Peraturan Badan Nomor 3 Tahun 2023 tentang SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU PEMILIHAN UMUM

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, PRESIDEN dan Wakil PRESIDEN, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik INDONESIA berdasarkan Pancasila dan UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945.

2. Sentra Penegakan Hukum Terpadu yang selanjutnya disebut Gakkumdu adalah pusat aktivitas penegakan hukum Tindak Pidana Pemilu yang terdiri atas unsur Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota, Kepolisian Negara Republik INDONESIA, Kepolisian Daerah, dan/atau Kepolisian Resor, dan Kejaksaan Agung Republik INDONESIA, Kejaksaan Tinggi, dan/atau Kejaksaan Negeri.

3. Badan Pengawas Pemilu yang selanjutnya disebut Bawaslu adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang mengawasi penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik INDONESIA.

4. Badan Pengawas Pemilu Provinsi yang selanjutnya disebut Bawaslu Provinsi adalah badan yang mengawasi penyelenggaraan Pemilu di wilayah provinsi, termasuk Panitia Pengawas Pemilihan Provinsi Aceh.

5. Badan Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Bawaslu Kabupaten/Kota adalah badan yang mengawasi penyelenggaraan Pemilu di wilayah kabupaten/kota, termasuk Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten/Kota di seluruh Provinsi Aceh.

6. Panitia Pengawas Pemilu Luar Negeri yang selanjutnya disebut Panwaslu LN adalah petugas yang dibentuk oleh Bawaslu untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilu di luar negeri.

7. Kepolisian Negara Republik INDONESIA yang selanjutnya disebut Polri adalah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.

8. Kepolisian Daerah yang selanjutnya disebut Polda adalah satuan pelaksana utama kewilayahan yang berada di bawah Kepala Kepolisian Negara Republik INDONESIA yang bertugas menyelenggarakan tugas Polri pada tingkat kewilayahan provinsi atau daerah istimewa.

9. Kepolisian Resor/Kepolisian Resor Metro/Kepolisian Resor Kota Besar/Kepolisian Resor Kota yang selanjutnya disebut Polres/Polres Metro/Polrestabes/Polresta adalah struktur komando Polri yang bertugas menyelenggarakan tugas Polri pada tingkat kewilayahan kabupaten/kota.

10. Kepala Kepolisian Negara Republik INDONESIA yang selanjutnya disebut Kapolri adalah pimpinan Polri dan penanggung jawab penyelenggaraan fungsi kepolisian.

11. Kepala Kepolisian Daerah yang selanjutnya disebut Kapolda adalah pimpinan Polda dan bertugas menyelenggarakan tugas Polri pada tingkat kewilayahan provinsi atau daerah istimewa.

12. Kepala Kepolisian Resor/Kepala Kepolisian Resor Metro/Kepala Kepolisian Resor Kota Besar/Kepala Kepolisian Resor Kota yang selanjutnya disebut Kapolres/Kapolres Metro/Kapolrestabes/Kapolresta adalah pimpinan Polres/Polres Metro/Polrestabes/Polresta dan bertugas menyelenggarakan tugas Polri pada tingkat kewilayahan kabupaten/kota.

13. Penyidik Tindak Pidana Pemilu yang selanjutnya disebut Penyidik adalah penyidik dan penyidik pembantu yang berasal dari Polri yang diberi wewenang khusus untuk melakukan penyidikan Tindak Pidana Pemilu.

14. Kejaksaan Republik INDONESIA yang selanjutnya disebut Kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman yang

melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan UNDANG-UNDANG. 15. Jaksa Agung adalah pejabat negara, pimpinan, dan penanggung jawab tertinggi Kejaksaan yang memimpin serta mengendalikan pelaksanaan tugas dan wewenang Kejaksaan. 16. Jaksa adalah pegawai negeri sipil dengan jabatan fungsional yang memiliki kekhususan dan melaksanakan tugas, fungsi, dan kewenangannya berdasarkan UNDANG-UNDANG. 17. Penuntut Umum adalah Jaksa yang diberi wewenang oleh UNDANG-UNDANG ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim serta wewenang lain berdasarkan UNDANG-UNDANG. 18. Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam UNDANG-UNDANG mengenai hukum acara pidana. 19. Penyidikan adalah serangkaian tindakan Penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam UNDANG-UNDANG mengenai hukum acara pidana untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. 20. Penuntutan adalah tindakan Penuntut Umum untuk melimpahkan perkara ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam hukum acara pidana dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan. 21. Pembahasan adalah kegiatan pada Gakkumdu untuk menyamakan pemahaman dan menindaklanjuti temuan, laporan, dan Penyidikan dugaan Tindak Pidana Pemilu serta pelaksanaan putusan pengadilan mengenai Tindak Pidana Pemilu. 22. Temuan adalah dugaan pelanggaran Pemilu yang ditemukan dari hasil pengawasan pengawas Pemilu pada setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu atau hasil investigasi Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan. 23. Laporan adalah dugaan pelanggaran Pemilu yang disampaikan secara resmi kepada pengawas Pemilu oleh Warga Negara INDONESIA yang mempunyai hak pilih, peserta Pemilu, dan pemantau Pemilu. 24. Pelapor adalah pihak yang berhak melaporkan dugaan pelanggaran Pemilu. 25. Tindak Pidana Pemilu adalah tindak pidana pelanggaran dan/atau kejahatan terhadap ketentuan Tindak Pidana

Pemilu sebagaimana diatur dalam UNDANG-UNDANG yang mengatur mengenai Pemilu.

Penanganan Tindak Pidana Pemilu dilaksanakan dalam satu atap secara terpadu oleh Gakkumdu.

Gakkumdu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas: a. Gakkumdu pusat; b. Gakkumdu provinsi; c. Gakkumdu kabupaten/kota; dan d. Gakkumdu luar negeri.

(1) Gakkumdu pusat, Gakkumdu provinsi, dan Gakkumdu kabupaten/kota dibentuk sejak tahapan Pemilu dimulai atau paling lambat sejak tahapan pendaftaran dan verifikasi partai politik calon peserta Pemilu dimulai. (2) Gakkumdu luar negeri dibentuk sejak Panwaslu LN dilantik atau paling lambat sejak tahapan kampanye Pemilu dimulai.

(1) Gakkumdu pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dibentuk dan ditetapkan dengan Keputusan Ketua Bawaslu setelah berkoordinasi dengan Kapolri dan Jaksa Agung. (2) Gakkumdu provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b dibentuk dan ditetapkan dengan Keputusan Ketua Bawaslu Provinsi setelah berkoordinasi dengan Kapolda dan kepala kejaksaan tinggi. (3) Gakkumdu Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c dibentuk dan ditetapkan dengan Keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten/Kota setelah berkoordinasi dengan Kapolres/Kapolres Metro/Kapolrestabes/Kapolresta dan kepala kejaksaan negeri. (4) Gakkumdu Luar Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d dibentuk dan ditetapkan dengan Keputusan Ketua Bawaslu setelah berkoordinasi dengan Kapolri, Jaksa Agung, dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri.

(1) Gakkumdu pusat berwenang menangani dugaan Tindak Pidana Pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik INDONESIA. (2) Gakkumdu provinsi berwenang menangani dugaan Tindak Pidana Pemilu di wilayah provinsi. (3) Gakkumdu kabupaten/kota berwenang menangani dugaan Tindak Pidana Pemilu di wilayah kabupaten/kota. (4) Gakkumdu Luar Negeri berwenang menangani dugaan Tindak Pidana Pemilu di luar negeri.

(1) Struktur organisasi Gakkumdu pusat terdiri atas: a. penasihat; b. pembina; c. koordinator; dan d. anggota. (2) Penasihat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dijabat oleh: a. Ketua Bawaslu; b. Kapolri; dan c. Jaksa Agung. (3) Pembina sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dijabat oleh: a. 1 (satu) orang anggota Bawaslu; b. Kepala Badan Reserse Kriminal Polri; dan c. Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum. (4) Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dijabat oleh: a. koordinator divisi yang mengoordinasikan tugas divisi penanganan pelanggaran Bawaslu; b. Direktur Tindak Pidana Umum Badan Reserse Kriminal Polri; dan c. Direktur Tindak Pidana terhadap Keamanan Negara, Ketertiban Umum dan Tindak Pidana Umum Lainnya pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum. (5) Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas: a. anggota Bawaslu selain anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, ayat (3) huruf a, dan ayat (4) huruf a serta pejabat dan/atau pegawai

pada Sekretariat Jenderal Bawaslu yang melaksanakan tugas di bidang penanganan pelanggaran; b. Penyidik pada Direktorat Tindak Pidana Umum Polri; dan c. Jaksa pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Kejaksaan Agung.

(1) Struktur organisasi Gakkumdu provinsi terdiri atas: a. penasihat; b. pembina; c. koordinator; dan d. anggota. (2) Penasihat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dijabat oleh: a. Ketua Bawaslu Provinsi; b. Kapolda; dan c. kepala kejaksaan tinggi. (3) Pembina sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dijabat oleh: a. 1 (satu) orang anggota Bawaslu Provinsi; b. Direktur Kriminal Umum Polda; dan c. Asisten Tindak Pidana Umum Kejaksaan Tinggi. (4) Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dijabat oleh: a. koordinator divisi yang mengoordinasikan tugas divisi penanganan pelanggaran Bawaslu Provinsi; b. Kepala Subdirektorat Keamanan Negara pada Direktorat Reserse Kriminal Umum Kepolisian Daerah; dan c. Koordinator pada kejaksaan tinggi. (5) Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas: a. anggota Bawaslu Provinsi selain anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, ayat (3) huruf a, dan ayat (4) huruf a serta pejabat dan/atau pegawai pada Sekretariat Bawaslu Provinsi yang melaksanakan tugas di bidang penanganan pelanggaran; b. Penyidik pada Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda; dan c. Jaksa pada kejaksaan tinggi.

(1) Struktur organisasi Gakkumdu kabupaten/kota terdiri atas: a. penasihat; b. pembina; c. koordinator; dan d. anggota.

(2) Penasihat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dijabat oleh: a. Ketua Bawaslu Kabupaten/Kota; b. Kapolres/Kapolres Metro/Kapolrestabes/Kapolresta; dan c. kepala kejaksaan negeri. (3) Pembina sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dijabat oleh: a. 1 (satu) anggota Bawaslu Kabupaten/Kota; b. Wakil Kapolres/Kapolres Metro/Kapolrestabes/Kapolresta; dan c. Kepala Seksi Tindak Pidana Umum pada kejaksaan negeri. (4) Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dijabat oleh: a. koordinator divisi yang mengoordinasikan tugas divisi penanganan pelanggaran Bawaslu Kabupaten/Kota; b. Kepala Satuan Reserse dan Kriminal pada Polres/Polres Metro/Polrestabes/Polresta; dan c. Kepala Seksi Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan atau kepala seksi lain yang ditunjuk. (5) Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas: a. anggota Bawaslu Kabupaten/Kota selain anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, ayat (3) huruf a, dan ayat (4) huruf a serta pejabat dan/atau pegawai pada Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota yang melaksanakan tugas di bidang penanganan pelanggaran; b. Penyidik pada Satuan Reserse dan Kriminal Polres/Polres Metro/Polrestabes/Polresta; dan c. Jaksa pada kejaksaan negeri.

(1) Gakkumdu luar negeri terdiri atas: a. Gakkumdu pusat; b. Panwaslu LN; c. Atase Polri atau staf teknis Polri; dan d. Atase Kejaksaan dan/atau Kepala Biro Hukum dan Hubungan Luar Negeri pada Jaksa Agung Muda Pembinaan Kejaksaan Agung. (2) Gakkumdu luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugasnya membentuk kelompok kerja. (3) Kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas: a. Gakkumdu luar negeri; b. Pejabat terkait pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang

luar negeri dan Perwakilan Republik INDONESIA di luar negeri; c. Pejabat terkait pada Divisi Hubungan Internasional Polri; dan d. Pejabat terkait pada Biro Hukum dan Hubungan Luar Negeri pada Jaksa Agung Muda Pembinaan Kejaksaan Agung.

(1) Penyidik yang ditempatkan di Gakkumdu merupakan Penyidik Polri yang memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. telah mengikuti pelatihan khusus mengenai Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana Pemilu; b. cakap dan memiliki integritas moral yang tinggi selama menjalankan tugasnya; dan c. tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin. (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperbantukan sementara dan menjalankan tugas secara penuh waktu serta tidak diberikan tugas lain dari instansi asalnya selama menjalankan tugas di Gakkumdu. (3) Penyidik yang diperbantukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas di sekretariat Gakkumdu selama tahapan Pemilu ditunjuk oleh Kepala Badan Reserse Kriminal Polri, Kapolda, atau Kapolres/Kapolres Metro/Kapolrestabes/Kapolresta berdasarkan surat perintah.

(1) Jumlah Penyidik yang tergabung dalam Gakkumdu pusat paling banyak 15 (lima belas) orang. (2) Jumlah Penyidik yang tergabung dalam Gakkumdu provinsi paling banyak 9 (sembilan) orang. (3) Jumlah Penyidik yang tergabung dalam Gakkumdu kabupaten/kota paling banyak 6 (enam) orang. (4) Dalam keadaan tertentu jumlah Penyidik yang tergabung dalam Gakkumdu pada setiap tingkatan dapat ditambah sesuai dengan kebutuhan. (5) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi: a. daerah yang terdapat 2 (dua) atau lebih Polres yang berada di 1 wilayah kabupaten/kota; b. daerah yang terdapat 1 (satu) Polda yang membawahi 2 (dua) atau lebih wilayah provinsi atau 1 (satu) Polres yang membawahi 2 (dua) atau lebih wilayah kabupaten/kota; c. kepadatan jumlah penduduk; d. letak geografis wilayah yang sulit terjangkau; dan/atau

e. jumlah kabupaten/kota dan/atau kecamatan yang sangat banyak. (6) Penambahan jumlah Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diputuskan melalui rapat koordinasi koordinator Gakkumdu sesuai tingkatan. (7) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) ditunjuk dan ditetapkan dengan surat perintah dari Kepala Badan Reserse Kriminal Polri, Kapolda, atau Kapolres/Kapolres Metro/Kapolrestabes/Kapolresta.

(1) Jaksa yang ditempatkan di Gakkumdu memiliki kualifikasi dan kompetensi. (2) Jaksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperbantukan sementara dan menjalankan tugas secara penuh waktu dalam penanganan Tindak Pidana Pemilu. (3) Jaksa yang diperbantukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas di sekretariat Gakkumdu selama tahapan Pemilu serta ditunjuk oleh Jaksa Agung/Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum, kepala kejaksaan tinggi, atau kepala kejaksaan negeri berdasarkan surat perintah.

(1) Jumlah Jaksa yang tergabung dalam Gakkumdu pusat paling banyak 15 (lima belas) orang. (2) Jumlah Jaksa yang tergabung dalam Gakkumdu provinsi paling banyak 9 (sembilan) orang. (3) Jumlah Jaksa yang tergabung dalam Gakkumdu kabupaten/kota paling banyak 6 (enam) orang. (4) Dalam keadaan tertentu jumlah Jaksa yang tergabung dalam Gakkumdu pada setiap tingkatan dapat ditambah sesuai dengan kebutuhan. (5) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi: a. daerah yang terdapat 1 (satu) kejaksaan tinggi yang membawahi 2 (dua) atau lebih wilayah provinsi; b. daerah yang terdapat 1 (satu) kejaksaan negeri yang membawahi 2 (dua) atau lebih wilayah kabupaten/kota; c. daerah yang terdapat 2 (dua) kejaksaan negeri yang membawahi 1 (satu) wilayah kabupaten/kota; d. kepadatan jumlah penduduk; e. letak geografis wilayah yang sulit terjangkau; dan/atau f. jumlah kabupaten/kota dan/atau kecamatan yang sangat banyak. (6) Penambahan jumlah Jaksa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diputuskan melalui rapat koordinasi koordinator Gakkumdu sesuai tingkatan.

(7) Jaksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) ditunjuk dan ditetapkan dengan surat perintah dari Jaksa Agung/Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum, kepala kejaksaan tinggi, atau kepala kejaksaan negeri.

(1) Dalam hal Bawaslu Provinsi, Polda, dan kejaksaan tinggi belum terbentuk pada daerah otonom baru, penanganan Tindak Pidana Pemilu dilakukan oleh Gakkumdu provinsi induk. (2) Dalam hal Bawaslu Provinsi sudah terbentuk sedangkan Polda dan kejaksaan tinggi pada daerah otonom baru belum terbentuk, penanganan Tindak Pidana Pemilu dilakukan oleh Gakkumdu provinsi yang terdiri atas: a. Bawaslu Provinsi daerah otonom baru; b. Polda induk; dan c. kejaksaan tinggi induk. (3) Penyidik yang menjadi anggota Gakkumdu provinsi daerah otonom baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan Penyidik pada Polres ibu kota provinsi daerah otonom baru. (4) Jaksa yang menjadi anggota Gakkumdu provinsi daerah otonom baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan Jaksa pada kejaksaan negeri yang daerah hukumnya meliputi wilayah ibu kota provinsi daerah otonom baru.

(1) Dalam hal Bawaslu Kabupaten/Kota, Polres/Polres Metro/Polrestabes/Polresta, dan kejaksaan negeri belum terbentuk pada daerah otonom baru, penanganan Tindak Pidana Pemilu dilakukan oleh Gakkumdu kabupaten/kota induk. (2) Dalam hal Bawaslu Kabupaten/Kota sudah terbentuk sedangkan Polres/Polres Metro/Polrestabes/Polresta dan kejaksaan negeri pada daerah otonom baru belum terbentuk, penanganan Tindak Pidana Pemilu dilakukan oleh Gakkumdu kabupaten/kota yang terdiri atas: a. Bawaslu Kabupaten/Kota daerah otonom baru; b. Polres/Polres Metro/Polrestabes/Polresta induk; dan c. kejaksaan negeri induk. (3) Penyidik yang menjadi anggota Gakkumdu kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan Penyidik pada kepolisian sektor pada ibu kota kabupaten/kota daerah otonom baru. (4) Jaksa yang menjadi anggota Gakkumdu kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan Jaksa pada kejaksaan negeri terdekat dari daerah otonom baru.

(1) Gakkumdu pusat, Gakkumdu provinsi, Gakkumdu kabupaten/kota, dan Gakkumdu luar negeri dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh sekretariat Gakkumdu. (2) Sekretariat Gakkumdu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melekat pada: a. Sekretariat Jenderal Bawaslu untuk Gakkumdu pusat; b. sekretariat Bawaslu Provinsi untuk Gakkumdu provinsi; c. sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota untuk Gakkumdu kabupaten/kota; dan d. sekretariat Panwaslu LN dan Sekretariat Jenderal Bawaslu untuk Gakkumdu luar negeri.

(1) Masa tugas Gakkumdu berakhir sampai dengan selesainya tahapan Pemilu. (2) Masa tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang dalam hal penanganan perkara Tindak Pidana Pemilu belum selesai.

(1) Pengawas Pemilu menerima dan meregistrasi Temuan dan Laporan dugaan Tindak Pidana Pemilu sesuai dengan Peraturan Bawaslu mengenai Temuan dan Laporan pelanggaran Pemilu. (2) Dalam menerima Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pengawas Pemilu dapat didampingi oleh Penyidik dan Jaksa yang tergabung dalam Gakkumdu. (3) Temuan dan Laporan dugaan Tindak Pidana Pemilu yang telah diterima dan diregistrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditindaklanjuti oleh pengawas Pemilu dengan menyusun kajian. (4) Dalam menyusun kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pengawas Pemilu bersama dengan Penyidik dan Jaksa melakukan Pembahasan.

(1) Kajian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) disusun paling lama 7 (tujuh) hari terhitung setelah Temuan atau Laporan diregistrasi oleh pengawas Pemilu. (2) Dalam hal pengawas Pemilu memerlukan penyusunan keterangan tambahan, kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah Temuan dan Laporan diregistrasi.

(1) Pembahasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (4) dilakukan paling lama 1x24 (satu kali dua puluh empat) jam terhitung setelah Temuan atau Laporan diregistrasi oleh pengawas Pemilu. (2) Selain Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pembahasan dapat dilakukan dalam rentang waktu penanganan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 sesuai dengan kebutuhan. (3) Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dipimpin oleh Koordinator Gakkumdu dari unsur pengawas Pemilu pada setiap tingkatan. (4) Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dilakukan secara daring. (5) Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menentukan pasal yang akan diterapkan terhadap peristiwa yang dilaporkan/ditemukan, mencari dan mengumpulkan bukti awal, dan menilai kecukupan bukti permulaan. (6) Hasil Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam berita acara Pembahasan sesuai dengan Format Berita Acara Pembahasan yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini. (7) Berita Acara Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditandatangani oleh pengawas Pemilu, Penyidik, dan Jaksa.

(1) Dalam menyusun kajian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, pengawas Pemilu dapat mengundang Pelapor, terlapor, dan/atau saksi untuk dimintakan klarifikasi dan/atau ahli untuk dimintakan keterangan. (2) Dalam meminta keterangan dan/atau klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengawas Pemilu dapat didampingi oleh Penyidik dan Jaksa. (3) Hasil dari proses kajian pelanggaran Pemilu oleh pengawas Pemilu berupa dokumen kajian Temuan atau Laporan.

(1) Pendampingan dalam penyusunan kajian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dilakukan berdasarkan surat tugas yang ditandatangani oleh Ketua Bawaslu, Ketua Bawaslu Provinsi, atau Ketua Bawaslu Kabupaten/Kota. (2) Surat tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan Format Surat Tugas Pendampingan dan Penyelidikan yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

(1) Ketua Bawaslu, Ketua Bawaslu Provinsi atau Ketua Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai tingkatan menerbitkan surat tugas untuk melaksanakan Penyelidikan setelah Temuan atau laporan diregistrasi pengawas Pemilu. (2) Surat tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi perintah Penyelidikan kepada Penyidik dan pemantauan Penyelidikan kepada Jaksa. (3) Koordinator Gakkumdu dari unsur Polri menerbitkan surat perintah Penyelidikan berdasarkan surat tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (4) Penyelidik melakukan Penyelidikan berdasarkan surat perintah Penyelidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3). (5) Surat tugas Penyelidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan Format Surat Tugas Penyelidikan yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini. (6) Surat tugas pemantauan Penyelidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan Format Surat Tugas Pendampingan dan Penyelidikan yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

(1) Penyelidik melakukan Penyelidikan terhadap Temuan dan Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. (2) Setelah melaksanakan Penyelidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penyelidik membuat laporan hasil Penyelidikan. (3) Laporan hasil Penyelidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada pengawas Pemilu untuk dilakukan Pembahasan.

(1) Pengawas Pemilu melaksanakan rapat pleno untuk MEMUTUSKAN Temuan atau Laporan diteruskan kepada Kepolisian atau dihentikan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20. (2) Rapat pleno sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada hasil kajian pengawas Pemilu yang memperhatikan laporan hasil Penyelidikan dan hasil Pembahasan. (3) Dalam hal rapat pleno MEMUTUSKAN Temuan atau Laporan penanganan pelanggaran Pemilu dihentikan, pengawas Pemilu mengumumkan status Temuan atau Laporan disertai dengan alasan penghentian dan memberitahukan kepada Pelapor. (4) Dalam hal rapat pleno MEMUTUSKAN dugaan pelanggaran Pemilu diteruskan kepada Kepolisian, pengawas Pemilu meneruskan Temuan atau Laporan kepada Penyidik dan menerbitkan surat tugas untuk melaksanakan Penyidikan. (5) Penerusan dilakukan paling lama 1x24 (satu kali dua puluh empat) jam sejak keputusan rapat pleno sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

(1) Penerusan Temuan atau Laporan dilakukan oleh pengawas Pemilu ke Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu didampingi Penyidik dan Jaksa yang ditugaskan di Gakkumdu. (2) Penerusan Temuan dan laporan disertai dengan berkas pelanggaran terdiri atas: a. surat pengantar; b. surat tugas untuk melaksanakan Penyelidikan yang dikeluarkan oleh pengawas Pemilu; c. daftar isi; d. formulir Temuan atau Laporan dugaan Tindak Pidana Pemilu; e. hasil kajian; f. laporan hasil Penyelidikan; g. surat undangan klarifikasi; h. berita acara klarifikasi; i. berita acara sumpah; j. berita acara Pembahasan; k. daftar saksi dan/atau ahli; l. daftar terlapor; m. daftar barang bukti; n. barang bukti; dan

o. administrasi Penyelidikan. (3) Setelah penerusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan, Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu membuat administrasi penerimaan penerusan Temuan atau Laporan berupa: a. laporan polisi dugaan Tindak Pidana Pemilu; dan b. surat tanda bukti laporan. (4) Dalam hal penerusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari Laporan dugaan Tindak Pidana Pemilu, Pelapor bertindak sebagai pelapor di Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu. (5) Dalam hal Pelapor sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat hadir, Pelapor dapat digantikan oleh pengawas Pemilu yang meneruskan Laporan.

(1) Ketua Bawaslu, Ketua Bawaslu Provinsi, atau Ketua Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai tingkatan menerbitkan surat tugas untuk melaksanakan Penyidikan. (2) Surat tugas untuk melaksanakan Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi perintah Penyidikan kepada Penyidik dan pemantauan Penyidikan kepada Jaksa. (3) Surat tugas Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan Format Surat Tugas Penyidikan yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini. (4) Surat tugas pemantauan Penyidikan sebagaimana dimaksud dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan Format Surat Tugas Pemantauan Penyidikan yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

(1) Koordinator Gakkumdu dari unsur Polri menerbitkan surat perintah Penyidikan kepada Penyidik untuk melakukan Penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28. (2) Penerbitan surat perintah Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersamaan dengan diterbitkanya surat pemberitahuan dimulainya Penyidikan. (3) Penyidik menyerahkan surat pemberitahuan dimulainya Penyidikan kepada Jaksa, dengan tembusan Pelapor, terlapor, dan pengawas Pemilu. (4) Penyidik melakukan Penyidikan paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak Laporan dugaan Tindak Pidana Pemilu yang diteruskan oleh pengawas Pemilu diterima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3).

(5) Penyidik menyampaikan hasil Penyidikan dalam Pembahasan yang dipimpin oleh Koordinator Gakkumdu dari unsur Polri. (6) Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat dilakukan secara daring. (7) Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dihadiri oleh pengawas Pemilu, Penyidik, dan Jaksa untuk membahas hasil Penyidikan. (8) Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan untuk menghasilkan kesimpulan berupa penyerahan berkas perkara kepada Penuntut Umum. (9) Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat dilakukan sesuai dengan kebutuhan selama proses Penyidikan. (10) Hasil Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dituangkan dalam berita acara Pembahasan sesuai dengan Format Berita Acara Pembahasan yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini. (11) Berita Acara Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditandatangani oleh pengawas Pemilu, Penyidik, dan Jaksa.

(1) Penyidik menyampaikan hasil Penyidikannya kepada Penuntut Umum. (2) Dalam hal penyampaian hasil Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan tanpa pemeriksaan tersangka, penyampaian harus disertai dengan administrasi pencarian keberadaan tersangka dalam berkas perkara sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UNDANG-UNDANG mengenai Pemilu. (3) Penyampaian hasil Penyidikan tanpa pemeriksaan tersangka sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan karena tersangka tidak pernah hadir setelah dipanggil secara patut dan wajar serta tidak ditemukan setelah dilakukan pencarian secara maksimal dalam proses Penyidikan. (4) Penuntut Umum menindaklanjuti hasil Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UNDANG-UNDANG mengenai Pemilu. (5) Dalam hal berdasarkan hasil penelitian Penuntut Umum terhadap berkas perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum lengkap, Penuntut Umum mengembalikan berkas perkara kepada Penyidik disertai dengan petunjuk untuk dilengkapi. (6) Pengembalian berkas perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali. (7) Dalam hal terdapat permasalahan dalam pemenuhan kelengkapan berkas perkara hasil Penyidikan yang

dikembalikan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (6), Gakkumdu melakukan Pembahasan.

(1) Setelah berkas perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 diterima Penuntut Umum dan dinyatakan lengkap, Penyidik menyerahkan tanggung jawab tersangka dan barang bukti kepada Penuntut Umum. (2) Penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan tanpa kehadiran tersangka. (3) Penyerahan tanggung jawab tersangka dan barang bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di kantor kejaksaan negeri. (4) Penyerahan tanggung jawab tersangka dan barang bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dihadiri oleh pengawas Pemilu.

(1) Dalam hal terdapat praperadilan, anggota Gakkumdu selain termohon melakukan pendampingan. (2) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan surat tugas yang ditandatangani oleh Ketua Bawaslu, Ketua Bawaslu Provinsi, atau Ketua Bawaslu Kabupaten/Kota. (3) Surat tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan Format Surat Tugas Pendampingan Praperadilan yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

(1) Penuntut Umum melakukan penuntutan dengan melimpahkan berkas perkara kepada pengadilan negeri sesuai dengan ketentuan UNDANG-UNDANG yang mengatur mengenai Pemilu. (2) Pelaksanaan Penuntutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pemantauan Penuntutan didasarkan pada surat tugas yang ditandatangani oleh Ketua Bawaslu, Ketua Bawaslu Provinsi, atau Ketua Bawaslu Kabupaten/Kota. (3) Surat tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan Format Surat Tugas Penuntutan dan Format Surat Tugas Pemantauan Penuntutan yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

(1) Dalam hal terdapat putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap atas Tindak Pidana Pemilu, Gakkumdu melakukan Pembahasan untuk persiapan pelaksanan putusan. (2) Jaksa melaksanakan putusan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (3) Pelaksanaan putusan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didampingi oleh pengawas Pemilu dan Penyidik berdasarkan surat tugas yang ditandatangani oleh Ketua Bawaslu, Ketua Bawaslu Provinsi, atau Ketua Bawaslu Kabupaten/Kota. (4) Surat tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan Format Surat Tugas Pendampingan Pelaksanaan Putusan yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

(1) Administrasi Gakkumdu meliputi dokumen dalam proses: a. penerimaan Temuan dan Laporan; b. penanganan pelanggaran Pemilu; c. Penyelidikan; d. Penyidikan; e. Penuntutan; f. pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dan g. upaya hukum, jika ada. (2) Koordinator Gakkumdu dari masing-masing unsur menjadi pejabat yang berwenang menerbitkan dan menandatangani administrasi Gakkumdu sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(1) Gakkumdu pusat menyelenggarakan pelatihan kepada Gakkumdu pusat, Gakkumdu provinsi, Gakkumdu kabupaten/kota, dan Gakkumdu luar negeri secara berjenjang. (2) Dalam hal Gakkumdu pusat tidak dapat melaksanakan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara

mandiri, Gakkumdu pusat dapat melakukan kerja sama pelatihan dengan kementerian/lembaga terkait. (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 menjadi tanggung jawab Anggota Bawaslu yang mengoordinasikan tugas divisi di bidang penanganan pelanggaran dan Tindak Pidana Pemilu. (2) Dalam melaksanakan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Anggota Bawaslu yang mengoordinasikan tugas divisi di bidang penanganan pelanggaran dan Tindak Pidana Pemilu berkoordinasi dengan Anggota Bawaslu yang mengoordinasikan tugas divisi di bidang pendidikan dan pelatihan. (3) Pelaksanaan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung secara administrasi dan teknis operasional oleh unit organisasi yang melaksanakan fungsi di bidang penanganan pelanggaran dan Tindak Pidana Pemilu dengan melibatkan unit organisasi yang melaksanakan fungsi di bidang pendidikan dan pelatihan.

Gakkumdu melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai: a. Tindak Pidana Pemilu; dan b. pola penanganan Tindak Pidana Pemilu.

(1) Gakkumdu melakukan publikasi terhadap penanganan Tindak Pidana Pemilu. (2) Publikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui: a. konferensi pers; b. media massa; c. media sosial; dan/atau d. laman resmi.

(1) Dalam melaksanakan penanganan Tindak Pidana Pemilu, Gakkumdu provinsi, Gakkumdu kabupaten/kota, dan/atau Gakkumdu luar negeri melakukan konsultasi kepada Gakkumdu pusat. (2) Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: a. Gakkumdu provinsi dan Gakkumdu luar negeri melakukan konsultasi kepada Gakkumdu pusat; dan b. Gakkumdu kabupaten/kota melakukan konsultasi kepada Gakkumdu pusat melalui Gakkumdu provinsi.

Gakkumdu pusat dan Gakkumdu provinsi melakukan supervisi dan pembinaan terhadap pelaksanaan penanganan Tindak Pidana Pemilu dengan ketentuan sebagai berikut: a. Gakkumdu pusat melakukan supervisi dan pembinaan kepada Gakkumdu provinsi, Gakkumdu kabupaten/kota, dan/atau Gakkumdu luar negeri; dan b. Gakkumdu provinsi melakukan supervisi dan pembinaan kepada Gakkumdu kabupaten/kota.

(1) Gakkumdu kabupaten/kota melaporkan hasil penanganan Tindak Pidana Pemilu kepada Gakkumdu pusat melalui Gakkumdu provinsi. (2) Gakkumdu provinsi melaporkan hasil penanganan Tindak Pidana Pemilu kepada Gakkumdu pusat. (3) Gakkumdu luar negeri melaporkan hasil penanganan Tindak Pidana Pemilu kepada Gakkumdu pusat.

Koordinator Gakkumdu sesuai tingkatannya menyampaikan laporan hasil penanganan Tindak Pidana Pemilu kepada penasihat Gakkumdu secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

(1) Gakkumdu memasukkan data penanganan Tindak Pidana Pemilu ke dalam sistem laporan Gakkumdu. (2) Data penanganan Tindak Pidana Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. data Laporan dan Temuan dugaan Tindak Pidana Pemilu; b. data Penyidikan dugaan Tindak Pidana Pemilu; c. data Penuntutan dugaan Tindak Pidana Pemilu; dan d. data putusan pengadilan dan tindak lanjutnya.

(1) Ketua Bawaslu merekomendasikan kepada Kapolri untuk memberikan penghargaan kepada Penyidik yang telah menyelesaikan tugas dalam penanganan Tindak Pidana Pemilu. (2) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Ketua Bawaslu merekomendasikan kepada Jaksa Agung untuk memberikan penghargaan kepada Penuntut Umum yang telah menyelesaikan tugas dalam penanganan Tindak Pidana Pemilu. (2) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pendanaan operasional Gakkumdu bersumber dari anggaran pendapatan belanja negara pada mata anggaran Bawaslu.

(1) Pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku, Gakkumdu pusat, Gakkumdu provinsi, Gakkumdu kabupaten/kota, dan Gakkumdu luar negeri yang telah dibentuk berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2018 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2018 Nomor 1566) tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan masa tugasnya berakhir.

(2) Penanganan dugaan Tindak Pidana Pemilu yang sudah diregistrasi pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku tetap dilanjutkan penanganannya sesuai dengan ketentuan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2018 tentang Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2018 Nomor 1566).

Pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku, Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2018 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2018 Nomor 1566), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 28 Maret 2023… KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA, ttd RAHMAT BAGJA Diundangkan di Jakarta pada tanggal 31 Maret 2023 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd ASEP N. MULYANA