Peraturan Badan Nomor 16 Tahun 2013 tentang NORMA, STANDAR, PROSEDUR DAN KEBUTUHAN PENGADAAN DAN PENDISTRIBUSIAN PERLENGKAPAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TAHUN 2014

Dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum ini yang dimaksud dengan:

1. Pemilihan Umum, selanjutnya disingkat Pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik INDONESIA berdasarkan Pancasila dan UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945.
2. Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD adalah Pemilu untuk memilih anggota DPR, DPD, DPR Daerah provinsi dan DPR Daerah kabupaten/kota dalam Negara Kesatuan

berdasarkan Pancasila dan UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945. 3. Dewan Perwakilan Rakyat, selanjutnya disingkat DPR, adalah Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945. www.djpp.kemenkumham.go.id

4. Dewan Perwakilan Daerah, selanjutnya disingkat DPD, adalah Dewan Perwakilan Daerah sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disingkat DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Aceh, Dewan Perwakilan Rakyat Papua dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945.
6. Komisi Pemilihan Umum, selanjutnya disingkat KPU, adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri yang bertugas melaksanakan Pemilu.
7. Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komite Independen Pemilihan Aceh, selanjutnya disebut KPU Provinsi, adalah penyelenggara Pemilu yang bertugas melaksanakan Pemilu di provinsi.
8. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Komite Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, selanjutnya disebut KPU Kabupaten/Kota, adalah Penyelenggara Pemilu yang bertugas melaksanakan Pemilu di kabupaten/kota.
9. Norma adalah aturan-aturan yang berisi petunjuk kegiatan yang harus atau tidak boleh dilakukan satuan kerja dan bersifat mengikat.
10. Standar adalah suatu norma atau persyaratan yang biasanya berupa suatu dokumen formal yang menciptakan kriteria, metode, proses, dan praktik rekayasa atau teknis yang seragam.
11. Panitia Pemilihan Kecamatan, selanjutnya disingkat PPK, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk melaksanakan Pemilu di kecamatan atau nama lain.
12. Panitia Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat PPS, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk melaksanakan Pemilu di desa atau nama lain/kelurahan.
13. Panitia Pemilihan Luar Negeri, selanjutnya disingkat PPLN, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU untuk melaksanakan Pemilu di luar negeri.
14. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat KPPS, adalah kelompok yang dibentuk oleh PPS untuk melaksanakan pemungutan suara di tempat pemungutan suara.
15. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Luar Negeri, selanjutnya disingkat KPPSLN, adalah kelompok yang dibentuk oleh PPLN untuk melaksanakan pemungutan suara di tempat pemungutan suara luar negeri.

www.djpp.kemenkumham.go.id

16. Daftar Calon Tetap, selanjutnya disingkat DCT adalah Daftar Calon Tetap Anggota DPR, Anggota DPD, Anggota DPRD Provinsi dan Anggota DPRD Kabupaten/Kota, yang memuat nomor urut partai politik, nama partai politik, tanda gambar partai politik, nomor urut bakal calon, pas foto bakal calon, nama lengkap bakal calon, jenis kelamin dan Kabupaten/Kota atau Kecamatan tempat tinggal calon.
17. Partai Politik Peserta Pemilu, selanjutnya disebut Partai Politik dan disingkat Parpol, adalah peserta Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, dan partai politik lokal Aceh untuk Pemilu Anggota DPRA dan DPRK di wilayah provinsi Aceh sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan KIP Aceh tentang Penetapan Partai Politik Lokal Sebagai Peserta Pemilu Anggota DPRA dan DPRDK Tahun 2014.
18. Badan Pengawas Pemilu, selanjutnya disebut Bawaslu, adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik INDONESIA.
19. Badan Pengawas Pemilu Provinsi, selanjutnya disebut Bawaslu Provinsi adalah badan yang dibentuk oleh Bawaslu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di provinsi.
20. Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota, selanjutnya disebut Panwaslu Kabupaten/Kota, adalah Panitia yang dibentuk oleh Bawaslu Provinsi yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di kabupaten/kota.
21. Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan, selanjutnya disebut Panwaslu Kecamatan, adalah panitia yang dibentuk oleh Panwaslu Kabupaten/Kota yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di kecamatan atau nama lain.
22. Pengawas Pemilu Lapangan, selanjutnya disebut Waslulap adalah petugas yang dibentuk oleh Panwaslu Kecamatan yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di desa atau nama lain/kelurahan.
23. Pengawas Pemilu Luar Negeri selanjutnya disebut Waslu-LN adalah petugas yang dibentuk oleh Bawaslu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di luar negeri.
24. Daerah Pemilihan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, selanjutnya disebut Dapil, adalah Wilayah administrasi pemerintahan atau gabungan wilayah administrasi www.djpp.kemenkumham.go.id

pemerintahan atau bagian wilayah administrasi pemerintahan yang dibentuk sebagai kesatuan wilayah/daerah berdasarkan jumlah penduduk untuk menentukan alokasi kursi sebagai dasar pengajuan calon oleh pimpinan partai politik dan penetapan calon terpilih anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota. 25. Tempat Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat TPS, adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara di dalam negeri. 26. Tempat Pemungutan Suara Luar Negeri, selanjutnya disingkat TPSLN, adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara di luar negeri. 27. Surat Suara adalah salah satu jenis perlengkapan pemungutan suara yang berbentuk lembaran kertas dengan desain khusus yang digunakan pemilih untuk memberikan suara pada Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.

(1) Untuk menyelenggarakan Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD, KPU menyediakan Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilu. (2) Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. Perlengkapan Pemungutan Suara; b. Dukungan Perlengkapan Lainnya.

Penyediaan Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilu dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip: a. tepat jumlah; b. tepat jenis; c. tepat sasaran d. tepat waktu; e. tepat kualitas; dan f. hemat anggaran/efisien.

Perlengkapan Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a terdiri atas: www.djpp.kemenkumham.go.id

a. surat suara; b. tinta; c. segel; d. kotak suara; e. bilik pemungutan suara; f. alat untuk mencoblos pilihan; g. tempat pemungutan suara.

Dukungan Perlengkapan Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b terdiri atas: a. sampul kertas; b. formulir; c. stiker nomor kotak suara; d. alat bantu tunanetra; e. perlengkapan di TPS/TPS LN; dan f. Daftar Calon Tetap (DCT).

(1) Surat suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a merupakan sarana untuk memberikan suara pada Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD dan diberi tanda pengaman. (2) Surat suara Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD berbeda pada setiap Dapil. (3) Surat suara setiap Dapil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk calon Anggota DPR, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota memuat tanda gambar partai politik, nomor urut partai politik, nomor urut calon dan nama calon tetap partai politik. (4) Surat suara setiap Dapil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk calon Anggota DPD memuat pas foto diri terbaru dan nama calon.

(1) Surat suara Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), terdiri atas: a. surat suara untuk Pemilu Anggota DPR; www.djpp.kemenkumham.go.id

b. surat suara untuk Pemilu Anggota DPD; c. surat suara untuk Pemilu Anggota DPRD Provinsi; d. surat suara untuk Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota. (2) Surat suara untuk Pemilu Anggota DPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas 77 (tujuh puluh tujuh) surat suara, sesuai dengan jumlah Dapil anggota DPR. (3) Surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b untuk Pemilu Anggota DPD terdiri dari 33 (tiga puluh tiga) surat suara, sesuai dengan jumlah Provinsi. (4) Surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c untuk Pemilu Anggota DPRD Provinsi terdiri dari 259 (dua ratus lima puluh sembilan) surat suara, sesuai dengan jumlah Dapil Anggota DPRD Provinsi. (5) Surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d untuk Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota terdiri dari 2.102 (dua ribu seratus dua) surat suara, sesuai dengan jumlah Dapil Anggota DPRD Kabupaten/Kota. (6) Surat Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c termasuk untuk Pemilu Anggota DPR Aceh, DPR Papua, DPR Papua Barat. (7) Surat Suara sebagimana dimaksud pada ayat (1) huruf d termasuk untuk DPRK, DPRD Kabupaten/Kota Papua dan Papua Barat.

(1) Surat suara untuk calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, berbentuk empat persegi panjang, vertikal. (2) Surat suara untuk calon Anggota DPR Aceh, berbentuk empat persegi panjang, horizontal. (3) Format surat suara dibuat memerhatikan posisi lipatan yang tidak mengena pada nama calon dan nama partai yang dapat mengakibatkan kerusakan surat suara.

Surat suara untuk Calon Anggota DPD berbentuk empat persegi panjang, vertikal.

(1) Tinta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b digunakan untuk memberikan tanda kepada pemilih yang telah menggunakan hak pilihnya. www.djpp.kemenkumham.go.id

(2) Tinta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwarna ungu dan/atau biru tua. (3) Tinta yang digunakan harus aman dan nyaman bagi pemakainya, tidak menimbulkan efek iritasi dan alergi pada kulit, dibuktikan dengan sertifikat dari Badan/Balai Pengawasan Obat dan Makanan dan atau sertifikat uji komposisi bahan baku dari Laboratorium Pemerintah/Perguruan Tinggi Negeri. (4) Tinta memiliki daya lekat yang kuat dan tidak luntur ketika dilap dengan tissue atau kain setelah jari diangkat dari celupan tinta. (5) Tinta harus memiliki daya tahan/lekat selama 24 (dua puluh empat) jam, dan memiliki daya tahan terhadap proses pencucian dengan keras baik menggunakan sabun, detergen, alkohol maupun pembersih lainnya. (6) Tinta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapatkan sertifikat halal dan tidak menghalangi air untuk keabsahan wudhu dari Majelis Ulama INDONESIA.

(1) Komposisi tinta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dapat dibuat dari bahan kimia atau bahan gambir. (2) Tinta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dikemas dalam botol plastik berisi 30 cc/30 ml tahan tumpah dan tahan bocor (leakproof). (3) Kemasan luar dengan kotak kecil terbuat dari kertas karton dengan ukuran disesuaikan dengan ukuran botol, disertai label logo KPU, dengan instruksi cara penyimpanan dan petunjuk pemakaian.

Jumlah tinta yang disediakan disetiap TPS/TPSLN sebanyak 2 (dua) botol.

Segel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c digunakan untuk menyegel sampul dan kotak suara sebagai pengaman dokumen/barang keperluan Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD.

(1) Kotak suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d terdiri atas 4 (empat) jenis, yaitu: www.djpp.kemenkumham.go.id

a. kotak suara untuk surat suara calon Anggota DPR; b. kotak suara untuk surat suara calon Anggota DPD; c. kotak suara untuk surat suara calon Anggota DPRD Provinsi; d. kotak suara untuk surat suara calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota. (2) Kotak suara yang digunakan dalam pemungutan suara di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta terdiri dari 3 (tiga) jenis, 1 (satu) jenis untuk Pemilu Anggota DPR, 1 (satu) jenis untuk Pemilu Anggota DPD, dan 1 (satu) jenis untuk Pemilu Anggota DPRD Provinsi. (3) Kotak suara yang digunakan dalam pemungutan suara luar negeri terdiri dari 1 (satu) jenis untuk Pemilu Anggota DPR.

(1) Kotak suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dapat dibuat dari bahan plastik atau karton kedap air. (2) Kotak suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan barang habis pakai.

(1) Sisi samping kotak suara berbentuk empat persegi panjang. (2) Sisi atas dan bawah kotak suara berbentuk bujur sangkar. (3) Pada sisi samping kanan dan kiri kotak suara diberi tulisan KPU warna hitam. (4) Tutup kotak suara bagian tengah diberi celah/lubang untuk memasukkan surat suara. (5) Pada sisi depan bagian tengah dipasang tempat untuk memasang gembok. (6) Pada sisi samping kanan dan kiri kotak suara diberi pegangan untuk mengangkat.

Kotak suara yang digunakan dalam pemungutan suara bagi Warga Negara Republik INDONESIA di luar negeri dibuat dengan ukuran, bahan dan kelengkapan lainnya yang disesuaikan kondisi setempat di luar negeri.

(1) Bilik Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e digunakan untuk penyelenggaraan pemungutan suara dalam Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD. www.djpp.kemenkumham.go.id

(2) Bilik pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan di setiap TPS sejumlah 4 (empat) buah. (3) Bilik pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dari bahan karton double wall yang berkualitas baik.

(1) Bilik pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) diberi tulisan KPU pada 3 (tiga) sisi vertikal. (2) Sisi kanan dan kiri bilik pemungutan suara diberi tiang penguat dari bahan yang sama.

Bilik pemungutan suara yang digunakan dalam pemungutan suara bagi Warga Negara Republik INDONESIA di luar negeri, dibuat dengan bentuk ukuran, bahan dan kelengkapan lainnya disesuaikan dengan kondisi setempat di luar negeri.

(1) Alat untuk mencoblos pilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f meliputi paku, bantalan, dan meja. (2) Alat untuk mencoblos pilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan sejumlah 1 buah per bilik pemungutan suara di TPS.

(1) Untuk pelaksanaan pemungutan suara dibuat tempat pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf g. (2) TPS dan TPSLN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan kemudahan akses bagi penyandang disabilitas.

(1) Sampul kertas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a digunakan untuk memuat: www.djpp.kemenkumham.go.id

a. surat suara Pemilu DPR, DPD, DPRD; b. berita acara pemungutan dan penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara di TPS/TPSLN; dan c. berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di PPS/PPLN, PPK, KPU Kabupaten/Kota, KPU Provinsi. (2) Sampul kertas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk sampul biasa dan sampul dalam bentuk kubus. (3) Sampul kertas yang digunakan pada KPU Provinsi adalah Sampul dengan kode I.S. (4) Sampul kertas yang digunakan di KPU Kabupaten/Kota adalah Sampul dengan kode II.S. (5) Sampul kertas yang digunakan di PPK adalah Sampul dengan kode III.S. (6) Sampul kertas yang digunakan di PPS adalah Sampul dengan kode IV.S. (7) Sampul kertas yang digunakan di KPPS adalah Sampul dengan kode V.S. (8) Sampul kertas yang digunakan di PPLN, terdiri atas: a. Sampul IV.S.LN; b. Sampul Nomor 1; c. Sampul Nomor 2; d. Sampul Nomor 3. (9) Sampul kertas yang digunakan di KPPSLN adalah Sampul dengan kode V.S-LN.

(1) Formulir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, yang digunakan oleh KPPS adalah formulir Model C dengan diberi pengaman. (2) Formulir yang digunakan oleh KPPSLN adalah formulir Model C-LN dengan diberi pengaman. (3) Formulir yang digunakan oleh PPS adalah formulir Model D. (4) Formulir yang digunakan oleh PPK adalah formulir Model DA. (5) Formulir yang digunakan oleh PPLN adalah formulir Model D-LN. www.djpp.kemenkumham.go.id

(6) Formulir yang digunakan oleh KPU Kabupaten/Kota adalah formulir Model DB dan EB. (7) Formulir yang digunakan oleh KPU Provinsi adalah formulir Model DC, EA dan EC. (8) Formulir yang digunakan oleh KPU adalah formulir Model DD, E dan ED.

Untuk menjamin keaslian hasil penghitungan sesuai dengan suara pemilih, maka formulir model C diberi tanda pengaman.

(1) Stiker nomor kotak suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c dibuat untuk menghindari kesalahan dalam memasukkan surat suara ke dalam kotak suara pada saat pemungutan suara perlu dibuat stiker nomor kotak suara. (2) Stiker nomor kotak suara dipasang pada setiap kotak suara. (3) Jumlah stiker nomor kotak suara yang dipasang pada setiap kotak suara berjumlah 1 (satu) buah.

Stiker nomor kotak suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) memuat tulisan DPR, DPD, DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota, nomor TPS, nomor kotak suara, nomor PPS, nomor PPK, dan nomor KPU Kabupaten/Kota.

(1) Alat bantu tunanetra sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e disediakan untuk membantu pemilih tunanetra pada saat pemungutan suara Pemilu Anggota DPD. (2) Alat bantu tunanetra sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dari kertas art karton bertuliskan huruf Braille. (3) Alat bantu tunanetra dibuat dengan ukuran sesuai ukuran surat suara.

www.djpp.kemenkumham.go.id

Perlengkapan di TPS/TPSLN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f meliputi: a. tanda pengenal KPPS/KPPSLN; b. tanda pengenal petugas keamanan TPS/TPSLN; c. tanda pengenal saksi; d. karet pengikat surat suara; e. lem/perekat; f. kantong plastik; g. pulpen; h. gembok; i. spidol; j. tali pengikat alat pemberi tanda pilihan.

(1) DCT sebagimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f dibuat untuk memberikan informasi kepada masyarakat tentang calon anggota DPR, DPD dan DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota. (2) DCT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbeda pada setiap Dapil Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.

(1) Pada setiap TPS disediakan sebanyak 1 (satu) set DCT Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota pada setiap TPS. (2) Pada TPS-LN dan PPLN disediakan sebanyak 1 (satu) set DCT DPR Dapil Jakarta II.

(1) Pengadaan Perlengkapan Pemungutan Suara, dan Dukungan Perlengkapan Lainnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilaksanakan oleh Sekretariat Jenderal KPU. www.djpp.kemenkumham.go.id

(2) Sekretaris Jenderal KPU dapat melimpahkan kewenangan pengadaan Perlengkapan Pemungutan Suara dan Dukungan Perlengkapan Lainnya, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Sekretaris KPU Provinsi dan Sekretaris KPU Kabupaten/Kota. (3) Pengadaan TPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) dilaksanakan oleh KPPS bekerja sama dengan masyarakat.

(1) Sekretaris Jenderal KPU melakukan pengadaan: a. surat suara calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota; b. segel; c. tinta; d. alat bantu tuna netra; e. DCT Anggota DPR dan DPD; dan f. formulir yang digunakan untuk pemungutan dan penghitungan suara Pemilu Anggota DPR dan DPD. (2) Sekretariat KPU Provinsi melakukan pengadaan: a. sampul kertas; b. kotak suara; c. bilik pemungutan suara; d. lembar DCT Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota; e. formulir yang digunakan untuk pemungutan dan penghitungan suara Pemilu Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota. (3) Sekretariat KPU Kabupaten/Kota melakukan pengadaan Dukungan Perlengkapan Lainnya yang berupa perlengkapan di TPS. (4) Sekretariat PPLN melakukan pengadaan Dukungan Perlengkapan Lainnya yang berupa perlengkapan di TPS-LN.

(1) Pengadaan surat suara sama dengan jumlah pemilih yang tercantum di dalam daftar pemilih tetap, ditambah 2% (dua persen) dari daftar pemilih tetap sebagai cadangan. (2) Jumlah surat suara yang disediakan di setiap TPS sama dengan jumlah pemilih yang tercantum di dalam daftar pemilih tetap dan daftar pemilih tambahan ditambah 2% (dua persen) dari daftar pemilih tetap sebagai cadangan. www.djpp.kemenkumham.go.id

(3) Jumlah surat suara yang disediakan di setiap TPSLN sama dengan jumlah pemilih yang tercantum dalam daftar pemilih tetap, ditambah 2% (dua persen) dari daftar pemilih tetap sebagai cadangan. (4) Selain jumlah surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang di TPS disediakan surat suara yang diberi tanda khusus sebanyak 1.000 (seribu) surat suara untuk setiap daerah pemilihan anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.

(1) Untuk menghindari kerusakan surat suara dalam pengangkutan, maka setiap 1.000 (seribu) lembar surat suara masing-masing daerah pemilihan dipak dalam kantong plastik kemudian dimasukkan ke dalam boks. (2) Pada bagian luar boks diberi label jenis surat suara, daerah pemilihan, jumlah dan nomor boks.

(1) Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara di dalam negeri dilakukan oleh Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota. (2) Sekretariat KPU Provinsi mendistribusikan Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara yang diadakan oleh Sekretariat KPU Provinsi kepada Sekretariat KPU Kabupaten/Kota. (3) Sekretariat KPU Kabupaten/Kota mendistribusikan Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara kepada PPK, PPS dan KPPS.

(1) Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara di luar negeri dilakukan oleh Sekretariat Jenderal KPU, Kelompok Kerja PLN dan PPLN. (2) Kelompok Kerja PLN mendistribusikan Perlengkapan Pemungutan Penghitungan Suara kepada PPLN. (3) PPLN mendistribusikan Perlengkapan Pemungutan Penghitungan Suara ke KPPSLN.

www.djpp.kemenkumham.go.id

(1) Sekretariat Jenderal KPU melakukan pengawasan dan monitoring pendistribusian surat suara, tinta, segel, alat bantu tuna netra dan formulir oleh penyedia barang/jasa ke Sekretariat KPU Provinsi, Sekretariat KPU Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Kelompok Kerja PPLN. (2) KPU melakukan monitoring terhadap perkembangan pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara ke KPU Kabupaten/Kota dan Kelompok Kerja PPLN.

(1) KPU melakukan pengamanan terhadap pengadaan surat suara. (2) Pengamanan pengadaan surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut: a. perusahaan yang ditunjuk sebagai penyedia jasa pencetakan surat suara dilarang mencetak surat suara melebihi dari jumlah yang ditetapkan oleh KPU, dan wajib menjaga kerahasiaan, keamanan serta keutuhan surat suara; b. pengamanan selama proses pencetakan surat suara dan penyimpanan di gudang percetakan, dilakukan bersama oleh Penyedia dan KPU bekerja sama dengan Kepolisian Negara Republik INDONESIA. (3) Selama proses pencetakan, KPU menempatkan petugas di lokasi percetakan surat suara untuk: a. mengawasi proses produksi; b. menjadi saksi dalam setiap pembuatan berita acara pengiriman surat suara oleh penyedia jasa percetakan; c. secara periodik memverifikasi surat suara yang telah selesai dicetak, jumlah yang sudah dikirim dan/atau yang masih tersimpan di gudang percetakan; d. menandatangani berita acara bersama dengan penyedia jasa percetakan; e. membuat laporan perkembangan produksi dan distribusi suarat suara secara periodik kepada Sekretaris Jenderal KPU. (4) KPU mengawasi dan mengamankan plat cetak yang digunakan untuk mencetak surat suara sebelum dan sesudah digunakan serta menyegel dan menyimpannya. www.djpp.kemenkumham.go.id

Pengamanan pengadaan segel dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut: a. perusahaan yang melaksanakan pengadaan segel harus menjaga kualitas, keamanan, dan ketepatan jumlah maupun waktu penyerahan barang sampai di KPU Kabupaten/Kota dan Kelompok Kerja PPLN; b. KPU melakukan monitoring terhadap perkembangan produksi dan distribusi segel ke KPU Kabupaten/Kota dan Kelompok Kerja PPLN.

Pengamanan tinta dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut: a. pengadaan tinta mengutamakan produksi dalam negeri; b. untuk menjaga kualitas tinta, KPU menempatkan petugas di lokasi pabrik tinta untuk:

1. mengawasi selama proses produksi dan pengiriman tinta oleh penyedia barang;
2. secara periodik membuat laporan tentang jumlah tinta yang telah diproduksi dan jumlah yang sudah dikirim oleh penyedia barang. c. KPU melakukan monitoring terhadap perkembangan produksi di pabrik dan pendistribusian tinta ke KPU Kabupaten/Kota dan Kelompok Kerja PLN.

Ketentuan dalam Peraturan ini berlaku juga bagi Penyelenggara Pemilu di provinsi yang bersifat khusus atau bersifat istimewa sepanjang tidak diatur lain dalam peraturan tersendiri.

Ketentuan lebih lanjut tentang Norma, Standar Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 diatur dengan Keputusan.

www.djpp.kemenkumham.go.id

Peraturan Komisi Pemilihan Umum ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Komisi Pemilihan Umum ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal, 22 Agustus 2013 KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

HUSNI KAMIL MANIK

Diundangkan di Jakarta pada tanggal, 27 Agustus 2013 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

AMIR SYAMSUDIN

www.djpp.kemenkumham.go.id