Peraturan Badan Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika

Dalam Peraturan Kepala Badan ini, yang dimaksud dengan:

1. Pengaduan Masyarakat adalah bentuk pengawasan masyarakat yang disampaikan kepada Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, berupa sumbangan pemikiran, saran, gagasan atau keluhan/pengaduan yang bersifat membangun.

2. Penanganan Pengaduan Masyarakat adalah proses kegiatan yang meliputi penerimaan, pencatatan, penelaahan, penyaluran, konfirmasi, klarifikasi, penelitian, pemeriksaan, pelaporan, tindak lanjut, dan pengarsipan.

3. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika yang selanjutnya disebut Badan, adalah Instansi Pemerintah yang berugas dan bertanggung jawab di bidang meteorologi, klimatologi, dan geofisika;

4. Pengawasan Masyarakat adalah pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan.

5. Pelapor adalah perseorangan atau kelompok yang menyampaikan pengaduan ke Badan .

6. Terlapor adalah pegawai di lingkungan Badan yang baik sendiri maupun bersama-sama dan/atau unit kerja diduga melakukan penyimpangan atau pelanggaran.

7. Pemeriksaan adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi bukti yang dilakukan secara independen, obyektif, dan profesional berdasarkan standar untuk menilai kebenaran atas pengaduan masyarakat.

8. Konfirmasi adalah proses kegiatan untuk mendapatkan penegasan mengenai keberadaan Terlapor yang teridentifikasi, baik bersifat perorangan, kelompok maupun institusional, apabila memungkinkan termasuk masalah yang dilaporkan/diadukan.

9. Klarifikasi adalah proses penjernihan masalah atau kegiatan yang memberikan penjelasan/data/dokumen/bukti-bukti mengenai permasalahan yang diadukan pada proporsi yang sebenarnya kepada sumber pengaduan dan instansi terkait.

10. Tim Penanganan Pengaduan Masyarakat yang selanjutnya disebut Tim adalah Tim yang ditetapkan oleh Kepala Badan.

Ruang lingkup Peraturan Kepala Badan ini meliputi: a. ruang lingkup dan tujuan; b. asas; c. Tim Penanganan Pengaduan Masyarakat; dan d. mekanisme penanganan Pengaduan Masyarakat.

Tujuan Peraturan Kepala Badan ini untuk memberikan pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat yang cepat, tepat, dan dapat dipertanggungjawabkan di lingkungan Badan.

Penanganan Pengaduan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 berdasarkan asas: a. kepastian hukum; b. transparansi; c. koordinasi; d. efektivitas dan efisiensi; e. akuntabilitas; f. obyektivitas; g. proporsionalitas; dan h. kerahasiaan.

(1) Asas kepastian hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, yaitu mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam menangani Pengaduan Masyarakat. (2) Asas transparansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, yaitu membuka diri dan memberi kesempatan kepada masyarakat dalam melaksanakan hak-haknya untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif terhadap Pengaduan Masyarakat berdasarkan mekanisme dan prosedur yang jelas. (3) Asas koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, yaitu melaksanakan kerja sama yang baik anta pejabat yang berwenang dan aparatur pemerintah terkait berdasarkan mekanisme, tata kerja, dan prosedur yang berlaku.

(4) Asas efektivitas dan efisiensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, yaitu tepat sasaran, hemat tenaga, waktu, dan biaya. (5) Asas akuntabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e, yaitu harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, baik proses maupun tindak lanjutnya. (6) Asas obyektivitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f, yaitu berdasarkan fakta atau bukti tanpa dipengaruhi prasangka, interpretasi, kepentingan probadi, golongan, ataupun kepentingan pihak tertentu. (7) Asas proporsionalitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf g, yaitu mengutamakan kepentingan pelaksanaan tugas dan kewenagan dengan tetap memperhatikan adanya kepentingan yang sah lainnya secara seimbang. (8) Asas kerahasiaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf h, yaitu menjaga kerahasiaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kecuali bila ada hak atau kewajiban profesional atau hukum untuk mengungkapkan.

(1) Penanganan Pengaduan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilaksanakan oleh Badan. (2) Dalam melakukan Penanganan Pengaduan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Badan MENETAPKAN Tim Penanganan Pengaduan Masyarakat.

(1) Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 terdiri dari unsur: a. kepegawaian; b. pengawasan;

c. hukum; dan d. unit kerja lainnya. (2) Keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah gasal, terdiri dari: a. 1 (satu) orang Ketua merangkap anggota; b. 1 (satu) orang Sekretaris merangkap anggota; dan/atau c. paling sedikit 3 (tiga) orang anggota.

Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) wajib: a. menjunjung nilai-nilai dasar yaitu berani, integritas, tangguh, dan inovatif; b. melaksanakan tugas dan wewenang secara proporsional dan professional; c. melaksanakan tugas dan wewenang sesuai dengan ketentuan; d. membangun etos kerja untuk meningkatkan kinerja; e. mengembangkan pemikiran secara kreatif dan inovatif dalam rangka peningkatan kinerja; f. menjaga informasi yang bersifat rahasia terkait dengan jabatan, Pelapor, dan Terlapor; g. menyerahkan seluruh dokumen atau bahan-bahan yang berkaitan dengan pengaduan masyarakat kepada atasannya, apabila sudah tidak menangani Pengaduan Masyarakat atau berhenti/alih tugas; dan h. menjaga kerahasiaan, baik informasi maupun dalam bentuk dokumen kepada pihak lain, yang diperoleh sebagai konsekuensi pelaksanaan tugas selama menangani Pengaduan Masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung, apabila sudah tidak menangani pengaduan masyarakat atau berhenti/alih tugas.

Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dilarang: a. menggunakan sumber daya publik untuk kepentingan pribadi atau golongan;

b. menerima imbalan dalam bentuk apapun untuk kegiatan yang berkaitan dengan penanganan pengaduan masyarakat; c. meminta atau menerima bantuan dari pihak manapun untuk kepentingan proses penanganan pengaduan masyarakat; d. menyampaikan informasi/dokumen kepada pihak manapun selain pejabat yang diberi kewenangan; dan e. menangani kasus yang menimbulkan terjadinya konflik kepentingan pribadi, kelompok maupun golongan.

(1) Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) wajib menjunjung tinggi etika terhadap Pelapor. (2) Etika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. memberikan pelayanan dan empati, hormat dan santun, tanpa pamrih dan tanpa unsur pemaksaan; b. memberi pelayanan secara cepat, tepat, terbuka dan adil serta tidak diskriminatif; c. menjamin kerahasiaan identitas Pelapor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; d. menciptakan kenyamanan dan keamanan kepada Pelapor; e. memberikan penjelasan secara proporsional tentang perkembangan proses pengaduan masyarakat yang ditangani;

(1) Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) wajib menjunjung tinggi etika terhadap Terlapor. (2) Etika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. menjunjung tinggi asas praduga tidak bersalah; dan b. menghormati hak-hak Terlapor.

Masyarakat dapat melakukan pengaduan melalui: a. Pengaduan secara langsung dengan mendatangi kantor Pusat Badan; atau b. Pengaduan secara tidak langsung melalui kotak pengaduan, surat tertulis, dan/atau media komunikasi elektronik.

Tim Penanganan Pengaduan Masyarakat wajib: a. menerima Pengaduan Masyarakat; b. mencatat dan mengarsipkan Pengaduan Masyarakat; c. menelaah Pengaduan Masyarakat; d. memeriksa Pengaduan Masyarakat; e. menyelesaikan Pengaduan Masyarakat; dan f. melaporkan hasil penyelesaian Pengaduan Masyarakat.

(1) Setelah menerima Pengaduan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Tim Penanganan Pengaduan Masyarakat mencatat dan megelompokkan Pengaduan Masyarakat sesuai dengan prosedur penatausahaan/pengadministrasian. (2) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat: a. data surat pengaduan, meliputi:

1. nomor dan tanggal agenda;

2. tanggal surat pengaduan;

3. kategori; dan

4. perihal. b. identitas pelapor, meliputi:

5. nama;

6. alamat;

7. pekerjaan;

8. kabupaten/kota; dan

9. provinsi. c. identitas terlapor, meliputi:

10. nama;

11. Nomor Induk Pegawai/Nomor Induk Kependudukan;

12. alamat;

13. jabatan; dan

14. instansi Terlapor. d. lokasi kasus, meliputi:

15. kabupaten/kota;

16. provinsi; dan

17. negara.

(1) Pengaduan masyarakat yang telah dicatat dan dikelompokkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 selanjutnya disampaikan kepada Unit Kerja terkait. (2) Unit Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menindaklanjuti Pengaduan Masyarakat dan menyampaikan laporan hasil penanganan kepada Tim Penanganan Pengaduan Masyarakat.

(1) Dalam hal Unit Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) tidak mampu menyelesaikan Pengaduan Masyarakat, Penanganan Pengaduan Masyarakat dilimpahkan kepada Tim Penanganan Pengaduan Masyarakat.

(2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan telaahan lanjutan terhadap Pengaduan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (3) Penelaahan lanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit meliputi: a. merumuskan inti masalah yang diadukan; b. menghubungkan materi pengaduan dengan peraturan yang relevan; c. meneliti dokumen dan/atau informasi yang pernah ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang baru diterima; dan d. MENETAPKAN hasil penelaahan Pengaduan Masyarakat untuk proses penanganan selanjutnya.

Hasil penelaahan Pengaduan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dikelompokan dalam 2 (dua) kategori yaitu: a. berkadar pengawasan, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. apabila substansi/materi pengaduan logis dan memadai dengan identitas Pelapor serta didukung bukti awal harus dilakukan Pemeriksaan untuk membuktikan kebenaran informasinya;

2. apabila substansi/materi pengaduan logis dan memadai serta didukung bukti awal, namun identitas Pelapor tidak jelas perlu dilakukan Pemeriksaan untuk membuktikan kebenaran informasinya;

3. apabila substansi/materi pengaduan tidak memadai dan identitas Pelapor jelas, perlu dilakukan klarifikasi dan konfirmasi sebelum dilakukan Pemeriksaan;

4. apabila substansi permasalahannya sama, sedang atau telah dilakukan pemeriksaan, dijadikan tambahan informasi bagi proses pembuktian; dan

5. apabila ternyata terbukti/tidak terbukti indikasi pengaduan maka perlu ditindaklanjuti dengan menginformasikan kepada Pelapor. b. tidak berkadar pengawasan, dengan ketentuan sebagai berikut:

6. apabila substansi/materi pengaduan berupa sumbang saran kritik yang konstruktif dan lain sebagainya yang bermanfaat bagi perbaikan penyelenggaraan dan pelayanan masyarakat, dapat digunakan sebagai bahan informasi atau bahan pengambilan keputusan/kebijakan; dan

7. apabila substansi/materi pengaduan logis yang berupa keinginan Pelapor secara normatif tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan, dan Badan tidak mungkin memenuhinya, tidak perlu diproses lanjut.

(1) Pengaduan Masyarakat yang berkadar pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a harus diselesaikan dengan melakukan pembuktian atas kebenaran substansinya, dengan tahapan sebagai berikut: a. melakukan telaahan lanjutan; b. melakukan konfirmasi; dan c. melakukan klarifikasi. (2) Telaahan lanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan tahapan sebagai berikut: a. mempelajari dan merumuskan permasalahan; b. memaparkan hasil rumusan kepada Kepala Badan untuk kasus-kasus yang signifikan; dan c. merumuskan bahwa pengaduan sudah mengarah kepada adanya pelangggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Konfirmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan tahapan sebagai berikut: a. mengidentifikasi Pelapor; dan b. mencari informasi tambahan dari sumber lain yang berkaitan dengan permasalahan yang diadukan sebagai bahan pendukung. (4) Klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan dengan tahapan sebagai berikut: a. meminta penjelasan baik secara lisan maupun tertulis kepada pihak-pihak yang terkait dengan permasalahan yang diadukan; b. melakukan penilaian terhadap permasalahan yang diadukan dengan mengacu kepada ketentuan peraturan perundang-undangan; dan c. meminta dokumen pendukung atas penjelasan yang telah disampaikan oleh pihak-pihak yang telah dimintakan penjelasan.

Dalam hal kesimpulan dari telaahan lanjutan, konfirmasi, dan klarifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dinyatakan tidak perlu dilakukan pemeriksaan karena tidak cukup bukti, Tim harus menginformasikan hasilnya kepada Pelapor.

Dalam hal kesimpulan dari telaahan lanjutan, konfirmasi, dan klarifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dinyatakan harus dilakukan pemeriksaan mendalam, perlu dilakukan hal-hal sebagai berikut: a. kegiatan pemeriksaan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur penanganan Pengaduan Masyarakat di lingkungan Badan untuk memperoleh bukti fisik, bukti dokumen, bukti perhitungan,

keterangan ahli dan atau bukti-bukti lainnya mengenai kebenaran permasalahan; b. pemeriksaan dilakukan dengan cermat, cepat, mudah serta hasil yang dapat dipertanggungjawabkan, dengan cara :

1. mengalokasikan anggaran pemeriksaan;
2. menyusun Program Kerja Pemeriksaan (PKP), yang meliputi: a) penelaahan terhadap peraturan perundang- undangan yang relevan dengan permasalahan yang diadukan; b) menentukan metode atau prosedur pemeriksaan; c) menentukan waktu dan lokasi yang diperlukan; d) menentukan para pihak yang perlu dimintai keterangan; e) menentukan keabsahan dan kecukupan bukti- bukti yang telah diperoleh; dan f) merumuskan hasil pemeriksaan. c. Pengaduan Masyarakat yang bersifat strategis dan berdampak nasional, perlu dilakukan penanganan lintas instansi dengan membentuk tim gabungan yang terdiri dari unsur instansi terkait.

Penanganan Pengaduan Masyarakat harus diselesaikan paling lama 60 (enam puluh) hari setelah surat pengaduan diterima Badan, kecuali ada alasan yang dapat dipertanggungjawabkan

(1) Tim menyampaikan laporan pemeriksaan pengaduan masyarakat kepada: a. Kepala Badan; b. Pelapor; dan

c. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun secara sistematik, singkat, jelas dan dapat dipertanggungjawabkan serta memuat kesimpulan dari hasil telaahan lanjutan, konfirmasi dan klarifikasi, pemeriksaan dengan data pendukung serta saran tindak lanjut. (3) Dalam hal Pelapor merasa tidak puas atas hasil pemeriksaan dan menyampaikan Pengaduan Masyarakat kembali disertai dengan bukti dukung yang memadai, Kepala Badan perlu melakukan pengkajian ulang terhadap hasil pemeriksaan. (4) Dalam hal hasil pemeriksaan dianggap kurang memadai atau tidak sesuai dengan kondisi dan fakta yang sebenarnya, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dapat melakukan verifikasi atas kebenaran hasil pemeriksaan tersebut.

Laporan hasil penanganan Pengaduan Masyarakat ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, berupa: a. tindakan administratif; b. tindakan tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi; c. tindakan gugatan perdata; d. tindakan pelaporan/pengaduan perbuatan pidana; atau e. tindakan penyempurnaan manajemen Badan.

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 5 Desember 2016 KEPALA BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA, ttd ANDI EKA SAKYA Diundangkan di Jakarta pada tanggal 9 Januari 2017 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd WIDODO EKATJAHJANA