Peraturan Badan Nomor 2 Tahun 2012 tentang PEDOMAN BERACARA KODE ETIK PENYELENGGARA PEMIILIHAN UMUM

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan:

1. Pemilihan Umum, selanjutnya disingkat Pemilu, adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik INDONESIA berdasarkan Pancasila dan UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945.
2. Kode Etik Penyelenggara Pemilu, selanjutnya disebut Kode Etik, adalah satu kesatuan landasan norma moral, etis dan filosofis yang

menjadi pedoman bagi perilaku penyelenggara pemilihan umum yang diwajibkan, dilarang, patut atau tidak patut dilakukan dalam semua tindakan dan ucapan. 3. Pengaduan dan/atau Laporan adalah pengaduan dan/atau laporan tentang dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu yang diajukan secara tertulis oleh penyelenggara Pemilu, peserta Pemilu, tim kampanye, masyarakat, pemilih, dan rekomendasi DPR. 4. Pengadu dan/atau Pelapor adalah penyelenggara Pemilu, peserta Pemilu, tim kampanye, masyarakat, pemilih, dan/atau rekomendasi DPR yang menyampaikan pengaduan tentang dugaan adanya pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu. 5. Teradu dan/atau Terlapor adalah anggota KPU, anggota KPU Provinsi, KIP Aceh, anggota KPU Kabupaten/Kota, KIP Kabupaten/Kota, anggota PPK, anggota PPS, anggota PPLN, anggota KPPS, anggota KPPSLN, anggota Bawaslu, anggota Bawaslu Provinsi, anggota Panwaslu Kabupaten/Kota, anggota Panwaslu Kecamatan, anggota Pengawas Pemilu Lapangan, dan/atau anggota Pengawas Pemilu Luar Negeri yang diduga melakukan pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu. 6. Verifikasi Administrasi adalah pemeriksaan formil dalam rangka pemeriksaan kelengkapan persyaratan pengaduan dan/atau laporan. 7. Verifikasi Materiel adalah pemeriksaan terhadap indikasi pelanggaran Kode Etik dari pengaduan dan/atau laporan. 8. Persidangan adalah sidang-sidang yang dilakukan oleh DKPP untuk memeriksa, mengadili, dan memutus dugaan pelanggaran Kode Etik yang diadukan atau dilaporkan kepada DKPP. 9. Peserta Pemilu adalah Peserta Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yaitu Partai Politik dan perseorangan. 10. Peserta Pemilu PRESIDEN dan Wakil PRESIDEN adalah Pasangan Calon PRESIDEN dan Wakil PRESIDEN yang diusulkan oleh Partai Politik dan/atau gabungan Partai Politik. 11. Peserta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang diusulkan Partai Politik dan/atau gabungan Partai Politik atau perseorangan. 12. Pemilih adalah Warga Negara INDONESIA yang pada saat hari pemungutan suara berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah kawin. 13. Tim Kampanye adalah tim yang dibentuk oleh pasangan calon bersama partai politik atau gabungan partai politik yang mengusulkan

pasangan calon atau oleh pasangan calon perseorangan, yang bertugas dan berkewenangan membantu penyelenggaraan kampanye serta bertanggung jawab atas pelaksanaan teknis penyelenggaraan kampanye. 14. Masyarakat adalah setiap Warga Negara INDONESIA yang memenuhi syarat sebagai pemilih atau Kelompok masyarakat. 15. Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat adalah rekomendasi yang diterbitkan oleh Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat. 16. Penyelenggara Pemilu adalah lembaga yang menyelenggarakan Pemilu yang terdiri atas Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggaraan Pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, PRESIDEN dan Wakil PRESIDEN secara langsung oleh rakyat, serta untuk memilih gubernur, bupati, dan walikota secara demokratis. 17. Komisi Pemilihan Umum, selanjutnya disingkat KPU, adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri yang bertugas melaksanakan Pemilu. 18. Komisi Pemilihan Umum Provinsi, selanjutnya disingkat KPU Provinsi, adalah Penyelenggara Pemilu yang bertugas melaksanakan Pemilu di provinsi. 19. Komisi Independen Pemilihan selanjutnya disingkat KIP adalah KIP Aceh dan KIP kabupaten/kota yang merupakan bagian dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang diberi wewenang oleh UNDANG-UNDANG untuk menyelenggarakan pemilihan umum PRESIDEN/Wakil PRESIDEN, anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, anggota DPRA/DPRK, pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, bupati/wakil bupati, dan walikota/wakil walikota. 20. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, selanjutnya disingkat KPU Kabupaten/Kota, adalah Penyelenggara Pemilu yang bertugas melaksanakan Pemilu di kabupaten/kota. 21. Panitia Pemilihan Kecamatan, selanjutnya disingkat PPK, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk melaksanakan Pemilu di tingkat kecamatan atau nama lain. 22. Panitia Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat PPS, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk melaksanakan Pemilu di tingkat desa atau nama lain/kelurahan. 23. Panitia Pemilihan Luar Negeri, selanjutnya disingkat PPLN, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU untuk melaksanakan Pemilu di luar negeri.

24. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat KPPS, adalah kelompok yang dibentuk oleh PPS untuk melaksanakan pemungutan suara di tempat pemungutan suara.
25. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Luar Negeri, selanjutnya disingkat KPPSLN, adalah kelompok yang dibentuk oleh PPLN untuk melaksanakan pemungutan suara di tempat pemungutan suara luar negeri.
26. Badan Pengawas Pemilu, selanjutnya disingkat Bawaslu, adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik INDONESIA.
27. Badan Pengawas Pemilu Provinsi, selanjutnya disingkat Bawaslu Provinsi, adalah badan yang dibentuk oleh Bawaslu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di wilayah provinsi.
28. Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota, selanjutnya disingkat Panwaslu Kabupaten/Kota, adalah panitia yang dibentuk oleh Bawaslu Provinsi yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di wilayah kabupaten/kota.
29. Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan, selanjutnya disingkat Panwaslu Kecamatan, adalah panitia yang dibentuk oleh Panwaslu Kabupaten/Kota yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di wilayah kecamatan atau nama lain.
30. Pengawas Pemilu Lapangan adalah petugas yang dibentuk oleh Panwaslu Kecamatan yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di desa atau nama lain/kelurahan.
31. Pengawas Pemilu Luar Negeri adalah petugas yang dibentuk oleh Bawaslu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di luar negeri.
32. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, selanjutnya disingkat DKPP, adalah lembaga yang bertugas menangani pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu dan merupakan satu kesatuan fungsi penyelenggaraan Pemilu.
33. Hari adalah hari kerja.

(1) Setiap Penyelenggara Pemilu wajib mematuhi Kode Etik. (2) Penegakan Kode Etik dilaksanakan oleh DKPP.

(1) Dugaan pelanggaran Kode Etik dapat diajukan kepada DKPP berupa Pengaduan dan/atau Laporan dan/atau Rekomendasi DPR. (2) Pengaduan dan/atau Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh: a. Penyelenggara Pemilu; b. Peserta Pemilu; c. tim kampanye; d. masyarakat; dan/atau e. pemilih. (3) Rekomendasi DPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh DPR kepada DKPP sesuai dengan Peraturan Tata Tertib DPR.

(1) Pengaduan dan/atau Laporan dugaan pelanggaraan Kode Etik disampaikan secara tertulis dalam Bahasa INDONESIA. (2) Pengaduan dan/atau Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan oleh kuasa Pengadu dan/atau Pelapor. (3) Pengaduan dan/atau Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat: a. identitas lengkap Pengadu dan/atau Pelapor; b. identitas Teradu dan/atau Terlapor; c. alasan pengaduan dan/atau laporan; dan d. permintaan kepada DKPP untuk memeriksa dan memutus dugaan pelanggaran Kode Etik. (4) Identitas Teradu dan/atau Terlapor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b paling sedikit memuat: a. nama lengkap; b. jabatan; dan c. alamat kantor. (5) Alasan Pengaduan dan/atau Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c memuat uraian jelas mengenai tindakan atau sikap Teradu dan/atau Terlapor yang meliputi:

a. waktu perbuatan dilakukan; b. tempat perbuatan dilakukan; c. perbuatan yang dilakukan; dan d. cara perbuatan dilakukan.

(1) Pengaduan dan/atau Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diajukan dengan mengisi formulir dan melampirkan: a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau identitas lain Pengadu dan/atau Pelapor; b. surat pernyataan yang ditandatangani oleh Pengadu dan/atau Pelapor; dan c. alat bukti. (2) Selain melampirkan kelengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengaduan dan/atau Laporan yang disampaikan melalui kuasa hukum Pengadu dan/atau Pelapor wajib melampirkan surat kuasa khusus. (3) Formulir Pengaduan dan/atau Laporan, surat pernyataan dan surat kuasa khusus tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.

(1) Pengaduan dan/atau Laporan dapat disampaikan secara: a. langsung ; atau b. tidak langsung. (2) Pengaduan dan/atau Laporan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disampaikan melalui petugas penerima Pengaduan. (3) Pengaduan dan/atau Laporan tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disampaikan melalui: a. media elektronik; dan/atau b. media nonelektronik.

(1) Pengaduan dan/atau Laporan diajukan dengan disertai paling sedikit 2 (dua) alat bukti. (2) Alat bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa: a. keterangan saksi; b. keterangan ahli; c. surat atau tulisan;

d. petunjuk; e. keterangan para pihak; atau f. data atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apa pun selain kertas, maupun yang terekam secara elektronik atau optik yang berupa tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, huruf, tanda, angka, atau perforasi yang memiliki makna.

Jika Teradu dan/atau Terlapor adalah Penyelenggara Pemilu yang menjabat sebagai: a. anggota KPU; b. anggota Bawaslu; c. anggota KPU Provinsi atau KIP Aceh; d. anggota Bawaslu Provinsi; e. anggota Panitia Pemilihan Luar Negeri; atau f. anggota Pengawas Pemilu Luar Negeri, Pengaduan dan/atau Laporan diajukan langsung kepada DKPP.

Jika Teradu dan/atau Terlapor adalah Penyelenggara Pemilu yang menjabat sebagai: a. anggota KPU Kabupaten/Kota atau KIP Kabupaten/Kota; b. anggota Panwaslu Kabupaten/Kota; c. anggota PPK; d. anggota Panwaslu Kecamatan; e. anggota PPS; f. anggota Pengawas Pemilu Lapangan; atau g. anggota KPPS, Pengaduan dan/atau Laporan diajukan kepada DKPP melalui Bawaslu Provinsi.

Dalam hal KPU, KPU Provinsi atau KIP Aceh, KPU Kabupaten/Kota atau KIP Kabupaten/Kota menemukan dugaan pelanggaran Kode Etik, Pengaduan dan/atau Laporan disampaikan kepada DKPP.

(1) Setiap Pengaduan dan/atau Laporan pelanggaran Kode Etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilakukan penelitian kelengkapan administrasi Pengaduan dan/atau Laporan oleh DKPP. (2) Dalam hal Pengaduan dan/atau Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 belum lengkap, DKPP wajib memberitahukan kepada Pengadu dan/atau Pelapor untuk melengkapi atau memperbaiki Pengaduan dan/atau Laporan. (3) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara tertulis oleh DKPP paling lama 3 (tiga) Hari sejak tanggal Pengaduan dan/atau Laporan diterima. (4) Pengadu dan/atau Pelapor wajib melengkapi atau memperbaiki Pengaduan dan/atau Laporan dalam waktu paling lama 3 (tiga) Hari setelah menerima pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3). (5) Dalam hal Pengadu dan/atau Pelapor tidak melengkapi atau memperbaiki Pengaduan dan/atau Laporan dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), DKPP menyatakan Pengaduan dan/atau Laporan tidak dapat diterima.

(1) Setiap Pengaduan dan/atau Laporan pelanggaraan Kode Etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, dilakukan penelitian kelengkapan administrasi Pengaduan dan/atau Laporan oleh Bawaslu Provinsi. (2) Bawaslu Provinsi menyampaikan formulir/berkas Pengaduan dan/atau Laporan yang diterima kepada DKPP sebagai laporan, dalam waktu paling lama 3 (tiga) Hari sejak diterimanya Pengaduan dan/atau Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5. (3) Dalam hal Pengaduan dan/atau Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 belum lengkap, Bawaslu Provinsi wajib memberitahukan kepada Pengadu dan/atau Pelapor untuk melengkapi dan/atau memperbaiki Pengaduan dan/atau Laporan. (4) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Bawaslu Provinsi secara tertulis paling lama 3 (tiga) Hari sejak tanggal Pengaduan dan/atau Laporan diterima.

(5) Pengadu dan/atau Pelapor harus melengkapi dan/atau memperbaiki Pengaduan dan/atau Laporan dalam waktu paling lama 3 (tiga) Hari setelah pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterima.

(1) Pengaduan dan/atau Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9, yang telah dinyatakan lengkap dan memenuhi persyaratan, kepada Pengadu dan/atau Pelapor atau kuasanya diberikan surat tanda terima Pengaduan dan/atau Laporan. (2) Formulir surat tanda terima Pengaduan dan/atau Laporan sebagaimana dimaksud ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.

Pengaduan dan/atau Laporan pelanggaran Kode Etik tidak dikenai biaya.

(1) Pengaduan dan/atau Laporan yang telah memenuhi verifikasi administrasi dilakukan verifikasi materiel oleh DKPP. (2) Verifikasi materiel sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk menentukan pengaduan dan/atau laporan memenuhi unsur pelanggaran Kode Etik.

(1) Hasil Verifikasi Materiel sebagaimana dimaksud Pasal 15 dapat berupa: a. terdapat dugaan pelanggaran Kode Etik; atau b. tidak terdapat dugaan pelanggaran Kode Etik. (2) Dalam hal hasil Verifikasi Materiel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b DKPP menyampaikan pemberitahuan kepada Pengadu dan/atau Pelapor dalam waktu paling lama 3 (tiga) Hari.

Pengaduan dan/atau Laporan yang telah memenuhi Verifikasi Administrasi dan Verifikasi Materiel dicatat dalam buku registrasi perkara oleh DKPP.

(1) DKPP dapat membentuk tim pemeriksa pelanggaran Kode Etik ke daerah untuk melakukan pemeriksaan dan penelitian dugaan pelanggaran Kode Etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, dan Pasal 12.

(2) Tim pemeriksa pelanggaran Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat ad hoc. (3) Tim pemeriksa pelanggaran Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. 1 (satu) orang anggota DKPP yang merangkap sebagai ketua; b. 1 (satu) orang anggota KPU Provinsi; c. 1 (satu) orang anggota Bawaslu Provinsi; dan d. 2 (dua) orang unsur masyarakat yang berasal dari akademisi, tokoh masyarakat, atau praktisi dari provinsi setempat. (4) Hasil pemeriksaan dan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada DKPP untuk diputus dalam rapat pleno DKPP. (5) Untuk melengkapi laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tim pemeriksa pelanggaran Kode Etik dapat menghadirkan Teradu dan/atau Terlapor, Pengadu dan/atau Pelapor, saksi, dan/atau pihak terkait. (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tim pemeriksa pelanggaran Kode Etik diatur dengan Peraturan DKPP.

DKPP menyampaikan pemberitahuan secara tertulis mengenai adanya Pengaduan dan/atau Laporan kepada Teradu dan/atau Terlapor.

Dalam hal Pengaduan dan/atau Laporan yang telah tercatat dalam buku registrasi perkara dicabut oleh Pengadu dan/atau Pelapor, DKPP tidak terikat dengan pencabutan Pengaduan dan/atau Laporan.

(1) DKPP MENETAPKAN jadwal sidang dalam waktu paling lama 2 (dua) Hari sejak Pengaduan dan/atau Laporan dicatat dalam buku registrasi perkara. (2) Penetapan Hari sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan kepada Pengadu dan/atau Pelapor dan diumumkan kepada masyarakat.

Persidangan Kode Etik diselenggarakan dengan prinsip cepat dan sederhana.

(1) Sekretariat DKPP menyediakan anggaran, sarana dan prasarana serta keperluan lainnya guna mendukung penyelenggaraan persidangan DKPP. (2) Dalam hal Teradu dan/atau Terlapor adalah anggota KPU dan/atau KPU Provinsi atau KIP Aceh, persidangan DKPP dilakukan dengan dukungan Bawaslu. (3) Dalam hal Teradu dan/atau Terlapor adalah anggota Bawaslu dan/atau Bawaslu Provinsi, persidangan DKPP dilakukan dengan dukungan KPU.

(1) Terhadap Pengadu dan/atau Pelapor, Teradu dan/atau Terlapor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, DKPP menyampaikan panggilan kepada Pengadu dan/atau Pelapor, Teradu dan/atau Terlapor paling lama 5 (lima) Hari sebelum pelaksanaan sidang DKPP. (2) Dalam hal Pengadu dan/atau Pelapor dan/atau Teradu dan/atau Terlapor tidak memenuhi panggilan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), DKPP menyampaikan panggilan kedua dalam waktu paling lama 5 (lima) Hari sebelum pelaksanaan sidang DKPP. (3) Dalam hal DKPP telah 2 (dua) kali melakukan panggilan, Pengadu dan/atau Pelapor dan/atau Teradu dan/atau Terlapor tidak memenuhi panggilan tanpa alasan yang dapat diterima, DKPP dapat segera membahas dan MENETAPKAN putusan tanpa kehadiran Pengadu dan/atau Pelapor dan/atau Teradu dan/atau Terlapor.

(1) Dalam keadaan tertentu DKPP dapat menyelenggarakan sidang jarak jauh. (2) Ketentuan mengenai penyelenggaraan sidang DKPP jarak jauh diatur dengan Peraturan DKPP.

Penyelenggara Pemilu yang diadukan tidak dapat menguasakan kepada orang lain untuk mewakili dalam sidang DKPP.

(1) Pengunjung sidang wajib menjaga ketertiban, ketenangan, dan kesopanan dalam persidangan DKPP. (2) Pengunjung sidang dilarang:

a. membawa senjata dan/atau benda-benda lain yang dapat membahayakan atau mengganggu jalannya persidangan; b. melakukan perbuatan atau tingkah laku yang dapat mengganggu persidangan dan/atau merendahkan kehormatan serta kewibawaan persidangan; dan c. merusak dan/ atau mengganggu fungsi sarana, prasarana, atau perlengkapan persidangan lainnya. (3) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku bagi Pengadu dan/atau Pelapor, Teradu dan/atau Terlapor, pihak terkait, dan saksi.

Pengadu dan/atau Pelapor, Teradu dan/atau Terlapor, Pihak Terkait, dan saksi serta pengunjung sidang wajib: a. menempati tempat duduk yang telah disediakan; dan b. menunjukkan sikap hormat kepada majelis sidang DKPP.

Pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 setelah diperingatkan dengan patut, dapat dikeluarkan dari ruang sidang atas perintah Ketua Majelis sidang DKPP.

(1) Persidangan dilaksanakan oleh Ketua dan Anggota DKPP. (2) Dalam hal tertentu persidangan dapat dilaksanakan secara panel oleh 3 (tiga) orang anggota DKPP. (3) Persidangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tertib, khidmat, aman, lancar, dan berwibawa.

(1) Sidang DKPP dipimpin oleh Ketua Majelis setelah terlebih dahulu menyatakan sidang dibuka dan terbuka untuk umum. (2) Sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. kedudukan hukum Pengadu dan/atau Pelapor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3; b. keterangan Pengadu dan/atau Pelapor di bawah sumpah; c. keterangan dan pembelaan Teradu dan/atau Terlapor; d. keterangan saksi di bawah sumpah; e. keterangan ahli di bawah sumpah;

f. keterangan pihak lain yang terkait; dan g. pemeriksaan alat bukti. (3) Pengadu dan/atau Pelapor, Teradu dan/atau Terlapor, dan Saksi dapat menyampaikan alat bukti tambahan dalam Persidangan. (4) Dalam hal sidang dianggap cukup, Ketua Majelis menyatakan Persidangan selesai dan dinyatakan ditutup. (5) Majelis Sidang menyampaikan berita acara Persidangan kepada rapat pleno. (6) Sidang dapat dibuka kembali berdasarkan keputusan rapat pleno.

(1) Penetapan putusan dilakukan dalam rapat pleno DKPP paling lama 3 (tiga) Hari setelah sidang pemeriksaan dinyatakan selesai. (2) Rapat pleno DKPP dilakukan secara tertutup yang diikuti oleh seluruh anggota DKPP dengan dihadiri paling sedikit 5 (lima) orang anggota DKPP. (3) Rapat pleno DKPP mendengarkan penyampaian berita acara Persidangan. (4) DKPP mendengarkan pertimbangan atau pendapat tertulis para anggota DKPP untuk selanjutnya MENETAPKAN putusan. (5) Penetapan keputusan dalam rapat pleno DKPP dilakukan secara musyawarah untuk mufakat. (6) Dalam hal tidak tercapai musyawarah untuk mufakat dalam penetapan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) maka dilakukan berdasarkan suara terbanyak secara langsung atau melalui pemungutan suara elektronik. (7) Dalam hal terjadi perbedaan dalam pengambilan keputusan menyangkut hal ikhwal yang luar biasa, setiap anggota majelis yang berpendapat berbeda dapat menuliskan pendapat yang berbeda sebagai lampiran putusan.

(1) Putusan yang telah ditetapkan dalam rapat pleno DKPP diucapkan dalam Persidangan dengan memanggil pihak Teradu dan/atau Terlapor dan pihak Pengadu dan/atau Pelapor. (2) Amar putusan DKPP dapat menyatakan:

a. Pengaduan dan/atau Laporan tidak dapat diterima; b. Teradu dan/atau Terlapor terbukti melanggar; atau c. Teradu dan/atau Terlapor tidak terbukti melanggar. (3) Dalam hal amar putusan DKPP menyatakan Teradu dan/atau Terlapor terbukti melanggar, DKPP memberikan sanksi berupa: a. teguran tertulis; b. pemberhentian sementara; atau c. pemberhentian tetap. (4) Dalam hal amar putusan DKPP menyatakan Pengaduan dan/atau Laporan tidak dapat diterima atau Teradu dan/atau Terlapor tidak terbukti melanggar, DKPP melakukan rehabilitasi kepada Teradu dan/atau Terlapor. (5) DKPP dapat memberikan rekomendasi tindakan etik berdasarkan hasil pemeriksaan pelanggaran Kode Etik kepada pegawai Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, Sekretariat KIP Aceh, Sekretariat KPU Kabupaten/Kota, Sekretariat KIP Kabupaten/Kota, Sekretariat PPK, serta Sekretariat PPS atau Sekretariat Jenderal Bawaslu dan Sekretariat Bawaslu Provinsi kepada Pejabat Pembina Kepegawaian Sekretariat KPU dan/atau Sekretariat Bawaslu.

(1) Putusan DKPP bersifat final dan mengikat. (2) Penyelenggara Pemilu wajib melaksanakan putusan DKPP paling lama 7 (tujuh) Hari sejak putusan dibacakan. (3) Bawaslu memiliki tugas untuk mengawasi pelaksanaan Putusan DKPP.

(1) Putusan DKPP disampaikan kepada Teradu dan/atau Terlapor dan Pengadu dan/atau Pelapor serta pihak-pihak terkait lainnya untuk ditindaklanjuti. (2) Dalam hal penelitian atau pemeriksaan yang dilakukan DKPP menemukan dugaan pelanggaran di luar pelanggaran Kode Etik, DKPP menyampaikan rekomendasi kepada lembaga dan/atau instansi terkait untuk ditindaklanjuti.

Penyelesaian pelanggaran Kode Etik yang masih diproses dan belum diputus sebelum berlakunya Peraturan ini, dilaksanakan berdasarkan

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 38 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Dewan Kehormatan Komisi Pemilihan Umum dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi.

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 38 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Dewan Kehormatan Komisi Pemilihan Umum dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 10 September 2012 KETUA DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU REPUBLIK INDONESIA,

JIMLY ASSHIDDIQIE

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 11 September 2012 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN