INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAAN KINERJA TAHUN BERJALAN PADA

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Kepala Daerah adalah gubernur bagi daerah provinsi atau bupati bagi daerah kabupaten atau wali kota bagi daerah kota.
2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
3. Insentif Fiskal adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diberikan kepada daerah berdasarkan kriteria tertentu berupa perbaikan dan/ a tau pencapaian kinerja di bidang dapat berupa tata kelola keuangan daerah, pelayanan umum pemerintahan, dan pelayanan dasar yang mendukung kebijakan strategis nasional dan/ atau pelaksanaan kebijakan fiskal nasional.
4. Insentif Fiskal untuk Penghargaan Kinerja Tahun Berjalan yang selanjutnya disebut Insentif Fiskal Kinerja Tahun Berjalan adalah Insentif Fiskal yang diberikan kepada pemerintah daerah yang berkinerja baik di tahun berjalan.
5. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara.
6. Belanja Daerah yang Ditandai untuk lnflasi yang selanjutnya disebut Penandaan Inflasi adalah belanja daerah yang digunakan untuk pengendalian inflasi.

jdih.kemenkeu.go.id7

­ 3 ­

(1) Insentif Fiskal Kinerja Tahun Berjalan pada Tahun

Anggaran 2023 dialokasikan sebesar Rp4.000.000.000.000,00 (empat triliun rupiah).

(2) Insentif Fiskal Kinerja Tahun Berjalan pada Tahun

Anggaran 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan untuk 2 (dua) kelompok kategori kinerja, yang terdiri atas:

• kategori kinerja dalam rangka pengendalian inflasi daerah sebesar Rpl.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah); dan
• kategori kinerja dalam rangka mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat sebesar Rp3.000.000.000.000,00 (tiga triliun rupiah).

(3) Insentif Fiskal Kinerja Tahun Berjalan untuk kategori

kinerja dalam rangka pengendalian inflasi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dialokasikan dalam 3 (tiga) periode, yang terdiri atas:

• periode pertama sebesar Rp330.000.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh miliar rupiah), dialokasikan paling cepat pada bulan Juni 2023;
• periode kedua sebesar Rp330.000.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh miliar rupiah), dialokasikan paling cepat pada bulan Juli 2023; dan
• periode ketiga sebesar Rp340.000.000.000,00 (tiga ratus empat puluh miliar rupiah), dialokasikan paling cepat pada bulan Oktober 2023.

(4) Insentif Fiskal Kinerja Tahun Berjalan untuk kategori

kinerja dalam rangka mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dialokasikan paling cepat pada bulan Agustus 2023.

(1) Insentif Fiskal Kinerja Tahun Berjalan untuk kategori

kinerja dalam rangka pengendalian inflasi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a dihitung berdasarkan kinerja pengendalian inflasi daerah.

(2) Kinerja pengendalian inflasi daerah sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) untuk prov1ns1 dinilai berdasarkan data:

• peringkat inflasi; dan
• realisasi Penandaan Inflasi.

(3) Kinerja pengendalian inflasi daerah sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) untuk kabupaten/kota dinilai berdasarkan data:

• dimensi upaya pemerintah daerah;
• dimensi tingkat kepatuhan pelaporan;
• peringkat inflasi; dan
• realisasi Penandaan Inflasi.

(4) Data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan

ayat (3) huruf a sampai dengan huruf c bersumber dari Kementerian Dalam Negeri.

jdih.kemenkeu.go.id l

­ 4 ­

(5) Data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan

ayat (3) huruf d bersumber dari Kementerian Keuangan.

(1) Data dimensi upaya pemerintah daerah sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a merupakan jumlah upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam pengendalian inflasi pangan oleh kabupaten/kota meliputi 9 (sembilan) indikator, yaitu:

• pemantauan harga dan stok untuk memastikan kebutuhan tersedia;
• rapat teknis tim pengendali inflasi daerah;
• menjaga pasokan bahan pokok dan barang penting;
• pencanangan gerakan menanam;
• melaksanakan operasi pasar murah bersama dinas terkait;
• melaksanakan sidak ke pasar dan distributor agar tidak menahan barang;
• berkoordinasi dengan daerah penghasil komoditi untuk kelancaran pasokan;
• merealisasikan belanja tidak terduga untuk dukungan pengendalian inflasi; dan
• memberikan bantuan transportasi dari APBD.

(2) Data dimensi tingkat kepatuhan pelaporan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf b merupakan jumlah laporan harian yang disampaikan pemerintah daerah dalam pengendalian inflasi pangan oleh kabupaten/kota.

(3) Data peringkat inflasi sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 3 ayat (2) huruf a dan ayat (3) huruf c merupakan

nilai capaian hasil dari upaya pengendalian inflasi daerah.

(4) Data realisasi Penandaan Inflasi sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b dan ayat (3) huruf d dihitung dengan tahapan yang meliputi:

• Perhitungan nilai persentase realisasi Penandaan Inflasi terhadap anggaran belanja daerah dengan menggunakan rumus: realisasi Penandaan Inflasi X 100 anggaran daerah

Keterangan: Pi = nilai persentase realisasi Penandaan Inflasi per provinsi/kabupaten/kota

• Perhitungan nilai standar realisasi Penandaan Inflasi terhadap anggaran belanja daerah dengan menggunakan rumus: Pi­ min X 100 maks­min Keterangan: PSi = nilai standar persentase realisasi Penandaan Inflasi provinsi/kabupaten/kota Min = nilai persentase realisasi Penandaan Inflasi terhadap anggaran belanja terkecil provinsi/kabupaten/kota

jdih.kemenkeu.go.id

­ 5 ­

Maks= nilai persentase realisasi Penandaan Inflasi terhadap anggaran belanja terbesar provinsi/kabupaten/kota

(1) Data kinerja pengendalian inflasi daerah sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dan ayat (3) untuk perhitungan alokasi Insentif Fiskal Kinerja Tahun Berjalan untuk kategori kinerja dalam rangka pengendalian inflasi daerah periode pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a menggunakan periode data bulan Januari 2023 sampai dengan bulan Maret 2023.

(2) Data kinerja pengendalian inflasi daerah sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dan ayat (3) untuk perhitungan alokasi Insentif Fiskal Kinerja Tahun Berjalan untuk kategori kinerja dalam rangka pengendalian inflasi daerah periode kedua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf b menggunakan periode data bulan April 2023 sampai dengan bulan Juni 2023.

(3) Data kinerja pengendalian inflasi daerah sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dan ayat (3) untuk perhitungan alokasi Insentif Fiskal Kinerja Tahun Berjalan untuk kategori kinerja dalam rangka pengendalian inflasi daerah periode ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf c menggunakan periode data bulan Juli 2023 sampai dengan bulan September tahun 2023.

Tahapan penentuan alokasi Insentif Fiskal Kinerja Tahun Berjalan untuk kelompok kategori kinerja dalam rangka pengendalian inflasi daerah meliputi:

• penghitungan nilai kinerja daerah;
• penghitungan pagu provinsi, kabupaten, dan kota; dan
• penentuan alokasi per daerah provinsi/kabupaten/kota.

(1) Perhitungan nilai kinerja daerah pengendalian inflasi

daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a terdiri atas:

• nilai kinerja pemerintah provinsi;
• nilai kinerja pemerintah kabupaten; dan
• nilai kinerja pemerintah kota.

(2) Nilai kinerja pemerintah provinsi sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) huruf a didasarkan pada data peringkat inflasi pemerintah provinsi dan data realisasi Penandaan Inflasi, dihitung dengan menggunakan rumus: Nilai kinerja provinsi = data peringkat inflasi + data realisasi Penandaan Inflasi

(3) Nilai kinerja pemerintah kabupaten sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf b, dihitung dengan menggunakan rumus:

jdih.kemenkeu.go.id

­ 6 ­

Nilai kinerja kabupaten = (40% data dimensi upaya pemerintah kabupaten + 10% data dimensi tingkat kepatuhan pelaporan + 50% data peringkat inflasi) + data realisasi Penandaan Inflasi

(4) Nilai kinerja pemerintah kota sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) huruf c, dihitung dengan menggunakan rumus: Nilai kinerja kota = (40% data dimensi upaya pemerintah kota + 10% data dimensi tingkat kepatuhan pelaporan + 50% data peringkat inflasi) + data realisasi Penandaan Inflasi

Alokasi lnsentif Fiskal Kinerja Tahun Berjalan untuk kelompok kategori kinerja dalam rangka pengendalian inflasi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) diberikan kepada daerah yang mendapatkan nilai kinerja daerah pengendalian inflasi daerah sebagai berikut:

• periode pertama dan periode kedua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a dan huruf b dengan peringkat 1 (satu) sampai dengan peringkat 3 (tiga) provinsi terbaik, peringkat 1 (satu) sampai dengan peringkat 6 (enam) kota terbaik, dan peringkat 1 (satu) sampai dengan peringkat 24 (dua puluh empat) kabupaten terbaik; dan
• periode ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat

(3) huruf c dengan peringkat 1 (satu) sampai dengan

peringkat 3 (tiga) provinsi terbaik, peringkat 1 (satu) sampai dengan peringkat 6 (enam) kota terbaik, dan peringkat 1 (satu) sampai dengan peringkat 25 (dua puluh lima) kabupaten terbaik.

(1) Penghitungan pagu provinsi, kabupaten, dan kota

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b dihitung dengan menggunakan rumus:

jumlah daerah terbaik pagu Insentif provinsi/kabupaten/kota Fiskal inflasi X jumlah daerah terbaik provinsi + daerah per jumlah daerah terbaik kabupaten + periode jumlah daerah terbaik kota

(2) Nilai kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat

(2) sampai dengan ayat (4) dilakukan standardisasi nilai

dengan menggunakan rumus: Xi ­ min X 0,3 + 1 maks ­ min Keterangan: XSi = nilai standar provinsi/kabupaten/kota Min = nilai terkecil provinsi/kabupaten/kota Maks = nilai terbesar provinsi/kabupaten/kota

jdih.kemenkeu.go.id

­ 7 ­

(3) Penentuan alokasi Insentif Fiskal Kinerja Tahun Berjalan

untuk kelompok kategori kinerja dalam rangka pengendalian inflasi daerah per daerah provinsi/kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 6 huruf c dihitung dengan menggunakan rumus:

nilai XSi X pagu per daerah nilai total XS provinsi/kabupaten/kota Keterangan: XSi = nilai standar provinsi/kabupaten/kota

(1) Insentif Fiskal Kinerja Tahun Berjalan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) digunakan untuk mendanai kegiatan sesuai dengan prioritas dan kebutuhan daerah yang manfaatnya diterima dan/atau dirasakan langsung oleh masyarakat dan mendukung:

• pengendalian inflasi;
• penurunan stunting;
• peningkatan investasi; dan
• penurunan kemiskinan.

(2) Insentif Fiskal Kinerja Tahun Berjalan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) tidak dapat digunakan untuk mendanai:

• gaji, tambahan penghasilan, dan honorarium; dan
• perjalanan dinas.

(1) Penyaluran Insentif Fiskal Kinerja Tahun Berjalan untuk

kelompok kategori kinerja dalam rangka pengendalian inflasi daerah periode pertama dan periode kedua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a dan huruf b dilakukan secara bertahap, dengan ketentuan sebagai berikut:

• tahap I, disalurkan sebesar 50% (lima puluh persen) dari pagu alokasi; dan
• tahap II, disalurkan sebesar 50% (lima puluh persen) dari pagu alokasi.

(2) Penyaluran Insentif Fiskal Kinerja Tahun Berjalan untuk

kelompok kategori kinerja dalam rangka pengendalian inflasi daerah periode pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan sebagai berikut:

• tahap I dilakukan paling cepat pada bulan Juni 2023;
• tahap II dilakukan setelah Menteri c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan menerima:

1. rencana penggunaan Insentif Fiskal Kinerja Tahun Berjalan untuk kelompok kategori kinerja dalam rangka pengendalian inflasi daerah; dan
2. laporan realisasi penyerapan tahap I sebagaimana dimaksud dalam huruf a;

• laporan realisasi penyerapan tahap I sebagaimana dimaksud dalam hurufb angka 2 paling rendah sebesar 30% (tiga puluh persen) dari dana yang disalurkan pada tahap I; dan
• rencana penggunaan Insentif Fiskal Kinerja Tahun Berjalan untuk kelompok kategori kinerja dalam

jdih.kemenkeu.go.id

­ 8 ­

rangka pengendalian inflasi daerah dan laporan realisasi penyerapan tahap I sebagaimana dimaksud dalam huruf b diterima paling lambat tanggal 20 November 2023.

(3) Penyaluran Insentif Fiskal Kinerja Tahun Berjalan untuk

kelompok kategori kinerja dalam rangka pengendalian inflasi daerah periode kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan sebagai berikut:

• tahap I dilakukan paling cepat bulan pada Juli 2023;
• tahap II dilakukan setelah Menteri c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan menerima:

1. rencana penggunaan lnsentif Fiskal Kinerja Tahun Berjalan untuk kelompok kategori kinerja dalam rangka pengendalian inflasi daerah; dan
2. laporan realisasi penyerapan tahap I sebagaimana dimaksud dalam huruf a;

• laporan realisasi penyerapan tahap I sebagaimana dimaksud dalam hurufb angka 2 paling rendah sebesar 30% (tiga puluh persen) dari dana yang disalurkan pada tahap I; dan
• rencana penggunaan Insentif Fiskal Kinerja Tahun Berjalan untuk kelompok kategori kinerja dalam rangka pengendalian inflasi daerah dan laporan realisasi penyerapan tahap I sebagaimana dimaksud dalam huruf b diterima paling lambat tanggal 20 November

(4) Penyaluran Insentif Fiskal Kinerja Tahun Berjalan untuk

kelompok kategori kinerja dalam rangka pengendalian inflasi daerah periode ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf c dilakukan secara sekaligus paling cepat pada bulan Oktober 2023.

(5) Pemerintah daerah menyampaikan rencana penggunaan

Insentif Fiskal Kinerja Tahun Berjalan untuk kelompok kategori kinerja dalam rangka pengendalian inflasi daerah periode ketiga dan laporan realisasi penyerapan Insentif Fiskal Kinerja Tahun Berjalan untuk kelompok kategori kinerja dalam rangka pengendalian inflasi daerah sampai dengan akhir tahun 2023 untuk periode pertama, periode kedua, dan periode ketiga paling lambat akhir bulan Juni 2024.

(6) Dalam hal persyaratan penyaluran Insentif Fiskal Kinerja

Tahun Berjalan untuk kelompok kategori kinerja dalam rangka pengendalian inflasi daerah periode pertama tahap II dan periode kedua tahap II belum diterima sampai dengan batas waktu tanggal 20 November 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dan ayat (3) huruf d, Insentif Fiskal Kinerja Tahun Berjalan untuk kelompok kategori kinerja dalam rangka pengendalian inflasi daerah tidak disalurkan.

(7) Dalam hal tanggal 20 November 2023 sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) huruf d dan ayat (3) huruf d bertepatan dengan hari libur atau hari yang diliburkan, penyampaian persyaratan penyaluran Insentif Fiskal Kinerja Tahun Berjalan untuk kelompok kategori kinerja dalam rangka pengendalian inflasi daerah dilakukan pada hari kerja berikutnya.

jdih.kemenkeu.go.id

­ 10 ­

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditandatangani oleh penjabat Kepala Daerah/penjabat wakil Kepala Daerah/penjabat sekretaris daerah/penjabat pejabat pengelola keuangan daerah, harus disertai dengan surat penunjukkan penjabat Kepala Daerah/penjabat wakil Kepala Daerah/penjabat sekretaris daerah/penjabat pejabat pengelola keuangan daerah.

Ketentuan mengenai:

• rincian jenis belanja Penandaan Inflasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4);
• format rencana penggunaan Insentif Fiskal Kinerja Tahun Berjalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11; dan
• format laporan realisasi penyerapan Insentif Fiskal Kinerja Tahun Berjalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(1) Rincian alokasi Insentif Fiskal Kinerja Tahun Berjalan

untuk kelompok kategori kinerja dalam rangka pengendalian inflasi daerah menurut provinsi/kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 2 ayat (2) huruf a ditetapkan dengan Keputusan

Menteri.

(2) Ketentuan mengenai pengalokasian dan penyaluran

Insentif Fiskal Kinerja Tahun Berjalan untuk kelompok kategori kinerja dalam rangka mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 2 ayat (2) huruf b diatur dengan Peraturan Menteri

tersendiri.

Peraturan Menteri 1n1 mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

jdih.kemenkeu.go.id l

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 3 Juli 2023

ttd.

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 5 Juli 2023

,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Biro Umum Salinanu.b.sesuai dengan aslinya Plt. KepalaKepala BagianBiro UmumAdministrasi Kementerian u.b. Plt. Kepala Bagian Administrasi Kementerian

Ditandatangani secara elektronik

Ditandatangani secara elektronik

jdih.kemenkeu.go.id

­ 12 ­