Semua Peraturan (45,692)
PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 24TAHUN 2022
PEMBIAYAAN PROYEK MELALUI PENERBITAN
PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 26 TAHUN 202O
LANDAS KONTINEN
Peraturan Menteri Nomor 159 Tahun 2023 tentang PERUBAHAN RINCIAN DANA BAGI HASIL TAHUN ANGGARAN 2023
Peraturan Menteri Nomor 159 Tahun 2023 tentang PERUBAHAN RINCIAN DANA BAGI HASIL TAHUN ANGGARAN 2023
PERUBAHAN RINCIAN DANA BAGI HASIL TAHUN ANGGARAN 2023
Peraturan Menteri Nomor 158 Tahun 2023 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 171/PMK.05/2021 TENTANG PELAKSANAAN SISTEM SAKTI
Peraturan Menteri Nomor 158 Tahun 2023 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 171/PMK.05/2021 TENTANG PELAKSANAAN SISTEM SAKTI
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN
TATA CARA PEMBEBASAN DARI PENGENAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
TATA CARA PENETAPAN NILAI KEKAYAAN AWAL
PERENCANAAN KAS PEMERINTAH PUSAT
PENUNDAAN ATAU PENGANGSURAN UTANG
Peraturan Menteri Nomor 153 Tahun 2023 tentang PENGEMBALIAN PENERIMAAN NEGARA DI BIDANG KEPABEANAN DAN CUKAI
Peraturan Menteri Nomor 153 Tahun 2023 tentang PENGEMBALIAN PENERIMAAN NEGARA DI BIDANG KEPABEANAN DAN CUKAI
PENGEMBALIAN PENERIMAAN NEGARA
Peraturan Menteri Nomor 152 Tahun 2023 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 45/PMK.010/2022 TENTANG PENETAPAN TARIF BEA MASUK DALAM KERANGKA KERJA MENGENAI KERJA SAMA EKONOMI MENYELURUH ANTAR PEMERINTAH NEGARA-NEGARA ANGGOTA PERHIMPUNAN BANGSA-BANGSA ASIA TENGGARA DAN REPUBLIK KOREA (ASEAN-KOREA FREE TRADE AREA)
Peraturan Menteri Nomor 152 Tahun 2023 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 45/PMK.010/2022 TENTANG PENETAPAN TARIF BEA MASUK DALAM KERANGKA KERJA MENGENAI KERJA SAMA EKONOMI MENYELURUH ANTAR PEMERINTAH NEGARA-NEGARA ANGGOTA PERHIMPUNAN BANGSA-BANGSA ASIA TENGGARA DAN REPUBLIK KOREA (ASEAN-KOREA FREE TRADE AREA)
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN
PENGENAAN BEA MASUK TINDAKAN PENGAMANAN
Peraturan Menteri Nomor 150 Tahun 2023 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 51/PMK.06/2021 TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA YANG BERASAL DARI ASET EKS KEPABEANAN DAN CUKAI
Peraturan Menteri Nomor 150 Tahun 2023 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 51/PMK.06/2021 TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA YANG BERASAL DARI ASET EKS KEPABEANAN DAN CUKAI
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTER! KEUANGAN
PENETAPAN WARISAN GEOLOGI (GEOHERITAGE) KABUPATEN
Peraturan Menteri Nomor 15 Tahun 2023 tentang PEMBENTUKAN DAN EVALUASI PRODUK HUKUM
Peraturan Menteri Nomor 15 Tahun 2023 tentang PERIZINAN BERUSAHA PEMANFAATAN JENIS TUMBUHAN DAN SATWA LIAR
Peraturan Menteri Nomor 15 Tahun 2023 tentang PEDOMAN PEMBERIAN TUGAS BELAJAR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERDAGANGAN
Peraturan Menteri Nomor 15 Tahun 2023 tentang TATA CARA PENYUSUNAN DESAIN OLAHRAGA DAERAH
Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2023 tentang PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING
Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia
Peraturan Badan Nomor 15 Tahun 2023 tentang PENGAWASAN DANA KAMPANYE PEMILIHAN UMUM
Peraturan Badan Nomor 15 Tahun 2023 tentang PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN NOMOR 24 TAHUN 2017 TENTANG KRITERIA DAN TATA LAKSANA REGISTRASI OBAT
Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia
Peraturan Badan Nomor 15 Tahun 2023 tentang PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN NOMOR 24 TAHUN 2017 TENTANG KRITERIA DAN TATA LAKSANA REGISTRASI OBAT
Peraturan Menteri Nomor 15 Tahun 2023 tentang TATA CARA PENYUSUNAN DESAIN OLAHRAGA DAERAH
PENETAPAN DAERAH HUKUM KE"IAKSAAN TINGGI KALIMANTAN UTARA
PEMBERIAN TUNJANGAN HARi RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS KEPADA
PDTUNJUK TEKNIS DANA ALOKASI KHUSUS FISIK
PROVINSI BALI
DANA OPERASIONAL
DANA OPERASIONAL
PENGHAPUSAN PIUTANG DI BIDANG KEPABEANAN DAN CUKAI
PENGALOKASIAN DANA DESA SETIAP DESA, PENYALURAN, DAN
PENGELOLAAN DANA DESA
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTER! KEUANGAN NOMOR 50
TATA CARA PEMUNGUTAN, PEMOTONGAN, DAN PENYETORAN
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDIDIKAN DAN
BIAYA OPERASIONAL PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
KETENTUAN IMPOR BARANG PEKERJA MIGRAN INDONESIA