Semua Peraturan (45,692)
Peraturan Menteri Nomor 8 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hibah Barang Milik Negara di Lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral yang dari Sejak Awal Pengadaannya Direncanakan untuk Dihibahkan
Peraturan Menteri Nomor 8 Tahun 2024 tentang PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 36 TAHUN 2023 TENTANG KEBIJAKAN DAN PENGATURAN IMPOR
Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2024 tentang PEMBENTUKAN DESA PERSIAPAN KEMBANG JANGGUT ULU DI KECAMATAN KEMBANG JANGGUT
Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2024 tentang Kepemudaan
Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencegahan dan Penanganan Anak Putus Sekolah, Anak Rentan Putus Sekolah dan Anak Tidak Sekolah Serta Pemberantasan Buta Aksara
Peraturan Badan Nomor 8 Tahun 2024 tentang Standar dan Tata Cara Pelaksanaan Audit Keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
Peraturan Badan Nomor 8 Tahun 2024 tentang Standar Nasional Perpustakaan Pendidikan Anak Usia Dini
Peraturan Menteri Nomor 8 Tahun 2024 tentang TATA CARA PENYESUAIAN TUNJANGAN KINERJA
Peraturan Menteri Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pedoman Perhitungan Kebutuhan Jabatan Fungsional Perencana
Peraturan Menteri Nomor 8 Tahun 2024 tentang Standar Isi pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah
Peraturan Menteri Nomor 8 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rencana Strategis Kementerian Agama Tahun 2020-2024
Peraturan Menteri Nomor 8 Tahun 2024 tentang Tata Kelola Pengawasan Intern di Kementerian Ketenagakerjaan
Undang-Undang Darurat Nomor 8 Tahun 2024 tentang KABUPATEN ACEH TENGAH DI ACEH
Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencegahan dan Penanganan Anak Putus Sekolah, Anak Rentan Putus Sekolah dan Anak Tidak Sekolah Serta Pemberantasan Buta Aksara
Peraturan Badan Nomor 8 Tahun 2024 tentang Standar Nasional Perpustakaan Pendidikan Anak Usia Dini
Peraturan Menteri Nomor 8 Tahun 2024 tentang Tata Kelola Pengawasan Intern di Kementerian Ketenagakerjaan
BARANG YANG DIBATASI UNTUK DIIMPOR BERDASARKAN PERATURAN
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS PENYERAHAN KENDARAAN BERMOTOR
PILOTING TATA CARA PEMBAYARAN TAGIHAN PENGADAAN BARANG/JASA
Tata Cara
BARANG YANG DIBATASI UNTUK DIIMPOR BERDASARKAN PERATURAN
HARI-HARI LIBUR
PENETAPAN PENSIUN POKOK PENSIUNAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 65 TAHUN 2005
KABUPATEN ACEH TENGAH DI ACEH
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 8 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
PERLAKUAN PERPAJAKAN DALAM KERJA SAMA OPERAS!
PENDANAAN PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR MELALUI PENGELOLAAN PEROLEHAN PENINGKATAN NILAI KAWASAN
KABUPATEN TABANAN DI PROVINSI BALI
KETENTUAN PELAKSANAAN BEA METERAI
TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN
KABUPATEN KLUNGKUNG DI PROVINSI BALI
Peraturan Menteri Nomor 77 Tahun 2024 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Industri Petrokimia
Peraturan Menteri Nomor 77 Tahun 2024 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Industri Petrokimia
TATA CARA PENJUALAN BARANG MILIK NEGARA BERUPA
PERCEPATAN PEMBANGUNAN DAN PENGELOLAAN FASILITAS PERSEMAIAN
KABUPATEN KARANGASEM DI PROVINSI BALI
TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM BIDANG PENGAMANAN ALAT
PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN
KABUPATEN JEMBRANA DI PROVINSI BALI
BATAS MAKSIMAL KUMULATIF DEFISIT ANGGARAN PENDAPATAN DAN
PERCEPATAN PEMBANGUNAN IBU KOTA NUSANTARA
KABUPATEN GIANYAR DI PROVINSI BALI
PEMBENTUKAN CADANGAN PIUTANG TAK TERTAGIH YANG BOLEH
PENGESAHAN PROTOCOL TO IMPLEMENT THE ELEVENTH PACKAGE OF COMMITMENTS ON AIR TRANSPORT SERVICES UNDER THE ASEAN FRAMEWORK AGREEMENT ON SERVICES
KABUPATEN BULELENG DI PROVINSI BALI
Peraturan Menteri Nomor 73 Tahun 2024 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Untuk Pupuk Urea Secara Wajib
Peraturan Menteri Nomor 73 Tahun 2024 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Untuk Pupuk Urea Secara Wajib
PENGANGKATAN WAKIL MENTERI NEGARA
JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK