Peraturan Menteri Nomor 72-permentan-ot-140-7-2013 Tahun 2013 tentang PEDOMAN KERJASAMA OPTIMALISASI PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI UNIT PELAKSANA TEKNIS LINGKUP DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:

1. Kerjasama adalah kesepakatan antara Unit Pelaksana Teknis (UPT) lingkup Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan dengan Pihak Ketiga untuk mengoptimalkan tugas dan fungsi.
2. Optimalisasi Tugas dan Fungsi adalah pemanfaatan sarana untuk meningkatkan pelaksanaan tugas dan fungsi UPT termasuk pemanfaatan sumber daya manusia.
3. Obyek Kerjasama adalah produksi barang dan jasa pelayanan.
4. Pihak Ketiga adalah instansi Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, badan usaha, perguruan tinggi, organisasi profesi, asosiasi, kelompok peternak, dan/atau gabungan kelompok peternak.
5. Rencana Kerjasama adalah usulan kegiatan kerjasama yang dibuat oleh Pihak Ketiga.
6. Sarana adalah barang bergerak berupa hewan/ternak, teknologi, bahan dan peralatan, serta fasilitas lainnya yang berkaitan dengan obyek yang dikerjasamakan.
7. Sumber Daya Manusia adalah aparatur atau petugas yang mempunyai keahlian sesuai dengan kegiatan yang dikerjasamakan.
8. Biaya Kerjasama adalah biaya yang harus dikeluarkan oleh pihak ketiga akibat penggunaan sarana dan sumber daya manusia yang dipergunakan dalam kegiatan kerjasama.
9. Penerimaan Negara Bukan Pajak yang selanjutnya disingkat PNBP adalah segala sesuatu yang dapat dinilai dengan uang yang harus disetor ke kas Negara sebagai PNBP.
10. Instansi Pemerintah adalah instansi di dalam atau di luar Kementerian Pertanian yang tidak mempunyai hubungan vertikal dengan UPT.

Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai dasar dalam pelaksanaan kerjasama dengan Pihak Ketiga, dengan tujuan optimalisasi tugas dan fungsi melalui penggunaan sarana, teknologi, dan sumber daya manusia yang dimiliki oleh UPT dalam rangka pembangunan peternakan dan kesehatan hewan. www.djpp.kemenkumham.go.id

Ruang Lingkup dalam Peraturan Menteri ini meliputi: a. prinsip dan obyek kerjasama; b. pihak ketiga; c. tata cara kerjasama; d. perjanjian kerjasama;

e. pelaksanaan; f. biaya kerjasama; g. pelaporan, evaluasi dan pengawasan; dan h. ketentuan sanksi.

(1) Kerjasama harus memberikan manfaat atau saling menguntungkan kedua belah pihak. (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan sarana dan/atau sumber daya manusia yang dikelola oleh UPT. (3) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh menyebabkan beralihnya status kepemilikan barang milik negara kepada Pihak Ketiga.

(1) Obyek kerjasama meliputi produksi barang dan jasa/pelayanan. (2) Produksi barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa: a. semen beku; b. bibit ternak; dan/atau c. embrio ternak. (3) Jasa/pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa: a. peneguhan dan pengujian diagnosa penyakit hewan; b. analisis mutu obat hewan; c. analisis mutu dan pengambilan sampel pakan ternak; dan d. analisis mutu produk hewan.

www.djpp.kemenkumham.go.id

(1) Pihak Ketiga yang dapat melakukan kerjasama dengan UPT: a. unit kerja instansi Pemerintah, instansi pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota; b. badan usaha, organisasi profesi, asosiasi; atau c. kelompok peternak dan/atau gabungan kelompok peternak. (2) Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi: a. BUMN/BUMD; b. Perseroan Terbatas (PT); c. Firma; d. CV; e. Koperasi; f. Yayasan; atau g. Perguruan tinggi. (3) Organisasi Profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi: a. Persatuan Dokter Hewan INDONESIA; b. Ikatan Sarjana Peternakan INDONESIA; atau c. Organisasi profesi lainnya. (4) Asosiasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu asosiasi yang bergerak di bidang peternakan dan kesehatan hewan.

UPT yang dapat melakukan kerjasama meliputi: a. Balai Besar Veteriner (BBVet); b. Balai Penyidikan dan Pengujian Veteriner (BPPV); c. Balai Besar Pengujian Mutu dan Sertifikasi Obat Hewan (BBPMSOH); d. Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Pakan (BPMSP); e. Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Produk Hewan (BPMSPH); f. Balai Inseminasi Buatan (BIB); g. Balai Embrio Ternak (BET); h. Balai Besar Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak (BBPTU-HPT); dan i. Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak (BPTU- HPT). www.djpp.kemenkumham.go.id

(1) Pihak Ketiga yang akan melakukan kerjasama mengajukan permohonan secara tertulis kepada Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan dengan tembusan Kepala UPT yang akan melakukan kerjasama. (2) Permohonan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan administrasi, sebagai berikut: a. foto copy identitas pemohon; b. foto copy akte pendirian organisasi, perusahaan dan/atau asosiasi yang masih berlaku; c. foto copy Tanda Daftar Perusahaan (TDP); d. foto copy SIUP yang masih berlaku; e. foto copy nomor pendaftaran wajib pajak (NPWP); f. foto copy surat keterangan domisili; g. proposal dan/atau rencana kerjasama; dan h. rekomendasi dari dinas provinsi dan kabupaten/kota yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan. (3) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, huruf d, dan huruf e tidak berlaku bagi kelompok peternak dan/atau gabungan kelompok peternak. (4) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf h tidak berlaku bagi unit kerja Instansi Pemerintah, instansi pemerintah daerah provinsi, dan instansi pemerintah daerah kabupaten/kota yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan.

Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 yang akan melakukan kerjasama selain harus memenuhi persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) harus mendapat rekomendasi teknis dari unit kerja Eselon II lingkup Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan sesuai dengan kewenangannya. www.djpp.kemenkumham.go.id

Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan setelah menerima permohonan kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh hari kerja) harus memberikan jawaban ditolak atau diterima.

(1) Permohonan ditolak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 apabila persyaratan administrasi sebagaimana di maksud Pasal 8 ayat (2) tidak benar dan tidak lengkap serta tidak mendapatkan rekomendasi teknis dari unit kerja eselon II lingkup Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan sesuai dengan kewenangannya. (2) Permohonan ditolak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan kepada pemohon secara tertulis disertai alasan penolakan dengan tembusan Kepala UPT yang akan melaksanakan kerjasama dan unit kerja Eselon II lingkup Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan sesuai dengan kewenangannya.

(1) Permohonan diterima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 apabila telah memenuhi persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dan rekomendasi teknis Eselon II lingkup Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan sesuai dengan kewenangannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9. (2) Permohonan kerjasama yang diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan penetapan kerjasama dalam bentuk Keputusan Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan. (3) Penetapan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Pihak Ketiga dengan tembusan Kepala UPT yang melakukan kerjasama.

(1) Penetapan kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) berlaku untuk 1 (satu) kali kerjasama sesuai dengan obyek kerjasama. (2) Sejak diterbitkannya Keputusan Penetapan Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender, Pihak Ketiga harus melaksanakan kegiatan kerjasama. (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pihak Ketiga tidak melaksanakan kegiatan kerjasama, diberikan peringatan secara tertulis sebanyak 3 (tiga) kali. www.djpp.kemenkumham.go.id

(4) Apabila setelah diberikan peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum melaksanakan kerjasama, Keputusan Penetapan Kerjasama batal demi hukum. (5) Apabila setelah penetapan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum dilaksanakan yang disebabkan karena force majeure atau kebijakan Pemerintah, penetapan kerjasama tetap berlaku sampai habis masa berlakunya. (6) Penundaan pelaksanaan kerjasama akibat force majeure atau kebijakan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus diberitahukan oleh Kepala UPT kepada Pihak Ketiga atau sebaliknya dengan tembusan Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan.

(1) Perjanjian kerjasama disusun oleh Kepala UPT bersama Pihak Ketiga setelah penetapan kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2). (2) Perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengatur paling sedikit hak dan kewajiban, jangka waktu, sanksi, penyelesaian sengketa, dan keadaan memaksa (force majeure). (3) Perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai berlaku sejak ditandatangani oleh Kepala UPT dan Pihak Ketiga.

(1) Perubahan (addendum) perjanjian kerjasama dapat dilakukan apabila terjadi: a. keadaan memaksa (force majeure); dan/atau b. perubahan jumlah dan jenis obyek kerjasama. (2) Perubahan (addendum) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh para pihak kepada Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan untuk mendapatkan persetujuan.

(1) Perubahan (addendum) terhadap obyek kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) meliputi perubahan jenis dan/atau jumlah. (2) Perubahan (addendum) terhadap obyek kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menyimpang dari tujuan kerjasama dan tidak mengakibatkan kerugian negara. www.djpp.kemenkumham.go.id

(1) Jangka waktu kerjasama memproduksi barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) paling lama: a. 1 (satu) tahun untuk semen beku; b. 5 (lima) tahun untuk bibit ternak; dan c. 2 (dua) tahun untuk embrio ternak. (2) Jangka waktu kerjasama jasa/pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) paling lama 2 (dua) tahun.

(1) Pelaksanaan kerjasama dengan menggunakan sarana milik UPT harus sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing UPT. (2) Selain menggunakan sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kerjasama dapat dilakukan dengan menggunakan sumber daya manusia yang berada di UPT masing-masing. (3) Pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab Kepala UPT.

(1) Pelaksanaan kerjasama dengan menggunakan sarana yang berasal dari Pihak Ketiga dilakukan inventarisasi secara terpisah. (2) Apabila pelaksanaan kerjasama berakhir, sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi milik UPT untuk dipergunakan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi. (3) Sarana yang menjadi milik UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi: a. sarana peralatan penunjang; b. sisa bahan produksi; c. sisa bahan pengujian; d. sisa hasil pengujian; dan e. sisa produksi. (4) Selain sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sarana lain milik Pihak Ketiga dapat diserahkan kepada Kepala UPT. www.djpp.kemenkumham.go.id

(5) Sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dilakukan pencatatan sebagai aset negara.

Ketentuan lebih lanjut mengenai sarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) dan ayat (4) diatur dalam perjanjian kerjasama sebagaimana tercantum dalam lampiran (model A).

(1) Sarana yang telah menjadi milik UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (5) dikelola oleh petugas pengelola sarana yang ditunjuk oleh Kepala UPT yang bersangkutan. (2) Petugas pengelola sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyampaikan laporan inventarisasi secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali kepada Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan c.q. Sekretaris Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan melalui Kepala UPT. (3) Syarat untuk dapat diangkat sebagai petugas pengelola sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Pembukuan keuangan kegiatan kerjasama terdiri dari penerimaan uang untuk kerjasama sebagai biaya kegiatan dan pengeluaran tercatat dalam buku kas seperti tercantum pada lampiran buku kas (model B) yang terpisah dari pembukuan APBN. (2) Pembukuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat oleh Petugas Pengelola Keuangan dengan disertai bukti. (3) Petugas pengelola keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditunjuk oleh Kepala UPT. (4) Syarat untuk dapat diangkat sebagai petugas pengelola keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Pihak Ketiga yang akan bekerjasama harus menyediakan bahan dan/atau peralatan yang diperlukan kecuali kerjasama bibit. www.djpp.kemenkumham.go.id

(2) Apabila bahan dan/atau peralatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dipenuhi, Pihak Ketiga dapat memberikan uang yang nilainya setara. (3) Pemberian uang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dalam perjanjian kerjasama.

(1) Besarnya biaya kerjasama yang disetor ke kas negara sebagai PNBP sebagai berikut: a. Produksi barang (sarana produksi peternakan dan obat hewan) berupa:

1. Semen Beku 15% dari PP tarif.
2. Bibit Ternak: a) bibit ternak:

jantan: 30% dari pertambahan nilai awal;

betina: 40% dari pertambahan nilai awal; b) bibit ternak milik badan usaha 15% dari harga pasar. 3) Embrio Ternak sebesar 10% dari PP tarif. b. Jasa/pelayanan berupa pengamatan, penyidikan, diagnosa penyakit hewan, pengujian veteriner dan pelayanan teknis laboratorium kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner serta mutu pakan ternak sebesar 10% dari PP tarif. (2) Perhitungan biaya kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebagai berikut: a. Produksi dan distribusi semen beku 1) bahan pokok produksi (natura): max 30 % (bahan pengencer/kimia, ministraw, bahan printing, filling dan sealing, N2 cair, bahan dan peralatan distribusi, konsentrat, pupuk, bahan dan peralatan ternak, kesehatan hewan, HMT, dll). 2) biaya operasional: max 20 % (biaya umum administrasi, dan keahlian (expertise) monev, Bintek SDM, pengiriman semen beku dan termasuk manajemen fee maksimal 5%). 3) sarana peralatan penunjang: paling sedikit 25 % (pengadaan, perawatan, peralatan alat, spare part sarana, pemeliharaan ternak, distribusi, dan sarana/peralatan penunjang). www.djpp.kemenkumham.go.id

4. hasil kerjasama : minimum 25%. a) PNBP BIB Lembang: 15% (Penyusutan alat laboratorium: mesin filling, sealing dan printing, penurunan nilai pejantan); b) Pihak Ketiga: max 10%. b. Bibit ternak 1) bibit ternak milik UPT sebagai PNBP a) jantan: 30% : PNBP dan 70% milik kelompok binaan dari pertambahan nilai awal; b) betina: 40% : PNBP dan 60% milik kelompok binaan dari pertambahan nilai awal.
5. bibit ternak milik badan usaha yang dipelihara di UPT 15% PNBP dan 85% milik badan usaha dari harga pasar. c. Embrio ternak 1) bahan pokok dan biaya operasional 60% (bahan pokok produksi, pemeliharaan ternak, distribusi, sarana/prasarana penunjang).
6. biaya umum dan keahlian (expertise) max 20% (biaya administrasi, manajemen fee maksimal 5%).
7. hasil usaha max 20% (dibagi dua sama besar, 10% PNBP). (3) Perhitungan biaya kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebagai berikut: a. Pengamatan dan penyidikan (pengambilan sampel) 1) bahan pokok dan biaya operasional: maksimal 70% (bahan pokok: spuite, box, alat-alat (tube), cold chain, PPE, peralatan pengambilan sampel, kemasan sampel dll biaya operasional: transport, akomodasi, lumpsum, sarana/peralatan penunjang).
8. biaya umum dan keahlian (expertise): maksimal 20% (biaya administrasi, manajemen fee maksimal 5%).
9. PNBP 10%. b. Pelayanan veteriner (diagnosa penyakit hewan, pengujian veteriner, pelayanan teknis laboratorium keswan dan kesmavet).
10. bahan pokok dan biaya operasional: maksimal 70% (bahan kimia, reagen, sarana/peralatan penunjang).
11. biaya umum dan keahlian (expertise): maksimal 20% (biaya administrasi, manajemen fee maksimal 5%).
12. PNBP 10%. www.djpp.kemenkumham.go.id

c. Analisa mutu obat hewan 1) bahan pokok dan biaya operasional: maksimal 70% (bahan kimia, bahan biologik, hewan percobaan, reagen, sarana/peralatan penunjang). 2) biaya umum dan keahlian (expertise): maksimal 20% (biaya administrasi, manajemen fee maksimal 5%). 3) PNBP 10%. d. Analisa mutu pakan 1) bahan pokok dan biaya operasional: maksimal 70% (bahan kimia, reagen, sarana/peralatan penunjang). 2) biaya umum dan keahlian (expertise): maksimal 20% (biaya administrasi, manajemen fee maksimal 5%). 3) PNBP 10%. e. Analisa mutu produk hewan 1) bahan pokok dan biaya operasional: maksimal 70% (bahan kimia, reagen, sarana/peralatan penunjang). 2) biaya umum dan keahlian (expertise): maksimal 20% (biaya administrasi , manajemen fee maksimal 5%). 3) PNBP 10%. (4) Dalam hal biaya keahlian (expertise) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tidak diperlukan atau digunakan harus disetor sebagai PNBP.

(1) Kepala UPT wajib menyampaikan laporan pelaksanaan kerjasama kepada Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan paling lambat 1 (satu) bulan setelah kerjasama berakhir. (2) Dalam hal jangka waktu kerjasama lebih dari 2 (dua) tahun, Kepala UPT wajib melaporkan pelaksanaan kerjasama kepada Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan secara berkala paling lambat 6 (enam) bulan sekali sebagaimana tercantum dalam lampiran (model C). (3) Dalam hal tertentu Kepala UPT dapat menyampaikan laporan sewaktu- waktu kepada Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan. www.djpp.kemenkumham.go.id

(1) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, kerjasama dievaluasi oleh Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan. (2) Pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh masing-masing direktorat teknis sesuai bidangnya.

Dalam rangka tertib administrasi, pelaksanaan kerjasama dilakukan pengawasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(1) Apabila Pihak Ketiga setelah menerima penetapan kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) tidak melaksanakan kerjasama dalam jangka waktu yang telah ditetapkan, tidak diberikan izin untuk kerjasama berikutnya selama jangka waktu 1 (satu) kali kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17. (2) Apabila Pihak Ketiga melanggar perjanjian kerjasama yang telah disepakati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) dikenakan sanksi berupa penghentian kerjasama secara sepihak.

Penetapan kerjasama atau perjanjian kerjasama yang sudah diterbitkan setelah berlakunya Peraturan Menteri ini dinyatakan masih tetap berlaku sampai habis masa berlakunya.

Dengan diundangkannya Peraturan Menteri ini, Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 97/Kpts/OT.210/2/1988 tentang Pedoman Kerjasama Departemen Pertanian Dengan Pihak Ketiga, sepanjang mengatur perjanjian kerjasama lingkup Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. www.djpp.kemenkumham.go.id

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 10 Juli 2013 MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

SUSWONO

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 20 Agustus 2013 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN www.djpp.kemenkumham.go.id