ORGANISASI DAN TATA KERJA

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.
2. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Bea dan Cukai.
3. Direktorat Jenderal adalah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
4. Unit Pelaksana Teknis adalah organisasi yang bersifat mandiri yang melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau tugas teknis penunjang tertentu dari organisasi induk.
5. Balai Laboratorium Bea dan Cukai adalah unit pelaksana teknis pada Direktorat Jenderal di bidang pengujian barang secara laboratoris dan/atau identifikasi barang, serta pengembangan laboratorium di bidang kepabeanan dan cukai.

(1) Balai Laboratorium Bea dan Cukai merupakan unit

pelaksana teknis di lingkungan Direktorat Jenderal yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal.

(2) Balai Laboratorium Bea dan Cukai secara teknis

fungsional dibina oleh Direktur yang membidangi teknis kepabeanan pada Direktorat Jenderal.

(3) Balai Laboratorium Bea dan Cukai secara administratif

dibina oleh Kepala Instansi Vertikal Direktorat Jenderal sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(4) Balai Laboratorium Bea dan Cukai dipimpin oleh Kepala

Balai.

Balai Laboratorium Bea dan Cukai mempunyai tugas melaksanakan pengujian barang secara laboratoris dan/atau identifikasi barang, serta pengembangan laboratorium di bidang kepabeanan dan cukai berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 3, Balai Laboratorium Bea dan Cukai menyelenggarakan

fungsi:

• pelaksanaan pengujian barang secara laboratoris dan/atau identifikasi barang di bidang kepabeanan dan cukai;
• pelaksanaan asistensi teknis terkait pengujian barang secara laboratoris dan/atau identifikasi barang di lingkungan Direktorat Jenderal;
• pengelolaan, pemeliharaan, perawatan sarana laboratorium, serta perencanaan pengadaan peralatan khusus yang berkaitan dengan pengujian barang secara laboratoris dan/atau identifikasi barang di lingkungan Balai Laboratorium Bea dan Cukai;
• perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi atas sistem manajemen laboratorium berdasarkan standar internasional di lingkungan Balai Laboratorium Bea dan Cukai;
• pelaksanaan standardisasi dan pembakuan metode pengujian barang secara laboratoris dan/atau identifikasi barang di lingkungan Balai Laboratorium Bea dan Cukai;
• pelaksanaan pengendalian mutu pengujian barang secara laboratoris dan/atau identifikasi barang di lingkungan Balai Laboratorium Bea dan Cukai;
• pelaksanaan analisis hasil dan/atau metode atas pengujian barang secara laboratoris dan/atau identifikasi barang di bidang kepabeanan dan cukai;
• pelaksanaan pengembangan metode pengujian dan/atau identifikasi barang di bidang kepabeanan dan cukai;

• penyiapan pelaksanaan kerja sama dengan lembaga nasional dan/atau internasional di bidang pengujian barang secara laboratoris dan/atau identifikasi barang di bidang kepabeanan dan cukai;
• pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan, pengendalian intern, dan kepatuhan terhadap kode etik dan disiplin di lingkungan Balai Laboratorium Bea dan Cukai; dan
• pelaksanaan urusan tata usaha, kearsipan, rumah tangga, sumber daya manusia, keuangan, dan pengelolaan kinerja dan risiko, dan komunikasi publik Balai Laboratorium Bea dan Cukai.

Balai Laboratorium Bea dan Cukai diklasifikasikan dalam 2 (dua) kelas yang terdiri atas:

• Balai Laboratorium Bea dan Cukai Kelas I; dan
• Balai Laboratorium Bea dan Cukai Kelas II.

Bagian Kedua Balai Laboratorium Bea dan Cukai Kelas I

Balai Laboratorium Bea dan Cukai Kelas I terdiri atas:

• Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal;
• Seksi Teknis Laboratorium;
• Seksi Penjaminan Mutu Laboratorium; dan
• Kelompok Jabatan Fungsional.

(1) Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal mempunyai

tugas melakukan urusan tata usaha, kearsipan, rumah tangga, sumber daya manusia, keuangan, dan pengelolaan kinerja dan risiko, komunikasi publik, pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan, pengendalian intern, serta kepatuhan terhadap kode etik dan disiplin.

(2) Seksi Teknis Laboratorium mempunyai tugas melakukan

pelaksanaan asistensi teknis dan pengujian barang secara laboratoris dan/atau identifikasi barang, serta pengelolaan, pemeliharaan, perawatan sarana laboratorium, dan perencanaan pengadaan peralatan khusus yang berkaitan dengan pengujian barang secara laboratoris dan/atau identifikasi barang.

(3) Seksi Penjaminan Mutu Laboratorium mempunyai tugas

melakukan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi atas sistem manajemen laboratorium berdasarkan standar internasional, pelaksanaan standardisasi dan pembakuan metode pengujian barang, pelaksanaan pengendalian mutu pengujian barang, pelaksanaan analisis hasil

dan/atau metode atas pengujian barang, pelaksanaan pengembangan metode pengujian dan/atau identifikasi barang, serta penyiapan pelaksanaan kerja sama dengan lembaga nasional dan/atau internasional di bidang pengujian barang secara laboratoris dan/atau identifikasi barang di bidang kepabeanan dan cukai.

Bagian Ketiga Balai Laboratorium Bea dan Cukai Kelas II

Balai Laboratorium Bea dan Cukai Kelas II terdiri atas:

• Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal;
• Seksi Teknis Laboratorium;
• Seksi Penjaminan Mutu Laboratorium; dan
• Kelompok Jabatan Fungsional.

(1) Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal mempunyai

tugas melakukan urusan tata usaha, kearsipan, rumah tangga, sumber daya manusia, keuangan, dan pengelolaan kinerja dan risiko, komunikasi publik, pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan, pengendalian intern, serta kepatuhan terhadap kode etik dan disiplin.

(2) Seksi Teknis Laboratorium mempunyai tugas melakukan

pelaksanaan asistensi teknis dan pengujian barang secara laboratoris dan/atau identifikasi barang, serta pengelolaan, pemeliharaan, perawatan sarana laboratorium, dan perencanaan pengadaan peralatan khusus yang berkaitan dengan pengujian barang secara laboratoris dan/atau identifikasi barang.

(3) Seksi Penjaminan Mutu Laboratorium mempunyai tugas

melakukan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi atas sistem manajemen laboratorium berdasarkan standar internasional, pelaksanaan standardisasi dan pembakuan metode pengujian barang, pelaksanaan pengendalian mutu pengujian barang, pelaksanaan analisis hasil dan/atau metode atas pengujian barang, pelaksanaan pengembangan metode pengujian dan/atau identifikasi barang, serta penyiapan pelaksanaan kerja sama dengan lembaga nasional dan/atau internasional di bidang pengujian barang secara laboratoris dan/atau identifikasi barang di bidang kepabeanan dan cukai.

(1) Pada Balai Laboratorium Bea dan Cukai dapat ditetapkan

kelompok jabatan fungsional sesuai kebutuhan yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas

memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Balai Laboratorium Bea dan Cukai sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.

(3) Pejabat fungsional berkedudukan di bawah dan

bertanggung jawab secara langsung kepada pejabat administrator atau pejabat struktural eselon III, atau pejabat pengawas atau pejabat struktural eselon IV yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas jabatan fungsional.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan pejabat

fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur oleh Menteri.

(5) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) kelompok jabatan fungsional dapat bekerja secara individu dan/atau dalam tim kerja untuk mendukung pencapaian tujuan dan kinerja organisasi.

(6) Tim kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (5) terdiri

atas:

• ketua tim; dan
• anggota tim.

(7) Ketua tim sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a

berasal dari pejabat fungsional atau pejabat struktural yang ditugaskan oleh pimpinan unit organisasi dengan memperhatikan kompetensi dan keahlian sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas.

(8) Ketua tim melaksanakan mekanisme koordinasi dan

pengelolaan kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya.

(9) Anggota tim sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b

berasal dari pejabat fungsional, pejabat struktural, atau pelaksana yang ditugaskan oleh pimpinan unit organisasi dengan memperhatikan kompetensi dan keahlian sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas.

(10) Ketentuan mengenai pelaksanaan tugas dan penugasan

kelompok jabatan fungsional dilaksanakan mengacu pada ketentuan peraturan perundang- undangan.

(1) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 10, terdiri atas berbagai jenis jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Jumlah kelompok jabatan fungsional sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan yang didasari atas analisis jabatan dan beban kerja.

(3) Tugas, jenis, dan jenjang kelompok jabatan fungsional

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai jabatan fungsional masing-masing.

(1) Dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi, di

lingkungan Balai Laboratorium Bea dan Cukai dapat dibentuk Satuan Pelayanan Laboratorium Bea dan Cukai.

(2) Satuan Pelayanan Laboratorium Bea dan Cukai

merupakan unit organisasi non struktural yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Balai Laboratorium Bea dan Cukai.

(3) Satuan Pelayanan Laboratorium Bea dan Cukai

mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas pelayanan pengujian barang secara laboratoris dan/atau identifikasi barang dalam masing-masing wilayah operasi Balai Laboratorium Bea dan Cukai.

(4) Satuan Pelayanan Laboratorium Bea dan Cukai terdiri

atas sejumlah pegawai dari Balai Laboratorium Bea dan Cukai yang dikoordinasikan oleh seorang Pejabat Fungsional yang ditunjuk oleh Kepala Balai Laboratorium Bea dan Cukai sesuai dengan wilayah operasi masing- masing.

(5) Rincian Satuan Pelayanan Laboratorium Bea dan Cukai

pada masing-masing Balai Laboratorium Bea dan Cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(1) Setiap unsur di lingkungan Balai Laboratorium Bea dan

Cukai dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, harus menerapkan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

(2) Setiap unsur di lingkungan Balai Laboratorium Bea dan

Cukai harus menerapkan sistem pengendalian intern pemerintah di lingkungan masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Setiap unsur di lingkungan Balai Laboratorium Bea dan

Cukai harus menyusun proses bisnis yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi di lingkungan Balai Laboratorium Bea dan Cukai.

(2) Proses bisnis antar unit organisasi di lingkungan Balai

Laboratorium Bea dan Cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri.

Kepala Balai Laboratorium Bea dan Cukai menyampaikan laporan kepada Direktur yang membidangi teknis kepabeanan pada Direktorat Jenderal mengenai hasil pelaksanaan tugas

secara berkala maupun sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.

Setiap unsur di lingkungan Balai Laboratorium Bea dan Cukai harus menyusun analisis jabatan, peta jabatan, analisis beban kerja, dan uraian tugas terhadap seluruh jabatan di lingkungan Balai Laboratorium Bea dan Cukai.

Setiap unsur di lingkungan Balai Laboratorium Bea dan Cukai dalam melaksanakan tugasnya harus menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi di lingkungan masing- masing maupun antarsatuan organisasi di lingkungan Kementerian Keuangan serta dengan instansi lain di luar Kementerian Keuangan sesuai dengan tugas masing-masing.

(1) Setiap pimpinan unit organisasi bertanggung jawab

memimpin dan mengoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas sesuai dengan uraian tugas yang telah ditetapkan.

(2) Pengarahan dan petunjuk sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) harus diikuti dan dipatuhi oleh bawahan secara bertanggungjawab serta dilaporkan secara berkala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan unit organisasi harus melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap unit organisasi di bawahnya.

Pejabat yang melaksanakan tugas dan fungsi kepatuhan internal pada Balai Laboratorium Bea dan Cukai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 9 ayat (1), dalam pelaksanaan tugasnya:

• secara fungsional bertanggung jawab kepada Direktur yang membidangi kepatuhan internal pada Direktorat Jenderal; dan
• secara administratif bertanggung jawab kepada Kepala Balai Laboratorium Bea dan Cukai.

(1) Pejabat yang melaksanakan tugas dan fungsi kepatuhan

internal pada Balai Laboratorium Bea dan Cukai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 9 ayat (1) berhak meminta dan memperoleh data dan informasi dari unit organisasi atau pejabat terkait di lingkungan Balai Laboratorium Bea dan Cukai.

(2) Unit organisasi atau pejabat yang terkait harus

memberikan data dan informasi yang diminta oleh pejabat yang melaksanakan tugas dan fungsi kepatuhan internal.

(1) Perubahan atas tugas, fungsi, nama, kelas, susunan

organisasi, dan tata kerja Balai Laboratorium Bea dan Cukai sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini ditetapkan oleh Menteri setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.

(2) Perubahan atas pembina administrasi, wilayah operasi,

dan Satuan Pelayanan Balai Laboratorium Bea dan Cukai sepanjang tidak melakukan perubahan nomenklatur serta pembentukan dan/atau pergeseran satuan kerja anggaran, ditetapkan dalam Keputusan Direktur Jenderal setelah mendapatkan rekomendasi dari Sekretaris Jenderal.

(3) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2),

disampaikan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara untuk mendapatkan persetujuan tertulis paling lambat 2 (dua) tahun sejak Keputusan Direktur Jenderal ditetapkan.

(1) Kepala Balai Laboratorium Bea dan Cukai Kelas I

merupakan jabatan administrator atau jabatan struktural eselon III.a.

(2) Kepala Balai Laboratorium Bea dan Cukai Kelas II

merupakan jabatan administrator atau jabatan struktural eselon III.b.

(3) Kepala Subbagian dan Kepala Seksi pada Balai

Laboratorium Bea dan Cukai Kelas I merupakan jabatan pengawas atau jabatan struktural eselon IV.a.

(4) Kepala Subbagian dan Kepala Seksi pada Balai

Laboratorium Bea dan Cukai Kelas II merupakan jabatan pengawas atau jabatan struktural eselon IV.b.

(1) Jumlah Balai Laboratorium Bea dan Cukai di lingkungan

Direktorat Jenderal sebanyak 3 (tiga) Balai Laboratorium Bea dan Cukai.

(2) Nama Balai Laboratorium Bea dan Cukai sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

• Balai Laboratorium Bea dan Cukai Kelas I Medan;
• Balai Laboratorium Bea dan Cukai Kelas I Jakarta; dan
• Balai Laboratorium Bea dan Cukai Kelas I Surabaya.

(3) Lokasi dan wilayah operasi Balai Laboratorium Bea dan

Cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(4) Bagan susunan organisasi Balai Laboratorium Bea dan

Cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(5) Dalam hal terdapat kondisi tertentu dan dengan

mempertimbangkan efektivitas dan efisiensi, pelaksanaan layanan pengujian barang secara laboratoris dan/atau identifikasi barang oleh Balai Laboratorium Bea dan Cukai dikecualikan dari wilayah operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

(6) Kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (5)

meliputi:

• kemudahan akses transportasi;
• kebutuhan pengujian terakreditasi;
• permintaan unit pembina Balai Laboratorium Bea dan Cukai; dan/atau
• permintaan dari unit organisasi di kantor pusat yang melakukan kegiatan pemeriksaan atau pengawasan di daerah.

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

• seluruh jabatan yang ada beserta pejabat yang memangku jabatan di lingkungan Balai Laboratorium Bea dan Cukai berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.01/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Laboratorium Bea dan Cukai (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1023), tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan dibentuknya jabatan baru serta diangkat dan dilantiknya pejabat baru berdasarkan Peraturan Menteri ini; dan
• bagi pegawai di lingkungan Balai Laboratorium Bea dan Cukai yang sedang dalam proses mutasi dan/atau promosi, tetap dapat dilakukan pengangkatan dan pelantikan dalam jabatan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.01/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Laboratorium Bea dan Cukai (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1023) sampai dengan dibentuknya jabatan baru serta diangkat dan dilantiknya pejabat baru berdasarkan Peraturan Menteri ini.

Pembentukan, pengangkatan, dan pelantikan pejabat baru di lingkungan Balai Laboratorium Bea dan Cukai berdasarkan Peraturan Menteri ini dilaksanakan paling lambat 1 (satu) tahun setelah Peraturan Menteri ini diundangkan.

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, seluruh ketentuan yang merupakan pelaksanaan dari Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.01/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Laboratorium Bea dan Cukai (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1023), dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Menteri ini.

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.01/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Laboratorium Bea dan Cukai (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1023), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 30 Desember 2024

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

SRI MULYANIDitandatanganiINDRAWATIsecara elektronik

Diundangkan di Jakarta pada tanggal Д

DIREKTUR JENDERAL

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,

Ѽ

DHAHANA PUTRA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2024 NOMOR Ж

LAMPIRAN I

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 121 TAHUN 2024

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI LABORATORIUM

BEA DAN CUKAI

NAMA, KELAS, LOKASI, INSTANSI VERTIKAL PEMBINA ADMINISTRASI, WILAYAH OPERASI, DAN SATUAN PELAYANAN

BALAI LABORATORIUM BEA DAN CUKAI

INSTANSI VERTIKAL

NO. NAMA KELAS LOKASI PEMBINA WILAYAH OPERASI SATUAN PELAYANAN

ADMINISTRASI

1. Balai I Medan Kantor Wilayah 1. Kantor Wilayah Direktorat 1. Laboratorium Bea dan Laboratorium Direktorat Jenderal Jenderal Bea dan Cukai Cukai Banda Aceh Bea dan Cukai Bea dan Cukai Aceh 2. Laboratorium Bea dan Medan Sumatera Utara 2. Kantor Wilayah Direktorat Cukai Pekanbaru Jenderal Bea dan Cukai 3. Laboratorium Bea dan Sumatera Utara Cukai Teluk Bayur
2. Kantor Wilayah Direktorat 4. Laboratorium Bea dan Jenderal Bea dan Cukai Cukai Batam Riau 5. Laboratorium Bea dan
3. Kantor Wilayah Direktorat Cukai Kuala Tanjung Jenderal Bea dan Cukai 6. Laboratorium Bea dan Sumatera Bagian Barat Cukai Tanjung Pandan
4. Kantor Wilayah Direktorat 7. Laboratorium Bea dan Jenderal Bea dan Cukai Cukai Dumai Sumatera Bagian Timur 8. Laboratorium Bea dan Cukai Jambi

INSTANSI VERTIKAL

NO. NAMA KELAS LOKASI PEMBINA WILAYAH OPERASI SATUAN PELAYANAN

ADMINISTRASI

1. Kantor Wilayah Direktorat 9. Laboratorium Bea dan Jenderal Bea dan Cukai Cukai Palembang Khusus Kepulauan Riau 10. Laboratorium Bea dan

2. Kantor Pelayanan Utama Cukai Lampung Bea dan Cukai Tipe B Batam

3. Balai I Jakarta Kantor Wilayah 1. Kantor Pusat Direktorat 1. Laboratorium Bea dan Laboratorium Direktorat Jenderal Jenderal Bea dan Cukai Cukai Tanjung Priok Bea dan Cukai Bea dan Cukai 2. Kantor Wilayah Direktorat 2. Laboratorium Bea dan Jakarta Jakarta Jenderal Bea dan Cukai Cukai Soekarno Hatta Banten 3. Laboratorium Bea dan

4. Kantor Wilayah Direktorat Cukai Merak Jenderal Bea dan Cukai 4. Laboratorium Bea dan Jakarta Cukai Bandung

5. Kantor Wilayah Direktorat 5. Laboratorium Bea dan Jenderal Bea dan Cukai Cukai Pontianak Jawa Barat 6. Laboratorium Bea dan

6. Kantor Wilayah Direktorat Cukai Kantor Pos Pasar Jenderal Bea dan Cukai Baru Kalimantan Bagian Barat 7. Laboratorium Bea dan

7. Kantor Pelayanan Utama Cukai Cikarang Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok

8. Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe C Soekarno Hatta

INSTANSI VERTIKAL

NO. NAMA KELAS LOKASI PEMBINA WILAYAH OPERASI SATUAN PELAYANAN

ADMINISTRASI

1. Balai I Surabaya Kantor Wilayah 1. Kantor Wilayah Direktorat 1. Laboratorium Bea dan Laboratorium Direktorat Jenderal Jenderal Bea dan Cukai Cukai Tanjung Emas Bea dan Cukai Bea dan Cukai Jawa Jawa Tengah dan Daerah 2. Laboratorium Bea dan Surabaya Timur I Istimewa Yogyakarta Cukai Sampit
2. Kantor Wilayah Direktorat 3. Laboratorium Bea dan Jenderal Bea dan Cukai Cukai Pangkalan Bun Jawa Timur I 4. Laboratorium Bea dan
3. Kantor Wilayah Direktorat Cukai Banjarmasin Jenderal Bea dan Cukai 5. Laboratorium Bea dan Jawa Timur II Cukai Kotabaru
4. Kantor Wilayah Direktorat 6. Laboratorium Bea dan Jenderal Bea dan Cukai Cukai Balikpapan Kalimantan Bagian Timur 7. Laboratorium Bea dan
5. Kantor Wilayah Direktorat Cukai Ngurah Rai Jenderal Bea dan Cukai 8. Laboratorium Bea dan Kalimantan Bagian Selatan Cukai Bitung
6. Kantor Wilayah Direktorat 9. Laboratorium Bea dan Jenderal Bea dan Cukai Cukai Pantoloan Bali, Nusa Tenggara Barat, 10. Laboratorium Bea dan dan Nusa Tenggara Timur Cukai Gresik
7. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Sulawesi Bagian Utara
8. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Sulawesi Bagian Selatan
9. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Maluku

INSTANSI VERTIKAL

NO. NAMA KELAS LOKASI PEMBINA WILAYAH OPERASI SATUAN PELAYANAN

ADMINISTRASI

1. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Khusus Papua

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

LAMPIRAN II

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 121 TAHUN 2024

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI LABORATORIUM

BEA DAN CUKAI

A. BAGAN ORGANISASI BALAI LABORATORIUM BEA DAN CUKAI KELAS I

B. BAGAN ORGANISASI BALAI LABORATORIUM BEA DAN CUKAI KELAS II

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI