Besaran dan Fenggunaan luran

Kewajiban Iuran oleh Badan Usaha

(4) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat l3l dan ayat

dikecualikan untuk jenis Bahan Bakar Minyak tertentu, jenis Bahan Bakar Minyak khusus penugasan, Gas Bumi melalui pipa untuk rumah tangga dan pelanggan kecil, dan Gas Bumi untuk bahan bakar gas (transportasi).

Pasal11...

SK No 250753 A

• lo-

(l) Dengan pertimbangan tertentu, tarif atas luran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), Pasal 6 ayat (1), dan Pasal 7 ayat (1) dapat ditetapkan sampai dengan RpO,OO (nol rupiah) atau Oo/o (nol persen). Ketentuan mengenai besaran, p€rsyaratan, dan tata l2l cara pengenaEm tarif atas Iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Badan Pengatur.

(3) Besaran, persyaratan, dan tata cara pengenaan tarif

atas Iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan Menteri Keuangan.

(1) Badan Usaha yang melakukan kegiatan penyediaan

dan pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak wajib membayar Iuran kepada Badan Pengatur.

(2) Badan Usaha yang melakukan kegiatan:

• Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa; dan/ atau

SK No250749A b. usaha . . .

PRESIDEN

• usaha Niege Gas Bumi melalui pipa yang memiliki fasilitas jaringan distribusi, wajib membayar Iuran kepada Badan Pengatur.

(3) Badan Usaha yang wajib Iuran

sebagaimana dimaksud pada ayat (l) terdiri atas:

• Badan Usaha pemegang lzin Usaha Niaga Umum (ttlolesale) Bahan Bakar Minyak;
• Badan Usaha pemegang lzin Usaha Niaga Terbatas (trading)Bahan Bakar Minyak; dan
• Badan Usaha pemegang Izin Usaha Pengolahan yang menghasilkan Bahan Bakar Minyak dan melakukan Niaga Bahan Bakar Minyak kepada konsumen akJ:;fu (end user/ sebagai kelanjutan kegiatan usaha Pengolahannya.

(4) Badan Usaha yang wajib membayar luran dalam

Gas Bumi melalui Pipa dan/atau kegiatan usaha Niaga Gas Bumi melalui pipa ssfagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:

• Badan Usaha pemegang Izin Usaha Pengangkutan Minyak dan Gas Bumi untuk kegiatan usaha Gas Bumi melalui Pipa pada Ruas Transmisi dan/ atau Wilayah Jaringan Distribusi yang telah memiliki Hak Khusus; dan
• Badan Usaha pemegang Izin Usaha Niaga Minyak dan Gas Bumi untuk kegiatan usaha Niaga Gas Bumi yang memiliki fasilitas dan jaringan distribusi Gas Bumi pada Wilayah Jaringan Distribusi yang telah memiliki Hak Khusus.

(5) Iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (l) dan ayat

(2) merupakan jenis PNBP.

(1) Dalam hal terdapat kekurangan dan/atau

keterlambatan pembayaran luran, Badan Usaha dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar 2o/o (dua persen) per bulan dari bagian yang terutang dan bagan dari bulan dihitung 1 (satu) bulan penuh paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.

.SK No250758A (2) Badan. .

PRESIDEN

(21 Badan Pengatur melakukan penagihan terhadap Badan Usaha atas kekurangan dan/atau keterlambatan pembayaran Iuran dan denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Tata cara penagihan Iuran dilaksanakan sesuai

dengan ketentuan peraturan di bidang PNBP.

(l) Iuran yang dibayar oleh Badan Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a dan huruf b dikenakan berdasarkan pada volume Bahan Bakar Minyak yang dijual.

(2) Iuran . . .

SK No250750A

PRESIDEN

dibayar oleh Badan Usaha sebagaimana l2l Iuran yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf c dikenakan berdasarkan pada volume Bahan Bakar Minyak yang dijual kepada konsumen akl:ir (end usey' sebagai kelanjutan kegiatan usaha Pengolahannya.

(3) Jenis Bahan Bakar Minyak sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dan ayat (21meliputi: gasoline); a. avgas lauiation

• avnlr laviationturbinel;
• bensin (gasolinel;
• minyak solar (gas oil);
• minyak tanah (lcerosenel;
• mediumdistillatefuel; dan minyak bakar lf,uel oit1, C. sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Iuran yang dibayar oleh Badan Usaha sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 2 ayat (41 huruf a dikenakan berdasarkan pada volume Gas Bumi yang diangkut melalui pipa pada Ruas Tlansmisi maupun Wilayah Jaringan Distribusi.

(5) Iuran yang dibayar oleh Badan Usaha

dimaksud dalam Pasal 2 ayar (41 huruf b dikenakan berdasarkan pada volume Gas Bumi yang dijual pada Wilayah Jaringan Distribusi.

(6) Iuran yang dibayar oleh Badan Usaha sebagaimana

dimaksud pada ayat (l), ayat (21, ayat (4), dan ayat (5) merupakan PNBP.

Seluruh PNBP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5) dan Pasal 3 ayat (6) wajib disetor ke Kas Negara.

BABIII ...

SK No250751A

PRESIDEN

(l) Besaran Iuran yang wajib dibayar oleh Badan Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan ayat (21 didasarkan pada perkalian realisasi jumlah volume per jenis Bahan Bakar Minyak yang dijual per bulan, dengan harga jual Bahan Bakar Minyak dan hasilnya dikalikan dengan tarif Iuran sebesar 0,25olo (nol koma dua lima persen). (21 Harga jual Bahan Bakar Minyak sebagaimana dimaksud pada ayat (l):

• mengacu pada harga jual yang tercantum dalam inuoie yang dikeluarkan oleh Badan Usaha pemegang izin; dan
• tidak termasuk pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. a

(1) Besaran Iuran yang wajib dibayar oleh Badan Usaha

yang melakukan kegiatan usaha Pengangkutan Gas Bumi melalui Pipa pada Ruas Transmisi dan/ atau pada Wilayah Jaringan Distribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) didasarkan pada perkalian realisasi jumlah volume Gas Bumi yang diangkut melalui pipa per bulan dengan tarif pengangkutan Gas Bumi per seribu standar kaki kubik (Mil Standard Cubic Feet) dan hasilnya dikalikan dengan tarif Iuran sebesar 2,507o (dua koma lima nol persen). (21 Besaran tarif pengangkutan Gas Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Badan Pengatur.

(l) Besaran luran yang wajib dibayar oleh Badan Usaha yang melakukan kegiatan usaha Niaga Gas Bumi

(5) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat

didasarkan pada perkdian realisasi jumlah volume atau jumlah energi Gas Bumi yang dijual per bulan dengan tarif Iuran sebesar O,25o/o lnol koma dua lima persen) dari harga jual Gas Bumi. SK No250752A (2) Jumlah. . .

PRESIDEN

(21 Jumlah volume atau jumlah energi sebagaimana dimaksud pada ayat (l) dinyatakan dalam satuan per seribu standar kal<i kubik (Mil Standard Atbic Feet), satu juta British Tlermal Unit (Million British Thermal Unit), meter kubik, atau satuan volume atau energi lainnya yang setara sesuai transaksi.

(3) Harga jual Gas Bumi sebagaimana dimaksud pada

ayat (l) merupakan harga jual pada saat transaksi tidak termasuk pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam hal harga jual per jenis Bahan Bakar Minyak per liter sebasaimana dimalsud dalam Pasal 5, tarif pengangkutan Gas Bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, dan/ atau harga jual Gas Bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dalam valuta asing, pembayaran Iuran dilakukan dalam Rupiah berdasarkan nilai tukar sesuai rata-rata kurs tengah Bank lndonesia pada bulan berkenaan.

(1) Pembayaran Iuran sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 5, Pasal 6, dan Pasal 7 dilakukan setiap bulan

berdasarkan realisasi. (21 Jatuh tempo pembayaran Iuran untuk bulan yang bersangkutan yaitu tanggal 25 (dua puluh lima) bulan berikutnya.

(3) Dalam hal tanggal jatuh tempo sebagaimana dimaksud

pada ayat l2l dengan hari libur, Iuran dilakukan pada hari kerja berikutnya.

(1) Badan Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2

ayat (3) dan ayat (4) wajib men3rusun dan menyampaikan laporan bulanan dalam rangka Iuran kepada Badan Pengatur. Laporan bulanan dalam rangka Iuran sebagaimana l2l dimaksud pada ayat (l) paling sedikit memuat volume, harga jual atau tarif nilai penjualan sesuai dengan transaksi (inuoie) penjualan yang ditagthkan kePada realisasi Iuran, dan Iuran terutang.

(3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat l2l

disampaikan paling lambat tanggaJ25 (dua puluh lima) bulan berikutnya.

1. Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (21, Badan Pengatur wajib melakukan verifikasi atas pembayaran Iuran setiap triwulan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang PNBP.

(5) Penyampaian laporan dan verifrkasi Iuran

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) dilaksanakan melalui sistem informasi.

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyampaian laporan

dan verilikasi pembayaran Iuran diatur dengan Peraturan Badan Pengatur.

SK No250754A Pasal 13. . .

PRESIDEN

• tl-

(1) Berdasarkan hasil verifrkasi sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 12, Badan Pengatur:

• menetapkan PNBP terutang dengan menerbitkan dan menyampaikan surat tagihan PNBP kepada Badan Usaha dalam hal terdapat kurang bayar; atau
• menerbitkan surat pemberitahuan kepada Badan Usaha dalam hal terdapat lebih bayar atau nihil. Dalam hal terdapat: l2l
• temuan dari hasil pengawasan;
• revisi laporan bulanan Badan Usaha;
• kekeliruan perhitungan dalam verifikasi luran; atau
• perubahankeb[jakanpemerintah, Badan Pengatur dapat melakukan verifikasi ulang.

(3) Atas verifikasi ulang sebagaimana dimaksud pada ayat

(2) Badan Pengatur dapat melakukan pembetulan

surat tagihan atau surat pemberitahuan. Penetapan PNBP terutang dan penerbitan surat l4l pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (l) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang PNBP.

(1) Berdasarkan:

• surat tagihan; atau
• suratpemberitahuan, Badan Usaha dapat atau pengembalian PNBP. (2t pengajuan keringanan atau pengembalian PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat (l) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang PNBP.

Pasal 15. . .

SK No250755A

PRESIDEN

(l) Dalam hal terdapat kelebihan pembayaran Iuran, Usaha dapat mengajukan permohonan pengembalian atas kelebihan pembayaran Iuran. (2t atas kelebihan pembayaran Iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperhitungkan sebagai pembayaran di muka atas jumlah Iuran berikutnya.

(3) Dalam kondisi tertentu, pengembalian atas kelebihan

pembayaran Iuran sebasaimana dimaksud pada ayat (21 dapat diberikan secara langsung melalui bukuan.

(4) sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

sesuai dengan ketentuan ayat l2l, dan ayat (3) peraturan perundang-undangan di bidang PNBP.

(1) Kepala Badan Pengatur dapat meminta badan yang

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan keuangan dan pembangunan untuk melakukan pemeriksaan kepada Badan Usaha dalam rangka pemenuhan kewajiban Iuran dan/atau kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang- undangan di bidang PNBP. Pemeriksaan kepada Badan Usaha dalam rangka l2l pemenuhan kewajiban Iuran dan/atau kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat (l) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang PNBP.

(3) Berdasarkan sebagaimana dimaksud

pada ayat (l), Kepala Badan Pengatur menerbitkan Surat Ketetapan PNBP Kurang Bayar, Surat Ketetapan PNBP Lebih Bayar, atau Surat Ketetapan PNBP Nihil paling lambat lO (sepuluh) hari kerja sejak laporan hasil pemeriksaan diterima.

(4) Berdasarkan . . .

SK No250756A

PRESIDEN

(4) Berdasarkan Surat Ketetapan PNBP

Kurang Bayar, Surat Ketetapan PNBP kbih Bayar, atau Surat Ketetapan PNBP Nihil sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Badan Usaha dapat mengajukan permohonan keberatan, keringanan, dan pengembalian PNBP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang PNBP.

Perencanaan PNBP pada Badan Pengatur dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang PNBP.

(1) Kepala Badan Pengatur sesuai dengan

dapat mengusulkan penggunaan dana PNBP. (21 Penggunaan dana PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat (l) meliputi:

• .rnggaran biaya operasional; dan/ atau
• kegiatan lainnya untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Pengatur.

(3) Penggunaan dana PNBP dapat ditujukan untuk unit

kerja lain di lingkungan kementerian yang urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral dalam rangka mendukung penyediaan dan pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Pengangkutan Gas Bumi melalui Pipa.

(4) Usulan penggunaan sslagaimana dimaksud pada

ayat (l) dan penggunaan dana PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilaksanalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan di bidang PNBP. BABVII ...

SK No250757A

FR,ESIDEN

-t4-

(1) Dalam hal Badan Usaha tidak menyampaikan laporan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Badan Pengatur mengenakan sanksi administratif berupa:

• teguran tertulis; dan/atau
• pencabutan Nomor Registrasi Us$a Badan Usaha atau Hak Khusus Badan Usaha. Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (l) l2l jangka diberikan paling banyak 3 (tiga) kali untuk waktu paling lama masing-masing 1 (satu) bulan kepada Badan Usaha.

(3) Apabila Badan Usaha yang mendapat sanksi teguran

tertulis setelah berakhirnya jangka waktu teguran tertulis ketiga sebogaimana dimaksud pada ayat (21 belum kewaj ibannya, Badan Pengatur dapat sanksi administratif berupa Nomor Registrasi Usaha Badan Usaha atau Hak Khusus Badan Usaha. (41 Pengenaan sanksi administratif berupa pencabutan Nomor Registrasi Usaha Badan Usaha atau Hak Khusus Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disertai usulan Kepala Badan Pengatur kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral untuk pencabutan perizinan berusaha.

(5) Pencabutan perizrnan berusaha sebagaimana

dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Dalam hal Badan Usaha tidak membayar kewajiban

Iuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terhitung 24 (dua puluh empat) bulan sejak jatuh tempo terutang, Badan Pengatur dapat mengenakan sanksi administratif berupa pencabutan Nomor Registrasi Usaha Badan Usaha atau Hak Khusus Badan Usaha. Pengenaan sanksi administratif berupa pencabutan l2l Nomor Registrasi Usaha Badan Usaha atau Hak Khusus Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai usulan Kepala Badan Pengatur kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral untuk mengenakan sanksi pencabutan perizinan berusaha.

(3) Pencabutan perizinan berusaha sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sanksi administratif berupa pencabutan Nomor Registrasi Usaha Badan Usaha atau Hak Khusus Badan Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (a) dan tidak kewajiban Pasal 2L ayat l2l pembayaran Iuran terutang pada Badan Usaha.

Pasal 23...

SK No250759A

PRESIDEN

Segala kerugian yang timbul sebagai akibat diberikannya sanksi administratif berupa teguran tertulis dan/ atau pencabutan Nomor Registrasi Usaha Badan Usaha atau Hak Khusus Badan Usaha dan pencabutan perizinan berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, dan pencabutan Nomor Registrasi Usaha Badan Usaha atau Hak Khusus Badan Usaha dan pencabutan perizinan berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 menjadi beban dan tanggungjawab Badan Usaha yang bersangkutan.

Pasa724

(1) Kewajiban Badan Usaha yang timbul berdasarkan

Peraturan Pemerintah Nomor I Tahun 2006 tentang Besaran dan Penggunaan Iuran Badan Usaha dalam Kegiatan Usaha Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Pengangkutan Gas Bumi melalui Pipa, diselesaikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor I Tahun 2006 tentang Besaran dan Penggunaan Iuran Badan Usaha ddam Kegiatan Usaha Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Pengangkutan Gas Bumi melalui Pipa. t2t kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (l) dilakukan paling lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan Pemerintah ini berlaku.

(3) Dalam hal kewajiban Badan Usaha belum diselesaikan

dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2):

• Badan Usaha dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan Nomor Registrasi Usaha Badan Usaha atau Hak Khusus Badan Usaha oleh Badan Pengatur.
• Badan Pengatur mengusulkan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral untuk pencabutan perizinan berusaha.
• Pengurusan piutang Badan Usaha wajib diserahkan oleh Badan Pengatur kepada instansi yang berwenang mengurus piutang negara.

Pasal 25. . .

SK No250750A

PRESIDEN

-t7-

(1) Kewajiban Usaha yang timbul berdasarkan

Peraturan Pemerin tah Nomor 48 Tahun 2019 tentang Besaran dan Iuran Badan Usaha dalam dan Pendistribusian Gas Bumi dilakukan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 48 U Minyak dan Pengangkutan Gas Bumi melalui Pipa. t2l

negara.

(3) pengurusan

mengurus

saha Badan oleh Badan Pengatur.

(4) Pada saat Badan Pengatur pengurus€rn

utang kepada instansi mengurus negara se

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, semua

blik Indonesia Nomor 6364), dinyatalan masih tidak berten tangan dengan Peraturan Pemerin PasaT 27 ...SK No250751A

Pasal27 Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku:

• Ketentuan Pasal 33 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2002 tentang Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi melalui Pipa (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO2 Nomor l4l, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 4253) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2002 tentang Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi melalui Pipa (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 20l2 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5308); dan
• Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 20l9 tentang Besaran dan Penggunaan Iuran Badan Usaha dalam Kegiatan Usaha Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Pengangkutan Gas Bumi melalui Pipa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor L22, Tamba}:an Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6364), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan ini mulai berlaku setelah 3O (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal diundangkan.

Agar

SK No250762A

tnr dalam kmbaran Negara Republik

Ditetapkan di Jalerta pada tanggal 20 Februari 2025

ttd.

s

pada tanggal 20 Februari 2025

REPUBLIK INDONESI.A,

ttd.

I

Salinan scsuai dengan aslinya

SK No235757A

PRESIDEN