Pasal 3

(1) Badan Pengelola Transportasi Jakarta, Bogor, Depok,

Tangerang, dan Bekasi mempunyai tugas

mengembangkan, mengelola, dan meningkatkan

pelayanan transportasi secara terintegrasi di wilayah

Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi dengan

menerapkan tata kelola organisasi yang baik.

(2) Wilayah tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

meliputi:

• Wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

• Wilayah Provinsi Jawa Barat, yaitu Kota Depok, Kota

Bogor, Kota Bekasi, Kabupaten Bogor, dan Kabupaten

Bekasi; dan

• Wilayah Provinsi Banten, yaitu Kota Tangerang, Kota

Tangerang Selatan, dan Kabupaten Tangerang.

(3) Badan Pengelola Transportasi Jakarta, Bogor, Depok,

Tangerang, dan Bekasi dalam rangka pelaksanaan tugas

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengacu kepada

Rencana Induk Transportasi Jakarta, Bogor, Depok,

Tangerang, dan Bekasi yang ditetapkan melalui

Peraturan Presiden tersendiri.

(4) Pembiayaan untuk implementasi Rencana Induk

Transportasi Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan

Bekasi dapat bersumber dari Anggaran Pendapatan dan

Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah, dan pembiayaan lain yang sah menurut

ketentuan peraturan perundang-undangan.

(5) Badan ...

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

(5) Badan Pengelola Transportasi Jakarta, Bogor, Depok,

Tangerang, dan Bekasi dalam mengimplementasikan kebijakannya berpedoman pada norma, standar,

prosedur, dan kriteria di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pelayaran, Kepelabuhanan,

Penerbangan, Kebandarudaraan, dan Perkeretaapian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.