Peraturan Badan Nomor 7 Tahun 2013 tentang PEDOMAN PEMBINAAN MATERIIL SANDI DI INSTANSI PEMERINTAH

Dalam Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara ini yang dimaksud dengan:

1. Persandian adalah kegiatan di bidang pengamanan informasi rahasia yang dilaksanakan dengan menerapkan konsep, teori, dan seni dari ilmu kripto beserta ilmu pendukung lainnya secara sistematis, metodologis, dan konsisten serta terikat pada etika profesi sandi.
2. Materiil Sandi yang selanjutnya disebut Matsan adalah barang atau benda dalam penyelenggaraan Persandian.
3. Peralatan Sandi yang selanjutnya disebut Palsan adalah seperangkat alat yang digunakan untuk kegiatan pengamanan informasi terdiri dari mesin sandi dan media lain yang berisi program aplikasi sandi yang secara langsung berfungsi dan/atau mempengaruhi proses penyandian.
4. Mesin Sandi adalah alat yang mengandung algoritma kriptografi dan dapat difungsikan untuk proses penyandian baik enkripsi maupun dekripsi.
5. Instansi Pemerintah adalah sebutan kolektif dari unit organisasi pemerintahan yang menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan ketentuan yang berlaku meliputi kementerian negara, lembaga pemerintah non kementerian, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, pemerintah kota, serta lembaga-lembaga yang menjalankan fungsi pemerintahan dengan menggunakan APBN dan/atau APBD.
6. Personil Sandi adalah personil berkualifikasi sandi yang bertugas secara penuh di bidang persandian dalam rangka pengamanan pemberitaan rahasia negara.
7. Pengawasan dan pengendalian persandian bidang tertentu adalah kegiatan pengawasan dan pengendalian persandian dengan obyek yang hanya berhubungan dengan penyelenggaraan persandian dan/atau Sistem Persandian Negara yang selanjutnya disebut Sisdina meliputi SDM sandi, materiil sandi, tempat kegiatan sandi dan JKS.

www.djpp.kemenkumham.go.id

(1) Matsan merupakan barang milik negara atau daerah yang diperoleh dari APBN atau APBD. (2) Matsan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk dan tidak terbatas pada: a. palsan; b. kunci sistem sandi; c. alat kriptoanalisis; d. peralatan manajemen kunci; e. modul enkripsi; dan f. modul manajemen kunci.

(1) Matsan yang dimiliki Instansi Pemerintah bersifat rahasia. (2) Matsan yang bersifat rahasia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diklasifikasikan ke dalam 3 (tiga) tingkat kerahasiaan, yaitu: a. Sangat Rahasia; b. Rahasia; dan c. Konfidensial atau Terbatas. (3) Tingkat kerahasiaan Matsan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Pembina.

(1) Maksud disusunnya peraturan ini sebagai acuan dalam pelaksanaan Pembinaan Matsan di lingkungan Instansi Pemerintah. (2) Tujuan disusunnya peraturan ini agar terwujud kesamaan pola pikir dan tindakan bagi pejabat dan/atau personil yang terkait dalam Pembinaan Matsan di lingkungan Instansi Pemerintah.

(1) Pembinaan Matsan dilaksanakan berdasarkan asas fungsional, manfaat, aman, utuh, efisien, efektif, dan akuntabel.

www.djpp.kemenkumham.go.id

(2) Asas sebagaimana dimaksud pada ayat (1): a. asas fungsional diarahkan agar dalam Pembinaan Matsan dilakukan sesuai dengan tanggung jawab dan fungsi Pembina, Pembina Teknis, dan Pengguna; b. asas manfaat diarahkan agar dalam perencanaan dan pengadaan Matsan hanya berdasarkan kebutuhan nyata Pengguna, sehingga Matsan dapat dimanfaatkan secara optimal; c. asas aman diarahkan dalam pembinaan Matsan memperhatikan dan mengutamakan aspek keamanan, sehingga penyelenggaraan persandian dapat berjalan tertib, lancar dan aman serta mampu mendukung tugas pokok dan fungsi Instansi Pemerintah; d. asas utuh diarahkan agar dalam Pembinaan Matsan dilakukan secara menyeluruh, terus menerus, dan berkesinambungan mulai dari tahap perencanaan, pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, penggunaan, pemeliharaan, dan pemusnahan yang diadministrasikan secara lengkap, baik, dan tertib; e. asas efisien dan efektif diarahkan agar dalam Pembinaan Matsan dapat lebih berdaya guna dan berhasil guna serta mampu mendukung kelancaran dan keamanan penyelenggaraan Persandian pada Instansi Pemerintah; dan f. asas akuntabel diarahkan agar setiap tindakan dalam rangka Pembinaan Matsan dapat memenuhi akuntabilitas baik dari segi administratif maupun fisik sebagai bentuk pertanggung jawaban pengelolaan barang milik negara atau daerah.

Ruang lingkup pembinaan materiil sandi meliputi kegiatan: a. Perencanaan kebutuhan dan penganggaran; b. Pengadaan; c. Penyimpanan; d. Pendistribusian; e. Penggunaan; f. Pemeliharaan; g. Penghapusan; dan h. Pengawasan dan pengendalian. www.djpp.kemenkumham.go.id

Penanggungjawab pembinaan materiil sandi terdiri atas: a. Pembina; b. Pembina Teknis; dan c. Pengguna.

Pembina yaitu Lembaga Sandi Negara selaku pembina tunggal persandian negara.

(1) Pembina Teknis yang menyelenggarakan persandian merupakan organisasi penyelenggara persandian di instansi pemerintah. (2) Pembina Teknis bertanggung jawab: a. merumuskan rencana kebutuhan dan penganggaran pengadaan dan pemeliharaan Matsan di instansinya; b. MENETAPKAN pengadaan Matsan di instansi pemerintah hanya untuk kebutuhan di instansinya; c. mengajukan usul penetapan penggunaan Matsan kepada Pembina; d. mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan pembinaan Matsan di instansi kepada Pembina; e. mengusulkan penghapusan Matsan di instansi pemerintah kepada Pembina; f. MENETAPKAN kebijakan penggunaan Matsan di instansinya; g. melakukan pengawasan penggunaan h. Matsan di instansinya; i. melakukan pengawasan pelaksanaan kebijakan pembinaan Matsan di instansinya; dan j. menyusun Laporan Matsan secara berkala kepada Pembina.

(1) Pengguna yaitu aparatur negara yang karena tugas dan kewenangannya di bidang pemerintahan baik secara langsung atau tidak memerlukan pengamanan informasi dengan menggunakan persandian. www.djpp.kemenkumham.go.id

(2) Pengguna bertanggung jawab: a. menggunakan Matsan instansi pemerintah secara efisien dan efektif; b. mencatat dan melaporkan permasalahan teknis dan non teknis tentang pengelolaan materiil sandi kepada Pembina Teknis; c. memberikan masukan kepada Pembina Teknis mengenai kebutuhan sarana dan prasarana persandian guna mendukung tugas dan tanggung jawab di lingkungan pekerjaan; dan d. membuat laporan secara berkala tentang pengelolaan peralatan sandi kepada Pembina Teknis.

(1) Perencanaan kebutuhan Matsan dilaksanakan berdasarkan pertimbangan yang rasional, logis dan tepat sesuai analisis kebutuhan. (2) Perencanaan anggaran kebutuhan Matsan yang diusulkan mencakup anggaran pengadaan, operasional, pemeliharaan, dan aspek penyerta lainnya terkait materiil sandi yang dimaksud. (3) Perencanaan kebutuhan Matsan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Matsan yang telah direkomendasi oleh Pembina. (4) Anggaran kebutuhan Matsan berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

(1) Pengadaan Matsan dilaksanakan oleh Lembaga Sandi Negara. (2) Pengadaan Matsan dilaksanakan berdasarkan: a. analisis kebutuhan; dan/atau b. permintaan Instansi Pemerintah. (3) Dalam hal tertentu Instansi Pemerintah dapat melaksanakan Pengadaan Matsan secara Mandiri. (4) Hal tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat 3 meliputi: www.djpp.kemenkumham.go.id

a. Lemsaneg tidak dapat memenuhi pengadaan Matsan sesuai permintaan Instansi Pemerintah; dan b. Matsan yang diadakan secara Mandiri oleh Instansi Pemerintah telah disertifikasi oleh Lemsaneg.

(1) Penyimpanan Matsan dilakukan oleh UTP pada tempat yang sesuai dan memenuhi syarat keamanan. (2) Tata cara penyimpanan Matsan dan bukti-bukti pemilikan diatur dalam peraturan tersendiri.

(1) Pendistribusian Matsan merupakan pemindahan Matsan dari satu tempat atau lokasi ke tempat atau lokasi lain atau dari satu instansi ke instansi lain sesuai prosedur yang berlaku. (2) Setiap pendistribusian Matsan dilaksanakan dengan berita acara serah terima, dan untuk Matsan yang berstatus pinjam pakai harus dilengkapi dengan naskah perjanjian dan/atau kesepakatan yang ditandatangani oleh para pihak dari instansi terkait. (3) Pendistribusian Matsan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus ditangani dan ditatausahakan dengan baik, serta dijamin keamanan dan keutuhannya sampai di tempat tujuan. (4) Para pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah Pejabat Kuasa Pengguna Barang atau pejabat lain yang diberi wewenang untuk menyerahkan dan/atau menerima barang pada instansi masing- masing untuk bertindak sebagai: a. pihak pertama adalah pejabat yang mengatasnamakan sebagai Pihak yang menyerahkan; b. pihak kedua adalah pejabat yang mengatasnamakan sebagai Pihak yang menerima; dan/atau c. pihak yang mengetahui dan melegalisasi adalah pimpinan instansi yang menyerahkan. (5) Setiap Matsan yang didistribusikan harus dikemas dengan baik agar terhindar dari terjadinya kehilangan dan kerusakan.

www.djpp.kemenkumham.go.id

(6) Mesin sandi dan/atau modul enkripsi yang didistribusikan harus dalam keadaan netral atau non aktif (tidak terisi kunci sistem sandi), terjamin keutuhan, keamanan dan keselamatannya sampai di tempat tujuan dan dibawa Personil Sandi yang telah mendapat legitimasi Pembina atau Pembina Teknis. (7) Pendistribusian kunci sistem sandi dapat dilakukan oleh Personil Sandi dan/atau sistem pendistribusian online sesuai rekomendasi Pembina.

(1) Pembina bertanggung jawab untuk MENETAPKAN kebijakan penggunaan Matsan, pelayanan sertifikasi Matsan, dan pencabutan sertifikasi dan label Matsan. (2) Matsan digunakan untuk kepentingan pengamanan informasi di lingkungan pemerintahan pusat atau daerah. (3) Penggunaan Matsan di instansi pemerintah, baik sebagai fasilitas JKS Nasional maupun di jalur komunikasi umum dilaksanakan menurut ketentuan yang berlaku.

(1) Pemeliharaan merupakan usaha, pekerjaan, kegiatan dan tindakan yang dilakukan dengan tujuan untuk menjaga agar Matsan yang ada dapat terus berfungsi sebagaimana mestinya dan untuk mengatur atau mengendalikan biaya, baik untuk pencegahan maupun perbaikan jika terjadi kerusakan. (2) Pembina bertanggung jawab untuk MENETAPKAN manajemen kunci sandi dan algoritma. (3) Pembina Teknis bertanggung jawab atas pemeliharaan Matsan yang ada di bawah pembinaannya. (4) Pembina Teknis dapat menganggarkan biaya operasional, pemeliharaan dan perawatan Matsan yang ada di bawah pembinaannya. (5) Pengguna bertanggung jawab atas pemeliharaan fisik Matsan yang pengadaannya dilakukan oleh Pembina. (6) Pemeliharaan Matsan dilaksanakan secara bertingkat dengan berpedoman pada petunjuk pemeliharaan Matsan. www.djpp.kemenkumham.go.id

(1) Penghapusan Matsan dilakukan dengan tindakan : a. Penghapusan Matsan dari daftar barang; atau b. Penghapusan Matsan dengan tindak lanjut pemusnahan. (2) Pelaksanaan penghapusan Matsan diatur dengan peraturan tersendiri.

(1) Pembina bertanggung jawab untuk melakukan audit dan penilaian penggunaan Matsan. (2) Dalam kegiatan pembinaan Matsan harus dilakukan pengawasan dan pengendalian secara menyeluruh, terus menerus dan berkesinambungan oleh Pembina Teknis pada instansi masing-masing sesuai dengan wewenang dan tanggungjawabnya. (3) Pembina Teknis harus membuat laporan rutin dan/atau insidentil tentang pelaksanaan pembinaan Matsan berdasarkan kewenangan dan tanggungjawab masing-masing. (4) Pembina berwenang melakukan pengawasan, pemeriksaan dan pengendalian terhadap penggunaan Matsan yang dipergunakan di lingkungan Instansi Pemerintah dan pelaksanaannya akan diatur dengan peraturan tersendiri.

(1) Personil Sandi yang ditugaskan untuk melaksanakan persandian harus memiliki akses kripto dan/atau akses keamanan yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Pembina dan/atau Pembina Teknis pada instansi masing-masing. (2) Instansi yang memiliki dan/atau menyimpan Matsan yang tidak dipergunakan lagi wajib melaporkan kepada Pembina. (3) Lembaga Sandi Negara melakukan penelitian dan pengembangan di bidang Matsan. (4) Lembaga Sandi Negara bertanggung jawab untuk memberikan asistensi dan bantuan teknis pembinaan Matsan. www.djpp.kemenkumham.go.id

(5) Lembaga Sandi Negara memberikan pelayanan dan bantuan teknis kepada instansi di bidang pembinaan Matsan dan JKS yang akan diatur dalam peraturan tersendiri.

(1) Matsan yang telah ada sebelum berlakunya peraturan ini wajib diinventarisasi, diadministrasikan dan dikelola dengan tertib, benar dan tepat disesuaikan dengan peraturan ini. (2) Seluruh biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan pembinaan Matsan dibebankan pada anggaran instansi masing-masing.

Pada saat Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara ini mulai berlaku: a. Pasal 1 ayat 1 Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Penghapusan dengan Tindak Lanjut Pemusnahan Materiil Sandi; dan b. Pasal 1 angka 7 Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 10 Tahun 2010 tentang Tempat Kegiatan Sandi; dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Kepala Lembaga ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. www.djpp.kemenkumham.go.id

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Lembaga ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 9 Oktober 2013 KEPALA LEMBAGA SANDI NEGARA,

DJOKO SETIADI

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 18 Oktober 2013 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN

www.djpp.kemenkumham.go.id