Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1966 tentang KEANGGOTAAN KEMBALI RI DALAM DANA MONETER INTERNASIONAL (INTERNATIONAL MONETARY FUND) DAN BANK INTERNASIONAL UNTUK REKONSTRUKSI DAN PEMBANGUNAN (INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT)

a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan hubungan ekonomi

internasional dan sesuai dengan pasal 56, 61, 64 dan 65 Bab VIII

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara No.

XXIII/MPRS/1966, dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat

Sementara No. XlI/MPRS/1966, perlu agar Republik Indonesia

kembali menjadi anggota Dana Moneter Internasional (International

Monetary Fund) dan Bank Internasional untuk Rekonstruksi dan

Pembangunan (International Bank for Reconstruction and

Development);

• bahwa persetujuan kembali Republik Indonesia dalam keanggotaan

tersebut huruf a perlu disetujui dengan Undang- undang;