Peraturan Badan Nomor 28-pojk-04-2016 Tahun 2016 tentang Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan:

1. Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu yang selanjutnya disebut S-INVEST adalah sistem atau sarana elektronik terpadu yang mengintegrasikan seluruh proses Transaksi Produk Investasi, Transaksi Aset Dasar, dan pelaporan di industri pengelolaan investasi.
2. Transaksi Produk Investasi adalah kegiatan yang berkaitan dengan penjualan, pembelian kembali/pelunasan, pengalihan investasi Produk Investasi, dan/atau pembagian manfaat ekonomis Produk Investasi.
3. Transaksi Aset Dasar adalah kegiatan yang berkaitan dengan investasi dan divestasi aset yang menjadi dasar Produk Investasi.
4. Produk Investasi adalah Reksa Dana, Dana Investasi Real Estat, Pengelolaan Portofolio Efek Nasabah secara Individual, dan produk investasi lain yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
5. Penyedia S-INVEST adalah Pihak yang menyediakan dan mengelola S-INVEST.
6. Pengguna S-INVEST adalah Manajer Investasi, Perantara Pedagang Efek yang melakukan Transaksi Aset Dasar, Agen Penjual Efek Reksa Dana, Bank Kustodian, Bank sebagai dealer, dan pihak lain yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan yang terdaftar di Penyedia S-

INVEST. 7. Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian adalah Pihak yang menyelenggarakan kegiatan Kustodian sentral bagi Bank Kustodian, Perusahaan Efek, dan Pihak lain.

S-INVEST diselenggarakan dalam rangka meningkatkan efisiensi Transaksi Produk Investasi dan Transaksi Aset Dasar diindustri pengelolaan investasi termasuk penyediaan sentralisasi data investor dan pelaporan.

Kegiatan sebagai penyedia S-INVEST hanya dapat dilakukan oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.

Penyedia S-INVEST paling sedikit wajib: a. menyediakan layanan penggunaan S-INVEST yang paling sedikit meliputi:

1. layanan pendaftaran Produk Investasi; dan
2. cakupan layanan S-INVEST sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini; b. menyediakan nomor identitas tunggal pemodal setiap investor Produk Investasi; c. memiliki dan MENETAPKAN mekanisme atau prosedur operasional standar penyelenggaraan S-INVEST; d. memiliki rencana kelangsungan bisnis terkait penyelenggaraan S-INVEST; e. memiliki dan menempatkan fasilitas pengganti pusat data dan pusat pemulihan bencana terkait penyelenggaraan S-INVEST di wilayah INDONESIA pada

tempat yang aman dan terpisah dari pusat data utama; f. memastikan terselenggaranya kegiatan dan keberlangsungan kegiatan S-INVEST; g. memastikan keamanan dan keandalan S-INVEST; h. memiliki mekanisme dan prosedur operasional standar penanganan pengaduan Pengguna S-INVEST; i. bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan karena kesalahan atau kelalaiannya dalam penyediaan dan pengelolaan S-INVEST; j. menyediakan rekam jejak audit terhadap seluruh kegiatan pemrosesan data investor, data transaksi Produk Investasi, dan Transaksi Aset Dasar di S-INVEST untuk keperluan pengawasan, penegakan hukum, penyelesaian sengketa, verifikasi, pengujian, dan pemeriksaan lainnya; dan k. menyampaikan kepada Pengguna S-INVEST dalam hal terdapat perubahan atau pengembangan sistem termasuk penambahan layanan dan fitur sistem yang memerlukan penyesuaian sistem Pengguna S-INVEST.

(1) Penyedia S-INVEST wajib MENETAPKAN peraturan mengenai prosedur dan tata cara penyelenggaraan S- INVEST. (2) Peraturan mengenai prosedur dan tata cara penyelenggaraan S-INVEST sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku efektif setelah memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan. (3) Peraturan mengenai prosedur dan tata cara penyelenggaraan S-INVEST sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit mencakup: a. persyaratan dan tata cara pendaftaran Pengguna S- INVEST, termasuk pembatalan pendaftaran Pengguna S-INVEST; b. persyaratan dan tata cara pendaftaran Produk Investasi, termasuk pembatalan pendaftaran Produk Investasi;

c. biaya pendaftaran dan/atau penggunaan S-INVEST; d. tata cara penggunaan S-INVEST; e. hak dan kewajiban Pengguna S-INVEST; f. batasan akses penggunaan S-INVEST; g. pengelolaan data investor, data Transaksi Produk Investasi, dan data Transaksi Aset Dasar di S- INVEST; h. mekanisme pelaporan dan pengambilan data dalam rangka pemenuhan kewajiban pelaporan Pengguna S-INVEST; i. mekanisme dan prosedur operasional standar penanganan pengaduan Pengguna S-INVEST; j. mekanisme untuk memastikan kelangsungan bisnis terkait penyelenggaraan S-INVEST; dan k. penghentian sementara waktu pemberian layanan kepada Pengguna S-INVEST.

Penyedia S-INVEST dilarang mengungkapkan data investor, data Transaksi Produk Investasi, dan/atau data Transaksi Aset Dasar kepada pihak ketiga, kecuali sebelumnya telah memperoleh persetujuan investor dari Pengguna S-INVEST atau diwajibkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penyedia S-INVEST wajib melakukan penghentian sementara waktu pemberian layanan kepada Pengguna S-INVEST, apabila diperintahkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

(1) Pengguna S-INVEST wajib: a. mematuhi peraturan yang ditetapkan Penyedia S-INVEST;

b. menandatangani perjanjian penggunaan S-INVEST dengan Penyedia S-INVEST, yang paling sedikit memuat:

1. hak dan kewajiban Penyedia S-INVEST dan Pengguna S-INVEST; dan
2. batasan akses penggunaan S-INVEST; c. menjaga kerahasiaan dan keamanan akses penggunaan S-INVEST; d. menyediakan sistem yang terkoneksi dengan S-INVEST; e. memastikan keamanan dan keandalan sistem yang terkoneksi dengan S-INVEST; f. memiliki mekanisme atau prosedur operasional standar berkaitan dengan penggunaan S-INVEST; g. memiliki rencana kelangsungan bisnis terkait penggunaan S-INVEST; h. memiliki dan menempatkan fasilitas pengganti pusat data dan pusat pemulihan bencana terkait sistem yang terkoneksi dengan S-INVEST di wilayah INDONESIA, pada tempat yang aman dan terpisah dari pusat data utama; dan i. bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan karena kesalahan atau kelalaiannya dalam penggunaan S-INVEST. (2) Selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap Pengguna S-INVEST yang bertindak sebagai agen penjual Produk Investasi atau Manajer Investasi yang melakukan penjualan Produk Investasi wajib: a. membuka rekening terpisah dalam S-INVEST untuk kepentingan setiap investor; b. memastikan kepemilikan nomor identitas tunggal pemodal dari setiap investor Produk Investasi; c. menyampaikan nomor identitas tunggal pemodal kepada investor; d. memastikan setiap investor menyampaikan data investor yang akurat, lengkap, dan terkini dalam rangka pembukaan rekening di S-INVEST

sebagaimana dimaksud dalam huruf a; dan e. memasukkan data investor dan data Transaksi Produk Investasi yang akurat, lengkap, dan terkini ke S-INVEST. (3) Selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap Pengguna S-INVEST yang bertindak sebagai Perantara Pedagang Efek yang melakukan Transaksi Aset Dasar, Bank sebagai dealer atau Manajer Investasi yang melakukan Transaksi Aset Dasar untuk kepentingan Produk Investasi wajib memasukkan data Transaksi Aset Dasar yang akurat dan lengkap ke S-INVEST. (4) Selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap Pengguna S-INVEST yang bertindak sebagai Bank Kustodian paling sedikit wajib melakukan pendaftaran dan pengkinian data Produk Investasi.

(1) Data investor, data Transaksi Produk Investasi, dan data Transaksi Aset Dasar yang ada dalam S-INVEST berasal dari data yang disampaikan oleh Pengguna S-INVEST. (2) Pengguna S-INVEST wajib memastikan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan data yang benar, terkini, dan akurat.

Data dan/atau informasi yang terdapat dalam S-INVEST dapat diakses dan/atau digunakan oleh Penyedia S-INVEST dan Pengguna S-INVEST meliputi: a. data investor; b. data Pengguna S-INVEST;

c. Transaksi Produk Investasi; dan d. Transaksi Aset Dasar.

(1) Setiap Produk Investasi wajib terdaftar di S-INVEST. (2) Kewajiban pendaftaran Produk Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pengguna S-INVEST yang bertindak sebagai Bank Kustodian. (3) Pendaftaran Produk Investasi dalam S-INVEST sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dilakukan paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah efektifnya Pernyataan Pendaftaran Penawaran Umum Produk Investasi atau tercatatnya Produk Investasi di Otoritas Jasa Keuangan.

(1) Cakupan layanan S-INVEST terdiri atas kegiatan: a. Transaksi Produk Investasi; b. Transaksi Aset Dasar; c. sentralisasi data; d. pelaporan; dan e. layanan lain yang telah memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan. (2) Cakupan layanan S-INVEST terkait kegiatan Transaksi Produk Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi paling sedikit pemrosesan pesanan dalam rangka penjualan, pembelian kembali/pelunasan, pengalihan investasi, dan/atau pemrosesan pembagian manfaat ekonomis dari Produk Investasi. (3) Cakupan layanan S-INVEST terkait kegiatan Transaksi Aset Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b

paling sedikit: a. investasi dan divestasi aset yang menjadi dasar Produk Investasi; b. alokasi; c. proses pemasangan/pencocokan instruksi penyelesaian Transaksi Efek; d. konfirmasi transaksi; dan e. instruksi penyelesaian. (4) Cakupan layanan S-INVEST terkait kegiatan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d paling sedikit: a. pelaporan yang terkait dengan pemenuhan kewajiban pelaporan Produk Investasi dalam rangka pemenuhan ketentuan peraturan perundang- undangan; b. penyediaan fitur pelaporan yang terkait dengan laporan Transaksi Produk Investasi kepada investor melalui sistem yang disediakan oleh Penyedia S-INVEST; dan c. penyediaan fitur pelaporan yang terkait dengan laporan berkala atas Produk Investasi kepada investor melalui sistem yang disediakan oleh Penyedia S-INVEST.

Penyedia S-INVEST wajib MENETAPKAN batasan akses S-INVEST bagi setiap Pengguna S-INVEST.

(1) Penyedia S-INVEST wajib menyampaikan laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan apabila terdapat hal sebagai

berikut: a. rencana perubahan atau pengembangan sistem termasuk penambahan layanan dan fitur sistem yang memerlukan penyesuaian sistem Pengguna S-INVEST; b. kegagalan S-INVEST yang menyebabkan S-INVEST tidak dapat digunakan; dan/atau c. penghentian sementara waktu pemberian layanan kepada Pengguna S-INVEST. (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum implementasi perubahan atau pengembangan sistem dilaksanakan. (3) Kegagalan S-INVEST sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b wajib diinformasikan secara elektronik kepada Otoritas Jasa Keuangan dan disampaikan kepada Pengguna S-INVEST paling lambat 2 (dua) jam sejak terjadinya kegagalan S-INVEST. (4) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib diikuti dengan penyampaian laporan dalam bentuk dokumen cetak kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 2 (dua) hari kerja sejak terjadinya kegagalan S-INVEST. (5) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, disampaikan paling lambat 2 (dua) hari kerja sejak penghentian sementara waktu pemberian layanan kepada Pengguna S-INVEST.

Pengguna S-INVEST yang bertindak sebagai Bank Kustodian Reksa Dana wajib menyampaikan: a. Laporan yang memperlihatkan posisi keuangan dari masing-masing Reksa Dana kepada Otoritas Jasa Keuangan; b. informasi keuangan Reksa Dana kepada Manajer Investasi pada setiap awal hari kerja;

c. surat atau bukti konfirmasi atas pelaksanaan perintah penjualan, pembelian kembali/pelunasan, dan/atau pengalihan saham atau Unit Penyertaan Reksa Dana kepada pemegang saham Reksa Dana berbentuk Perseroan atau pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana; dan d. laporan berkala kepada setiap pemegang saham Reksa Dana berbentuk Perseroan atau pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana terkait mutasi kepemilikan saham atau Unit Penyertaan Reksa Dana serta posisi kepemilikan saham atau Unit Penyertaan Reksa Dana, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal yang mengatur mengenai Laporan Reksa Dana, melalui S-INVEST.

Pengguna S-INVEST yang bertindak sebagai Bank Kustodian Reksa Dana Penyertaan Terbatas wajib menyampaikan laporan Reksa Dana Penyertaan Terbatas sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Penyertaan Terbatas, melalui S-INVEST.

(1) Dengan tidak mengurangi ketentuan pidana di bidang Pasar Modal, Otoritas Jasa Keuangan berwenang mengenakan sanksi administratif terhadap setiap pihak yang melakukan pelanggaran ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, termasuk pihak yang menyebabkan terjadinya pelanggaran tersebut berupa: a. peringatan tertulis; b. denda, yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu; c. pembatasan kegiatan usaha;

d. pembekuan kegiatan usaha; e. pencabutan izin usaha; f. pembatalan persetujuan; dan g. pembatalan pendaftaran. (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, atau huruf g dapat dikenakan dengan atau tanpa didahului pengenaan sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a. (3) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dikenakan secara tersendiri atau secara bersama-sama dengan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e,huruf f, atau huruf g.

Selain sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan dapat melakukan tindakan tertentu terhadap setiap pihak yang melakukan pelanggaran ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Otoritas Jasa Keuangan dapat mengumumkan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) dan tindakan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 kepada masyarakat.

(1) Kewajiban untuk menggunakan S-INVEST dan menyampaikan laporan Reksa Dana melalui S-INVEST sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini secara penuh mulai berlaku pada tanggal 31 Agustus 2016.

(2) Ketentuan mengenai kewajiban menyampaikan laporan Produk Investasi selain Reksa Dana melalui S-INVEST diatur dengan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan. (3) Kewajiban penyediaan dan penggunaan layanan S-INVEST terkait kegiatan Transaksi Aset Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) secara penuh mulai berlaku pada tanggal 31 Agustus 2017. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kewajiban penyediaan fitur pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4) huruf b dan huruf c dan kewajiban Pengguna S-INVEST yang bertindak sebagai Bank Kustodian Reksa Dana untuk menyampaikan surat atau bukti konfirmasi dan laporan berkala melalui S-INVEST sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c dan huruf d, diatur dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan. (5) Pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku sampai dengan kewajiban untuk menggunakan dan menyampaikan laporan melalui S-INVEST berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini berlaku secara penuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengguna S-INVEST harus melakukan uji coba penggunaan sistem melalui sistem yang ditetapkan oleh Penyedia S-INVEST.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 29 Juli 2016 2016 KETUA DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN, ttd. MULIAMAN D. HADAD Diundangkan di Jakarta pada tanggal 29 Juli 2016 2016 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd. YASONNA H.LAOLY