PERATURAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 9 TAHUN 1966

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1. Dana Moneter Internasional (International Monetary Fund) yang selanjutnya disebut IMF adalah lembaga keuangan internasional yang didirikan dan beroperasi sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Persetujuan IMF (Articles of Agreement of the International Monetary Fund).
2. Bank Internasional untuk Rekonstruksi dan Pembangunan (International Bank for Reconstruction and Development) yang selanjutnya disebut IBRD adalah lembaga keuangan internasional yang didirikan dan beroperasi sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Persetujuan IBRD (Articles of Agreement of the International Bank for Reconstruction and Development).
3. Persetujuan IMF adalah Pasal-pasal Persetujuan IMF (Articles of Agreement of the International Monetary Fund).
4. Menteri Keuangan adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara.
5. Gubernur Bank Indonesia adalah pemimpin merangkap anggota Dewan Gubernur Bank Indonesia.

BAB II . . .

(1) Keanggotaan Negara Kesatuan Republik Indonesia pada

IMF diwakili oleh Bank Indonesia.

(2) Dalam menjalankan kuasa sebagai wakil Negara Kesatuan

Republik Indonesia pada IMF sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank Indonesia:

• memiliki hak atas penerimaan dan melakukan pembayaran atas kewajiban pada IMF termasuk pembayaran kuota;
• mengadakan pinjaman dan/atau dengan cara lain yang sah untuk membayar pemenuhan kewajiban keanggotaan kepada IMF termasuk pembayaran kuota;
• mengeluarkan surat janji bayar (promissory note) atau surat utang yang tidak dapat diperjualbelikan, tidak berbunga, dan setiap waktu dapat ditagih;
• mengambil kebijakan dan/atau keputusan dalam rangka melaksanakan hak dan kewajiban keanggotaan pada IMF; dan
• melakukan pengelolaan dan penatausahaan hak dan kewajiban termasuk hak dan kewajiban keuangan.

(1) Pelaksanaan keanggotaan Negara Kesatuan Republik

Indonesia pada IMF dilakukan oleh:

• Gubernur pada IMF (Governor of the Fund); dan
• Gubernur Pengganti pada IMF (Alternate Governor of the Fund).

(2) Gubernur pada IMF sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf a dikuasakan kepada Gubernur Bank Indonesia.

(3) Gubernur . . .

(3) Gubernur Pengganti pada IMF sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) huruf b dilaksanakan oleh Menteri Keuangan.

(4) Dalam hal Gubernur pada IMF berhalangan, Gubernur

Pengganti pada IMF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b melaksanakan tugas Gubernur pada IMF.

(5) Dalam hal Gubernur pada IMF dan Gubernur Pengganti

pada IMF berhalangan, Gubernur pada IMF menunjuk pejabat yang mewakili.

Pengambilan kebijakan dan/atau keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d yang bersifat strategis, dilakukan melalui koordinasi antara Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia.

(1) Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas

keanggotaan pada IMF, Bank Indonesia berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan dapat menempatkan pejabat untuk duduk sebagai wakil Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam kelompok konstituen pada IMF yang merepresentasikan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

(2) Penempatan pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dengan mempertimbangkan optimalisasi kinerja dan peranan Negara Kesatuan Republik Indonesia pada IMF.

(1) Keanggotaan Negara Kesatuan Republik Indonesia pada

IBRD diwakili oleh Menteri Keuangan.

(2) Menteri . . .

(2) Menteri Keuangan sebagai wakil Negara Kesatuan

Republik Indonesia pada IBRD, berwenang:

• memiliki hak atas penerimaan dan melakukan pembayaran atas kewajiban pada IBRD;
• mengadakan pinjaman atau dengan cara lain yang sah dalam rangka pemenuhan kewajiban keanggotaan kepada IBRD;
• mengeluarkan surat perbendaharaan atau pernyataan utang sejenis yang tidak dapat diperjualbelikan, tidak berbunga, dan setiap waktu dapat ditagih;
• mengambil kebijakan dan/atau keputusan dalam rangka melaksanakan hak dan kewajiban keanggotaan pada IBRD; dan
• melakukan pengelolaan dan penatausahaan hak atau kewajiban termasuk hak atau kewajiban keuangan.

(1) Pelaksanaan keanggotaan Negara Kesatuan Republik

Indonesia pada IBRD dilakukan oleh:

• Gubernur pada IBRD (Governor of the Bank); dan
• Gubernur Pengganti pada IBRD (Alternate Governor of the Bank).

(2) Gubernur pada IBRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf a dilaksanakan oleh Menteri Keuangan.

(3) Gubernur Pengganti pada IBRD sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) huruf b dilaksanakan oleh pejabat yang berwenang dari Kementerian/Lembaga terkait.

(4) Dalam hal Gubernur pada IBRD berhalangan, Gubernur

Pengganti pada IBRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b melaksanakan tugas Gubernur pada IBRD.

(5) Dalam hal Gubernur pada IBRD dan Gubernur Pengganti

pada IBRD berhalangan maka Gubernur pada IBRD menunjuk pejabat yang mewakili.

Pasal 8 . . .

(1) Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas

keanggotaan Negara Kesatuan Republik Indonesia pada IBRD, Menteri Keuangan menempatkan pejabat untuk duduk sebagai wakil Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam kelompok konstituen pada IBRD yang merepresentasikan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

(2) Penempatan pejabat yang akan duduk sebagai wakil

Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam kelompok konstituen pada IBRD sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) dengan mempertimbangkan optimalisasi kinerja dan

peranan Negara Kesatuan Republik Indonesia pada IBRD.

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku:

1. seluruh pembayaran yang telah dibayarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia kepada IBRD dalam rangka untuk memenuhi bagiannya dalam modal IBRD, dinyatakan sebagai pemenuhan sebagian dari kewajiban Indonesia terhadap IBRD; dan
2. semua surat perbendaharaan yang telah dikeluarkan berdasarkan pengembalian bagian Indonesia dalam modal IBRD sebelum Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, dinyatakan masih tetap berlaku sampai dengan masa akhirnya berlaku.

Bank Indonesia melakukan kewajiban untuk membayar kuota IMF setelah:

• penyelesaian . . .

• penyelesaian pengalihan pengelolaan dan penatausahaan keuangan terkait keanggotaan Negara Kesatuan Republik Indonesia pada IMF dari Kementerian Keuangan kepada Bank Indonesia; dan
• penyelesaian atas tagihan Bank Indonesia kepada Kementerian Keuangan yang timbul dari pembayaran keanggotaan Negara Kesatuan Republik Indonesia pada Lembaga Keuangan Internasional.

Pemerintah mengalihkan selisih hak dan kewajiban yang timbul dari kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 kepada Bank Indonesia sebesar nilai yang tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015.

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1967 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No.9 Tahun 1966 tentang Keanggotaan Kembali Republik Indonesia Dalam Dana Moneter Internasional (International Monetary Fund) dan Bank Internasional Untuk Rekonstruksi dan Pembangunan (International Bank For Reconstruction And Development) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1974 tentang Perubahan dan Tambahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1967 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1966 (Lembaran-Negara Tahun 1966 Nomor 36) tentang Keanggotaan Kembali Republik Indonesia Dalam Dana Moneter Internasional (International Monetary Fund) dan Bank Internasional Untuk Rekonstruksi dan Pembangunan (International Bank For Reconstruction And Development) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 23) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 21 Desember 2015

INDONESIA,

ttd.

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 28 Desember 2015

,

ttd.