Langsung ke konten
Terbaru Peraturan Putusan MK Putusan MA Pencarian Tentang Disclaimer
PMK Berlaku

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG RINCIAN ALOKASI INSENTIF

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 400 TAHUN 2023

TENTANG

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG RINCIAN ALOKASI INSENTIF

FISKAL KINERJA TAHUN BERJALAN UNTUK KELOMPOK KATEGORI

KINERJA DALAM RANGKA PENGENDALIAN INFLASI DAERAH PADA TAHUN

ANGGARAN 2023 PERIODE KETIGA MENURUT

PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 67 Tahun 2023 tentang Insentif Fiskal untuk Penghargaan Kinerja Tahun Berjalan pada Tahun Anggaran 2023, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Rincian Alokasi Insentif Fiskal Kinerja Tahun Berjalan untuk Kelompok Kategori Kinerja dalam rangka Pengendalian Inflasi Daerah pada Tahun Anggaran 2023 Periode Ketiga menurut Provinsi/Kabupaten/Kota;

Mengingat : Peraturan Menteri Keuangan Nomor 67 Tahun 2023 tentang Insentif Fiskal untuk Penghargaan Kinerja Tahun Berjalan pada Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 510);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG KEPUTUSAN

MENTERI KEUANGAN TENTANG RINCIAN ALOKASI INSENTIF

FISKAL KINERJA TAHUN BERJALAN UNTUK KELOMPOK

KATEGORI KINERJA DALAM RANGKA PENGENDALIAN

INFLASI DAERAH PADA TAHUN ANGGARAN 2023 PERIODE

KETIGA MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA.

KESATU : Menetapkan alokasi insentif fiskal kinerja tahun berjalan untuk kelompok kategori kinerja dalam rangka pengendalian inflasi daerah pada Tahun Anggaran 2023 periode ketiga menurut provinsi/kabupaten/kota sebesar Rp340.000.000.000,00 (tiga ratus empat puluh miliar

rupiah).

KEDUA : Rincian alokasi insentif fiskal kinerja tahun berjalan untuk kelompok kategori kinerja dalam rangka pengendalian inflasi daerah pada Tahun Anggaran 2023 periode ketiga menurut provinsi/kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KETIGA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:

  1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia;

  2. Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan;

  3. Inspektur Jenderal Kementerian Keuangan;

  4. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan;

  5. Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan;

  6. Gubernur/Bupati/Wali Kota bersangkutan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 31 Oktober 2023

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Ditandatangani secara elektronik

SRI MULYANI INDRAWATI

3

LAMPIRAN

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 400 TAHUN 2023

TENTANG

RINCIAN ALOKASI INSENTIF FISKAL KINERJA TAHUN

BERJALAN UNTUK KELOMPOK KATEGORI KINERJA DALAM

RANGKA PENGENDALIAN INFLASI DAERAH PADA TAHUN

ANGGARAN 2023 PERIODE KETIGA MENURUT

PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

RINCIAN ALOKASI INSENTIF FISKAL KINERJA TAHUN BERJALAN

UNTUK KELOMPOK KATEGORI KINERJA DALAM RANGKA PENGENDALIAN

INFLASI DAERAH PADA TAHUN ANGGARAN 2023 PERIODE KETIGA

MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

(dalam ribuan rupiah)

No. Pemerintah Daerah Total

(1) (2) (3)

  1. Kab. Aceh Singkil 9.819.084

  2. Kota Subulussalam 11.833.792

  3. Kota Sibolga 9.631.189

  4. Kab. Pasaman 9.152.609

  5. Kota Pagar Alam 9.188.082

  6. Kab. Bandung 9.270.469

  7. Kab. Banyuwangi 9.155.643

  8. Kab. Lamongan 9.200.566

  9. Kab. Landak 9.209.436

  10. Kota Singkawang 9.102.918

  11. Kab. Pulang Pisau 9.634.844

  12. Kab. Tabalong 9.499.011

  13. Kota Banjarbaru 9.619.098

  14. Kab. Kutai Kartanegara 11.677.368

  15. Kab. Paser 10.968.876

  16. Kab. Bolaang Mongondow 9.188.090

  17. Kab. Minahasa Selatan 9.538.801

  18. Kab. Minahasa Utara 9.548.533

  19. Kab. Banggai 9.994.178

  20. Kab. Morowali 11.237.981

  21. Kab. Parigi Moutong 9.429.858

  22. Provinsi Sulawesi Selatan 11.206.660

  23. Kab. Luwu 9.916.477

  24. Kab. Sumbawa Barat 9.646.695

  25. Kab. Supiori 9.544.142

  26. Kota Tidore Kepulauan 10.624.921

4

No. Pemerintah Daerah Total

(1) (2) (3)

  1. Kab. Pulau Morotai 11.898.391

  2. Kab. Bangka Selatan 11.831.043

  3. Provinsi Gorontalo 10.172.832

  4. Kab. Boalemo 9.867.253

  5. Kab. Pohuwato 10.349.532

  6. Kab. Sorong Selatan 10.558.738

  7. Provinsi Sulawesi Barat 8.620.508

  8. Kab. Bulungan 9.862.382

JUMLAH PROVINSI 30.000.000

JUMLAH KABUPATEN/KOTA 310.000.000

JUMLAH NASIONAL 340.000.000

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Ditandatangani secara elektronik

SRI MULYANI INDRAWATI

Konsideran (Menimbang & Mengingat)
MENIMBANG

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 67 Tahun 2023 tentang Insentif Fiskal untuk Penghargaan Kinerja Tahun Berjalan pada Tahun Anggaran 2023, perlu

MENGINGAT

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 67 Tahun 2023 tentang Insentif Fiskal untuk Penghargaan Kinerja Tahun Berjalan pada Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 510);

Referensi Silang (1)
PMK 67/2023 — INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAAN KINERJA...