Peraturan Badan Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pengawasan Tahapan Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang

selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan kabupaten/kota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota secara langsung dan demokratis. 2. Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur adalah peserta Pemilihan yang diusulkan oleh partai politik, gabungan partai politik, atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar di Komisi Pemilihan Umum Provinsi. 3. Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota adalah peserta Pemilihan yang diusulkan oleh partai politik, gabungan partai politik, atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota. 4. Pemilih adalah penduduk yang berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah kawin yang terdaftar dalam Pemilihan. 5. Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara INDONESIA secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik INDONESIA berdasarkan Pancasila dan UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945. 6. Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat KPU adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan. 7. KPU Provinsi adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur.

8. KPU Kabupaten/Kota adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota.
9. Badan Pengawas Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Bawaslu adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di seluruh wilayah Negara Kesatuan

sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan. 10. Panitia Pemilihan Kecamatan yang selanjutnya disingkat PPK adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat Kecamatan atau nama lain. 11. Panitia Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat PPS adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat Desa atau sebutan lain/Kelurahan. 12. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat KPPS adalah kelompok yang dibentuk oleh PPS untuk menyelenggarakan pemungutan suara di tempat pemungutan suara. 13. Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara untuk Pemilihan. 14. Bawaslu Provinsi adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di wilayah provinsi sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan

penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur. 15. Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Panwas Kabupaten/Kota adalah panitia yang dibentuk oleh Bawaslu Provinsi yang bertugas untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di wilayah Kabupaten/Kota. 16. Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan yang selanjutnya disebut Panwas Kecamatan adalah panitia yang dibentuk oleh Panwas Kabupaten/Kota yang bertugas untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di wilayah Kecamatan. 17. Pengawas Pemilihan Lapangan yang selanjutnya disingkat PPL adalah petugas yang dibentuk oleh Panwas Kecamatan untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di Desa atau sebutan lain/Kelurahan. 18. Pengawas Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disebut Pengawas TPS adalah petugas yang dibentuk oleh Panwas Kecamatan untuk membantu PPL. 19. Pengawas Pemilihan adalah Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota, Panwas Kecamatan, PPL, dan Pengawas TPS.

(1) Pengawasan tahapan pencalonan Pemilihan menjadi tanggung jawab bersama Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Panwas Kabupaten/Kota. (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap tahapan yang meliputi: a. pendaftaran pasangan calon; b. penelitian kelengkapan persyaratan pasangan calon; dan c. penetapan pasangan calon. (3) Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Panwas Kabupaten/Kota dibantu oleh Panwas Kecamatan, PPL, dan Pengawas TPS.

(1) Bawaslu berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang hukum dan hak asasi manusia untuk mendapatkan

keputusan terakhir tentang penetapan kepengurusan Partai Politik. (2) Bawaslu menyampaikan salinan daftar kepengurusan Partai Politik sesuai dengan tingkatannya kepada Bawaslu Provinsi dan Panwas Kabupaten/Kota secara berjenjang.

Bawaslu Provinsi atau Panwas Kabupaten/Kota melakukan pengawasan pendaftaran pasangan calon Pemilihan, terhadap: a. verifikasi faktual dukungan calon perseorangan gubernur, bupati atau walikota; b. pelaksanaan pendaftaran pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota yang dilaksanakan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota; c. pelaksanaan proses pendaftaran pasangan calon Pemilihan yang dilakukan oleh Partai Politik, gabungan Partai Politik, dan pasangan calon perseorangan; dan d. terhentinya dan/atau terjadinya pengulangan dalam tahapan pendaftaran pasangan calon Pemilihan.

(1) Dalam melakukan pengawasan pelaksanaan pendaftaran pasangan calon Pemilihan yang dilaksanakan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota, Bawaslu Provinsi atau Panwas Kabupaten/Kota memastikan:

a. pengumuman pendaftaran pasangan calon dilaksanakan tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan mengenai tata cara pengumuman; b. pelaksanaan penerimaan dan pemeriksaan berkas pendaftaran calon sesuai dengan prosedur; c. ketersediaan

dokumen persyaratan pencalonan dan dokumen persyaratan calon; d. waktu pendaftaran pasangan calon sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; e. pelaksanaan verifikasi administrasi dan verifikasi faktual kebenaran persyaratan pendaftaran pasangan calon sesuai dengan prosedur; f. petugas pendaftaran pasangan calon bersikap netral dan tidak berpihak; g. petugas memberikan tanda terima berkas pendaftaran; h. KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota menindaklanjuti masukan dan tanggapan masyarakat atas pasangan calon; dan i. KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota melaksanakan putusan sengketa Pemilihan dan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. (2) Salinan dokumen sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c wajib diserahkan kepada Bawaslu Provinsi atau Panwas Kabupaten/Kota oleh pasangan calon Pemilihan dilakukan pada hari yang sama dengan penyerahan dokumen kepada KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota. (3) Dalam melakukan pengawasan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bawaslu Provinsi dan Panwas Kabupaten/Kota melakukan pemeriksaan dan penilaian terhadap dokumen pendaftaran pencalonan. (4) Pemeriksaan dan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan memperhatikan kelengkapan, keabsahan, dan kebenaran dokumen pendaftaran pencalonan.

Dalam melakukan pengawasan pelaksanaan proses pendaftaran pasangan calon Pemilihan yang dilakukan oleh Partai Politik dan/atau gabungan Partai Politik, Bawaslu Provinsi atau Panwas Kabupaten/Kota memastikan: a. Partai Politik atau gabungan Partai Politik hanya mendaftarkan 1 (satu) pasangan calon; b. pasangan calon yang diusulkan oleh Partai Politik atau gabungan partai politik tidak diusung dan/atau didaftarkan oleh partai politik/gabungan partai politik lain; c. Partai Politik atau gabungan Partai Politik mendaftarkan pasangan calon harus memenuhi persyaratan perolehan paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau 25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah dalam Pemilihan Umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, di daerah yang bersangkutan; d. dokumen administrasi pendaftaran pasangan calon ditandatangani oleh ketua Partai Politik dan sekretaris Partai Politik sesuai dengan tingkatannya, disertai surat keputusan pengurus Partai Politik tingkat pusat tentang persetujuan atas calon yang diusulkan oleh pengurus Partai Politik sesuai dengan tingkatannya dan salinan surat keputusan terakhir tentang penetapan kepengurusan partai politik yang dikeluarkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang hukum dan hak asasi manusia; e. Partai Politik atau gabungan Partai Politik tidak menerima imbalan dari pasangan calon pada proses pencalonan untuk mendapatkan dukungan; f. Partai Politik atau gabungan Partai Politik serta pasangan calon yang diusulkan tidak memberi imbalan kepada petugas pendaftaran pasangan calon; g. dokumen persyaratan pasangan calon yang diserahkan telah lengkap; dan

h. dokumen persyaratan pasangan calon yang diserahkan sah dan benar secara hukum.

(1) Dalam melakukan pengawasan pelaksanaan proses pendaftaran pasangan calon Pemilihan yang dilakukan bagi calon perseorangan, Bawaslu Provinsi atau Panwas Kabupaten/Kota memastikan: a. penetapan jumlah syarat dukungan minimal calon perseorangan sesuai dengan ketentuan; b. pengumuman dan penyerahan syarat dukungan calon perseorangan; c. surat dukungan bagi pasangan calon perseorangan disertai fotokopi kartu tanda penduduk elektronik atau surat keterangan yang diterbitkan oleh dinas kependudukan dan catatan sipil; d. verifikasi administrasi dan faktual dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan; dan e. rekapitulasi syarat dan dukungan calon perseorangan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Pengawasan penyerahan syarat dukungan calon perseorangan di tingkat desa atau nama lain/kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dilaksanakan oleh Panwas Kecamatan dan/atau PPL.

(1) Pengawasan terhadap penetapan jumlah syarat dukungan minimal calon perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a dilakukan dengan cara: a. mendapatkan salinan Keputusan KPU tentang syarat minimal dukungan dan sebaran untuk pasangan calon perseorangan; dan b. memeriksa kebenaran perhitungan jumlah minimal dukungan sebagaimana dimaksud dalam huruf a.

(2) Pengawasan terhadap pengumuman penyerahan syarat dukungan pasangan calon perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b, dilakukan dengan cara memeriksa ketepatan waktu pengumuman, isi, dan media pengumuman. (3) Pengawasan terhadap penyerahan syarat dukungan perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c, dilakukan dengan cara: a. mengawasi secara langsung; b. mendapatkan salinan berkas penyerahan syarat dukungan; dan c. mendapatkan fotokopi tanda terima. (4) Bawaslu Provinsi atau Panwas Kabupaten/Kota melakukan pengawasan verifikasi administrasi yang dilakukan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf d dilakukan dengan cara: a. mengawasi secara langsung; b. mendapatkan salinan berita acara hasil verifikasi administrasi; dan c. memberikan penilaian terhadap hasil verifikasi administrasi yang dilakukan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota dengan membandingkan hasil pemeriksaan berkas pencalonan yang dilakukan oleh Bawaslu Provinsi atau Panwas Kabupaten/Kota. (5) Pengawasan terhadap verifikasi faktual syarat dukungan pasangan calon perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf d dilakukan dengan cara: a. mengawasi secara langsung; b. mendapatkan salinan berita acara hasil verifikasi faktual; c. memberikan penilaian terhadap hasil verifikasi faktual yang dilakukan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota; d. memastikan PPS melakukan verifikasi faktual sesuai dengan ketentuan; dan

e. memastikan PPS menggunakan teknologi informasi terhadap Pemilih yang tidak dapat ditemui secara langsung. (6) Pengawasan terhadap rekapitulasi syarat dukungan pasangan calon perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf e dilakukan dengan cara: a. mengawasi secara langsung; b. mendapatkan

berita acara rekapitulasi syarat dukungan pasangan calon perseorangan; dan c. memberikan penilaian terhadap rekapitulasi syarat dukungan pasangan calon perseorangan yang dilakukan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota dengan membandingkan hasil pemeriksaan berkas pencalonan yang dilakukan oleh Bawaslu Provinsi atau Panwas Kabupaten/Kota.

Dalam hal terdapat ketidaktepatan dan/atau kekurangan dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan pasangan calon, Bawaslu Provinsi atau Panwas Kabupaten/Kota memberikan saran perbaikan kepada KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.

Dalam hal terdapat penggantian salah satu calon dari pasangan calon perseorangan Pemilihan yang telah didaftarkan, Bawaslu Provinsi atau Panwas Kabupaten/Kota melakukan pengawasan dokumen persyaratan calon pengganti.

Terhadap pendaftaran calon perseorangan, Bawaslu Provinsi atau Panwas Kabupaten/Kota memastikan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota melakukan verifikasi dukungan terhadap pasangan calon perseorangan Pemilihan.

Sebelum KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota melakukan verifikasi dukungan pasangan calon perseorangan Pemilihan, Bawaslu Provinsi atau Panwas Kabupaten/Kota mendapatkan daftar dan dokumen dukungan pasangan calon perseorangan Pemilihan.

Dalam melakukan pengawasan verifikasi dan rekapitulasi dukungan pasangan calon perseorangan Pemilihan, Bawaslu Provinsi atau Panwas Kabupaten/Kota memastikan: a. petugas verifikasi bersikap netral dan tidak memihak; b. pelaksanaan verifikasi dukungan dan penelitian kelengkapan persyaratan calon dengan menggunakan metode sensus; c. KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota menindaklanjuti tanggapan dan masukan masyarakat; dan d. calon perseorangan tidak memberikan imbalan petugas pendaftaran pasangan calon.

Bawaslu Provinsi atau Panwas Kabupaten/Kota memberikan saran perbaikan atas indikasi kesalahan dan/atau kekeliruan pada pelaksanaan verifikasi dukungan pasangan calon perseorangan Pemilihan untuk mencegah terjadinya pelanggaran.

(1) Bawaslu Provinsi atau Panwas Kabupaten/Kota memastikan terhentinya dan/atau terjadinya pengulangan tahapan diakibatkan karena pendaftaran pasangan calon Pemilihan kurang dari 2 (dua). (2) Dalam hal sampai dengan batas akhir pendaftaran pasangan calon Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya diikuti oleh 1 (satu) pasangan calon, Bawaslu Provinsi atau Panwas Kabupaten/Kota memberikan masukan kepada KPU Provinsi atau KPU

Kabupaten/Kota untuk melakukan penundaan dan membuka kembali pendaftaran pasangan calon.

Dalam hal sampai dengan batas akhir pendaftaran kembali pasangan calon Pemilihan hanya terdapat 1 (satu) pasangan calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) atau berdasarkan hasil verifikasi pasangan calon hanya terdapat 1 (satu) pasangan calon yang memenuhi syarat, Bawaslu Provinsi atau Panwas Kabupaten/Kota memastikan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota MENETAPKAN 1 (satu) pasangan calon.

Dalam melakukan pengawasan penelitian kelengkapan, keabsahan, dan kebenaran persyaratan pasangan calon Pemilihan yang dilaksanakan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, Bawaslu Provinsi dan Panwas Kabupaten/Kota memastikan: a. tata cara Penelitian kelengkapan, keabsahan, dan kebenaran persyaratan pasangan calon Pemilihan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; b. KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota melakukan klarifikasi kepada instansi yang berwenang dalam hal ditemukan kejanggalan pada proses penelitian kelengkapan, keabsahan dan kebenaran persyaratan administrasi pasangan calon Pemilihan; dan c. KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota memberitahukan hasil penelitian kelengkapan, keabsahan dan kebenaran persyaratan administrasi pasangan calon Pemilihan secara tertulis kepada partai politik, gabungan partai

politik, atau pasangan calon perseorangan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.

(1) Dalam melakukan pengawasan penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Bawaslu Provinsi dan Panwas Kabupaten/Kota mendapatkan salinan Berita Acara Hasil Penelitian dokumen persyaratan pencalonan. (2) Selain mendapatkan salinan Berita Acara Hasil Peneitian dokumen persyaratan pencalonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bawaslu Provinsi dan Panwas Kabupaten/Kota juga menerima masukan dan tanggapan dari masyarakat terkait dengan dokumen persyaratan pencalonan dan rekam jejak calon. (3) Pengawas Pemilihan menindaklanjuti informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai informasi awal.

Dalam melakukan pengawasan penelitian kelengkapan persyaratan pasangan calon Pemilihan, Bawaslu Provinsi atau Panwas Kabupaten/Kota memastikan: a. petugas penelitian bersikap netral dan tidak memihak; b. jumlah serta kebenaran dukungan pasangan calon perseorangan, dengan cara melakukan uji sampling; dan c. KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota menindaklanjuti tanggapan dan masukan masyarakat.

Pengawasan penelitian kelengkapan persyaratan pasangan calon Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b dilakukan berdasarkan jumlah penduduk yang telah memiliki hak pilih dan persebaran di setiap tingkatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bawaslu Provinsi atau Panwas Kabupaten/Kota memberikan saran perbaikan atas indikasi kesalahan dan/atau kekeliruan pada penelitian kelengkapan persyaratan pasangan calon Pemilihan untuk mencegah terjadinya pelanggaran.

(1) Sebelum melakukan pengawasan penetapan pasangan calon Pemilihan, Bawaslu Provinsi atau Panwas Kabupaten/Kota mendapatkan: a. daftar dan dokumen hasil penelitian persyaratan pencalonan dan persyaratan pasangan calon Pemilihan dari KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota; dan b. mendapatkan daftar dan dokumen hasil verifikasi faktual serta tanggapan dan masukan masyarakat yang telah ditindaklanjuti oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota. (2) Terhadap dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan dokumen yang telah dilakukan pemeriksaan dokumen oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.

Dalam melakukan pengawasan penetapan pasangan calon Pemilihan yang dilaksanakan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, Bawaslu Provinsi dan Panwas Kabupaten/Kota memastikan: a. penetapan pasangan calon Pemilihan dilakukan dalam rapat pleno; b. pengumuman hasil penetapan pasangan calon dilakukan dalam rapat pleno terbuka; c. penetapan pasangan calon Pemilihan tidak melewati batas waktu yang ditentukan; dan

d. pasangan calon Pemilihan yang ditetapkan telah memenuhi seluruh persyaratan.

(1) Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, atau Walikota dan Wakil Walikota yang telah ditetapkan sebagai pasangan calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Bawaslu Provinsi atau Panwas Kabupaten/Kota mengingatkan untuk menyampaikan surat izin cuti di luar tanggungan Negara paling lama pada hari pertama masa Kampanye. (2) Dalam hal pasangan calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menyerahkan surat izin cuti, Bawaslu Provinsi atau Panwas Kabupaten/Kota merekomendasikan kepada KPU Provinsi atau KPU kabupaten/Kota untuk memberikan sanksi administrasi pembatalan calon.

Bawaslu Provinsi atau Panwas Kabupaten/Kota memastikan penetapan pasangan calon Pemilihan dan pengundian nomor urut pasangan calon secara terbuka.

Dalam hal melakukan pengawasan pengundian nomor urut pasangan calon yang dilaksanakan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota, memastikan: a. dilaksanakan dalam rapat pleno terbuka; b. dilakukan secara transparan; dan c. dilakukan secara adil dan tidak memihak.

Bawaslu Provinsi atau Panwas Kabupaten/Kota memberikan saran perbaikan atas indikasi kesalahan dan/atau kekeliruan pada penelitian kelengkapan persyaratan pasangan calon Pemilihan untuk mencegah terjadinya pelanggaran.

Bawaslu Provinsi dan/atau Panwas Kabupaten/Kota melakukan pengawasan terhadap larangan: a. Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota tidak melakukan penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan tanpa mendapatkan izin dari menteri yang membidangi urusan dalam negeri; dan b. Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota tidak menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon baik di daerah sendiri maupun di daerah lain dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan penetapan pasangan calon terpilih.

(1) Bawaslu menyusun dan MENETAPKAN standar tata laksana pengawasan tahapan pencalonan. (2) Bawaslu melaksanakan pembinaan dan supervisi pada pelaksanaan pengawasan tahapan Pencalonan oleh Pengawas Pemilihan di wilayah yang melaksanakan Pemilihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Dalam hal saran perbaikan yang disampaikan oleh Pengawas Pemilihan sesuai dengan tingkatannya tidak ditindaklanjuti oleh KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota, PPK, atau PPS sesuai dengan tingkatannya, Pengawas Pemilihan menindaklanjuti sebagai temuan dugaan pelanggaran. (2) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam formulir laporan hasil pengawasan sesuai dengan ketentuan Peraturan Bawaslu tentang Pengawasan Pemilihan Umum. (3) Dalam hal laporan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengandung temuan dugaan pelanggaran dan/atau tindak pidana pemilihan, Pengawas Pemilihan menindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (4) Dalam hal laporan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengandung unsur sengketa pemilihan atau berdasarkan permohonan penyelesaian sengketa pemilihan, Pengawas Pemilihan menindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Pengawas Pemilihan menyampaikan laporan pengawasan tahapan pencalonan kepada Bawaslu secara berjenjang.

(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. laporan periodik atau insidentil; dan b. laporan akhir tahapan, hasil pengawasan pencalonan Pemilihan. (3) Laporan periodik atau insidentil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a memuat: a. laporan hasil kegiatan pengawasan; dan b. permasalahan dan analisa hasil pengawasan. (4) Laporan akhir tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b memuat: a. hasil kegiatan pengawasan tahapan pencalonan; b. permasalahan atau kendala kegiatan pengawasan tahapan pencalonan; c. penilaian kegiatan pengawasan tahapan pencalonan; dan d. rekomendasi kegiatan pengawasan tahapan pencalonan.

(1) Dalam rangka mengoptimalkan pengawasan tahapan pencalonan Pemilihan, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Panwas Kabupaten/Kota dapat membentuk perjanjian kerja sama dengan lembaga terkait. (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan prinsip kemandirian, keterbukaan, keadilan, kepastian hukum, profesionalitas, akuntabilitas, efisiensi, dan efektivitas sesuai dengan ketentuan Peraturan Bawaslu mengenai pedoman kerjasama pengawasan pemilihan umum.

Pengawas Pemilihan dalam melaksanakan pengawasan pencalonan Pemilihan melibatkan partisipasi pihak terkait yang dilakukan dengan: a. koordinasi dengan instansi/lembaga terkait; b. kerjasama dengan kelompok masyarakat; dan/atau c. melakukan sosialisasi pengawasan pencalonan Pemilihan.

Pengawas Pemilihan melakukan penelusuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a dan huruf b terhadap masukan dan/atau informasi berdasarkan koordinasi dan masukan masyarakat.

(1) Penyebutan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dalam Peraturan Badan ini termasuk juga Komisi Independen Pemilihan Provinsi Aceh dan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota. (2) Penyebutan Bawaslu Provinsi dan Panwas Kabupaten/Kota dalam Peraturan Badan ini termasuk juga Panitia Pengawas Pemilihan Aceh dan Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten/Kota.

Pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku:

1. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pengawasan Tahapan Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2015 Nomor 776);
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2016 tentang

Pengawasan Tahapan Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2016 Nomor 1587), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 9 Oktober 2017

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ABHAN

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 11 Oktober 2017

DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA