Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1966 tentang KEANGGOTAAN KEMBALI RI DALAM DANA MONETER INTERNASIONAL (INTERNATIONAL MONETARY FUND) DAN BANK INTERNASIONAL UNTUK REKONSTRUKSI DAN PEMBANGUNAN (INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT)

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 9 TAHUN 1966

TENTANG

KEANGGOTAAN KEMBALI REPUBLIK INDONESIA DALAM DANA

MONETER INERNASIONAL (INTERNATIONAL MONETARY FUND) DAN

BANK INTERNASIONAL UNTUK REKONSTRUKSI DAN PEMBANGUNAN

(INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT)

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan hubungan ekonomi

internasional dan sesuai dengan pasal 56, 61, 64 dan 65 Bab VIII

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara No.

XXIII/MPRS/1966, dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat

Sementara No. XlI/MPRS/1966, perlu agar Republik Indonesia

kembali menjadi anggota Dana Moneter Internasional (International

Monetary Fund) dan Bank Internasional untuk Rekonstruksi dan

Pembangunan (International Bank for Reconstruction and

Development);

• bahwa persetujuan kembali Republik Indonesia dalam keanggotaan

tersebut huruf a perlu disetujui dengan Undang- undang;

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (1), pasal 11, pasal 20 ayat (1) dan pasal 33 Undang-

Undang Dasar;

1. Pasal 56, 61, 64 dan 65 Bab VIII Ketetapan Majelis Permusyawaratan

Rakyat Sementara No. XXIII/MPRS/1966 dan Ketetapan Majelis

Permusyawaratan Rakyat Sementara No. XII/MPRS/1966;

Dengan…

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong;

MEMUTUSKAN :

Dengan mencabut Undang-undang No. 1 Tahun 1966 tentang penarikan diri Republik

Indonesia dari keanggotaan Dana Moneter Internasional (International Monetary Fund)

dan Bank Internasional untuk Rekonstruksi dan Pembangunan (International Bank for

Reconstruction and Development);

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG KEANGGOTAAN KEMBALI

REPUBLIK INDONESIA DALAM DANA MONETER

INTERNASIONAL (INTERNATIONAL MONETARY FUND) DAN

BANK INTERNASIONAL UNTUK REKONSTRUKSI DAN

PEMBANGUNAN (INTERNATIONAL BANK FOR

RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT).

Pasal 1.

Menyetujui keanggotaan kembali Republik Indonesia dalam Dana

Moneter Internasional (International Monetary Fund) dan Bank

Internasional untuk Rekonstruksi dan Pembangunan (International Bank

for Reconstruction and Development) yang telah diputuskan dalam

sidang tahunan Dana Moneter Internasional dan Bank Internasional untuk

Rekonstruksi dan Pembangunan pada tanggal 30 (tiga puluh) September

1966 (seribu sembilan ratus enam puluh enam) yang salinan keputusan

dalam bentuk resolusi dilampirkan pada Undang-undang ini.

Pasal 2…

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

Pasal 2.

Pelaksanaan daripada penyetujuan tersebut pada pasal 1 diatur sesuai

dengan ketentuan-ketentuan dan Articles of Agreement dari International

Monetary Fund dan dari International bank for Reconstruction and

Development dan ketentuan-ketentuan dari Resolution International

Monetary Fund No. 9 dan Resolution International Bank for

Reconstruction and Development No. 7 kedua-duanya yang mengatur

"membership of Indonesia."

Pasal 3.

Segala sesuatu yang belum diatur dalam Undang-undang ini akan diatur

lebih lanjut dengan Peraturan Perundangan Republik Indonesia.

Pasal 4.

Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan.

Agar…

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan

pengundangan Undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran

Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta

pada tanggal 8 Nopember 1966.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SUKARNO.

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 8 Nopember 1966

SEKRETARIS NEGARA,

ttd

MOHD. ICHSAN.

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1966 NOMOR 36