Pasal 5

(1) Setelah mendapatkan persetujuan atas inventarisasi

mandiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3), badan usaha dapat melakukan tahapan pelaksanaan. (21 Tahapan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 3 huruf b dilakukan oleh badan usaha

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

(3) Bagi...

SK No 194654A

PRESIDEN

(3) Bagi badan usaha yang telah memiliki fasilitas

Persemaian (Nurseryl tahapan pelaksanaan dilakukan melalui kegiatan:

• pengelolaan fasilitas Persemaian (Nurseryl yang meliputi:

1. realisasi penyediaan tumbuhan muda atau benih yang dihasilkan dengan kapasitas dan kewajiban Reklamasi atau Pascatambang yang telah disetujui oleh Menteri;
2. penyediaan Tenaga Teknis Pertambangan yang Berkompeten sebagai pengelola fasilitas Persemaian (iVurse ryl ; dan
3. pemeliharaanf perawatan sarana dan prasarana; dan

• pelaporan hasil kegiatan pengelolaan fasilitas Persemaian (,lVurseryl kepada Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya.

(4) Bagi badan usaha yang belum memiliki fasilitas

Persemaian (Nursery) tahapan pelaksanaan dilakukan melalui kegiatan:

• pelaksanaan pembangunan fasilitas Persemaian (Nurseryl dan penyediaan sarana dan prasarana fasilitas Persemai an (Nur seryl ;
• pengelolaan fasilitas Persemaian (Nursery) yang paling sedikit meliputi:

1. realisasi hasil penyediaan tumbuhan muda, bibit, atau benih yang dihasilkan dengan kapasitas dan kewajiban Reklamasi atau Pascatambang yang telah disetujui oleh Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya;
2. penyediaan Tenaga Teknis Pertambangan yang Berkompeten sebagai pengelola fasilitas Persemai an (Nurseryl ; dan
3. pemeliharaanf perawatan sarana dan prasarana; dan

• pelaporan hasil kegiatan pembangunan dan pengelolaan fasilitas Persemaian (Nursery) kepada Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya.

(5) Pelaksanaan pembangunan fasilitas Persemaian

(Nursery) sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dilakukan dengan memperhatikan ketersediaan fasilitas pengelolaan air limbah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(6) Laporan...

SK No 189476 A

PRESIDEN

(6) Laporan hasil kegiatan sebagaimana dimaksud pada

ayat (3) hurr.rf b dan ayat (4) huruf c dituangkan dalam kewajiban pelaporan berkala atas pelaksanaan rencana kerja dan anggaran biaya.