK. (2) Penyedia Jasa Keuangan wajib mencatat permintaan Penghentian Sementara Transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam berita acara dan melaporkan kepada PPATK dengan melampirkan berita acara Penghentian Sementara Transaksi dalam waktu paling lama 1 (satu) hari kerja terhitung sejak waktu Penghentian Sementara Transaksi. (3) Penghentian Sementara Transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak tanggal terbit berita acara yang dikirimkan oleh Penyedia Jasa Keuangan kepada PPATK sebagaimana dimaksud pada ayat (2). (4) PPATK dapat memperpanjang Penghentian Sementara Transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam waktu paling lama 15 (lima belas) hari kerja. (5) Perpanjangan Penghentian Sementara Transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) untuk: a. melengkapi hasil analisis atau hasil pemeriksaan yang akan disampaikan kepada penyidik; dan b. mencegah tersedianya sumber ekonomi bagi individu dan entitas yang dikenakan sanksi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa karena terkait dengan teroris dan organisasi teroris.

(1) Surat permintaan Penghentian Sementara Transaksi disampaikan PPATK ke kantor pusat atau unit kerja yang

berwenang pada Penyedia Jasa Keuangan. (2) Dalam hal permintaan Penghentian Sementara Transaksi memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c, PPATK sesegera mungkin menyampaikan surat permintaan Penghentian Sementara Transaksi ke Penyedia Jasa Keuangan setelah adanya publikasi Perserikatan Bangsa-Bangsa dengan melampirkan dokumen publikasi Perserikatan Bangsa-Bangsa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2). (3) Pelaksanaan permintaan PPATK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh kantor pusat, kantor cabang, atau unit kerja yang berwenang pada Penyedia Jasa Keuangan.

(1) Penyedia Jasa Keuangan wajib membuat berita acara Penghentian Sementara Transaksi dalam rangkap 2 (dua) dan dibuatkan 1 (satu) salinan. (2) Salinan berita acara Penghentian Sementara Transaksi dikirimkan kepada Pengguna Jasa sesegera mungkin paling lama 1 (satu) hari kerja setelah Penghentian Sementara Transaksi dilaksanakan.

(1) Berita acara Penghentian Sementara Transaksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dibuat secara tertulis dengan menyebutkan secara jelas mengenai: a. nama, jabatan, dan alamat pimpinan Penyedia Jasa Keuangan; b. tanggal dilakukannya Penghentian Sementara Transaksi; c. pernyataan bahwa telah dilakukan Penghentian Sementara Transaksi;

d. surat permintaan Penghentian Sementara Transaksi oleh PPATK; e. jangka waktu Penghentian Sementara Transaksi; f. nama, jabatan, dan alamat saksi yaitu pegawai Penyedia Jasa Keuangan; g. identitas Pengguna Jasa paling kurang memuat nama, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, dan alamat; h. nomor rekening Pengguna Jasa meliputi nomor polis, nomor rekening tabungan, nomor rekening giro, nomor rekening deposito, nomor rekening efek, nomor identitas, nomor surat permintaan penutupan asuransi, atau nomor lain sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik Penyedia Jasa Keuangan; i. nilai nominal dan jenis Transaksi yang dihentikan; dan j. pernyataan bahwa berita acara dibuat di hadapan saksi yaitu pegawai Penyedia Jasa Keuangan. (2) Dalam hal PPATK meminta perpanjangan Penghentian Sementara Transaksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4), berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (3) Laporan Penghentian Sementara Transaksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) harus dilakukan secara tertulis dengan menyebutkan secara jelas mengenai: a. tanggal dilakukannya Penghentian Sementara Transaksi; b. pernyataan bahwa telah dilakukan Penghentian Sementara Transaksi; c. nama Pengguna Jasa; dan d. nomor rekening Pengguna Jasa. (4) Format berita acara dan laporan Penghentian Sementara Transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan PPATK ini.

(1) Dalam hal terdapat keberatan dari Pengguna Jasa dan/atau pihak ketiga atas Penghentian Sementara Transaksi yang dilakukan oleh Penyedia Jasa Keuangan berdasarkan permintaan PPATK, keberatan diajukan kepada PPATK. (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan secara tertulis dan dilengkapi dengan: a. alasan yang mendasari keberatan disertai penjelasan mengenai hubungan atau kaitan pihak yang mengajukan keberatan dengan Transaksi yang dihentikan sementara; dan b. bukti, dokumen asli, atau salinan yang telah dilegalisasi yang menerangkan tentang sumber dana dan latar belakang Transaksi.

(1) PPATK melakukan penelitian terhadap keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2). (2) Dalam melakukan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPATK dapat meminta keterangan atau informasi tambahan kepada Pengguna Jasa dan/atau pihak ketiga. (3) PPATK berdasarkan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) MEMUTUSKAN: a. meminta Penyedia Jasa Keuangan untuk melakukan pencabutan tindakan Penghentian Sementara seluruh atau sebagian Transaksi; atau b. menolak keberatan dan menyampaikan penolakan tersebut kepada pihak yang mengajukan keberatan. (4) Dalam hal PPATK menolak keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, pihak yang mengajukan keberatan dapat mengajukan gugatan perdata ke pengadilan.

Dalam hal PPATK menolak keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b atau tidak terdapat keberatan atas Penghentian Sementara Transaksi yang dilakukan oleh Penyedia Jasa Keuangan, PPATK menyerahkan penanganan atas harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana kepada penyidik untuk diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Setelah PPATK menyerahkan penanganan atas harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana kepada penyidik, maka hak Pengguna Jasa dan/atau pihak ketiga untuk mengajukan keberatan kepada PPATK menjadi gugur.

(1) Penyedia Jasa Keuangan dapat melakukan Penundaan Transaksi paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak Penundaan Transaksi dilakukan. (2) Penundaan Transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal Pengguna Jasa: a. melakukan Transaksi yang patut diduga menggunakan harta kekayaan yang berasal dari hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) UNDANG-UNDANG; b. memiliki rekening untuk menampung harta kekayaan yang berasal dari hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) UNDANG-UNDANG; atau

c. diketahui dan/atau patut diduga menggunakan Dokumen palsu. (3) Ketentuan mengenai jenis Transaksi yang dilakukan Penundaan Transaksi diatur lebih lanjut dengan Surat Edaran Kepala PPATK.

(1) Parameter untuk melaksanakan kewenangan melakukan Penundaan Transaksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a dalam hal Penyedia Jasa Keuangan: a. menerima laporan atau pengaduan dari Pengguna Jasa atau pihak ketiga yang dirugikan; b. mendapatkan informasi dari database dan manajemen risiko dari Penyedia Jasa Keuangan; c. mendapatkan informasi dari Lembaga Pengawas dan Pengatur atau PPATK; d. mendapatkan informasi dari media massa bahwa Pengguna Jasa diduga melakukan tindak pidana; e. mendapatkan informasi dari aparat penegak hukum; atau f. mendapatkan informasi dari sumber lain yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. (2) Parameter untuk melaksanakan kewenangan melakukan Penundaan Transaksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf b dalam hal Penyedia Jasa Keuangan: a. menerima laporan atau pengaduan dari Pengguna Jasa atau pihak ketiga yang dirugikan dengan melampirkan laporan polisi yang disampaikan oleh Pengguna Jasa atau pihak ketiga yang dirugikan; b. menerima laporan atau informasi berdasarkan penetapan atau putusan pengadilan; c. mendapatkan informasi dari database Penyedia Jasa Keuangan; atau d. mendapatkan informasi dari sumber lain yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.

(3) Parameter untuk melaksanakan kewenangan melakukan Penundaan Transaksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf c dalam hal Penyedia Jasa Keuangan: a. mendapatkan informasi dari hasil penelitian atau verifikasi bahwa identitas Pengguna Jasa tidak dikenal atau palsu; b. mendapatkan informasi bahwa alat transaksi yang digunakan untuk bertransaksi menggunakan nama orang lain atau palsu; c. mendapatkan informasi adanya penggunaan instrumen pembayaran non tunai palsu; atau d. mendapatkan informasi dari Dokumen pendukung lain terkait Transaksi.

(1) Pelaksanaan Penundaan Transaksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dicatat dalam berita acara Penundaan Transaksi. (2) Berita acara Penundaan Transaksi dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan dibuatkan 1 (satu) salinan. (3) Penyedia Jasa Keuangan memberikan salinan berita acara Penundaan Transaksi kepada Pengguna Jasa. (4) Penyedia Jasa Keuangan wajib melaporkan Penundaan Transaksi kepada PPATK dengan melampirkan berita acara Penundaan Transaksi dalam waktu paling lama 24 (dua puluh empat) jam terhitung sejak waktu Penundaan Transaksi dilakukan. (5) Setelah menerima laporan Penundaan Transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), PPATK wajib memastikan pelaksanaan Penundaan Transaksi dilakukan sesuai dengan UNDANG-UNDANG. (6) Dalam hal Penundaan Transaksi telah dilakukan sampai dengan hari kerja kelima, Penyedia Jasa Keuangan harus MEMUTUSKAN akan melaksanakan Transaksi atau menolak Transaksi tersebut.

(7) Menolak Transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) meliputi: a. mengembalikan kepada rekening pengirim; b. mengembalikan kepada penyetor atau pemilik dana sebagai korban dalam hal penyetoran dilakukan secara tunai; atau c. tidak melaksanakan Transaksi. (8) Penolakan transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a dan huruf b, dapat dilakukan sepanjang tidak ada permintaan Penghentian Sementara Transaksi dari PPATK atau perintah Penundaan Transaksi dari penyidik, penuntut umum, atau hakim sesuai dengan ketentuan UNDANG-UNDANG.

(1) Berita acara Penundaan Transaksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) harus dilakukan secara tertulis dengan menyebutkan secara jelas mengenai: a. nama, jabatan, dan alamat pimpinan Penyedia Jasa Keuangan; b. tanggal dilakukannya Penundaan Transaksi; c. pernyataan bahwa telah dilakukan Penundaan Transaksi; d. surat permintaan Penundaan Transaksi oleh PPATK; e. jangka waktu Penundaan Transaksi; f. nama, jabatan, dan alamat saksi yaitu pegawai Penyedia Jasa Keuangan; g. identitas Pengguna Jasa, paling kurang memuat nama, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, dan alamat; h. nomor rekening Pengguna Jasa, meliputi nomor polis, nomor rekening tabungan, nomor rekening giro, nomor rekening deposito, nomor rekening efek, nomor identitas, nomor surat permintaan penutupan asuransi, atau nomor lain sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik Penyedia Jasa Keuangan;

i. nilai nominal dan jenis Transaksi yang ditunda; dan j. pernyataan bahwa berita acara dibuat di hadapan saksi yaitu pegawai Penyedia Jasa Keuangan. (2) Laporan Penundaan Transaksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4) harus dilakukan secara tertulis dengan menyebutkan secara jelas mengenai: a. tanggal dilakukannya Penundaan Transaksi; b. pernyataan bahwa telah dilakukan Penundaan Transaksi; c. nama Pengguna Jasa; dan d. nomor rekening Pengguna Jasa. (3) Format berita acara dan laporan Penundaan Transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran III dan Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan PPATK ini.

(1) PPATK wajib memastikan pelaksanaan Penundaan Transaksi yang dilakukan oleh Penyedia Jasa Keuangan dilakukan sesuai dengan ketentuan UNDANG-UNDANG. (2) Pemastian pelaksanaan Penundaan Transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan meneliti aspek formil dari laporan Penundaan Transaksi. (3) Aspek formil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi: a. jangka waktu pelaksanaan Penundaan Transaksi; b. alasan Penundaan Transaksi; c. pencatatan berita acara Penundaan Transaksi; d. penyampaian

berita acara Penundaan Transaksi kepada Pengguna Jasa; dan e. penyampaian laporan Penundaan Transaksi kepada PPATK dengan melampirkan berita acara Penundaan Transaksi dalam waktu 24 (dua puluh empat) jam. (4) Pemastian pelaksanaan Penundaan Transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan paling lama sebelum berakhirnya jangka waktu

Penundaan Transaksi oleh Penyedia Jasa Keuangan. (5) PPATK menindaklanjuti laporan Penundaan Transaksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

(1) Penyidik, penuntut umum, atau hakim berwenang memerintahkan Penyedia Jasa Keuangan untuk melakukan Penundaan Transaksi terhadap harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana. (2) Perintah penyidik, penuntut umum, atau hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan secara tertulis dengan menyebutkan secara jelas mengenai: a. nama dan jabatan yang meminta Penundaan Transaksi; b. identitas setiap orang yang Transaksinya akan dilakukan Penundaan; c. alasan Penundaan Transaksi; dan d. tempat harta kekayaan berada. (3) Penundaan Transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 5 (lima) hari kerja. (4) Penyedia Jasa Keuangan wajib melaksanakan Penundaan Transaksi sesaat setelah surat perintah/permintaan Penundaan Transaksi diterima dari penyidik, penuntut umum, atau hakim. (5) Penyedia Jasa Keuangan wajib menyerahkan berita acara pelaksanaan Penundaan Transaksi kepada penyidik, penuntut umum, atau hakim yang meminta Penundaan Transaksi paling lama 1 (satu) hari kerja sejak tanggal pelaksanaan Penundaan Transaksi.

(1) Berita acara Penundaan Transaksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (5) harus dilakukan secara tertulis dengan menyebutkan secara jelas mengenai: a. nama, jabatan, dan alamat pimpinan Penyedia Jasa Keuangan; b. tanggal dilakukannya Penundaan Transaksi; c. pernyataan bahwa telah dilakukan Penundaan Transaksi; d. surat permintaan Penundaan Transaksi atas perintah penyidik, penuntut umum, atau hakim; e. jangka waktu Penundaan Transaksi; f. nama, jabatan, dan alamat saksi yaitu pegawai Penyedia Jasa Keuangan; g. identitas Pengguna Jasa sebagaimana tercantum dalam perintah tertulis penyidik, penuntut umum, atau hakim. h. nomor rekening Pengguna Jasa, meliputi nomor polis, nomor rekening tabungan, nomor rekening giro, nomor rekening deposito, nomor rekening efek, nomor identitas, nomor surat permintaan penutupan asuransi, atau nomor lain sesuai kebutuhan dan karakteristik Penyedia Jasa Keuangan apabila perintah tertulis penyidik, penuntut umum, atau hakim mencantumkan nomor rekening pengguna jasa; i. nilai nominal apabila perintah tertulis penyidik, penuntut umum, atau hakim mencantumkan nilai nominal dan jenis Transaksi yang ditunda; dan j. pernyataan bahwa berita acara dibuat dihadapan saksi yaitu pegawai Penyedia Jasa Keuangan. (2) Berita acara Penundaan Transaksi dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan dibuatkan 1 (satu) salinan.

(3) Format berita acara Penundaan Transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan PPATK ini.

Pada saat Peraturan PPATK ini mulai berlaku, Peraturan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor: PER-03/1.02.1/PPATK/03/12 tentang Pelaksanaan Penghentian Sementara dan Penundaan Transaksi di Bidang Perbankan, Pasar Modal, dan Asuransi (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2012 Nomor 283), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan PPATK ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan PPATK ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 16 November 2017

KEPALA PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN,

ttd

KIAGUS AHMAD BADARUDDIN

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 22 Desember 2017

DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA