Peraturan Menteri Nomor 15 Tahun 2023 tentang PEDOMAN PEMBERIAN TUGAS BELAJAR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERDAGANGAN

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara INDONESIA yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai aparatur sipil negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.

2. Tugas Belajar adalah penugasan yang diberikan oleh pejabat yang berwenang atas nama pejabat pembina kepegawaian kepada PNS untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi baik di dalam maupun di luar negeri bukan atas biaya sendiri dan meninggalkan tugas sehari-hari.

3. Tugas Belajar Biaya Mandiri adalah penugasan yang diberikan oleh pejabat yang berwenang atas nama pejabat pembina kepegawaian kepada PNS untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi di dalam negeri atas biaya sendiri dan tetap menjalankan tugasnya sebagai PNS.

4. Pegawai Tugas Belajar adalah PNS Kementerian Perdagangan yang diberikan Tugas Belajar.

5. Pendidikan Akademik adalah pendidikan tinggi program sarjana dan/atau pascasarjana yang diarahkan pada penguasaan dan pengembangan cabang ilmu pengetahuan dan teknologi.

6. Ikatan Dinas adalah masa wajib kerja pada Kementerian Perdagangan bagi PNS setelah menyelesaikan Tugas Belajar.

7. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan.

8. Pimpinan Unit Kerja adalah pejabat tinggi pratama di lingkungan Kementerian Perdagangan.

Peraturan Menteri ini mengatur mengenai: a. perencanaan kebutuhan Tugas Belajar; b. Tugas Belajar; c. Tugas Belajar Biaya Mandiri; e. penghentian pemberian Tugas Belajar; f. pemantauan dan evaluasi; dan g. sanksi.

(1) Perencanaan kebutuhan Tugas Belajar disusun dalam rangka pemenuhan dan pengembangan kompetensi pegawai. (2) Perencanaan kebutuhan Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. pengusulan rencana kebutuhan Tugas Belajar; dan b. penetapan kebutuhan Tugas Belajar.

(1) Pimpinan Unit Kerja menyusun rencana kebutuhan Tugas Belajar sesuai dengan kebutuhan pada unit kerja. (2) Rencana kebutuhan Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun. (3) Rencana kebutuhan Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berisi informasi mengenai: a. jenis kompetensi yang dibutuhkan; b. jenjang pendidikan dan program studi yang direncanakan sesuai dengan kebutuhan organisasi; c. kualifikasi akademik calon Pegawai Tugas Belajar; dan d. jangka waktu pelaksanaan Tugas Belajar. (4) Rencana kebutuhan Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diusulkan kepada unit kerja yang melaksanakan fungsi kepegawaian dengan tembusan sekretaris unit kerja pimpinan tinggi madya sesuai dengan kewenangan.

(1) Unit kerja yang melaksanakan fungsi kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) melakukan analisis usulan rencana kebutuhan Tugas Belajar dari unit kerja. (2) Analisis usulan rencana kebutuhan Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan organisasi.

(3) Hasil analisis usulan rencana kebutuhan Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diusulkan menjadi kebutuhan Tugas Belajar. (4) Kebutuhan Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Perdagangan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.

Pimpinan Unit Kerja mengusulkan kembali rencana kebutuhan Tugas Belajar paling lama 6 (enam) bulan sebelum penetapan kebutuhan Tugas Belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) berakhir.

Jenjang pendidikan yang diberikan kepada Pegawai Tugas Belajar yaitu Pendidikan Akademik atau pendidikan dan pelatihan gelar yang meliputi: a. program pendidikan sarjana; b. program pendidikan magister; dan c. program pendidikan doktor.

(1) Tugas Belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 diberikan terhadap program studi yang diselenggarakan di: a. perguruan tinggi negeri di dalam negeri; b. perguruan tinggi swasta di dalam negeri; dan c. perguruan tinggi di luar negeri. (2) Program studi untuk Pegawai Tugas Belajar harus diselenggarakan di perguruan tinggi negeri dan perguruan tinggi swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b yang terakreditasi paling rendah B atau baik sekali dari lembaga yang berwenang. (3) Program studi untuk Pegawai Tugas Belajar pada perguruan tinggi swasta di dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diselenggarakan dalam hal perguruan tinggi negeri tidak memiliki program studi yang dipilih. (4) Tugas Belajar dapat diberikan pada pendidikan yang setara jika telah memenuhi kriteria sebagai jurusan yang langka dan dibutuhkan organisasi.

Penyelenggaraan Tugas Belajar pada perguruan tinggi di luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c hanya dapat dilakukan apabila: a. terdapat hubungan bilateral antara pemerintah INDONESIA dan pemerintah negara yang bersangkutan; dan

b. diakui oleh negara yang bersangkutan dan pemerintah INDONESIA.

(1) Pembiayaan Tugas Belajar bersumber dari: a. anggaran pendapatan dan belanja negara Kementerian Perdagangan; b. pemerintah negara asing, badan internasional, badan swasta nasional, badan swasta internasional, lembaga pendidikan nasional, atau lembaga pendidikan internasional; dan c. sistem pembiayaan bersama (cost sharing). (2) Pembiayaan Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk Tugas Belajar di dalam negeri meliputi: a. biaya pendaftaran (registration fee); b. biaya orientasi atau matrikulasi; c. biaya pendidikan (tuition fee); d. biaya bantuan buku (book allowance); e. biaya bantuan penelitian atau penyusunan skripsi, tesis, atau disertasi; f. biaya hidup (living allowance); dan g. biaya wisuda. (3) Pembiayaan Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk Tugas Belajar di luar negeri meliputi: a. biaya perjalanan pergi saat mulai Tugas Belajar dan pulang setelah selesai Tugas Belajar dari tempat Tugas Belajar; b. biaya pendaftaran (registration fee); c. biaya cek kesehatan; d. biaya pembuatan visa; e. biaya penempatan awal (settlement allowance); f. biaya orientasi atau matrikulasi; g. biaya pendidikan (tuition fee); h. biaya bantuan buku (book allowance); i. biaya bantuan penelitian atau penyusunan skripsi, tesis, atau disertasi; j. biaya asuransi kesehatan; k. biaya hidup (living allowance); dan l. biaya wisuda. (4) Pembiayaan Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c ditanggung oleh pemberi Tugas Belajar.

(1) Jangka waktu Tugas Belajar diberikan sesuai dengan jenjang pendidikan yang diikuti, yaitu:

a. program pendidikan sarjana, paling lama 8 (delapan) semester atau sesuai dengan kurikulum; b. program pendidikan magister, paling lama 4 (empat) semester atau sesuai dengan kurikulum; dan c. program pendidikan doktor, paling lama 8 (delapan) semester atau sesuai dengan kurikulum. (2) Dalam hal perguruan tinggi memberlakukan matrikulasi atau persiapan bahasa asing, jangka waktu Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambahkan jangka waktu matrikulasi atau persiapan bahasa asing dengan menyesuaikan ketentuan perguruan tinggi. (3) Jangka waktu Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang paling banyak 2 (dua) kali dengan masing-masing periode perpanjangan 6 (enam) bulan atau sesuai dengan rekomendasi dari institusi pendidikan tempat Pegawai Tugas Belajar. (4) Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan berdasarkan kriteria: a. perubahan kondisi sistem studi atau perkuliahan; b. keterlambatan penerimaan biaya Tugas Belajar; dan/atau c. penyelesaian tugas akhir membutuhkan tambahan waktu karena terdapat situasi dan kondisi di luar kemampuan PNS yang sedang menjalani Tugas Belajar. (5) Segala biaya yang timbul akibat perpanjangan Tugas Belajar ditanggung secara mandiri oleh Pegawai Tugas Belajar kecuali biaya wisuda. (6) Perpanjangan Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diajukan oleh Pegawai Tugas Belajar kepada unit kerja yang melaksanakan fungsi kepegawaian paling lama 2 (dua) bulan sebelum berakhirnya masa Tugas Belajar dengan melampirkan surat rekomendasi dari institusi pendidikan, untuk ditetapkan oleh Pimpinan Unit Kerja yang melaksanakan fungsi kepegawaian. (7) Dalam hal pelaksanaan perpanjangan Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (6) belum diselesaikan, dapat diberikan perpanjangan kembali dengan status Tugas Belajar Biaya Mandiri.

(1) Pimpinan Unit Kerja mengusulkan pemberian Tugas Belajar bagi calon Pegawai Tugas Belajar dengan persyaratan: a. berstatus PNS dengan masa kerja paling singkat 2 (dua) tahun terhitung dari calon PNS; b. mengambil program pendidikan satu tingkat lebih tinggi dari pendidikan terakhir yang dimiliki dan sudah terdaftar secara kepegawaian di Badan Kepegawaian Negara; c. diprioritaskan untuk pegawai yang selama 3 (tiga) bulan atau lebih berasal dari kelompok talenta kotak

9 (sembilan), kotak 8 (delapan), dan kotak 7 (tujuh) dalam jangka waktu 6 (enam) bulan terakhir bagi Pegawai Tugas Belajar yang dibiayai dengan anggaran pendapatan dan belanja negara Kementerian Perdagangan; d. diutamakan memiliki nilai:

1. TOEFL lebih dari atau sama dengan 500 (lima ratus) atau IELTS lebih dari atau sama dengan 5,5 (lima koma lima) untuk calon Pegawai Tugas Belajar dalam negeri;
2. TOEFL lebih dari atau sama dengan 550 (lima ratus lima puluh) atau IELTS lebih dari atau sama dengan 6,0 (enam koma nol) untuk calon Pegawai Tugas Belajar luar negeri; atau
3. sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh masing-masing instansi, lembaga donor, atau negara donor; e. diutamakan memiliki indeks prestasi kumulatif paling rendah 2,75 (dua koma tujuh lima) atau sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh masing-masing instansi, lembaga donor, atau negara donor; f. penilaian kinerja dalam 2 (dua) tahun terakhir paling rendah berpredikat baik; g. mendapat rekomendasi dan izin dari Pimpinan Unit Kerja; h. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan keterangan sehat dari dokter pemerintah; i. memenuhi persyaratan umum dan lulus seleksi atau tes program sarjana, program magister, atau program doktor yang ditentukan oleh pemerintah negara asing, badan internasional, badan swasta nasional, badan swasta internasional, lembaga pendidikan nasional, atau lembaga pendidikan internasional tempat Tugas Belajar; j. jaminan pembiayaan Tugas Belajar apabila pembiayaan berasal dari pemerintah negara asing, badan internasional, badan swasta nasional, badan swasta internasional, lembaga pendidikan nasional, atau lembaga pendidikan internasional; k. tidak sedang:
4. menjalani cuti di luar tanggungan negara;
5. dalam proses atau menjalani hukuman karena melakukan tindak pidana kejahatan;
6. mengajukan keberatan ke Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara atau upaya hukum ke pengadilan terkait dengan penjatuhan hukuman disiplin;
7. dalam proses atau menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau tingkat berat;
8. melaksanakan pelatihan penjenjangan; dan
9. menjalani Tugas Belajar atas biaya: a) Tugas Belajar Biaya Mandiri; b) Kementerian Perdagangan; c) lembaga donor; atau d) negara donor,

yang dinyatakan dalam surat keterangan; l. tidak pernah:

1. dijatuhi hukuman disiplin paling rendah tingkat sedang dalam 1 (satu) tahun terakhir;
2. gagal dalam Tugas Belajar sebelumnya yang disebabkan kelalaiannya; dan
3. dibatalkan atau dihentikan Tugas Belajarnya karena kesalahannya; dan m. memenuhi batas usia paling tinggi bagi Pegawai Tugas Belajar. (2) Syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan kelengkapan dokumen berupa: a. fotokopi keputusan pengangkatan calon PNS dan PNS; b. fotokopi ijazah terakhir; c. surat rekomendasi tindak lanjut kotak manajemen talenta dari pejabat pembina kepegawaian; d. sertifikat TOEFL/IELTS yang masih berlaku; e. fotokopi transkrip nilai pendidikan terakhir; f. fotokopi dokumen penilaian kinerja PNS 2 (dua) tahun terakhir; g. surat izin dan rekomendasi Pimpinan Unit Kerja; h. surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari dokter pemerintah; i. surat pernyataan lulus seleksi/tes program pendidikan; j. surat jaminan pembiayaan Tugas Belajar apabila pembiayaan berasal dari pemerintah negara asing, badan internasional, badan swasta nasional, badan swasta internasional, lembaga pendidikan nasional, atau lembaga pendidikan internasional; k. surat keterangan:
4. tidak sedang menjalani cuti di luar tanggungan negara;
5. tidak sedang menjalani hukuman karena melakukan tindak pidana kejahatan;
6. tidak sedang mengajukan keberatan ke Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara atau upaya hukum ke pengadilan terkait dengan penjatuhan hukuman disiplin;
7. tidak sedang dijatuhi hukuman disiplin;
8. tidak sedang melaksanakan pelatihan penjenjangan; dan
9. tidak sedang menjalani Tugas Belajar; l. surat keterangan:
10. tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin paling rendah tingkat sedang dalam 1 (satu) tahun terakhir;
11. tidak pernah gagal dalam Tugas Belajar sebelumnya yang disebabkan kelalaiannya; dan
12. tidak pernah dibatalkan atau dihentikan Tugas Belajarnya karena kesalahannya; dan m. memenuhi batas usia paling tinggi bagi Pegawai Tugas Belajar.

(3) Calon Pegawai Tugas Belajar yang diusulkan untuk mengikuti seleksi program beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat persetujuan dari pejabat pimpinan tinggi pratama di lingkungan Sekretariat Jenderal Kementerian Perdagangan atau sekretaris unit kerja pimpinan tinggi madya kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Perdagangan melalui Pimpinan Unit Kerja yang melaksanakan fungsi kepegawaian. (4) Sekretaris Jenderal Kementerian Perdagangan atas nama Menteri menerbitkan keputusan pemberian Tugas Belajar bagi PNS yang memenuhi persyaratan dan kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2). (5) Keputusan pemberian Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diserahkan kepada Pegawai Tugas Belajar dan pejabat terkait. (6) Bagi calon peserta Tugas Belajar luar negeri harus mendapat persetujuan dari Kementerian Sekretariat Negara. (7) Ketentuan mengenai: a. format:

1. rekomendasi dan izin dari Pimpinan Unit Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g;
2. surat keterangan tidak sedang menjalani cuti di luar tanggungan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l angka 1;
3. surat keterangan tidak sedang menjalani hukuman karena melakukan tindak pidana kejahatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l angka 2;
4. surat keterangan tidak sedang mengajukan keberatan ke Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara atau upaya hukum ke pengadilan terkait dengan penjatuhan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l angka 3;
5. surat keterangan tidak sedang dalam proses atau menjalani penjatuhan hukuman disiplin tingkat sedang atau tingkat berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l angka 4;
6. surat keterangan tidak sedang melaksanakan pelatihan penjenjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l angka 5;
7. surat keterangan tidak sedang menjalani Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l angka 6; dan
8. surat keterangan tidak sedang menjalani Tugas Belajar atas biaya: a) Tugas Belajar Biaya Mandiri; b) Kementerian Perdagangan; c) lembaga donor; atau d) negara donor; dan b. rumus penentuan batas usia paling tinggi Pegawai Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n,

tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(1) Unit kerja yang melaksanakan fungsi kepegawaian melakukan seleksi pra Tugas Belajar. (2) Sekretaris unit kerja pimpinan tinggi madya melakukan seleksi administrasi terhadap calon peserta sebelum diajukan ke unit kerja yang melaksanakan fungsi kepegawaian. (3) Calon peserta Tugas Belajar dengan biaya dari pemerintah negara asing, badan internasional, badan swasta nasional, badan swasta internasional, lembaga pendidikan nasional, atau lembaga pendidikan internasional, selain harus mengikuti tahap seleksi yang berlaku di Kementerian Perdagangan juga harus mengikuti tahap seleksi yang ditetapkan oleh lembaga donor atau negara donor. (4) Calon peserta Tugas Belajar dengan biaya Kementerian Perdagangan harus mengikuti 2 (dua) tahapan seleksi, yaitu: a. seleksi administrasi; dan b. tes kemampuan bahasa asing atau dibuktikan dengan sertifikat bahasa asing. (5) Hasil seleksi merupakan dasar untuk penetapan keputusan Tugas Belajar oleh pejabat yang berwenang.

Pegawai yang menjalani Tugas Belajar lebih dari 6 (enam) bulan tidak melaksanakan tugas sehari-hari diberhentikan dari jabatan.

Pegawai yang menjalani Tugas Belajar berkedudukan di unit kerja yang melaksanakan fungsi kepegawaian sampai dengan masa Tugas Belajar berakhir.

Pegawai dengan status Tugas Belajar berhak: a. mendapat gaji dan tunjangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; b. masa kerja dihitung secara penuh; c. mendapat kenaikan pangkat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; d. mendapat kenaikan gaji berkala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; e. mendapat penilaian kinerja; dan f. penyesuaian ijazah ke dalam pangkat yang lebih tinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

(1) Pegawai dengan status Tugas Belajar dalam negeri atau luar negeri yang dibiayai dengan anggaran pendapatan dan belanja negara Kementerian Perdagangan selain diberikan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 juga mendapat bantuan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) dan ayat (3). (2) Pegawai dengan status Tugas Belajar dalam negeri atau luar negeri yang dibiayai oleh pemerintah negara asing, badan internasional, badan swasta nasional, badan swasta internasional, atau lembaga pendidikan nasional, lembaga pendidikan internasional diberikan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dan pembiayaan lainnya menjadi tanggung jawab pihak lembaga donor atau negara donor. (3) Pegawai dengan status Tugas Belajar dalam negeri atau luar negeri yang dibiayai dengan sistem pembiayaan bersama (cost sharing) diberikan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dan pembiayaan lain sesuai dengan kesepakatan antara pihak lembaga donor atau negara donor dan Kementerian Perdagangan.

(1) Pegawai Tugas Belajar dalam negeri dan luar negeri berkewajiban: a. menyerahkan tugas dan tanggung jawabnya kepada atasan langsung atau pejabat lain yang ditunjuk sebelum pelaksanaan Tugas Belajar dimulai; b. menandatangani perjanjian Tugas Belajar sebelum menjalankan Tugas Belajar; c. melaporkan keberadaannya kepada Perwakilan Republik INDONESIA di negara tempat Tugas Belajar bagi PNS yang Tugas Belajar di luar negeri; d. melaporkan alamat tempat tinggal dan institusi pendidikan tempat Tugas Belajar dilaksanakan kepada unit kerja yang melaksanakan fungsi kepegawaian; e. melaporkan perkembangan pelaksanaan Tugas Belajar setiap semester kepada unit kerja yang melaksanakan fungsi kepegawaian; f. mengikuti seluruh proses perkuliahan dan mendapat gelar sesuai dengan program yang diambil; dan g. menaati ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Ketentuan mengenai format perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(1) Tugas Belajar diberikan kepada pegawai apabila sudah memenuhi persyaratan Tugas Belajar sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 12 dan lulus seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13. (2) Prosedur pemberian Tugas Belajar kepada PNS di lingkungan Kementerian Perdagangan meliputi: a. sekretaris unit kerja pimpinan tinggi madya dan/atau pimpinan tinggi pratama di lingkungan Sekretariat Jenderal Kementerian Perdagangan mengusulkan pegawai untuk mengikuti seleksi Tugas Belajar dengan melampirkan:

1. keputusan penetapan pangkat/jabatan terakhir PNS;
2. penilaian kinerja 2 (dua) tahun terakhir dengan paling rendah bernilai baik; dan
3. surat izin dan rekomendasi untuk mengikuti Tugas Belajar dari Pimpinan Unit Kerja; b. unit kerja yang melaksanakan fungsi kepegawaian melakukan seleksi calon Pegawai Tugas Belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13; c. nama calon Pegawai Tugas Belajar lulus seleksi disampaikan oleh unit kerja yang melaksanakan fungsi kepegawaian ke pihak lembaga atau negara donor untuk dilakukan seleksi oleh pihak lembaga atau negara donor, bagi pegawai yang dibiayai oleh pemerintah negara asing, badan internasional, badan swasta nasional, badan swasta internasional, lembaga pendidikan nasional, atau lembaga pendidikan internasional; d. nama calon Pegawai Tugas Belajar lulus seleksi oleh unit kerja yang melaksanakan fungsi kepegawaian disampaikan kepada institusi pendidikan untuk dilakukan seleksi yang dipersyaratkan oleh institusi pendidikan yang dituju, bagi Pegawai Tugas Belajar yang dibiayai oleh Kementerian Perdagangan; dan e. Pegawai Tugas Belajar yang dinyatakan lulus seleksi oleh pemerintah negara asing, badan internasional, badan swasta nasional, badan swasta internasional, lembaga pendidikan nasional, atau lembaga pendidikan internasional atau Kementerian Perdagangan oleh unit kerja yang melaksanakan fungsi kepegawaian diterbitkan Keputusan Menteri mengenai pemberian Tugas Belajar yang ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Perdagangan atas nama Menteri.

(1) Pembatalan Tugas Belajar dapat dilakukan dengan ketentuan: a. terdapat bukti bahwa Pegawai Tugas Belajar memberikan keterangan palsu terkait persyaratan Tugas Belajar; b. Pegawai Tugas Belajar yang diberikan Tugas Belajar dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau tingkat berat; c. tidak berangkat ke tempat pelaksanaan Tugas Belajar sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan;

d. Pegawai Tugas Belajar yang diberikan Tugas Belajar mengajukan permohonan pengunduran diri; atau e. kepentingan dinas atau kepentingan organisasi yang mengharuskan Pegawai Tugas Belajar tetap melaksanakan tugas baik di lingkungan Kementerian Perdagangan maupun di Instansi lain. (2) Prosedur pembatalan Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi: a. Pimpinan Unit Kerja yang melaksanakan fungsi kepegawaian mengusulkan pembatalan keputusan Tugas Belajar kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Perdagangan dengan melampirkan bukti atau kelengkapan data pendukung sesuai dengan alasan pembatalannya; b. pembatalan pemberian Tugas Belajar ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Perdagangan atas nama Menteri; c. keputusan penetapan pembatalan pemberian Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada huruf b diserahkan kepada Pegawai Tugas Belajar dan salinannya disampaikan kepada Pimpinan Unit Kerja, Pimpinan Unit Kerja yang melaksanakan fungsi kepegawaian, dan pejabat lain yang terkait; dan d. pembatalan pemberian Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada huruf b ditindaklanjuti dengan pemberian sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Pegawai Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d tidak boleh mendaftar program beasiswa baik dalam negeri maupun luar negeri selama 2 (dua) tahun setelah dikeluarkan keputusan pembatalan Tugas Belajar pegawai yang bersangkutan.

(1) Pegawai Tugas Belajar harus menyampaikan laporan secara tertulis setelah menyelesaikan Tugas Belajar kepada Pimpinan Unit Kerja yang melaksanakan fungsi kepegawaian. (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lama 15 (lima belas) hari kerja setelah pegawai yang bersangkutan menyelesaikan Tugas Belajar dengan melampirkan: a. penilaian kinerja pegawai 1 (satu) tahun terakhir; dan b. surat keterangan lulus/ijazah dan transkrip nilai akademik. (3) Unit kerja yang melaksanakan fungsi kepegawaian melakukan pengaktifan kembali Pegawai Tugas Belajar berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan menempatkan ke unit kerja dengan jabatan sesuai hasil assessment yang dilakukan setelah Tugas Belajar.

(4) Pengaktifan kembali Pegawai Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh unit kerja yang melaksanakan fungsi kepegawaian dari Pegawai Tugas Belajar apabila: a. Pegawai Tugas Belajar belum menyelesaikan Tugas Belajar setelah diberikan perpanjangan masa Tugas Belajar sebanyak 2 (dua) periode dengan masing- masing periode selama 6 (enam) bulan atau sesuai dengan rekomendasi dari institusi pendidikan tempat Pegawai Tugas Belajar; dan b. ditetapkan pembatalan Tugas Belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20. (5) Pegawai Tugas Belajar yang telah aktif bekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib bekerja kembali pada Kementerian Perdagangan. (6) Kewajiban untuk bekerja kembali pada Kementerian Perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan dengan ketentuan pegawai wajib bekerja dengan Ikatan Dinas 2 (dua) kali masa pelaksanaan Tugas Belajar setelah menyelesaikan Tugas Belajar.

(1) PNS dapat melaksanakan Tugas Belajar berkelanjutan secara berturut-turut untuk paling banyak 1 (satu) kali jenjang pendidikan di atasnya, setelah memenuhi persyaratan: a. mendapat persetujuan pejabat pembina kepegawaian; b. prestasi pendidikan berpredikat paling rendah cumlaude atau setara; c. tidak pernah menjalani perpanjangan jangka waktu Tugas Belajar; dan d. mempertimbangkan sisa masa kerja setelah menyelesaikan Tugas Belajar. (2) Persetujuan pejabat pembina kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, didasarkan pada rencana kebutuhan Tugas Belajar Kementerian Perdagangan.

(1) PNS dapat melanjutkan pendidikan melalui Tugas Belajar Biaya Mandiri. (2) Tugas Belajar Biaya Mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilaksanakan di dalam negeri untuk Pendidikan Akademik.

(1) Tugas Belajar Biaya Mandiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 harus memenuhi ketentuan: a. melanjutkan pendidikan formal;

b. biaya pendidikan ditanggung oleh Pegawai Tugas Belajar; c. tidak meninggalkan tugas kedinasan dan/atau tugas pekerjaan sehari-hari; d. penilaian kinerja 2 (dua) tahun terakhir paling rendah bernilai baik; e. mendapat rekomendasi dan izin dari Pimpinan Unit Kerja mengenai bidang studi yang akan ditempuh dan menunjang pelaksanaan tugasnya; f. waktu perkuliahan yang dipilih bukan kelas jauh dan/atau kelas Sabtu-Minggu; g. bidang atau program studi yang diikuti telah terakreditasi paling rendah B atau baik sekali yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang; h. tidak dalam proses atau menjalani penjatuhan hukuman disiplin tingkat sedang atau tingkat berat; i. tidak menjalani cuti di luar tanggungan negara; dan j. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan keterangan sehat dari dokter pemerintah. (2) Syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan kelengkapan dokumen berupa: a. fotokopi keputusan pengangkatan calon PNS dan PNS; b. fotokopi ijazah dan transkrip nilai pendidikan terakhir; c. fotokopi dokumen penilaian kinerja PNS 2 (dua) tahun terakhir paling rendah bernilai baik; d. fotokopi surat keputusan pangkat terakhir; e. fotokopi surat keputusan jabatan terakhir bagi yang menduduki jabatan; f. surat izin dan rekomendasi Pimpinan Unit Kerja; g. surat keterangan tidak sedang dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang dan berat; h. surat keterangan penerimaan atau sedang menjalani studi dari institusi pendidikan; i. surat keterangan akreditasi program studi dan institusi pendidikan; dan j. surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari dokter pemerintah.

(1) Permohonan Tugas Belajar Biaya Mandiri diajukan oleh pejabat pimpinan tinggi pratama di lingkungan Sekretariat Jenderal Kementerian Perdagangan atau sekretaris unit kerja pimpinan tinggi madya kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Perdagangan melalui Pimpinan Unit Kerja yang melaksanakan fungsi kepegawaian. (2) Sekretaris Jenderal Kementerian Perdagangan atas nama Menteri menerbitkan keputusan pemberian Tugas Belajar bagi PNS yang memenuhi persyaratan dan kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24. (3) Keputusan pemberian Tugas Belajar Biaya Mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diserahkan kepada Pegawai Tugas Belajar dan salinannya disampaikan kepada Pimpinan Unit Kerja dan pejabat terkait.

(1) Pegawai dengan status Tugas Belajar Biaya Mandiri berhak: a. mendapat gaji dan tunjangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; b. masa kerja dihitung secara penuh; c. mendapat kenaikan gaji berkala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan d. mendapat penilaian kinerja. (2) Pegawai status Tugas Belajar Biaya Mandiri wajib: a. menaati ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan kedinasan; b. melakukan tugas kedinasan sehari-hari sebagai PNS; c. melaporkan perkembangan pelaksanaan Tugas Belajar Biaya Mandiri setiap tahun kepada Pimpinan Unit Kerja pegawai yang bersangkutan dengan tembusan disampaikan kepada unit kerja yang melaksanakan fungsi kepegawaian; dan d. membuat penilaian kinerja.

(1) Pegawai yang telah menyelesaikan Tugas Belajar Biaya Mandiri wajib menyampaikan laporan secara tertulis kepada Pimpinan Unit Kerja dengan tembusan disampaikan kepada Pimpinan Unit Kerja yang melaksanakan fungsi kepegawaian. (2) Pimpinan Unit Kerja selain unit kerja pimpinan tinggi pratama di lingkungan Sekretariat Jenderal Kementerian Perdagangan membuat laporan pegawai yang telah selesai Tugas Belajar kepada sekretaris unit kerja pimpinan tinggi madya untuk disampaikan kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Perdagangan melalui Pimpinan Unit Kerja yang melaksanakan fungsi kepegawaian. (3) Laporan pegawai yang telah selesai Tugas Belajar Biaya Mandiri di lingkungan Sekretariat Jenderal Kementerian Perdagangan langsung disampaikan Pimpinan Unit Kerja pimpinan tinggi pratama kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Perdagangan melalui Pimpinan Unit Kerja yang melaksanakan fungsi kepegawaian.

PNS yang mendapatkan Tugas Belajar Biaya Mandiri tidak berhak untuk menuntut penyesuaian ijazah ke dalam pangkat lebih tinggi kecuali terdapat formasi.

(1) Pemantauan dan evaluasi dilaksanakan oleh Unit Kerja yang melaksanakan fungsi kepegawaian. (2) Pemantauan dan evaluasi Pegawai Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengetahui:

a. proses perkembangan atau kemajuan pelaksanaan Tugas Belajar; b. keadaan lingkungan tempat tinggal dan institusi pendidikan; c. kendala yang dihadapi oleh Pegawai Tugas Belajar selama pelaksanaan Tugas Belajar; dan d. perilaku Pegawai Tugas Belajar selama pelaksanaan Tugas Belajar. (3) Hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Tugas Belajar dilaporkan kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Perdagangan melalui Pimpinan Unit Kerja yang melaksanakan fungsi kepegawaian. (4) Pemantauan dan evaluasi dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

(1) Pemantauan dan evaluasi Pegawai Tugas Belajar Biaya Mandiri dilakukan untuk mengetahui proses perkembangan atau kemajuan pelaksanaan disiplin belajar Pegawai Tugas Belajar Biaya Mandiri. (2) Pemantauan dan evaluasi dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun. (3) Setiap Pimpinan Unit Kerja harus melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Tugas Belajar Biaya Mandiri dan dilaporkan kepada Pimpinan Unit Kerja yang melaksanakan fungsi kepegawaian.

(1) Unit kerja yang melaksanakan fungsi kepegawaian dapat mengusulkan penghentian pemberian Tugas Belajar bagi PNS di lingkungan unit kerjanya kepada pejabat pembina kepegawaian, dengan disertai alasan penghentian dan data dukung yang diperlukan. (2) Alasan penghentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa: a. PNS tidak dapat melaksanakan Tugas Belajar karena keadaan kahar; b. PNS dinyatakan tidak sehat jasmani dan/atau rohani oleh tim penguji kesehatan dan tidak mampu menyelesaikan Tugas Belajar sesuai dengan batas waktu yang ditentukan; c. PNS tidak melaporkan perkembangan pelaksanaan Tugas Belajar setelah diberi peringatan sebanyak 3 (tiga) kali oleh unit kerja yang melaksanakan fungsi kepegawaian dan telah diberi peringatan tertulis oleh instansinya; d. PNS terbukti melakukan tindakan melawan hukum; dan/atau e. PNS melanggar perjanjian Tugas Belajar.

(1) Pegawai Tugas Belajar yang tidak dapat menyelesaikan Tugas Belajar sesuai jangka waktu, wajib mengembalikan/menyetor ke kas negara sejumlah biaya yang telah dikeluarkan selama masa Tugas Belajar ditambah 100% (seratus persen) melalui proses tuntutan ganti rugi kerugian negara. (2) Pegawai Tugas Belajar yang tidak dapat menyelesaikan Tugas Belajar karena keadaan kahar dan/atau kesehatan yang disertai bukti, pengembalian tuntutan ganti rugi kerugian negara akan dibahas dalam perjanjian dengan pimpinan unit yang melaksanakan fungsi kepegawaian dan fungsi keuangan.

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 17 Mei 2023

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ZULKIFLI HASAN

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 29 Mei 2023

DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ASEP N. MULYANA