Peraturan Menteri Nomor 8 Tahun 2024 tentang TATA CARA PENYESUAIAN TUNJANGAN KINERJA

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional yang selanjutnya disingkat KPRBN adalah Komite yang berperan mengarahkan kebijakan, strategi, dan standar bagi pelaksanaan reformasi birokrasi nasional.
2. Tim Reformasi Birokrasi Nasional yang selanjutnya disingkat TRBN adalah tim yang berperan merumuskan kebijakan dan strategi operasional reformasi birokrasi nasional.
3. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.
4. Unit Pengelola Reformasi Birokrasi Nasional yang selanjutnya disingkat UPRBN adalah unit yang membantu TRBN dalam merumuskan kebijakan dan strategi operasional reformasi birokrasi nasional.
5. Tunjangan Kinerja adalah tunjangan yang diberikan pada instansi pusat atas capaian hasil pelaksanaan reformasi birokrasi.
6. Indeks Reformasi Birokrasi yang selanjutnya disebut Indeks RB adalah gambaran tingkat kemajuan kementerian/lembaga/pemerintah daerah dalam mewujudkan birokrasi yang berkualitas.
7. Quick Wins adalah suatu langkah inisiatif yang mudah dan cepat dicapai untuk mengawali suatu program besar.
8. Penyesuaian Tunjangan Kinerja adalah penyelarasan besaran tunjangan kinerja instansi pusat yang dikaitkan dengan capaian hasil pelaksanaan reformasi birokrasi.

Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai pedoman penyesuaian Tunjangan Kinerja bagi: a. instansi pusat; dan b. instansi lain yang mendapatkan Tunjangan Kinerja berdasarkan Peraturan PRESIDEN.

Mekanisme penyesuaian tunjangan kinerja dilaksanakan dengan prinsip: a. profesionalisme; b. akuntabel; c. transparan; d. kehati-hatian; dan e. kolaboratif.

Syarat Penyesuaian Tunjangan Kinerja instansi pusat meliputi: a. Indeks RB; b. opini atas laporan keuangan; c. pelaksanaan Quick Wins reformasi birokrasi yang ditetapkan TRBN; dan d. ketersediaan fiskal.

Uraian mengenai syarat Penyesuaian Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(1) Pimpinan instansi pusat menyampaikan surat usulan Penyesuaian Tunjangan Kinerja kepada Menteri selaku Ketua TRBN. (2) Surat usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan lampiran berupa Naskah Urgensi, yang paling sedikit memuat unsur: a. unsur strategis berupa penjelasan tugas dan fungsi utama pada instansi masing-masing terutama peran dalam pengawalan visi misi PRESIDEN dan prioritas pembangunan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional; b. progres pelaksanaan reformasi birokrasi berupa capaian Indeks RB dalam 5 (lima) tahun terakhir disertai penjelasan strategi peningkatan implementasi reformasi birokrasi; c. capaian kinerja berupa penjelasan capaian indikator kinerja utama, capaian program prioritas nasional, dan capaian kinerja lainnya berupa penugasan yang bersifat arahan langsung dari PRESIDEN; d. efisiensi penggunaan anggaran berupa efisiensi yang dapat dicapai dari penyederhanan bisnis proses, optimalisasi kegiatan dan financial benefit yang dapat dirasakan oleh masyarakat; e. efektivitas penggunaan anggaran berupa aspek peningkatan kualitas belanja dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat/pengguna layanan; f. ketersediaan fiskal berupa kesiapan K/L sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 untuk mendanai usulan Penyesuaian Tunjangan Kinerja; dan

g. penghargaan berupa penjelasan prestasi atau apresiasi atas kinerja pada level nasional maupun internasional, jika ada. (3) Waktu pengusulan Penyesuaian Tunjangan Kinerja dilakukan paling lambat tanggal 30 April. (4) Pengusulan dapat dilakukan paling cepat satu tahun sejak peraturan PRESIDEN tentang tunjangan kinerja diterbitkan. (5) Menteri melaporkan seluruh usulan Penyesuaian Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada KPRBN untuk mendapatkan arahan.

(1) Menteri selaku ketua TRBN menugaskan Ketua UPRBN untuk melakukan analisis atas usulan Penyesuaian Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6. (2) Ketua UPRBN melakukan analisis atas usulan Penyesuaian Tunjangan Kinerja instansi pusat dengan simpulan hasil analisis sebagai berikut: a. memenuhi syarat apabila instansi pusat memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5; atau b. tidak memenuhi syarat apabila instansi pusat tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5. (3) Simpulan hasil analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Ketua TRBN. (4) Ketua TRBN menyetujui atau tidak menyetujui usulan penyesuaian tunjangan kinerja dengan memperhatikan hasil analisis Ketua UPRBN dan pertimbangan dari KPRBN. (5) Dalam hal usulan Penyesuaian Tunjangan Kinerja disetujui, Ketua TRBN mengajukan permohonan izin prinsip kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara. (6) Dalam hal Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara memberikan persetujuan izin prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Menteri menyampaikan surat permohonan izin Prakarsa penyusunan rancangan Peraturan PRESIDEN tentang Penyesuaian Tunjangan Kinerja kepada PRESIDEN. (7) Dalam hal usulan Penyesuaian Tunjangan Kinerja tidak disetujui, Ketua TRBN menginformasikan kepada pimpinan instansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2. (8) Mekanisme Penyesuaian Tunjangan Kinerja tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(1) Ketua UPRBN melakukan monitoring dan evaluasi tunjangan kinerja berdasarkan perkembangan pelaksanaan reformasi birokrasi setiap tahun. (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada TRBN. (3) TRBN melalui UPRBN mengingatkan kepada instansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang mengalami penurunan Indeks RB. (4) Dalam hal instansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mengalami penurunan Indeks RB selama 2 (dua) tahun berturut-turut yang mengakibatkan rentang nilai Indeks RB tidak sesuai dengan tunjangan kinerja yang diterima, TRBN melaporkan kepada KPRBN untuk ditinjau kembali. (5) Hasil peninjauan KPRBN sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaporkan kepada PRESIDEN.

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku: a. instansi yang telah menerima tunjangan kinerja sebesar 100% sebelum Peraturan Menteri ini berlaku, harus memenuhi Indeks RB sesuai dengan syarat penyesuaian tunjangan kinerja dalam kurun waktu 2 (dua) tahun sejak Peraturan Menteri ini berlaku; b. TRBN melaporkan instansi yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a kepada KPRBN untuk ditinjau kembali tunjangan kinerjanya. c. Hasil peninjauan KPRBN sebagaimana dimaksud dalam huruf b dilaporkan kepada PRESIDEN.

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 14 Agustus 2024

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

Œ

ABDULLAH AZWAR ANAS

Diundangkan di Jakarta pada tanggal Д

PLT. DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

Ѽ

ASEP N. MULYANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2024 NOMOR Ж