Langsung ke konten
Terbaru Peraturan Putusan MK Putusan MA Pencarian Tentang Disclaimer
UU Berlaku

PROVINSI BALI

BAB 1 — KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

  1. Provinsi Bali adalah bagian dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur.
  2. Kabupaten/Kota adalah kabupaten/kota yang ada di wilayah Provinsi Bali.

Pasal 2

Tanggal 14 Agustus 1958 merupakan tanggal pembentukan Provinsi Bali berdasarkan Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah- daerah tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur. BABII ...

SK No l81l59A

PRESIDEN

BAB 2 — CAKUPAN WILAYAH, IBU KOTA, DAN KARAKTERISTIK

Pasal 3

(1) Provinsi Bali terdiri atas 8 (delapan) kabupaten dan

1 (satu) kota, yaitu:

  • Kabupaten Jembrana;
  • Kabupaten Tabanan;
  • Kabupaten Badung;
  • Kabupaten Gianyar;
  • Kabupaten Klungkung;
  • Kabupaten Bangli;
  • Kabupaten Karangasem;
  • Kabupaten Buleleng; dan
  • Kota Denpasar. (21 Daerah KabupatenlKota terdiri atas kecamatan, kecamatan terdiri atas desa dan/atau kelurahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 4

Ibu kota Provinsi Bali berkedudukan di Kota Denpasar.

Pasal 5

(1) Provinsi Bali memiliki karakteristik, yaitu:

  • Tri Hita Karana merupakan filosofi masyarakat Bali mengenai tiga penyebab kebahagiaan, yaitu sikap hidup yang harmonis antara manusia dengan Tuhan, antarsesama manusia, dan antara manusia dengan lingkungan berdasarkan pengorbanan suci (gadnga); dan

  • Sad Kerthi . . .

SK No l8t 160 A

PRESIDEN REPUBL|K IHDONEgIA

  • Sad Kerthi merupakan nilai kearifan lokal masyarakat Bali sebagai upaya untuk penyucian jiwa (atma kerthi), pen5rucian laut beserta pantai (segara kerthi), pen5rucian sumber air (danu kerthfi, penyucian tumbuh-tumbuhan (wana kerthi), penyucian manusia (jana kerthi), dan penyucian alam semesta (jagat kertht). (21 Karakteristik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan karena alasan keagamaan.

Pasal 6

Dalam wilayah Provinsi Bali terdapat desa adat dan subak yang diatur dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

(1) Pembangunan Provinsi Bali diselenggarakan secara

terencana dengan memperhatikan karakteristik Provinsi Bali dengan pendekatan tematik, menyeluruh serta terintegrasi antara alam, manusia, dan kebudayaan dalam satu kesatuan wilayah, pola, dan tata kelola guna mewujudkan kehidupan masyarakat Bali yang sejahtera dan bahagia dengan memperhatikan pemuliaan adat istiadat, tradisi, seni dan budaya serta kearifan lokal.

(2) Perancanaan pembangunan Provinsi Bali

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Pembangunan Provinsi Bali sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) diselenggarakan dalam rangka mewujudkan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdaulat secara politik, berdikari secara ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan.

(4) Perencanaan. . .

SK No 181161 A

PRESIDEN

REPUBLIK INDONE8]A

(41 Perencanaan pembangunan Provinsi Bali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (21 untuk Kabupaten/Kota dikonsolidasikan dan dikoordinasikan oleh Gubernur.

Pasal 8

(1) Pemerintah Daerah Provinsi Bali memperoleh sumber

pendanaan sesuai dengan ketentuan peraturan perrrndang-undangan.

(2) Pemerintah Pusat dapat memberikan dukungan

pendanaan dalam rangka penguatan pemajuan kebudayaan, desa adat, dan suba"k melalui Pemerintah Daerah Provinsi Bali.

(3) Selain sumber pendanaan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1), dalam rangka pelindungan kebudayaan dan lingkungan alam Bali, Pemerintah Daerah Provinsi Bali dapat memperoleh sumber pendanaan yang berasal dari:

  • pungutan bagi wisatawan asing; dan
  • kontribusi dari sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai sumber pendanaan

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(5) Pemerintah Daerah Provinsi Bali melakukan

koordinasi dengan pemerintah Kabupaten/Kota dalam rangka menyamakan usulan penggunaan dana tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan yang melakukan kegiatan usaha di Provinsi Bali.

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengoordinasian

usulan penggunaan dana tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. BABIII ...

SK No 181162 A

PRESIDEN

BAB 3 — KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Ketentuan mengenai susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115), dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang- Undang ini.

Pasal 1 1

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Undang- Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar

SK No 181163 A

PRESIDEN

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam [embaran Negara RePublik Indonesia.

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 4 Mei 2023

,

ttd

PRATIKNO

Undang-Undang ini dinyatakan sah berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indo.nesia Tahun 1945.

Salinan sesuai dengan aslinYa

INDONESIA Perundang-undangan Hukqm,

Djaman

SK No 181516 A

PRESIDEN

Konsideran (Menimbang & Mengingat)
MENIMBANG

a. bahwa provinsi merupakan salah satu daerah di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dibentuk untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang efektif sesuai amanat undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

  • bahwa pembangunan Provinsi Bali diselenggarakan secara berkelanjutan dalam satu kesatuan wilayah untuk mencapai kesejahteraan masyarakat Provinsi Bali;
  • bahwa pemberian otonomi daerah harus memperhatikan potensi daerah dalam berbagai bidang kekayaan budaya, kearifan lokal, kondisi geografis dan demografis serta tantangan dan dinamika masyarakat yang dihadapi dalam tataran lokal, nasional, dan internasional untuk mempercepat tercapainya kesejahteraan masyarakat Provinsi Bali dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan nilai- nilai Pancasila;
  • bahwa undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum sehingga perlu diganti;
  • bahwa berdasarkan pertimlrangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu membentuk Undang-Undang tentang Provinsi Bali;
MENGINGAT

. . .

SK No 181552 A

PRESIDEN

REPUBLIK INDOHESIA

Mengingat Pasal L8, Pasal 18A, Pasal 18B ayat (21, Pasal 20,Pasal2l, dan Pasal 22D ayat (21 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Referensi Silang (1)
UU 64/1958 — PEMBENTUKAN DAERAH-DAERAH TINGKAT I BALI, NUSA TENGGARA