Langsung ke konten
Terbaru Peraturan Putusan MK Putusan MA Pencarian Tentang Disclaimer
PERPRES Berlaku

BADAN PENGELOLA TRANSPORTASI

Pasal 1

Dalam rangka penyelenggaraan sistem transportasi di wilayah

J akarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi secara

terintegrasi dibentuk Badan Pengelola Transportasi Jakarta,

Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi.

Pasal 2

Badan Pengelola Transportasi Jakarta, Bogor, Depok,

Tangerang, dan Bekasi merupakan unit organisasi khusus

yang dipimpin oleh Pejabat Tinggi Madya yang berada di

bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Perhubungan.

PasaI3 ...

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

Pasal 3

(1) Badan Pengelola Transportasi Jakarta, Bogor, Depok,

Tangerang, dan Bekasi mempunyai tugas

mengembangkan, mengelola, dan meningkatkan

pelayanan transportasi secara terintegrasi di wilayah

Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi dengan

menerapkan tata kelola organisasi yang baik.

(2) Wilayah tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

meliputi:

  • Wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

  • Wilayah Provinsi Jawa Barat, yaitu Kota Depok, Kota

Bogor, Kota Bekasi, Kabupaten Bogor, dan Kabupaten

Bekasi; dan

  • Wilayah Provinsi Banten, yaitu Kota Tangerang, Kota

Tangerang Selatan, dan Kabupaten Tangerang.

(3) Badan Pengelola Transportasi Jakarta, Bogor, Depok,

Tangerang, dan Bekasi dalam rangka pelaksanaan tugas

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengacu kepada

Rencana Induk Transportasi Jakarta, Bogor, Depok,

Tangerang, dan Bekasi yang ditetapkan melalui

Peraturan Presiden tersendiri.

(4) Pembiayaan untuk implementasi Rencana Induk

Transportasi Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan

Bekasi dapat bersumber dari Anggaran Pendapatan dan

Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah, dan pembiayaan lain yang sah menurut

ketentuan peraturan perundang-undangan.

(5) Badan ...

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

(5) Badan Pengelola Transportasi Jakarta, Bogor, Depok,

Tangerang, dan Bekasi dalam mengimplementasikan kebijakannya berpedoman pada norma, standar,

prosedur, dan kriteria di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pelayaran, Kepelabuhanan,

Penerbangan, Kebandarudaraan, dan Perkeretaapian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 3, Badan Pengelola Transportasi Jakarta, Bogor, Depok,

Tangerang, dan Bekasi menyelenggarakan fungsi:

  • koordinasi dan sinkronisasi penyusunan rencana umum

dan rencana program kegiatan Kementerian/Lembaga

dan Pemerintah Daerah dalam rangka pengembangan

dan peningkatan pelayanan transportasi yang terintegrasi

di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi

berdasarkan Rencana Induk Transportasi Perkotaan

Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi;

  • koordinasi dan sinkronisasi perencanaan kebutuhan

anggaran dalam rangka pelaksanaan rencana umum dan

rencana program kegiatan dalam rangka pengembangan

dan peningkatan pelayanan transportasi yang terintegrasi

di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi;

  • fasilitasi teknis, pembiayaan, dan/atau manajemen

dalam rangka peningkatan penyediaan pelayanan

angkutan umum perkotaan di wilayah Jakarta, Bogor,

Depok, Tangerang, dan Bekasi;

  • fasilitasi ...

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

  • fasilitasi teknis, pembiayaan, dan/atau manajemen

dalam rangka pengembangan serta peningkatan sarana

dan prasarana penunjang penyediaan pelayanan

angkutan umum perkotaan di wilayah Jakarta, Bogor,

Depok, Tangerang, dan Bekasi;

  • fasilitasi teknis, pembiayaan, dani atau manajemen

dalam rangka pelaksanaan manajemen permintaan lalu

lintas di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan

Bekasi;

  • penyusunan rencana pelaksanaan, perencanaan

kebutuhan anggaran, dan pelaksanaan program kegiatan

transportasi dalam Rencana Induk Transportasi Jakarta,

Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi yang tidak

termasuk dalam rencana umum dan rencana program

kegiatan transportasi dari Kementerian/Lembaga dan

Pemerintah Daerah;

  • penyiapan usulan regulasi dan kebijakan dalam

kaitannya dengan penyelenggaraan transportasi yang

terintegrasi di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang,

dan Bekasi;

  • pemberian rekomendasi penataan ruang yang

berorientasi angkutan umum massal;

  1. pemberian perizinan angkutan umum yang melampaui

batas provinsi di wilayah Jakarta, Bogor, Depok,

Tangerang, dan Bekasi, dan pemberian rekomendasi

untuk angkutan terusan (feeder service);

J. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan terhadap

pelaksanaan rencana umum dan program pengembangan

dan pelayanan transportasi yang terintegrasi di wilayah

Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi;

  • melakukan ...

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

  • melakukan koreksi dan pemberian sanksi terhadap

pelanggaran Rencana Induk Transportasi Jakarta, Bogor,

Depok, Tangerang, dan Bekasi yang dilakukan oleh

instansi, operator, dan pihak lainnya; dan

  1. pelaksanaan kegiatan lain yang ditetapkan oleh Menteri

Perhubungan.

Pasal 5

(1) Susunan orgarusasi Badan Pengelola Transportasi

Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi, terdiri

atas:

  • Kepala;

  • Direktorat; dan

  • Sekretariat.

(2) Direktorat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b,

paling banyak 4 (empat) Direktorat, dan masing-masing

dipimpin oleh Direktur.

(3) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) haruf c,

dipimpin oleh Sekretaris.

(4) Rincian tugas, susunan organisasi, dan tata kerja Badan

Pengelola Transportasi Jakarta, Bogor, Depok,

Tangerang, dan Bekasi ditetapkan oleh Menteri

Perhubungan setelah mendapat pertimbangan dari

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi.

Pasal 6 ...

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

Pasal 6

(1) Kepala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1),

diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul

Menteri Perhubungan.

(2) Direktur dan Sekretaris sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 5 ayat (2) dan ayat (3), diangkat dan diberhentikan

oleh Menteri Perhubungan.

(3) Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi

Badan Pengelola Transportasi Jakarta, Bogor, Depok,

Tangerang, dan Bekasi, Menteri Perhubungan dapat

membentuk kelompok kerja sesuai kebutuhan atas usul

Kepala.

Pasal 7

(1) Kepala, Direktur, Sekretaris, dan pejabat lainnya di

lingkungan Badan Pengelola Transportasi Jakarta, Bogor,

Depok, Tangerang, dan Bekasi diangkat sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang

Aparatur Sipil Negara.

(2) Personil Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 6 ayat (3), dapat berasal dari unsur Pegawai Negeri

Sipil, Profesional, dani atau Tenaga Ahli.

Pasal 8

(1) Pembiayaan untuk pelaksanaan tugas organisasi Badan

Pengelola Transportasi Jakarta, Bogor, Depok,

Tangerang, dan Bekasi bersumber dari Anggaran Belanja

Kementerian Perhubungan.

(2) Sekretaris ...

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

(2) Sekretaris Badan Pengelola Transportasi Jakarta, Bogor,

Depok, Tangerang, dan Bekasi merupakan Kuasa

Pengguna Anggaran dan Pengguna Barang sesuai

ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

(1) Badan Pengelola Transportasi Jakarta, Bogor, Depok,

Tangerang, dan Bekasi mulai bertugas efektif paling lama

3 (tiga)bulan sejak Peraturan Presiden ini ditetapkan.

(2) Dalam hal belum ditetapkan Kuasa Pengguna Anggaran,

Anggaran Belanja untuk pelaksanaan organisasi Badan

Pengelola Transportasi J akarta, Bogor, Depok,

Tangerang, dan Bekasi dialokasikan sementara pada

Anggaran Belanja Sekretariat Jenderal Kementerian

Perhubungan.

Pasal 10

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.

Agar ...

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

Agar setiap orang mengetahuinya, memerin tahkan

pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya

dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 18 September 2015

ttd.

Diundangkan di Jakarta '

pada tanggal 22 September 2015

REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya

Konsideran (Menimbang & Mengingat)
MENIMBANG

a. bahwa mobilitas masyarakat di wilayah Jakarta, Bogor,

Depok, Tangerang, dan Bekasi merupakan pergerakan

ulang-alik harian, sehingga layanan transportasi harus

terintegrasi dan menerus, tidak terkotak-kotak dibatasi

oleh wilayah administrasi pemerintahan;

  • bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan,

keterpaduan, konektivitas dan mobilitas pergerakan

orang dan barang di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang,

dan Bekasi yang lebih baik bagi kehidupan masyarakat,

perlu dilakukan pengembangan dan pengelolaan sistem

transportasi di wilayah J akarta, Bogor, Depok,

Tangerang, dan Bekasi secara terintegrasi;

  • bahwa dengan pertumbuhan jumlah penduduk dan

jumlah pergerakan kendaraan bermotor yang terus

meningkat, untuk mengurangi kemacetan lalu lintas,

diperlukan layanan angkutan massal yang terintegrasi

baik antar moda maupun antar wilayah;

  • bahwa pengembangan dan pengelolaan sistem

transportasi yang efektif dan efisien akan dapat

memperbaiki kondisi saat mi seperti penanganan

masalah kemacetan, polusi, biaya tinggi, dan tingkat

kecelakaan, sehingga diperlukan penanganan khusus;

  • bahwa ...

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

  • bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf e, dan huruf d,

perlu

MENGINGAT
  1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945;

  1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4444);

  1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang

Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2007 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4722);

  1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan

Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4725);

  1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang

Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4849);

  1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang

Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4956);

  1. Undang-Undang oo.

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

  1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu

Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5025);

  1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

  1. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang

Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);

  1. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang

Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);

Referensi Silang (9)
UU 38/2004 — JALAN
UU 23/2007 — PERKERETAAPIAN
UU 26/2007 — PENATAAN RUANG
UU 17/2008 — P E L A Y A R A N
UU 1/2009 — PENERBANGAN
UU 22/2009 — LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN
UU 23/2014 — PEMERINTAHAN DAERAH
PERPRES 7/2015 — Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang...
PERPRES 40/2015 — KEMENTERIAN PERHUBUNGAN