JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota yang selanjutnya disebut Daerah adalah Kota Depok.

2. Pemerintah Daerah Kota yang selanjutnya disebut Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Wali Kota adalah Wali Kota Depok.

4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

5. Dinas adalah PD yang menyelenggarakan urusan bidang koperasi dan usaha mikro.

6. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

7. Subsidi Bunga adalah bagian bunga yang menjadi beban Pemerintah sebesar selisih antara tingkat bunga yang diterima oleh Penyalur Kredit/ Pembiayaan dengan tingkat bunga yang dibebankan kepada debitur.

8. Debitur adalah pelaku usaha mikro yang menerima pinjaman dari lembaga penyalur Subsidi Bunga pinjaman.

9. Lembaga Keuangan adalah lembaga keuangan yang berdasarkan prinsip konvensional maupun syariah yang diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang jasa keuangan.

10. Bunga Kredit atau Bunga Pinjaman adalah harga yang harus dibayar oleh Debitur kepada kreditur atas fasilitas yang diterima oleh Debitur.

(1) Subsidi Bunga diberikan kepada: a. pelaku Usaha Mikro yang telah mengikuti program wirausaha baru dan perempuan pengusaha; atau b. pelaku Usaha Mikro yang telah mengikuti pelatihan oleh Dinas.

(2) Kriteria penerima Subsidi Bunga bagi Usaha Mikro adalah sebagai berikut: a. memiliki KTP Kota Depok; b. bukan merupakan anggota TNI/POLRI atau aparatur sipil negara; c. memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB); d. memiliki sertifikat pelatihan yang diselenggarakan oleh Dinas; dan e. menyertakan proposal yang dibuat oleh calon penerima Subsidi Bunga.

Bagian Kedua Tata Cara Pengajuan Subsidi Bunga

(1) Pelaku Usaha Mikro mengajukan permohonan Subsidi Bunga kepada Wali Kota melalui Dinas. (2) Atas permohonan Subsidi Bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas melakukan Verifikasi dan Validasi. (3) Hasil Verifikasi dan Validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan ke dalam berita acara pemeriksaan. (4) Dinas membuat daftar calon penerima Subsidi Bunga berdasarkan berita acara sebagaimana dimaksud
pada ayat (3). (5) Daftar calon penerima Subsidi Bunga diserahkan kepada Lembaga Keuangan yang ditunjuk untuk dilakukan seleksi. (6) Lembaga keuangan menginformasikan hasil seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kepada Pemerintah Daerah bahwa yang bersangkutan layak diberikan Subsidi Bunga. (7) Berdasarkan informasi hasil seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) Wali Kota menetapkan Penerima Subsidi Bunga. (8) Ketentuan mengenai Format Surat Permohonan Subsidi Bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak dipisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Bagian Ketiga Besaran Bantuan Subsidi Bunga Pinjaman

(1) Besaran Subsidi Bunga diberikan dengan ketentuan sebagai berikut: a. untuk jumlah pinjaman sampai dengan paling tinggi Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta Rupiah)
sebesar 90% (sembilan puluh persen) dari bunga pinjaman; b. untuk jumlah pinjaman diatas Rp25.000.001,00 (dua
puluh lima juta satu rupiah) sampai dengan paling tinggi Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah) sebesar 80% (delapan puluh persen) dari bunga pinjaman.
(2) Besaran bunga pinjaman sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf a dan huruf b ditetapkan berdasarkan kesepakatan yang tertuang dalam perjanjian kerjasama antara Lembaga Keuangan dengan Pemerintah Daerah. (3) Penerima Subsidi Bunga hanya dapat menerima 1 (satu) jenis Subsidi Bunga dari Pemerintah Daerah. (4) Pembayaran Subsidi Bunga dilakukan berdasarkan tagihan dari Lembaga Keuangan.

Bagian Keempat Jangka Waktu Subsidi Bunga

Subsidi diberikan untuk pinjaman dengan jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun.

(1) Penyaluran Subsidi Bunga dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah bekerjasama dengan Lembaga Keuangan. (2) Dinas melakukan seleksi terhadap Lembaga Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (3) Wali Kota menetapkan Lembaga Keuangan hasil seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan
Keputusan Wali Kota. (4) Berdasarkan Keputusan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemerintah Daerah melakukan kerjasama dengan Lembaga Keuangan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

(1) Berdasarkan Keputusan Wali Kota Penerima Subsidi Bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (7), Lembaga Keuangan mengajukan usulan pencairan Subsidi Bunga
kepada Dinas dengan melampirkan rekapitulasi jumlah bunga yang harus dibayar dari Debitur yang tidak memiliki tunggakan terhadap pinjaman.
(2) Berdasarkan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas mengajukan permohonan pencairan Subsidi Bunga sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dana Subsidi Bunga bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Daerah.

(1) Lembaga Keuangan wajib menyampaikan laporan realisasi Subsidi Bunga kepada Dinas paling sedikit 1 (satu) kali
dalam 1 (satu) tahun anggaran paling lambat pada
tanggal 10 Januari tahun berikutnya.
(2) Lembaga Keuangan wajib menyampaikan laporan realisasi Subsidi Bunga kepada Dinas sampai dengan selesai program. (3) Dinas menyampaikan laporan realisasi penyaluran Subsidi Bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
kepada Wali kota.

(1) Dinas melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Subsidi Bunga. (2) Dinas melaporkan hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Wali Kota.

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Depok.

Ditetapkan di Depok pada tanggal 1 November 2024

WALI KOTA DEPOK,

ttd.

   MOHAMMAD IDRIS 

Diundangkan di Depok pada tanggal 1 November 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA DEPOK,

    ttd. 

NINA SUZANA

BERITA DAERAH KOTA DEPOK TAHUN 2024 NOMOR 73

LAMPIRAN PERATURAN WALI KOTA DEPOK NOMOR 73 TAHUN 2024 TENTANG
TATA CARA PELAKSANAAN PEMBERIAN SUBSIDI BUNGA PINJAMAN UNTUK USAHA MIKRO

FORMAT SURAT PERMOHONAN SUBSIDI BUNGA

Kepada Yth. Wali Kota Depok melalui Kepala Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro

Yang bertanda tangan dibawah ini: Nama

: Alamat

: Nomor Telp
: Jenis usaha :

Dengan ini mengajukan permohonan Subsidi Bunga atas pinjaman sebasar
Rp…………..pada Bank ……….(yang telah ditunjuk oleh Pemerintah Daerah
Kota Depok) yang akan digunakan untuk usaha atas rencana pinjaman tersebut.

Bersaman dengan ini kami lampirkan sebagai berikut:

1. KTP Kota Depok;
2. Surat Pernyataan bukan merupakan anggota TNI/POLRI atau aparatur sipil negara;
3. Nomor Induk Berusaha (NIB); dan
4. sertifikat pelatihan yang diselenggarakan oleh Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro Kota Depok.

Demikian surat Pengajuan ini disampikan atas perhatiannya dan kerjasamanya kami ucapakan terimakasih.

Depok, (tanggal.bulan,tahun)

 Materai 10.000 

(Nama Pemohon) 

WALI KOTA DEPOK,

          ttd. 

   MOHAMMAD IDRIS