Pasal 9

(1) Badan Pengelola Transportasi Jakarta, Bogor, Depok,

Tangerang, dan Bekasi mulai bertugas efektif paling lama

3 (tiga)bulan sejak Peraturan Presiden ini ditetapkan.

(2) Dalam hal belum ditetapkan Kuasa Pengguna Anggaran,

Anggaran Belanja untuk pelaksanaan organisasi Badan

Pengelola Transportasi J akarta, Bogor, Depok,

Tangerang, dan Bekasi dialokasikan sementara pada

Anggaran Belanja Sekretariat Jenderal Kementerian

Perhubungan.