Peraturan Badan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Otoritas Sertifikat Digital

Dalam Peraturan Kepala ini yang dimaksud dengan:

1. Sertifikat Elektronik adalah sertifikat yang bersifat elektronik yang memuat tanda tangan elektronik dan identitas yang menunjukkan status subjek hukum para pihak dalam transaksi elektronik yang dikeluarkan oleh penyelenggara sertifikasi elektronik.
2. Otoritas Sertifikat Digital yang selanjutnya disingkat OSD adalah penyelenggara sertifikasi elektronik yang diselenggarakan oleh Lembaga Sandi Negara yang berfungsi sebagai pihak ketiga terpercaya dalam

mengelola Sertifikat Elektronik. 3. Certificate Policy yang selanjutnya disingkat CP adalah ketentuan dan kebijakan yang mengatur semua pihak yang terkait dengan penggunaan Sertifikat Elektronik yang dikeluarkan oleh OSD. 4. Certificate Practice Statement yang selanjutnya disingkat CPS adalah pernyataan tentang bagaimana prosedur terkait penerbitan, penggunaan, pengaturan, penarikan dan pembaruan Sertifikat Elektronik oleh OSD. 5. Pasangan Kunci adalah Kunci Privat dan Kunci Publik yang saling berasosiasi. 6. Kunci Privat adalah salah satu kunci dari pasangan kunci kriptografi yang hanya disimpan dan dirahasiakan oleh pengguna serta digunakan untuk melakukan tanda tangan elektronik atau untuk membuka pesan yang disandi menggunakan Kunci Publik pada Sertifikat Elektronik. 7. Kunci Publik adalah salah satu kunci dari pasangan kunci kriptografi yang dimiliki oleh pihak tertentu dan dapat dipergunakan oleh pihak lain untuk melakukan pertukaran informasi secara aman dengan pemilik kunci tersebut.

OSD bertujuan mengelola dan menerbitkan Sertifikat Elektronik yang digunakan dalam sistem elektronik untuk memenuhi aspek keamanan informasi elektronik di instansi pemerintah.

Ruang lingkup pengaturan OSD meliputi tata kelola dalam penyelenggaraan sertifikasi elektronik.

Pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan sertifikasi elektronik terdiri dari: a. OSD;

b. otoritas pendaftaran; c. pemilik Sertifikat Elektronik; d. pihak pengandal Sertifikat Elektronik; dan e. auditor kepatuhan.

OSD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a terdiri dari: a. komite kebijakan sertifikasi elektronik; b. administrator dan staf operasional; dan c. auditor keamanan.

Komite kebijakan sertifikasi elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a bertanggung jawab menentukan serangkaian kriteria atau persyaratan dalam proses penerbitan dan pengelolaan Sertifikat Elektronik, serta menentukan kesesuaian penggunaan Sertifikat Elektronik pada suatu sistem elektronik.

Administrator dan staf operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b bertanggung jawab menandatangani, menerbitkan, memelihara Sertifikat Elektronik serta mengelola perangkat dan/atau sistem yang digunakan dalam penyelenggaraan sertifikasi elektronik OSD.

Auditor keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c bertanggung jawab dalam mengaudit kesesuaian dan keamanan OSD serta otoritas pendaftaran.

(1) Otoritas pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b bertanggung jawab melakukan pemeriksaan, pemberian persetujuan atau penolakan atas setiap permintaan penerbitan, pembaruan dan pencabutan

Sertifikat Elektronik yang diajukan oleh pemilik atau calon pemilik Sertifikat Elektronik OSD. (2) Lembaga Sandi Negara sebagai OSD dapat menunjuk unit kerja di instansi pemerintah yang akan menggunakan Sertifikat Elektronik sebagai otoritas pendaftaran. (3) Penunjukan unit kerja pada instansi pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah Lembaga Sandi Negara berkoordinasi dengan intansi pemerintah tersebut.

(1) Pemilik Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c bertanggung jawab terhadap pengelolaan Pasangan Kunci dan telah menyetujui untuk menggunakan kunci kriptografi dan Sertifikat Elektronik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam CP dan CPS. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai CP dan CPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Pedoman Kepala Lembaga Sandi Negara.

Pihak pengandal Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d bertanggung jawab untuk memeriksa keabsahan suatu Sertifikat Elektronik dan kesesuaian informasi pada status Sertifikat Elektronik.

Auditor kepatuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e bertanggung jawab melakukan audit kepatuhan terhadap penyelenggaraan sertifikasi elektronik secara independen dan berkala.

Penyelenggaraan sertifikasi elektronik terdiri dari: a. permohonan Sertifikat Elektronik; b. penerbitan Sertifikat Elektronik;

c. penggunaan Sertifikat Elektronik; d. pembaruan Sertifikat Elektronik; dan e. pencabutan Sertifikat Elektronik.

(1) Permohonan Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a merupakan proses permintaan Sertifikat Elektronik yang diajukan oleh instansi pemerintah kepada Lembaga Sandi Negara sebagai OSD. (2) Penerbitan Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b merupakan proses persetujuan permohonan dan penandatanganan Sertifikat Elektronik oleh OSD. (3) Penggunaan Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c merupakan proses pemanfaatan Sertifikat Elektronik oleh pemilik Sertifikat Elektronik dan/atau pihak pengandal. (4) Pembaruan Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf d merupakan proses membuat Sertifikat Elektronik baru untuk memperpanjang masa penggunaan Sertifikat Elektronik. (5) Pencabutan Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf e merupakan proses penghentian penggunaan Sertifikat Elektronik oleh OSD berdasarkan evaluasi atau permintaan pemilik Sertifikat Elektronik. (6) Penyelenggaraan sertifikasi elektronik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam CP dan CPS.

OSD menerbitkan dan memastikan Sertifikat Elektronik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam CP dan CPS.

(1) Otoritas pendaftaran harus melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan ketentuan. (2) OSD berhak mencabut kewenangan otoritas pendaftaran jika otoritas pendaftaran tersebut tidak melaksanakan

tugas dan fungsinya. (3) Tugas dan fungsi otoritas pendaftaran sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam CP dan CPS.

Pemilik Sertifikat Elektronik wajib memenuhi persyaratan dan kriteria dalam melindungi Kunci Privat serta menyetujui ketentuan penggunaan Sertifikat Elektronik sebelum Sertifikat Elektronik diterbitkan.

Pihak pengandal memastikan Sertifikat Elektronik yang akan digunakan sesuai dengan peruntukkannya.

Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Peraturan Kepala ini dibebankan kepada anggaran negara dan/atau anggaran daerah.

Pada saat Peraturan Kepala ini mulai berlaku, semua peraturan pelaksana dari Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 9 Tahun 2012 tentang Otoritas Sertifikat Digital Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik (Berita Negara

Tahun 2012 Nomor 714) dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Kepala ini.

Pada saat Peraturan Kepala ini mulai berlaku, Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 9 Tahun 2012 tentang Otoritas Sertifikat Digital Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2012 Nomor 714) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Kepala ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 4 Agustus 2016 KEPALA LEMBAGA SANDI NEGARA, ttd. DJOKO SETIADI Diundangkan di Jakarta pada tanggal 18 Agustus 2016 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd. WIDODO EKATJAHJANA