PERCEPATAN PEMBANGUNAN DAN PENGELOLAAN FASILITAS PERSEMAIAN

Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan:

1. Usaha Pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan/atau pemurnian atau pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta pascatambang.
2. Persemaian (Nurseryl adalah tempat atau areal untuk kegiatan memproses blji atau bagian tanaman lain menjadi tumbuhan muda atau benih hasil pengembangbiakan yang siap tanam.
3. Reklamasi adalah kegiatan yang dilakukan sepanjang tahapan Usaha Pertambangan untuk menata, memulihkan, dan memperbaiki kualitas lingkungan dan ekosistem agar dapat berfungsi kembali sesuai peruntukannya.
4. Kegiatan Pascatambang yang selanjutnya disebut Pascatambang adalah kegiatan terencana, sistematis, dan berlanjut setelah akhir sebagian atau seluruh kegiatan Usaha Pertambangan untuk memulihkan fungsi lingkungan alam dan fungsi sosial menurut kondisi lokal di seluruh wilayah pertambangan.
5. Dokumen Lingkungan Hidup adalah dokumen yang berupa analisis mengenai dampak lingkungan hidup, upaya pengelolaan lingkungan, upaya pemantauan lingkungan, atau surat pernyataan pengelolaan lingkungan.
6. Persetujuan Lingkungan adalah keputusan kelayakan lingkungan hidup atau pernyataan kesanggupan pengelolaan lingkungan hidup yang telah mendapatkan persetujuan dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah.
7. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut Amdal adalah kajian mengenai dampak penting pada lingkungan hidup dari suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan, untuk digunakan sebagai prasyarat pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan serta termuat dalam perizinan berusaha, atau persetujuan pemerintah pusat atau pemerintah daerah.
8. Tenaga

SK No 189473 A

PRESIDEN

8 Tenaga Teknis Pertambangan yang Berkompeten adalah tenaga pertambangan yang memiliki pengetahuan, kemampuan, pengalaman, atau sertifikasi kompetensi di bidang eksplorasi/geologi, survei/pemetaan, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan/atau pemurnian, pengangkutan, dan/atau Reklamasi dan Pascatambang yang diakui Pemerintah. 9 Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertambangan mineral dan batubara.

Kewajiban percepatan pembangunan dan pengelolaan fasilitas Persemaian (Nurseryl pada kegiatan Usaha Pertambangan mineral dan batubara dilakukan oleh badan usaha pemegang:

• izin usaha pertambangan;
• izin usaha pertambangan khusus;
• izin usaha pertambangan khusus sebagai kelanjutan operasi kontrak / perj anj ian ;
• kontrak karya; dan
• perjanjian karya pengusahaan pertambangan batubara, yang Dokumen Lingkungan Hidupnya berupa Amdal.

Kewajiban percepatan pembangunan dan pengelolaan fasilitas Persemaian (Nurseryl pada kegiatan Usaha Pertambangan mineral dan batubara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:

• perencanaan; dan
• pelaksanaan.

(1) Tahapan perencanaan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 3 huruf a dilakukan oleh badan usaha

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dengan melakukan inventarisasi mandiri. (21 Inventarisasi mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap kriteria sebagai berikut:

• status pemenuhan kewajiban persyaratan administratif berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang:

1. mineral ...

SK No 189474A

PRESIDEN

1. mineral dan batubara termasuk kewajiban Reklamasi dan Pascatambang;
2. lingkungan hidup dan kehutanan termasuk persetujuan lingkungan dan persetujuan penggunaan kawasan hutan; dan
3. agraria dan tata ruang meliputi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang;

• kondisi fasilitas Persemaian (Nurseryl bagi badan usaha yang telah memiliki fasilitas Persemaian (Nurseryl meliputi:

1. sarana dan prasarana;
2. kompetensi pengelola fasilitas;
3. kapasitas tumbuhan muda atau benih yang dihasilkan; dan
4. pemeliharaan dan perawatan tumbuhan muda atau benih; dan

• rencana pembangunan fasilitas Persemaian (Nurseryl bagi badan usaha yang belum memiliki fasilitas Persemaian (.lVursery) meliputi:

1. penentuan lokasi;
2. sarana dan prasarana yang akan dibangun;
3. kompetensi pengelola fasilitas; dan
4. kapasitas tumbuhan muda atau benih yang dihasilkan.

(3) Inventarisasi mandiri sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dan ayat (2) harus selesai dilaksanakan dan disampaikan oleh badan usaha kepada Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Presiden ini diundangkan, untuk mendapatkan persetuj uan.

(1) Setelah mendapatkan persetujuan atas inventarisasi

mandiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3), badan usaha dapat melakukan tahapan pelaksanaan. (21 Tahapan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 3 huruf b dilakukan oleh badan usaha

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

(3) Bagi...

SK No 194654A

PRESIDEN

(3) Bagi badan usaha yang telah memiliki fasilitas

Persemaian (Nurseryl tahapan pelaksanaan dilakukan melalui kegiatan:

• pengelolaan fasilitas Persemaian (Nurseryl yang meliputi:

1. realisasi penyediaan tumbuhan muda atau benih yang dihasilkan dengan kapasitas dan kewajiban Reklamasi atau Pascatambang yang telah disetujui oleh Menteri;
2. penyediaan Tenaga Teknis Pertambangan yang Berkompeten sebagai pengelola fasilitas Persemaian (iVurse ryl ; dan
3. pemeliharaanf perawatan sarana dan prasarana; dan

• pelaporan hasil kegiatan pengelolaan fasilitas Persemaian (,lVurseryl kepada Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya.

(4) Bagi badan usaha yang belum memiliki fasilitas

Persemaian (Nursery) tahapan pelaksanaan dilakukan melalui kegiatan:

• pelaksanaan pembangunan fasilitas Persemaian (Nurseryl dan penyediaan sarana dan prasarana fasilitas Persemai an (Nur seryl ;
• pengelolaan fasilitas Persemaian (Nursery) yang paling sedikit meliputi:

1. realisasi hasil penyediaan tumbuhan muda, bibit, atau benih yang dihasilkan dengan kapasitas dan kewajiban Reklamasi atau Pascatambang yang telah disetujui oleh Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya;
2. penyediaan Tenaga Teknis Pertambangan yang Berkompeten sebagai pengelola fasilitas Persemai an (Nurseryl ; dan
3. pemeliharaanf perawatan sarana dan prasarana; dan

• pelaporan hasil kegiatan pembangunan dan pengelolaan fasilitas Persemaian (Nursery) kepada Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya.

(5) Pelaksanaan pembangunan fasilitas Persemaian

(Nursery) sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dilakukan dengan memperhatikan ketersediaan fasilitas pengelolaan air limbah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(6) Laporan...

SK No 189476 A

PRESIDEN

(6) Laporan hasil kegiatan sebagaimana dimaksud pada

ayat (3) hurr.rf b dan ayat (4) huruf c dituangkan dalam kewajiban pelaporan berkala atas pelaksanaan rencana kerja dan anggaran biaya.

Badan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat memberikan hasil penyediaan tumbuhan muda atau benih dari kegiatan percepatan pembangunan dan pengelolaan fasilitas Persemaian (/Vursery) kepada badan usaha pemegang izin usaha di bidang pertambangan mineral dan batubara yang Dokumen Lingkungan Hidupnya tidak berupa Amdal.

Ketentuan mengenai standar mutu dan pengelolaan tanaman muda atau benih yang dihasilkan dari fasilitas Persemaian (Nursery) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perrrndang-undangan di bidang pertanian dan/atau kehutanan.

Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya melakukan pemantauan dan evaluasi yang disampaikan oleh badan usaha terhadap:

• pencapaian target hasil pelaksanaan pembangunan pengelolaan fasilitas Persem aian (Nursery);
• pencapaian kualitas pelaksanaan pengelolaan fasilitas Persemaian (/Vurse ryl ; dan
• kelengkapan sarana dan prasarana pada fasilitas Persemaian (Nurseryl.

Percepatan pembangunan dan pengelolaan fasilitas Persemaian (iVursery) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 8 dilaksanakan sampai dengan tanggal 31 Desember 2025.

Pasal10...

SK No 194664 A

PRES!DEN

Seluruh biaya yang diperlukan oleh badan usaha untuk melakukan tahapan perencanaan dan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 6 dibebankan kepada anggaran masing-masing badan usaha.

Pasal 1 1

Terhadap badan usaha di bidang pertambangan mineral dan batubara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang tidak melakukan percepatan pembangunan dan pengelolaan fasilitas Persemaian (Nurseryl pada kegiatan Usaha Pertambangan mineral dan batubara sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Presiden ini, dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar

SK No 189478A

PRESIDEN

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 5 Agustus 2024

INDONESIA,

ttd

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 5 Agustus 2024

,

ttd.

PRATIKNO

Salinan sesuai dengan aslinya

Plh. Perundang-undangan dan Hukum,

Setiawati

SK No 194656 A