Pasal 8

(1) Pemerintah Daerah Provinsi Bali memperoleh sumber

pendanaan sesuai dengan ketentuan peraturan perrrndang-undangan.

(2) Pemerintah Pusat dapat memberikan dukungan

pendanaan dalam rangka penguatan pemajuan kebudayaan, desa adat, dan suba"k melalui Pemerintah Daerah Provinsi Bali.

(3) Selain sumber pendanaan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1), dalam rangka pelindungan kebudayaan dan lingkungan alam Bali, Pemerintah Daerah Provinsi Bali dapat memperoleh sumber pendanaan yang berasal dari:

• pungutan bagi wisatawan asing; dan
• kontribusi dari sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai sumber pendanaan

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(5) Pemerintah Daerah Provinsi Bali melakukan

koordinasi dengan pemerintah Kabupaten/Kota dalam rangka menyamakan usulan penggunaan dana tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan yang melakukan kegiatan usaha di Provinsi Bali.

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengoordinasian

usulan penggunaan dana tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. BABIII ...

SK No 181162 A

PRESIDEN