Peraturan Badan Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum

Dalam Peraturan Komisi ini yang dimaksud dengan:

1. Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, PRESIDEN dan Wakil PRESIDEN, dan untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik INDONESIA berdasarkan Pancasila dan UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945.
2. Dewan Perwakilan Rakyat yang selanjutnya disingkat DPR adalah Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945 dan UNDANG-UNDANG tentang Otonomi Khusus.
4. Komisi Pemilihan Umum

yang selanjutnya disebut KPU adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri dalam melaksanakan Pemilu sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG tentang Pemilihan Umum.

5. Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh yang selanjutnya disebut KPU Provinsi/KIP Aceh adalah lembaga Penyelenggara Pemilu di provinsi sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG tentang Pemilihan Umum.
6. Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut KPU/KIP Kabupaten/Kota adalah Penyelenggara Pemilu di kabupaten/kota.
7. Penduduk adalah Warga

yang berdomisili di wilayah Republik INDONESIA atau di luar negeri. 8. Warga

adalah orang-orang bangsa INDONESIA asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan UNDANG-UNDANG sebagai warga negara. 9. Daerah Pemilihan Anggota DPRD Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Dapil adalah kecamatan atau gabungan kecamatan atau bagian kecamatan yang dibentuk sebagai kesatuan wilayah/daerah berdasarkan jumlah penduduk untuk menentukan Alokasi Kursi sebagai dasar pengajuan calon oleh pimpinan partai politik dan penetapan calon terpilih Anggota DPRD Kabupaten/Kota. 10. Bilangan Pembagi Penduduk yang selanjutnya disebut BPPd adalah bilangan yang diperoleh dari hasil bagi jumlah penduduk suatu kabupaten/kota dengan jumlah kursi DPRD Kabupaten/Kota yang bersangkutan. 11. Badan Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Bawaslu Kabupaten/Kota adalah badan untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilu di wilayah kabupaten/kota. 12. Uji Publik adalah sosialisasi yang dilaksanakan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota kepada pemangku kepentingan untuk dapat mengetahui, mengukur, dan dan menilai penataan daerah pemilihan dan Alokasi Kursi DPRD Kabupaten/Kota.

13. Alokasi Kursi adalah penentuan jumlah kursi pada suatu daerah pemilihan.

(1) Pemilu dilaksanakan secara efektif dan efisien berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. (2) Penyelenggara Pemilu berpedoman pada prinsip : a. mandiri; b. jujur; c. adil; d. kepastian hukum; e. tertib; f. kepentingan umum; g. keterbukaan; h. proporsionalitas; i. profesionalitas; j. akuntabilitas; k. efisiensi; l. efektivitas; dan m. aksesibilitas.

Ruang lingkup Peraturan ini meliputi penataan Dapil dan Alokasi Kursi untuk Anggota DPRD Kabupaten/Kota.

Penataan Dapil Anggota DPRD Kabupaten/Kota memperhatikan prinsip: a. kesetaraan nilai suara; b. ketaatan pada sistem Pemilu yang proporsional; c. proporsionalitas; d. integralitas wilayah; e. berada dalam satu wilayah yang sama;

f. kohesivitas; dan g. kesinambungan.

(1) Prinsip kesetaraan nilai suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, yaitu mengupayakan nilai suara atau harga kursi yang setara antara 1 (satu) Dapil dengan Dapil lainnya dengan prinsip 1 (satu) orang, 1 (satu) suara, 1 (satu) nilai. (2) Prinsip ketaatan pada sistem Pemilu yang proporsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, yaitu memperhatikan ketaatan dalam pembentukan Dapil dengan mengutamakan jumlah kursi yang besar agar persentase jumlah kursi yang diperoleh setiap Partai Politik dapat setara dengan persentase suara sah yang diperolehnya. (3) Prinsip proporsionalitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, yaitu memperhatikan kesetaraan Alokasi Kursi antar Dapil untuk menjaga perimbangan Alokasi Kursi setiap Dapil. (4) Prinsip integralitas wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, yaitu memperhatikan keutuhan dan keterpaduan wilayah, kondisi geografis, sarana perhubungan, dan aspek kemudahan transportasi dalam menyusun beberapa daerah kecamatan ke dalam 1 (satu) Dapil. (5) Prinsip berada dalam satu wilayah yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e, yaitu penyusunan Dapil Anggota DPRD Kabupaten/Kota yang terbentuk dari satu, beberapa, dan/atau bagian kecamatan harus tercakup seluruhnya dalam suatu Dapil Anggota DPRD Provinsi. (6) Prinsip kohesivitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f, yaitu penyusunan Dapil memperhatikan sejarah, kondisi sosial budaya, adat istiadat, dan kelompok minoritas.

(7) Prinsip kesinambungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf g, yaitu penyusunan Dapil memperhatikan penetapan Dapil pada Pemilu Terakhir, kecuali terjadi perubahan jumlah penduduk yang mengakibatkan Alokasi Kursi dalam 1 (satu) Dapil melebihi batas maksimal dan/atau kurang dari batas minimal, adanya pemekaran wilayah, dan Dapil yang telah disusun bertentangan dengan prinsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

(1) Data yang diperlukan dalam penyusunan Dapil terdiri atas: a. data kependudukan; dan b. data wilayah. (2) Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari kementerian yang menyelenggarakan urusan dalam negeri.

(1) KPU menyampaikan permintaan data kependudukan termutakhir dalam bentuk data agregat kependudukan per kecamatan dari kementerian yang menyelenggarakan urusan dalam negeri. (2) Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan data kependudukan termutakhir kepada KPU paling lambat 16 (enam belas) bulan sebelum hari pemungutan suara.

(1) Jumlah kursi Anggota DPRD Kabupaten/Kota ditetapkan paling sedikit 20 (dua puluh) kursi dan paling banyak 55 (lima puluh lima) kursi. (2) Jumlah kursi Anggota DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada jumlah penduduk wilayah daerah kabupaten/kota yang bersangkutan dengan ketentuan: a. wilayah daerah kabupaten/kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 100.000 (seratus ribu) orang memperoleh alokasi 20 (dua puluh) kursi; b. wilayah daerah kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 100.000 (seratus ribu) orang sampai dengan 200.000 (dua ratus ribu) orang memperoleh alokasi 25 (dua puluh lima) kursi; c. wilayah daerah kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 200.000 (dua ratus ribu) orang sampai dengan 300.000 (tiga ratus ribu) orang memperoleh alokasi 30 (tiga puluh) kursi; d. wilayah daerah kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 300.000 (tiga ratus ribu) orang sampai dengan 400.000 (empat ratus ribu) orang memperoleh alokasi 35 (tiga puluh lima) kursi; e. wilayah daerah kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 400.000 (empat ratus ribu) orang sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) orang memperoleh alokasi 40 (empat puluh) kursi; f. wilayah daerah kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 500.000 (lima ratus ribu) orang sampai dengan 1.000.000 (satu juta) orang memperoleh alokasi 45 (empat puluh lima) kursi; g. wilayah daerah kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 1.000.000 (satu juta) orang

sampai dengan 3.000.000 (tiga juta) orang memperoleh alokasi 50 (lima puluh) kursi; dan h. wilayah daerah kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 3.000.000 (tiga juta) orang memperoleh alokasi 55 (lima puluh lima) kursi.

KPU MENETAPKAN jumlah penduduk wilayah daerah kabupaten/kota berdasarkan data kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan jumlah kursi Anggota DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dengan Keputusan KPU.

Alokasi Kursi setiap Dapil Anggota DPRD Kabupaten/Kota paling sedikit 3 (tiga) kursi dan paling banyak 12 (dua belas) kursi.

(1) Dapil Anggota DPRD Kabupaten/Kota mencakup kecamatan atau gabungan kecamatan. (2) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diberlakukan, penentuan Dapil menggunakan bagian kecamatan. (3) Bagian kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup desa/kelurahan atau sebutan lainnya.

(1) Penghitungan Alokasi Kursi setiap Dapil Anggota DPRD Kabupaten/Kota dilakukan dengan tahapan: a. MENETAPKAN jumlah kursi Anggota DPRD Kabupaten/Kota berdasarkan Keputusan KPU; b. MENETAPKAN BPPd; c. menghitung Alokasi Kursi tiap kecamatan; d. menyusun Dapil dengan memperhatikan hasil penghitungan Alokasi Kursi per kecamatan sebagaimana dimaksud dalam huruf c; e. menentukan Alokasi Kursi setiap Dapil; f. menjumlahkan Alokasi Kursi seluruh Dapil hasil penghitungan sebagaimana dimaksud dalam huruf e; dan g. melakukan penghitungan Alokasi Kursi tahap kedua dalam hal masih terdapat kekurangan Alokasi Kursi. (2) Dalam hal penghitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf e menghasilkan angka pecahan, angka pecahan dimaksud dihilangkan. (3) BPPd sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dihitung dengan cara membagi jumlah penduduk dengan jumlah kursi yang ditetapkan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a. (4) Alokasi Kursi tiap kecamatan dihitung dengan cara membagi jumlah penduduk per kecamatan dengan BPPd sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b. (5) Hasil penghitungan Alokasi Kursi tiap kecamatan disusun menjadi Dapil dengan memedomani prinsip penyusunan Dapil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4. (6) Alokasi Kursi setiap Dapil ditentukan dengan cara membagi jumlah penduduk seluruh kecamatan atau bagian kecamatan yang telah menjadi sebuah Dapil dengan BPPd sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b. (7) Hasil penghitungan Alokasi Kursi per Dapil dijumlahkan menjadi jumlah kursi Anggota DPRD Kabupaten/Kota. (8) Penghitungan Alokasi Kursi tahap kedua dilakukan, apabila berdasarkan hasil penjumlahan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), diperoleh jumlah Alokasi Kursi kurang dari jumlah kursi yang telah ditetapkan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam ayat (1) huruf a. (9) Penghitungan Alokasi Kursi tahap kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dilakukan dengan cara: a. menentukan jumlah sisa kursi yang belum dialokasikan, dengan cara mengurangkan jumlah kursi DPRD Kabupaten/Kota yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan jumlah kursi yang telah dialokasikan di seluruh Dapil sebagaimana dimaksud pada ayat (7); b. menentukan sisa jumlah penduduk pada setiap Dapil, dengan cara mengurangkan jumlah penduduk di Dapil dengan hasil perkalian Alokasi Kursi yang diperoleh Dapil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dengan BPPd; c. menentukan peringkat sisa jumlah penduduk pada setiap Dapil sebagaimana dimaksud dalam huruf b, dimulai dari sisa jumlah penduduk terbanyak sampai dengan sisa jumlah penduduk paling sedikit; dan d. mengalokasikan sisa kursi sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf a, dengan cara mengalokasikan satu persatu kepada Dapil yang memiliki sisa jumlah penduduk terbanyak pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya berturut-turut sampai sisa kursi terbagi habis.

Penyusunan Dapil sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 ayat (1) huruf d memperhatikan ketentuan:

a. kecamatan yang berdasarkan jumlah penduduk memperoleh alokasi kurang dari 3 (tiga) kursi, kecamatan tersebut harus digabung dengan 1 (satu) atau beberapa kecamatan lain yang berbatasan langsung dalam wilayah daerah kabupaten/kota yang sama, sehingga membentuk 1 (satu) Dapil Anggota DPRD Kabupaten/Kota dengan alokasi paling sedikit 3 (tiga) kursi dan paling banyak 12 (dua belas) kursi; b. kecamatan yang memperoleh alokasi 3 (tiga) kursi, dapat digabungkan dengan satu atau beberapa kecamatan lain yang berbatasan langsung dalam wilayah daerah kabupaten/kota yang sama, sehingga membentuk satu Dapil Anggota DPRD Kabupaten/Kota dengan alokasi paling banyak 12 (dua belas) kursi; c. kecamatan yang memperoleh alokasi lebih dari 12 (dua belas) kursi, dibagi menjadi 2 (dua) Dapil atau lebih yang terdiri dari bagian kecamatan dengan tetap memperhatikan prinsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Alokasi Kursi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10; d. bagian kecamatan sebagaimana dimaksud dalam huruf c tidak dapat digabung dengan kecamatan lain untuk dibentuk menjadi 1 (satu) Dapil; dan e. bagian kecamatan sebagaimana dimaksud dalam huruf c tidak dapat digabung dengan bagian kecamatan lain untuk dibentuk menjadi 1 (satu) Dapil.

(1) KPU/KIP Kabupaten/Kota menata usulan Dapil dan Alokasi Kursi setiap Dapil Anggota DPRD Kabupaten/Kota dengan memperhatikan prinsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Keputusan KPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.

(2) KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan Uji Publik terhadap usulan Dapil dan Alokasi Kursi setiap Dapil Anggota DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan melibatkan peserta dari unsur: a. pemerintah daerah; b. partai politik tingkat kabupaten/kota; c. Bawaslu Kabupaten/Kota; d. pemantau pemilu; dan/atau e. pemangku kepentingan lainnya. (3) KPU/KIP Kabupaten/Kota menyusun usulan Dapil dan Alokasi Kursi dengan memperhatikan hasil Uji Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam rapat pleno. (4) KPU/KIP Kabupaten/Kota menyampaikan usulan Dapil dan Alokasi Kursi setiap Dapil Anggota DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada KPU melalui KPU Provinsi/KIP Aceh dalam bentuk hardcopy dan softcopy. (5) Penyampaian usulan Dapil dan Alokasi Kursi setiap Dapil Anggota DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilampiri dengan: a. penjelasan dan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan; dan b. berita acara pleno pembahasan usulan penyusunan Dapil dan Alokasi Kursi.

(1) KPU Provinsi/KIP Aceh melakukan supervisi dan monitoring terhadap penyusunan usulan Dapil dan Alokasi Kursi Anggota DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1). (2) KPU Provinsi/KIP Aceh menerima usulan Dapil dan Alokasi Kursi Anggota DPRD Kabupaten/Kota dari KPU/KIP Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (3) KPU Provinsi/KIP Aceh melakukan pencermatan terhadap usulan Dapil dan Alokasi Kursi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

(4) KPU Provinsi/KIP Aceh melakukan rekapitulasi terhadap usulan Dapil dan Alokasi Kursi sebagaimana dimaksud pada ayat (3). (5) KPU Provinsi/KIP Aceh menyampaikan rekapitulasi usulan Dapil sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada KPU.

(1) KPU menerima rekapitulasi usulan Dapil dari KPU Provinsi/KIP Aceh. (2) KPU mencermati usulan Dapil dan melakukan telaahan terhadap usulan Dapil dari KPU Provinsi/KIP Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (3) KPU melakukan penyusunan dan penetapan Dapil Anggota DPRD Kabupaten/Kota berdasarkan penetapan jumlah penduduk dan jumlah kursi Anggota DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dengan memedomani prinsip-prinsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4. (4) Penyusunan Dapil yang dilakukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan memperhatikan usulan Dapil dari KPU/KIP Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (5) KPU melakukan konsultasi hasil penyusunan Dapil dan Alokasi Kursi setiap Dapil Anggota DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Dewan Perwakilan Rakyat. (6) KPU MENETAPKAN Dapil dan Alokasi Kursi setiap Dapil Anggota DPRD Kabupaten/Kota dalam Keputusan KPU dengan memperhatikan hasil konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5).

(1) Dalam hal terjadi bencana yang mengakibatkan hilangnya Dapil, Dapil tersebut dihapuskan. (2) Alokasi Kursi akibat hilangnya Dapil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung kembali sesuai dengan jumlah penduduk.

(1) Dalam hal sebelum penetapan Dapil, terjadi bencana yang berdampak pada perubahan jumlah penduduk, penetapan Dapil dapat ditunda paling lambat 1 (satu) bulan sebelum dimulainya jadwal masa pengajuan daftar calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota. (2) Dalam hal terjadi keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPU melakukan penataan penyusunan ulang Dapil dan Alokasi Kursi Anggota DPRD Kabupaten/Kota sesuai dengan jumlah penduduk pascabencana yang diperoleh dari kementerian yang menyelenggarakan urusan dalam negeri. (3) Dalam hal kementerian yang menyelenggarakan urusan dalam negeri tidak dapat menyediakan data kependudukan pascabencana, penataan penyusunan Dapil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengacu pada data kependudukan sebelum terjadinya bencana. (4) Penetapan Dapil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum dimulainya jadwal masa pengajuan daftar calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota.

(1) Dalam hal setelah penetapan Dapil, terjadi bencana yang mengakibatkan berkurangnya jumlah penduduk sehingga tidak memenuhi syarat pembentukan sebuah

Dapil dan/atau hilangnya wilayah administrasi pemerintahan, Dapil tersebut dihapuskan. (2) Dalam hal terjadi keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPU melakukan penataan ulang Dapil dan Alokasi Kursi Anggota DPRD Kabupaten/Kota sesuai dengan jumlah penduduk pascabencana yang diperoleh dari kementerian yang menyelenggarakan urusan dalam negeri dan selanjutnya ditetapkan dalam Keputusan KPU. (3) Penetapan Dapil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum dimulainya jadwal masa pengajuan daftar calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota. (4) Dalam hal kementerian yang menyelenggarakan urusan dalam negeri tidak dapat menyediakan data kependudukan pascabencana, tidak dilakukan perubahan Dapil.

Dalam hal bencana terjadi kurang dari 1 (satu) bulan sebelum dimulainya jadwal masa pengajuan daftar calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota, tidak dilakukan perubahan Dapil.

Dalam hal terjadi pembentukan kabupaten/kota baru setelah Pemilu, KPU melakukan penyusunan Dapil Anggota DPRD Kabupaten/Kota induk dan Dapil Anggota DPRD Kabupaten/Kota baru untuk Pemilu berikutnya.

Bagian kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) dan ayat (3) hanya dapat digabung dengan kecamatan lain yang berbatasan langsung sepanjang kecamatan lain

tersebut tidak dapat membentuk satu Dapil karena memperoleh kursi kurang dari 3 (tiga).

(1) Dapil Anggota DPR sebagaimana dimaksud dalam Lampiran III UNDANG-UNDANG Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu ditetapkan dalam Keputusan KPU. (2) Dapil Anggota DPRD Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Lampiran IV UNDANG-UNDANG Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu ditetapkan dalam Keputusan KPU. (3) Dapil Anggota DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ditetapkan dalam Keputusan KPU. (4) Keputusan KPU sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilampiri dengan penetapan Dapil, jumlah kursi Anggota DPRD Kabupaten/Kota, dan peta Dapil Anggota DPRD Kabupaten/Kota.

KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan sosialisasi Keputusan KPU tentang penetapan Dapil dan Alokasi Kursi setiap Dapil Anggota DPR, Anggota DPRD Provinsi, dan Anggota DPRD Kabupaten/Kota.

KPU dapat menggunakan sarana teknologi untuk membantu dan mempercepat proses penataan dan pemetaan Dapil Anggota DPRD Kabupaten/Kota.

Pada saat Peraturan Komisi ini mulai berlaku, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penetapan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Setiap Daerah Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Komisi ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Komisi ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 20 Desember 2017 KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA, ttd ARIEF BUDIMAN Diundangkan di Jakarta pada tanggal 22 Desember 2017 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd WIDODO EKATJAHJANA